Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manajemen klaim memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu pada pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan menggunakan asuransi (BPJS Kesehatan). Unit ini menentukan arus kas keuangan rumah sakit dan menentukan suatu klaim harus segera dibayar, ditunda maupun ditolak. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pending claim BPJS Kesehatan di rumah sakit. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya pending claim BPJS Kesehatan di rumah sakit serta upaya untuk menguranginya. Untuk memperoleh literatur yang layak uji, dilakukan tinjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Kemudian didapatkan 15 penelitian yang layak uji. Hasil penelitian ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya pending claim BPJS Kesehatan di rumah sakit, yaitu faktor sumber daya manusia, kebijakan/SOP, sarana dan prasarana, administrasi klaim, faktor eksternal, dan evaluasi. Faktor administrasi klaim merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan terjadinya pending claim di rumah sakit. Rumah sakit sudah melakukan upaya untuk mengurangi ternyadinya pending claim BPJS Kesehatan, tetapi masih banyak berkas klaim yang dikembalikan oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu, rumah sakit juga perlu membuat strategi dan melaksanakan secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan.

---

Claim management has a very important function, including payment for health services that have been provided using insurance (BPJS of health). This unit determines the financial cash flow of the hospital and determines a claim must be paid immediately, postponed or rejected. This study use a literature review method that discuss factors related to pending claim BPJS at the hospital. The purpose of this study is to get an overview of the implementation and what factors are related to pending BPJS claim and efforts to reduce them. In order to acquire a proper literature test, a literature review was conducted using PRISMA guidelines. The search found 15 studies that eligible for the study.The 15 studies showed factors related to pending claim at hospital were human resource, policy, facilities and infrastructure, claim administration, external factor and evaluation. Claim administration factor more likely appeared as cause for pending BPJS claim. The hospitals have made efforts to reduce pending BPJS claim, but there are still many claim files returned by BPJS Health. For this reason, the hospitals also must create strategies and implement sustainably to overcome the impact caused by pending BPJS claim.

"

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."

"Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

---

Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most."

"Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan permasalahan kesehatan yang insiden dan pembiayaannya terus meningkat. Pemanfaatan layanan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) sangat penting untuk penatalaksanaan PGK, terutama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) pada pasien Penyakit Ginjal Kronis (PGK) peserta JKN berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan total sampel 498 peserta PGK yang memanfaatkan RJTL pada tahun 2023 sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berusia 46–65 tahun (52,86%), laki-laki (50,53%), menikah (94,47%), berasal dari segmen PPU (53,35%), hak kelas rawat III (52,45%), dan berobat di FPKTL milik pemerintah (65,34%). Semua variabel yang diteliti termasuk usia, jenis kelamin, status perkawinan, segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, dan kepemilikan fasilitas memiliki hubungan signifikan terhadap utilisasi RJTL (p<0,05). Variabel dengan pengaruh paling kuat adalah usia ≥65 tahun (AOR: 1,48; 95% CI: 1,29–1,69). Kesimpulan dari penelitian ini yakni seluruh variabel berhubungan signifikan terhadap utilisasi RJTL pasien PGK, dengan usia lanjut sebagai determinan paling kuat.

---

Chronic kidney disease (CKD) is a health problem with increasing incidence and cost. Utilization of advanced outpatient services (RJTL) is very important for CKD management, especially for participants of the National Health Insurance (JKN). The purpose of this study was to determine the factors associated with the utilization of Advanced Outpatient Care (RJTL) in patients with Chronic Kidney Disease (CKD) JKN participants based on BPJS Health sample data in 2024. This study used a cross-sectional design with a total sample of 498 CKD participants who utilized RJTL in 2023 from January 1, 2023 to December 31, 2023. Results showed that most participants were aged 46-65 years (52.86%), male (50.53%), married (94.47%), came from the PPU segment (53.35%), had the right to class III care (52.45%), and sought treatment at government-owned FPKTL (65.34%). All variables studied including age, gender, marital status, membership segmentation, treatment class entitlement, and facility ownership had a significant relationship with RJTL utilization (p<0.05). The variable with the strongest influence was age ≥65 years (AOR: 1.48; 95% CI: 1.29-1.69). The conclusion of this study is that all variables are related significantly to the utilization of RJTL for CKD patients, with advanced age as the strongest determinant. "