Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tingkat universitas, wadah partisipasi mahasiswa dalam bidang pertahanan keamanan dan olah keprajuritan adalah Resimen Mahasiswa Menwa . Pasca diberlakukannya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 sebagai dasar hukum, pengembangan potensi Menwa menjadi kurang maksimal. Di bawah SKB Tiga Menteri Tahun 2000, kewenangan pembinaan Menwa direduksi dari pembinaan sebelumnya di bawah tiga Kementerian secara langsung menjadi dikembalikan ke univesitas-universitas masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan status dan fungsi kelembagaan Menwa Indonesia pasca berlakunya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 serta menganalisis status pembiayaan pembinaan Menwa dari sisi teori hukum administrasi negara dan keuangan negara. Analisis skripsi dibuat dengan metode yuridis normatif. Pasca berlakunya SKB Tiga Menteri, status Resimen Mahasiswa adalah 1 UKM sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara mahasiswa di bawah pembiayaan dan pembinaan universitas masing-masing, 2 Dalam fungsinya bidang pertahanan negara, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 juncto Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia 2015-2019, status Menwa adalah Komponen Pendukung Komduk dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi, 3 Dari segi fungsi perlindungan masyarakat, status Menwa sebagai wadah partisipasi mahasiswa dalam hal tanggap bencana dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi dan APBD.

---

At university level, there is a student organization named rdquo Resimen Mahasiswa rdquo Menwa for sake of students rsquo participation in national defense and security. Post enactment of Indonesian Joint Decree of Three Ministries Year 2000 as Menwa rsquo s legal basis, the potential developing Menwa has been lesser and the guidance has been reduced from previously under three Ministries into under each universities rsquo guidance. The purpose of this study is to describe status and functions of Menwa after enactment of that Ministerial Decree Year 2000 and to analyze status of financing Menwa with theories of administrative law and public finance. Thesis has been done with method of judicial normative. In the analysis, post enactment of SKB three Ministers, author finds 1 Menwa as a university student rsquo s organization with function of developing students rsquo nationalism under guidance and financial scheme of each respective universities, 2 In its function for national defense, based on Indonesia Law No. 3 of 2002 juncto Indonesia Defence Policy year 2015 2019, Menwa has status as part of rsquo Komponen Pendukung rsquo which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Defence through APBN deconcentration fund , 3 For function of public protection, Menwa participates in helping disaster emergency response which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Home Affairs through APBN deconcentration fund and APBD."

"On professionalism of Armed Forces and civil-military relationship in Indonesia as reflected in the Indonesian law on Armed Forces, 2004 and documentary regarding its enactment."

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti tentang bagaimana faktor-faktor domestik mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka merespons dinamika situasi internasional, dengan menggunakan teori Neoclassical Realism. Situasi internasional yang terjadi pada masa itu adalah modernisasi militer yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, diintervensi oleh keempat faktor domestik, yakni persepsi pemimpin, budaya strategis, hubungan negara dan masyarakat, dan institusi domestik. Dalam kurun waktu sepuluh tahun 1997-2007 , negara-negara di Asia Tenggara ndash; Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia ndash; melakukan modernisasi militer. Dibandingkan negara yang lain, Indonesia belum bisa melaksanakan modernisasi militer dengan optimal. Pada 27 April 2007 Indonesia dan Singapura sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement DCA . Perjanjian ini akan memberikan akses terhadap Singapura ke beberapa wilayah kedaulatan Indonesia untuk digunakan sebagai Military Training Area MTA . Selain itu, DCA juga memungkinkan untuk dilakukannya latihan militer bersama, pertukaran personil militer, dan pembangunan fasilitas militer Indonesia oleh Singapura. Namun demikian, DPR RI justru mengecam penandatanganan DCA dan memutuskan untuk menolak untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Satu dekade setelah DCA ditandatangani, belum ada kelanjutan proses ratifikasi perjanjian pertahanan tersebut. Tulisan ini berargumen bahwa DCA merupakan bentuk external balancing yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap modernisasi negara-negara di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan external balancing gagal dikarenakan oleh empat variabel perantara, yakni persepsi DPR RI, budaya strategis, hubungan negara masyarakat, dan institusi domestik.

---

ABSTRAKThis thesis examines how domestic factors influence the direction of Indonesian foreign policy in order to respond to the dynamics of the international situation using the Neoclassical Realism theory. The international situation occurring during that period was the military modernization that occurred in Southeast Asia, which was interfered by the four domestic factors, namely leader 39 s perception, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions. Within ten years 1997 2007 , countries in Southeast Asia Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, and Indonesia implementing military modernization. Compared to other countries, Indonesia has not been able to carry out military modernization optimally. On April 27, 2007 Indonesia and Singapore agreed to sign a Defense Cooperation Agreement DCA . This Agreement will grant Singapore access to several sovereign territories of Indonesia as a Military Training Area MTA . In addition, the DCA also allows for joint military exercises, military personnel exchanges, and the construction of Indonesian military facilities by Singapore. However, the DPR RI House of Representatives criticized the signing of the DCA and decided to refuse to ratify it. Up to a decade after the DCA was signed, there has been no continuation of the ratification process of the defense agreement. This paper argues that DCA is a form of external balancing by the Indonesian government towards the military modernization of countries in Southeast Asia. The results of this study indicate that the Indonesian government 39 s attempts to perform external balancing failed due to four intermediate variables, namely the perception of DPR RI, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions."