Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 537 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Boediono
Ujungberung, Bandung: Mizan , 2016
330.959 8 BOE e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Neil, A.B.
Melbourne: Oxford University Press, 1974
330.9 NEI i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Kanisius, 1999
330 REF
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Boeke, J.H.
Haarlem: H.D.Tjeenk Wilink & Zoon N.V., 1955
BLD 330.598 BOE e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Walrec, E.D. van
[Place of publication not identified]: National countcil for the Netherlands and the Netherlands Indies of the Institute of Pacific Relations, 1935
382 WAL e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Martin Suhartono
Yogyakarta: Kanisins, 2000
330.959 8 MAR r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Soemitro Djojohadikusumo
Djakarta: Indira, 1953
330.959 8 SUM p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Daniel P.
"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1996
S12458
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusrizal Iskandar
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang seberapa besar bantuan luar negeri yang dilakukan negara-negara Barat yang terbentuk dalam forum IGGI terhadap Indonesia dalam pembangunan ekonomi Indonesia khususnya pada Pelita I. Asumsi dasarnya bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia semata-mata bukan hanya sumber daya alam Indonesia saja, melainkan IGGI ikut berperan dalam membantu menstablisasikan ekonomi Indonesia dengan melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara donor.
Namun setiap bantuan mempunyai motif dan maksud tujuan tertentu. Dalani Hal ini Indonesia menyambut baik setiap bantuan dari negara manapun, sepanjang bantuan tersebut bermanfaat bagi Indonesia dan sama sekali tidak disertai, ikatan_-ikatan apapun juga (bantuan tidak dapat dikaitkan dengan campur tangan urusan dalam negeri Indonesia).
Mengingat IGGI merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemanfaatan dana tersebut sudah tentu mempunyai dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan pembanguanan Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa bantuan dana IGGI berguna bagi Indonesia sebagai faktor pendukung keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi antara lain, untuk menutupi defisit anggaran belanja pembangunan memperkuat modal dalam negeri, menjamin kelangsungan pembangunan, disamping bahwa bantuan tersebut juga menimbulkan korupsi yang makin meningkat dan kecenderungan dari salah satu negara peserta (Belanda) untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia secara politik yang pada akhimya membuat Indonesia tidak perlu mempertahankan IGGI lagi, karena Indonesia sejak dari awal menolak campur tangan luar dikaitkan dengan bantuan.
"
1997
S12591
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Kusumo
"ABSTRAK
Skripsi yang berjudul TINDAKAN MONETER II 13 DESEMBER 1965 DAN PENGARUHNYA BAGI MASYARAKAT JAKARTA 1963-1966 ini, membahas keadaan di Indonesia, khususnya Jakarta antara tahun 1963 - 1966 terutama bidang ekonomi yang berhubungan dengan Tindakan Moneter II 13 Desembar 1965. Dalam pembahasan skripsi ini diawali dengan keadaan perekonomian Indonesia pada awal tahun 1060-an, pada saat itu perekonomian Indonesian dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Kondisi ini menyebabkan keadaan perekonomian dan sektor-sektor industri memburuk dan tidak berjalan dengan baik. Gambaran mengenai politik yang menjadi panglima pada periode tersebut, sehingga politik menjadi yang nomor satu dan mengalahkan kepentingan-kepentingan negara lainnya, menjadi salah satu perhatian dalam skripsi ini. Selain itu skripsi ini juga akan membahas mengenai bagaimana kondisi politik negara saat itu dapat mempengaruhi perekonomian dan sektor-sektor industri. Selanjutnya dibahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan pemerintahan Presiden Sukarno untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara, tanpa memprioritaskan bidang ekonomi itu sendiri. Usaha yang diakukan pemerintah tersebut, antara lain dengan mengeluarkan DEKLARASI EKONOMI pada tahun 1963, yang kemudian menjadi dasar pembangunan perekonomian jangka pandek. Keadaan masyarakat Jakata pada periode 1963 - 1966 yang kehidupan sehari_-harinya tidak dapat berjalan dengan baik, menjadi semakin sulit karena barang-barang kebutuhan semakin langka dan harganya tinggi. Setelah pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi diharapkan keadaan perekonomian dapat diperbaiki, namun pada kenyataannya Deklarasi ini tidak dapat memperbaiki perekonomian negara, dan dilain pihak jumlah peredaran uang di masyarakat dan tingkat inflasi terus meningkat. Keadaan ini kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Tindakan Moneter II pada 13 Desembar 1965, yang tujuannya untuk menurunkan jumlah peredaran uang dan menekan tingkat inflasi, serta kemudian menggerakkan kembali roda perekonomian yang macet. Ketidak seriusan pemerintah dalam rnemperbaiki keadaan perekonomian negara, termasuk dalam menjalankan Tindakan Moneter II, ditambah dengan adanya peristiwa 6 30S/Pa, justru membuat kehidupan sehari-hari masyarakat semakin buruk dan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga barang-barang terutama BBM pada bulan Januari 1966, menyebabkan peredaran uang di masyarakat meningkat lagi dan tujuan dari Tindakan Moneter II itu tidak tercapai. Dengan tingkat harga yang tinggi, semetara uang yang dimiliki masyarakat nilainya diturunkan, timbul kecemasan dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan dikeluarkannya Tindakan Monster II ini, selama beberapa hari kehidupan masyarakat diliputi keragu-raguan, terhadap perkembangan yang akan terjadi. Sebagian dari anggota masyarakat memutuskan untuk menghentikan aktivitas sehari-harinya sambil menunggu situasi menjadi lebih baik dan pasti. Keadaan ekonomi yang buruk ditambah dengan suhu politik yang tinggi, pada akhirnya membuat masyarakat turun kejalan dan menuntut perbaikkan perekonomian serta penyelesaian masalah G 30 S/PKI. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan ini, melahirkan suatu kekuatan politik Baru dari kalangan mahasiswa yaitu KAMI yang dengan jelas mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan perbaikan keadaan negaran melalui TRITURA. Perbaikan perekonomian negara mulai dilaksanakan setelah Jenderal Soeharto mulai banyak bereperan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan yaitu setelah dikeluarkannya SUPERSEMAR. Pemerintahan di bawah Jenderal Soeharto. ini mengadakan perbaikkan perekonomian dengan memberikan prioritas utama pada stabilitas moneter dan pengendalian tingkat inflasi. Dengan perhatian yang besar terhadap perbaikkan perekonomian tanpa mendahulukan kepentingan-kepentingan lainnya, maka keadaan perekonomian negara sedikit demi sedikit membaik, demikian juga dengan kehidupan sosial masyarakat yang semakin membaik pula.

"
1996
S12144
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>