Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut."

"Sebagai unsur legislatif, Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian tentu berkewajiban memastikan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola proyek strategis nasional Food Estate agar tidak bernasib sama dengan proyek lumbung pangan terdahulu yang gagal akibat permasalahan lingkungan dan sosial. Dengan metode kualitatif, tulisan ini menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui penelitian terdahulu dan pangkalan data DPR RI guna memperkuat penulisan. Tulisan ini menelusuri mekanisme fungsi parlemen dalam memahami bagaimana DPR RI menjalankan tiga mekanisme pengawasan: debat, komite, dan pertanyaan. Temuan penelitian menunjukkan Komisi IV telah melaksanakan ketiga mekanisme tersebut, tetapi pelaksanaannya masih belum mampu memberi pengaruh signifikan terhadap proses evaluasi program. Hal tersebut disinyalir akibat adanya kekurangan dalam pelaksanaan mekanisme berupa faktor internal dan eksternal: (1) secara internal, perdebatan dan keputusan yang terkadang kurang substansial akibat adanya tumpang tindih kepentingan; (2) secara eksternal, political will pemerintah yang masih rendah membuat proses pengawasan hanya sebatas formalitas. Tanpa adanya political will yang tinggi dari seluruh lembaga terkait, akan sulit untuk mencapai akuntabilitas pemerintah guna mewujudkan good governance.

---

As a legislative element, Commission IV DPR RI, which oversees the agricultural sector, is obliged to ensure government accountability in managing the national strategic Food Estate project so that it does not suffer the same fate as the previous food barn project, which failed due to environmental and social problems. By using qualitative methods, this paper uses primary data through interviews and observations, also secondary data through previous literature and DPR RI databases to strengthen the result. This article explores the mechanisms of parliamentary function in understanding how the DPR RI carries out three oversight mechanisms: debates, committees, and questions. This study shows that Commission IV had implemented these three mechanisms, but its implementation still needed to impact the program evaluation process significantly. This is allegedly due to deficiencies in the implementation of mechanisms in the form of internal and external factors: (1) internally, debates and decisions are sometimes less substantial due to overlapping interests; (2) externally, the government's weak political will means that the monitoring process is only a formality. Without cooperation and high political will from all related institutions, keeping the government accountable for achieving good governance will be challenging."

"Pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan program yang diluncurkan oleh Kemenpan RB untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan program pembangunan ZI-WBK/WBBM, Kementerian Keuangan berhasil mengantarkan unit kerjanya memperoleh predikat WBK/WBBM terbanyak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM dari perspektif manajemen perubahan serta lesson learned yang dapat diperoleh dari upaya dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan teori manajemen perubahan oleh Lewin (1961) untuk melihat upaya yang dilakukan dari setiap tahapan manajemen perubahan, yaitu refreezing, moving, dan unfreezing. Kemudian, penelitian ini meleburkan teori Dynamic Governance oleh Neo dan Chen (2007) dan teori faktor-faktor yang mendukung keberhasilan manajemen perubahan oleh Fernandes dan Rainey (2006). Pendekatan dari penelitian ini adalah post-positivist dengan teknis pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan budaya, able people, dan agile process menjadi komponen terbesar yang mempengaruhi keberhasilan proses manajemen perubahan di Kemenkeu. Kemudian, pemimpin memiliki peran yang besar dalam menggerakkan pegawai Kemenkeu untuk berpartisipasi terhadap pembangunan ZI-WBK/WBBM. Hal ini didukung dengan pembentukan agile process yang mendukung sistem yang adaptif dalam menghadapi perubahan dan sensitif terhadap pelanggaran integritas.

---

The ZI-WBK/WBBM development program is an initiative launched by the Ministry of PAN RB to support bureaucratic reform in Indonesia. In implementing this ZI-WBK/WBBM development program, the Ministry of Finance has successfully guided its units to obtain the most WBK/WBBM predicates among ministries/institution in Indonesia. This research aims to explore the efforts made by the Ministry of Finance in the ZI-WBK/WBBM development program from the perspective of change management and the lessons learned from these efforts. The research utilizes Lewin's change management theory (1961) to examine the efforts undertaken in each stage of change management: refreezing, moving, and unfreezing. Additionally, to delve into the intricacies of change management efforts, the researchers employ Neo and Chen's Dynamic Governance theory (2007) and Fernandes and Rainey's theory on factors supporting successful change management (2006). The research adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, analyzing in-depth interviews and literature reviews. The findings of this research indicate that culture, able people, and agile processes are the significant components influencing the success of change management processes in the Ministry of Finance. Furthermore, leadership significantly motivates Ministry of Finance employees to be sensitive to the ZI-WBK/WBBM development. This is supported by establishing agile processes that facilitate adaptive systems responding to change and being sensitive to integrity violations."

