Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk melakukan penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal oleh penanam modal. Salah satunya kasus Investasi Emas yang dilakukan oleh PT. XXXX yang menyalahgunakan Izin Prinsip dimana perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar sebagaimana yang tercantum dalam Izin Prinsipnya, melainkan perusahaan tersebut menawarkan produk investasi berupa emas. Kasus penyalahgunaan izin prinsip ini menimbulkan akibat hukum yang masif, baik terhadap perusahaan itu sendiri dan organ-organ didalam perusahaannya serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian ekploratoris yang bertujuan mencari data awal dari suatu gejala. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai pengawasan terhadap izin prinsip yang sudah diterbitkan oleh BKPM kurang ketat dan pengaturan izin prinsip terlalu sering berubah-ubah. Akan tetapi, terlepas dari itu pengaturan izin prinsip sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

---

ABSTRACT Investment activities, both foreign and domestic, in developing countries is a thing that can not be avoided because it is expected that investment activities can help the implementation of the economy. However, there are concerns about the character of the investors, which is profit oriented. It is not impossible that investors will take action that violates the laws to achieve their goals. Including misuses the capital investment principal licenses case. One of them is Gold Investment, conducted by PT. XXXX that misuses the Principle License which the company does not carry out the business activities of the Perdagangan Besar as stated in the Principle License, but the company offers investment products in the form of gold. The case of misuse of this principle license has massive legal effects on both the company itself, the organs within the company and the wider community. This research uses juridical normative research method. This research uses the normative juridical method which in his research emphasizes on the use of legal norms in writing. Based on the nature of this research is exploratory research that aims to find the initial data of a symptom. The results of this study indicate that the regulation on supervision of the principal licenses issued by BKPM is less stringent and the principal licensing regulations are too often change. Regardless of that, the principal license regulation is sufficient to provide legal certainty for investors. "

"Wilayah perairan Indonesia merupakan penyimpan potensi BMKT yang besar. Sulit dan dibutuhkannya tenaga yang ahli dalam bidang BMKT membuat pemerintah harus meminta bantuan untuk melakukannya kepada pihak investor yaitu investor dalam negeri dan investor asing. Namun, banyaknya regulasi yang mengatur persoalan BMKT menjadikan tidak jelasnya pengelolaan terhadap bidang usaha ini. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai BMKT untuk mendukung para investor dalam ikut berinvestasi dalam bidang usaha pengelolaan BMKT dan menciptakan pengelolaan BMKT yang layak dan efektif terhadap seluruh aspek nilai yang terkandung di dalam BMKT itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal dengan metode pendekatan Yuridhis Normatif serta pendekatan yang difokuskan kepada peraturan atau kebijakan (statute approach). Potensi BMKT di Indonesia yang tercatat oleh APPP BMKTI adalah sebanyak 464 titik lokasi kapal tenggelam yang di perkirakan mengandung nilai ekonomi kurang lebih mencapai USD 12,7 miliar. Namun demikian, apabila melihat sejarah pembentukan kebijakan BMKT yang berlaku di Indonesia masih membingungkan pihak investor. Dengan menggunakan teori Economic Analysis of Law diharapkan pengelolaan BMKT untuk para investor dapat diarahkan untuk lebih tertib dan meningkatkan fisibilitas potensi dari BMKT secara in-situ dan ex-situ dari nilai ekonominya dan nilai cagar budayanya.

---

The waters around Indonesia have a significant potential for being a repository for Valuable Objects on the Load of Sinking Ships (BMKT). It is difficult and requires experts in the field of BMKT, so the government has to ask for help from investors, namely domestic investors and foreign investors. However, the number of regulations governing BMKT issues makes it unclear how this business sector is managed. This study aims to analyze the policies governing BMKT to support investors in participating in investing in the business sector of BMKT management and creating BMKT management that is worthy and effective for all aspects of the values contained in the BMKT itself. This research is a doctrinal research using a normative juridical approach and an approach focused on regulations or policies (statute approach). The BMKT potential in Indonesia recorded by Association of Indonesian BMKT Lifting and Utilization Companies (APPP BMKTI) is as many as 464 points where ships sank which are estimated to have an economic value of approximately USD 12.7 billion. Nevertheless, investors are still confused by the history of the establishment of BMKT rules applicable in Indonesia. By using the theory of Economic Analysis of Law, it is hoped that the management of BMKT for investors can be directed to be more orderly and increase the potential feasibility of BMKT in-situ and ex-situ of its economic value and cultural heritage value."

"Undang-Undang Tentang Penanaman Modal."

"Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan pemberian perizinan ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan usaha di Provinsi DKI, coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pembenahan pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan pelayanan perizinan terhadap perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pelayanan perizinan dan hasil evaluasi atas dampak pelaksanaan hukum dalam pembenahan pelayanan perizinan.

---

Given the services business license as a form of public service have been defined in legislation, licensing provision of law activities should be implemented consistently with laws and regulations. In this research, regulatory services related to business licensing reform in the province of Jakarta was observed in three ways, namely: 1. Synchronization and harmonization of laws and regulations regarding licensing of service improvement. 2. The role of law in economic development related to revamping the licensing service. 3. Effect of implementation of rules regarding the licensing of service improvement to the economy. Goals to be achieved in this study was to determine the consistency of application of the rules regarding a business permit in the province of Jakarta with the legislation in force, knowing the role of law in economic development related to services licensing and implementation in evaluation on the impact of licensing laws reformation."