Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan narkoba kian hari menunjukkan peningkatan yang semakin serius. Indikasinya adalah hingga Juni 2002 jumlah narapidana narkoba sekitar 45% dari keseluruhan narapidana di LP Cipinang dan LP Wanita Tangerang. Secara nasional jumlah narapidana narkoba terus meningkat selama 2001-2002. Reaksi formalnya adalah implementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika dalam sistem peradilan pidana. Terbukti Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 20 penjahat perkara pidana narkoba. Permasalahanya adalah bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap penjatuhan hukuman mati tersebut dan apakah dapat memberikan efek penggentarjeraan (deterrent effect) yang dapat merubah pola tingkah laku masyarakat yang memberikan arti pentingnya sebagai kontrol sosial.Untuk mendeskripsikan reaksi non formal masyarakat, digunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, memakai teknik wawancara terstruktur dengan instrumen kuesioner. Studi kepustakaan tentang efek penjeraan (deterrent effect) pada penjeraan umum (general deterrence) dari Zimring, Fanklin E. dan Gordon J. Hawkins dipergunakan sebagai acuan untuk mengungkap reaksi masyarakat dimaksud.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum responden menyatakan setuju dengan adanya penjatuhan hukuman mati terhadap penjahat narkoba dengan berbagai alasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Zimring dan Hawkins bahwa terdapat empat syarat agar ancaman penghukuman menjadi efektif; hasilnya responden yang mengetahuinya lebih terpengaruh dan melakukan perubahan tingkah laku secara terbatas. Penggentarjeraan yang dirasakan adalah takut terkena perkara pidana narkoba. Pola-pola prevensi terhadap diri dan keluarga merupakan upaya penangkalan (deterrence) agar kejahatan narkoba tidak meluas dalam masyarakat. Efek penggentarjeraan yang terjadi dalam masyarakat merupakan reaksi sosial dan realitas yang subjektif."

"Dalam penentuan identitas mayat, kerangka atau potongan mayat tidak dikenal perlu dilakukan pengumpulan berbagai data untuk mempersempit kemungkinan tersangka korban. Salah satu data yang ingin dicari adalah tinggi badan. Tinggi badan dapat diperoleh berdasarkan penghitungan dengan rumus regresi yang menghubungkan tinggi badan dengan panjang berbagai tulang panjang. Telah dilakukan pengukuran tinggi badan serta pengukuran panjang tibia dan fibula perkutan pada manusia Indonesia hidup yang terdiri dari 248 pria dan 150 wanita berumur 17 - 30 tahun.Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pria Indonesia memiliki tinggi badan rata-rata 165,68 cm ± 6,06 cm, panjang tibia rata-rata 37,18 cm ± 2,17 cm dan panjang fibula 37,16 ± 2,21 cm. Faktor multiplikasi tibia dan fibula terhadap tinggi badan sama yaitu 4,47. Sedang indeks atau ratio T/TB dan ratio F/TB sama yaitu 22,37. Pada wanita Indonesia didapatkan tinggi badan rata-rata 153,72 cm ± 6,24 cm, panjang tibia 34,76 cm ± 2,07 cm dan panjang fibula 34,34 cm ± 1,88 cm. Faktor multiplikasi terhadap tinggi badan tibia adalah 4,43 dan pada fibula 4,48. Ratio T/TB 22,57 dan ratio F/TB 22,32.Rumusan persamaan regresi pada populasi orang Indonesia yang didapatkan adalah sbb.:a. Untuk Pria TB= 82,7996 + 0,8110 T + 1,4191 F  SE= 3,7294TB= 86,8921 + 2,1195 T  SE= 3,9499TB= 86,0628 + 2,1427 F  SE= 3,7954b. Untuk Wanita TB= 76,4840 + 0,2428 T + 2,0034 F  SE= 4,6463TB= 91,6705 + 1,7849 T  SE= 5,0552TB= 77,1995 + 2,2283 F  SE= 4,6384Pengujian ketepatan rumus dalam penerapan pada data 30 pria dan 30 wanita Indonesia menunjukkan bahwa keenam rumus ini menghasilkan penyimpangan kurang dari 1%, lebih kecil dari pada jika digunakan rumus untuk ras Mongoloid lainnya ataupun dengan menggunakan faktor multiplikasi."

"Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa dan Hakim), menemui kesulitan saat berhadapan dengan tersangka atau terdakwa yang beralasan sakit (khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi). Terutama hal itu terjadi pada saat dipanggil untuk memenuhi proses peradilan pidana. Tersangka atau Terdakwa melalui kuasa hukumnya hanya menyerahkan surat berupa surat keterangan dokter yang menerangkan si tersangka atau terdakwa tersebut karena sakit, maka perlu istirahat atau perlu dirawat inap di rumah sakit.Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memang diatur mengenai seorang tersangka yang tidak bisa hadir memenuhi proses peradilan pidana karena alasan yang sah. Dalam hal ini si tersangka menggunakan alasan sakit yang ditunjukkannya dengan surat keterangan dokter. Di sisi lain pihak penyidik berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), berwenang meminta pendapat dari seorang ahli. Pendapat ahli yang ditunjuk oleh Penyidik tersebut, digunakan untuk mematahkan alasan sakit yang diajukan oleh si tersangka atau terdakwa. Sedangkan berdasarkan Pasal 180 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) hakim berwenang meminta pendapat ahli untuk menjernihkan duduk persoalannya.Dalam hal demikian surat keterangan dokter dalam proses peradilan pidana, mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan."