Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."

"Komunitas ASEAN (Association of Southeast Asian Nations Community) telah disepakati oleh komunitas Megara-negara anggota ASEAN mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. Komunitas ASEAN ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; Komunitas Ekonomi ASEAN; dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. ASEAN saat ini telah berubah dari organisasi tidak mengikat menjadi organisasi yang mengikat, berdasarkan hukum (rule based capacity), demokratis, mengedepankan perdamaian, people-centre dan ekonomi kawasan yang terintegrasi. Dalam menyelaraskan diri dengan komunitas ASEAN di tahun 2015 mendatang, Indonesia telah melakukan penguatan sistem politik melalui penguatan sistem politik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi kepemimpinan nasional secara demokratis, serta sinkronisasi regulasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentu masih diperlukan peningkatan sistem politik agar Indonesia dapat berdiri paling depan dalam ASEAN Community 2015."

"ABSTRAKAbstrakKajian tentang federalisme dan Konstitusi RIS di Indonesia belum mendapat tanggapan positif baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa federalisme merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk kolonialime baru Belanda di Indonesia pada masa awal kemerdekaan tahun 1945.Tulisan ini akan mengkaji penerapan sistem federalisme di Negara Indonesia Timur, yang ditujukan untuk mengangkat hal-hal positif pada sistem federalisme yang nantinya dapat digunakan untuk mengkaji ulang sitem otonomi daerah. Negara Indonesia Timur pada tahun 1946-1950 berada dalam dua persimpangan revolusi, satu sisi revolusi dari kaum republik dan pada sisi lainnya revolusi dari kaum federal. Keduanya, merupakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam melepaskan diri dari dominasi dan penguasaan bangsa Asing. Metode sejarah melalui penelusuran sumber arsip dan surat kabar sezaman menjadi landasan utama penulis dalam merekonstruksi peristiwa pada saat itu.Hasilnya ditemukan bahwa pada masa revolusi, di bawah sistem federalisme NIT memperoleh titik balik kejayaan ekonominya yang berbanding terbalik dengan kondisi politik yang sedang kacau. Pada masa ini Gubernur Sulawesi Ratulangi ditangkap dan diasingkan di Serui,Papua. NIT berhasil merajut kerjasama ekonomi baik dalam skala regional maupun internasional yang membuat pelabuhan Makassar ramai dengan aktifitas bongkar muat.

---

ABSTRACTThe study of federalism and Konstitusi RIS in Indonesia has not received a positive response either among academics or the general public. This relates to the view of federalism as a system which can not be elected from its new form in Indonesia in the early days of independence in 1945.This paper will examine the application of the federalism system in the State of East Indonesia, aimed at raising the positive points on the federalism system that can be used to review the regional autonomy system. The State of East Indonesia in 1946 1950 was in two crossroads of the revolution, one side of the revolution of the republic and on the other side of the federal revolution. Form, is a form of struggle of the people of Indonesia in freedom of self from domination and mastery of the Foreigners. Historical methods through source search and the latest news.At this time the Governor of Sulawesi Ratulangi was arrested and exiled in Serui, Papua. NIT managed to knit the economic cooperation both in regional and international scale that makes the port of Makassar crowded with loading and unloading activities."