Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatuperjanjian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan dibuatdalam bentuk perjanjian baku, dimana para calon tertanggunghanya memiliki pilihan menerima atau menolaknya atau dapatdikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut kedudukan parapihaknya tidak seimbang. Dalam perjanjian yang dibakukantersebut seringkali terdapat klausula-klausula yang tidakdimengerti oleh orang awam, yang pada dasarnya dibuat untukkepentingan si perusahaan asuransi. Hal-hal mengenaibagaimana hubungan hukum para pihak yang terikat denganperjanjian, tanggung jawabnya hingga keabsahan penggunaankuasa mutlak seringkali diabaikan oleh calon tertanggungasuransi karena kurangnya pengetahuan akan masalah-masalahtersebut. Penelitian yang membahas permasalahan hukum yangterdapat pada klausula baku dalam formulir permohonanasuransi dilakukan dengan metode normatif. Sehingga padaakhirnya dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan hukumpara pihak yang terkait dalam asuransi selalu didasarkanpada perjanjian yang dibuat antara para pihaknya sesuaidengan asas kepribadian dan kebebasan berkontrak sepanjangtidak bertentangan dengan undang-undang dan itikad baik.Selain itu mengenai tanggung jawab salah satu pihak dalamperjanjian, dapat saja diperjanjikan dalam bentuk terbatasatau hilang sama sekali (klausul eksonerasi) sepanjangdisepakati oleh para pihaknya dan tidak bertentangan denganketentuan undang-undang. Begitu pula dengan keberadaanlembaga kuasa mutlak yang mengeliminir ketentuan tentangberakhirnya pemberian kuasa tidaklah bertentangan denganhukum perdata yang sifatnya mengatur dan sejalan denganasas kebebasan berkontrak."

"Asuransi merupakan perjanjian di atas uberrimae fideiatau utmost good faith. Pengaruhnya, prinsip ini lebihmenekankan a higher standard of honesty (kejujuran yangpaling tinggi, sempurna) pada para pihaknya dalam jenisperjanjian ini. Tujuannya ialah untuk melindungikepentingan penanggung. Pasal 251 KUHD mengatur mengenaiprinsip utmost good faith, yang mana mengatur mengenaikewajiban tertanggung untuk memberitahukan setiapketerangan yang bersifat material to the risk (faktamaterial) yang diketahuinya kepada penanggung. Jikatertanggung melanggar, maka hal itu akan membatalkanperjanjian. Dalam perjanjian asuransi antaraINTERCONTINENTAL MARITIME PTE. LTD. dan PT. LAYAR SENTOSASHIPPING CORPORATION dengan PT. WATAKA GENERAL INSURANCE,tertanggung melanggar prinsip utmost good faith sebabtertanggung tidak memberitahukan seluruh keterangan yangbersifat material to the risk (fakta material) yangdiketahuinya mengenai kapal yang diasuransikannya kepadapenanggung. Akibat dari diketahuinya fakta materialtersebut oleh penanggung, pertanggungan menjadi batal danpenanggung mengembalikan pembayaran premi tertanggung."

"Kemungkinan terjadinya resiko kerugian mendorong manusia untuk menerapkan konsep asuransi, dalam hal ini asuransi kerugian, sebagai cara mengalihkan resiko dalam rangka meringankan kerugian yang dialaminya. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum asuransi dan hukum perjanjian, serta mengenai ketentuan dalam Polis Asuransi Property All Risk Insurance Asahan Operation mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi berkaitan dengan bentuk perikatan ketiga penanggung dalam polis tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang berbentuk deskriptif dan bertujuan mendeskripsikan tinjauan dari segi hukum perjanjian atas pelaksanaan Polis Asuransi Eroperty All Risk Insurance Asahan Operation. Dari penelitian ini diketahui bahwa Polis Asuransi Property All Risk Insurance Asahan Operation telah memenuhi syarat sah perjanjian serta sejalan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian. Perikatan para penanggung yang merupakan ko-asuransi menempatkan PT. Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia sebagai Kepala Pengasuransi yang berperan penting memutuskan hal yang berkaitan dengan penyelesaian klaim dan pelaksanaan hak subrogasi. Sekalipun masing-masing penanggung bertanggung jawab secara individual kepada tertanggung, dalam hal terjadi sengketa atau wanprestasi oleh salah satu penanggung, gugatan yang diajukan terhadap salah satu penanggung akan menyeret seluruh penanggung yang terikat dalam ko-asuransi menjadi tergugat."

"Dalam bidang dunia usaha, khususnya sektor swasta yang diwakili dan dipimpin oleh para direkturnya akan menghadapi berbagai macam risiko yang arus diperhitungkan. Didalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang di rektur harus dapat mempertanggungjawabkan semua kebijakan, keputusan dan kepemimpinannya dalam mengurus perusahaan. Namun Kadangkala sebagai seorang manusia dalam melakukan tugas dan kewajibannya, direktur-direktur tersebut juga dapat berbuat suatu kesalahan dan/atau kelalain yang akibatnya dapat merugikan pihak lain, sehingga akan menimbulkan gugatan untuk meminta ganti kerugian akipat dari kesalahan dan/atau kelalaian direktur tersebut. Dengan adanya berbagai risiko dan juga tuntutan tanggung jawab yang besar dari seorang direktur serta kemungkinan dapat digugat oleh pihak lain itulah, maka tanggung jawab direktur perlu untuk diasuransikan didalam asuransi tanggung jawab direktur. Skripsi ini akan meninjau dari segi hukum mengenai perjanjian asuransi tanggung jawab direktur dan sejauhmana risiko yang ditanggung oleh direktur dan cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian asuransi tanggung jawab direktur."