"Skandal Choi-gate merupakan skandal politik Korea Selatan yang melibatkan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016-2017. Skandal ini berujung pada pemakzulan Park Geun-hye. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor yang membantu mempercepat dan memperparah (katalisator) dampak skandal terhadap kekuasaan Park Geun-hye, yakni faktor framing media massa dan faktor peran oposisi menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari tinjauan literatur dan teks berita. Framing media dianalisis menggunakan konsep framing dalam skandal politik dari Robert Entman (2012), sedangkan oposisi dianalisis menggunakan konsep skandal sebagai senjata politik dari Jenssen & Fladmoe (2012) dan Brendan Nyhan (2017). Hasil penelitian menunjukkan media massa menggunakan framing yang mengarah pada pelanggaran konstitusi yang dilakukan Park Geun-hye dengan rekomendasi solusi berupa penurunan Park Geun-hye dari jabatan presiden. Sedangkan oposisi di dalam dan di luar parlemen aktif memanfaatkan skandal sebagai senjata untuk menuntut pengunduran diri Park Geun-hye, menekankan aspek pelanggaran moral, membangun narasi, dan menggunakan isu skandal sebagai ancaman verbal bagi lawan politik. Keseluruhan hal ini ditujukan untuk keberhasilan pengesahan mosi pemakzulan di parlemen.

---

Choi-gate scandal is a South Korean political scandal involving president Park Geun-hye in 2016-2017. This scandal led to Park Geun-hye’s impeachment. This research explores the factors that are involved in quickening and worsening (catalyzer) the impact of scandal to Park Geun-hye’s power, which are media framing and opposition action using qualitative approach with data collected by literature review and news text. Media framing is analyzed by the concept of framing in political scandals from Robert Entman (2012), while the opposition is analyzed by the concept of scandal as a political weapon from Jenssen & Fladmoe (2012) and Brendan Nyhan (2017). The result shows that the media use a framing that emphasizes the constitutional violation and offer the resignation as a treatment recommendation. On the other hand, the opposition both in and out of parliament actively used the scandal as a weapon to demand Park Geun-hye’s resignation, emphasizing the moral violation aspect, creating the narration, and using the scandal issue as a verbal threat to political opponents. These struggles aimed to pass the impeachment motion in parliament."

"Skripsi ini menganalisis peran LAKIP terhadap proses perencanaan kinerja dengan cara menganalisis format isi LAKIP, menganalisis sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dan melakukan tinjauan standard operating procedure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam LAKIP kurang memadai untuk dijadikan bahan analisis, khususnya analisis value for money. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama lebih mengacu pada renstra, renja, dan kontrak kinerja Kementerian. Selain itu, standard operating procedure tidak menyebutkan secara jelas keterkaitan antara LAKIP dengan proses perencanaan. Dengan demikian, LAKIP belum berperan secara optimal dalam proses perencanaaan di Inspektorat Jenderal.

---

This study aims to understand the role of the Performance Accountability Reports of Government Agencies's (LAKIP) Role in planning process by analyzing the format and the content of LAKIP, analyzing strategic objectives and key performance indicators, and conduct review of standard operating procedures. The results showed that the information provided in the report formed insufficient to make an analysis, especially analysis of value for money. Determination of the strategic objectives and key performance indicators refers more to the strategic plan, working plan, and the Ministry of the performance contract. In addition, standard operating procedure does not mention clearly the relationship between performance reports with the planning process. Thus, LAKIP has not played an optimal role in the planning process in the Inspectorate General."

"ABSTRAKPerkembangan Internet di Indonesia cukup pesat, hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan jejaring sosial, khususnya Twitter. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu pemerintahan dapat digunakan analisis sentimen menggunakan data Twitter. Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap pemerintahan Jokowi dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Metode untuk mengklasifikasikan sentimen pada tweet berdasarkan kamus leksikon. Data twitter dikumpulkan selama satu bulan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober 2015 berjumlah 6489, 3967 dan 8018 untuk bidang politik, ekonomi dan hukum. Pengklasifikasian twitter menjadi tiga kelompok, positif, negatif dan netral. Secara umum hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar data twitter diklasifikasikan sebagai netral. Jika dilihat hanya sentimen positif dan sentimen negatif maka untuk bidang politik dan ekonomi sentimen positif lebih tinggi, sedangkan untuk bidang hukum sentimen negatif lebih tinggi.

---

ABSTRACT

The development of the Internet in Indonesia is quite rapid, it is marked by the increasing use of social networks, especially Twitter. To find out the public?s view of a government may use sentiment analysis using Twitter data. This research analyzes citizen sentiment to Indonesian government in the fields of politics, economics and law. The method to classify sentiment in a tweet based on lexicon of those fields. We collect data Twitter during one month in October 2015, the number of data are 6489, 3967 and 8018 for the fields of politics, economics and law, respectively. We classify the data into three groups: positive, negative and neutral. In general, results of experiments showed that most of the data twitter classified as neutral. When only include positive and negative sentiment, there is higher positive sentiment on politics and economic fields, while negative sentiment higher for the laws field."

"Pelayanan publik merupakan suatu alat yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena produktifitas dari pelayanan publik dapat menjadi sebuah kriteria untuk memperoleh dukungan yang sangat besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mecapai tersebut, sangat diharapkan untuk mewujudkan semangat profesionalisme seluruh aparatur negara sebagai perilaku mental yang memotivasi mereka untuk menjadi pegawai yang profesional yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menjalankan roda administrasi negara dengan tujuan utama yaitu pelayanan yang prima."

"This research answered:

(1) What kind of institutional reforms have been deliberately undertaken by, or forced onto, policy-makers with the goal of transforming political accountability?

(2) What was their impact on the respective democratization processes?

(3) What lessons can be drawn from a comparative perspective?"

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."