Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hazairin
Jakarta: Bulan Bintang, 1963
340.59 HAZ h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kharofa, Ala Eddin
Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2015
340.59 ALA t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Ranto P
"Tujuan dari pcncari keadilan atau penggugat dalam menempuh jalur hukum atau upaya hukum adalah salah satu dan lain agar kembalinya hak atau barang yang dipersengketakan. Dimana dengan tersedianya lembaga (peraturan perundang-undangan) yang ada, secara langsung akan memberikan jaminan kepada masyarakat dan pengusaha, bahwa hak-hak dan kepentingan mereka akan terjaga dan terlindungi oleh hukum yang ada.
Setelah rezim silih berganti, penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk, suka atau tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lain, utamanya sektor perekonomian bangsa. Semaksimal apapun yang diupayakan dalam sektor ekonomi kita, sepanjang bangsa ini belum mampu menemukan solusi dan keluar dari keterpurukan hukumnya, maka upaya ini akan sia-sia belaka adanya.
Kondisi seperti ini sebenarnya bukan saja dikarenakan hakim (sebagai salah satu penegak hukum) yang menangani perkara tidak mempertimbangkan secara benar (ketidak cakapan para hakim) dalam membuat keputusan yang dibuatnya, atau sebab adanya permainan dalam putusannya, namun juga disebabkan tidak adanya suatu prosedur atau sistem yang jelas, yang dapat dijadikan pedoman untuk selanjutnya dipatuhi oleh setiap hakim disetiap tingkat peradilan termasuk juga Mahkamah Agung dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan atau lebih dikenal dengan Eksekusi. Secara obyektif, eksekusi sering menjadi masalah yang rumit didalam pelaksanaannya, dimana seringnya suatu eksekusi (pelaksanaan putusan) dapat melibatkan tindakan pihak penguasa / pemerintah, baik itu untuk mendukung supaya terlaksananya ataupun menghambat terlaksananya suatu eksekusi.
Pelaksanaan putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum dan penegakan hukum yang baik akan melahirkan kepastian hukum yang akan menimbulkan rasa aman. Dimana dengan adanya kepastian hukum maka para investor lokal maupun asing tidak akan ragu dalam menanamkan investasinya di negara kita ini, karena selain jaminan rasa aman yang ada juga ada jaminan penegakan hukum.
Thesis ini, membahas beberapa putusan yang telah berkekuatan tetap. Dalam penulisan thesis ini, penulis menguraikan betapa pentingnya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam mendukung kegiatan investasi di Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36931
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"[, ]"
Bandar Seri Begawan: Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, 2014
297.54 BRU p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nurfahmi Islami Kaffah
"Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap praktik suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi. Kedua bagaimana penerapan hukuman takzir pada kepada pelaku tindak pidana suap menyuap dalam perpektif hukum pidana Islam. Korupsi dan praktik suap (ar-risywah)adalah perbuatan yang melanggar syariat. Syariat Islam pada hakikatnya diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang memelihara lima unsur dalam kehidupan manusia yang disebut al-maqosid as-syar'iyyah. Hukum Pidana Islam memasukkan Praktik suap-menyuap dalam kategori jarimah ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi yang bersifat diskresi, memperbaiki, dan bertujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan. Ta'zir di dasarkan pada konsesus dengan syarat sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan diserahkan kepada kompetensi hakim untuk memberikan pertimbangan dan putusan. Beberapa bentuk hukuman ta'zir antara lain: hukuman cambuk, pengasingan, penjara/kurunga n, pengumuman kepada public, pemboikotan, pembayaran kompensasi, bahkan hukuman mati.

This thesis is discussing about the two main issues: First, how the Islamic Criminal Law reviews the practice of Bribery in corruption. Seconds, how the implementation ta'zir punishment on the perpetrators of the crime of bribery in the perspective of Islamic criminal law. Corruption and bribery (ar-risywah) is an act that violates the law. Islamic Shariah essentially should be implemented to realize the benefit of maintaining the five elements in human life which is called almaqosid as-syar'iyyah. Islamic Criminal Law Practice classify bribery in the category jarimah ta'zir. Ta'zir is a sanction that is discretionary, repair, and aims to prevent the perpetration of crimes. Ta'zir is based on consensus with the requirements in accordance with the interests of society and the implementation of competence submitted to the judge for consideration and decision. Some forms of punishment Ta'zir among others: flogging, exile, imprisonment / confinement, an announcement to the public, boycott, payment of compensation, even the death penalty."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63360
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 >>