Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut."

"Skripsi ini menganalisis peran LAKIP terhadap proses perencanaan kinerja dengan cara menganalisis format isi LAKIP, menganalisis sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dan melakukan tinjauan standard operating procedure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam LAKIP kurang memadai untuk dijadikan bahan analisis, khususnya analisis value for money. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama lebih mengacu pada renstra, renja, dan kontrak kinerja Kementerian. Selain itu, standard operating procedure tidak menyebutkan secara jelas keterkaitan antara LAKIP dengan proses perencanaan. Dengan demikian, LAKIP belum berperan secara optimal dalam proses perencanaaan di Inspektorat Jenderal.

---

This study aims to understand the role of the Performance Accountability Reports of Government Agencies's (LAKIP) Role in planning process by analyzing the format and the content of LAKIP, analyzing strategic objectives and key performance indicators, and conduct review of standard operating procedures. The results showed that the information provided in the report formed insufficient to make an analysis, especially analysis of value for money. Determination of the strategic objectives and key performance indicators refers more to the strategic plan, working plan, and the Ministry of the performance contract. In addition, standard operating procedure does not mention clearly the relationship between performance reports with the planning process. Thus, LAKIP has not played an optimal role in the planning process in the Inspectorate General."

"ABSTRAKPerkembangan Internet di Indonesia cukup pesat, hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan jejaring sosial, khususnya Twitter. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu pemerintahan dapat digunakan analisis sentimen menggunakan data Twitter. Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap pemerintahan Jokowi dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Metode untuk mengklasifikasikan sentimen pada tweet berdasarkan kamus leksikon. Data twitter dikumpulkan selama satu bulan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober 2015 berjumlah 6489, 3967 dan 8018 untuk bidang politik, ekonomi dan hukum. Pengklasifikasian twitter menjadi tiga kelompok, positif, negatif dan netral. Secara umum hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar data twitter diklasifikasikan sebagai netral. Jika dilihat hanya sentimen positif dan sentimen negatif maka untuk bidang politik dan ekonomi sentimen positif lebih tinggi, sedangkan untuk bidang hukum sentimen negatif lebih tinggi.

---

ABSTRACT

The development of the Internet in Indonesia is quite rapid, it is marked by the increasing use of social networks, especially Twitter. To find out the public?s view of a government may use sentiment analysis using Twitter data. This research analyzes citizen sentiment to Indonesian government in the fields of politics, economics and law. The method to classify sentiment in a tweet based on lexicon of those fields. We collect data Twitter during one month in October 2015, the number of data are 6489, 3967 and 8018 for the fields of politics, economics and law, respectively. We classify the data into three groups: positive, negative and neutral. In general, results of experiments showed that most of the data twitter classified as neutral. When only include positive and negative sentiment, there is higher positive sentiment on politics and economic fields, while negative sentiment higher for the laws field."

"Pelayanan publik merupakan suatu alat yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena produktifitas dari pelayanan publik dapat menjadi sebuah kriteria untuk memperoleh dukungan yang sangat besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mecapai tersebut, sangat diharapkan untuk mewujudkan semangat profesionalisme seluruh aparatur negara sebagai perilaku mental yang memotivasi mereka untuk menjadi pegawai yang profesional yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menjalankan roda administrasi negara dengan tujuan utama yaitu pelayanan yang prima."

"This research answered:

(1) What kind of institutional reforms have been deliberately undertaken by, or forced onto, policy-makers with the goal of transforming political accountability?

(2) What was their impact on the respective democratization processes?

(3) What lessons can be drawn from a comparative perspective?"

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."

"This handbook provides a state of the art overview of recent scholarship on public accountability. It collects, consolidates, and integrates an upsurge of inquiry currently scattered across many disciplines and subdisciplines. It provides a one-stop-shop on the subject, not only for academics whostudy accountability, but also for practitioners who are designing, adjusting, or struggling with mechanisms for accountable governance. Drawing on the best scholars in the field from around the world, The Oxford Handbook of Public Accountability showcases conceptual and normative as well as the empirical approaches in public accountability studies. In addition to giving an overview of scholarly research in a variety of disciplines,it takes stock of a wide range of accountability mechanisms and practices across the public, private and non-profit sectors, making this volume a must-have for both practitioners and scholars, both established and new to the field."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model(REM) dan analisis jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal; (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM; dan (4) DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal."

"

Sistem e-Government adalah aspek penting dalam pemerintahan modern. Sistem E-Government telah secara mendasar mengubah layanan pemerintah menjadi lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih bebas dari masalah birokrasi yang biasanya terjadi dalam sistem tradisional. Untuk mencapai tujuan ini, perubahan serentak dan harmonis diperlukan di banyak pemangku kepentingan dan bidang studi. Banyak penelitian tentang masalah ini telah dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis perspektif, seperti administrasi publik, hukum, ilmu komputer, bahkan dari ilmu sosial. Makalah ini akan menyelidiki implementasi e-Government saat ini di Indonesia dari perspektif pengalaman pengguna. Untuk tujuan itu, kami menggunakan penelitian pustaka yang dikombinasikan dengan metodologi tinjauan literatur sistematis PRISMA dan analisis konten menggunakan kerangka pengalaman pengguna untuk menganalisis temuan. Dalam konteks ini, kami mengamati studi dari artikel jurnal dan konferensi yang menggambarkan dan mengidentifikasi layanan publik e-Government saat ini pada perspektif pengalaman pengguna di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kategori pragmatis; khususnya aspek fungsionalitas dari kerangka pengalaman pengguna masih merupakan subjek penelitian yang mendominasi dalam studi e-Government di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan kondisi e-Government di Indonesia yang lebih berorientasi pada fungsi daripada berfokus pada keramahan pengguna. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan aspek lain dalam pengalaman pengguna

---

-

E-government system is an important aspect in modern governance. E-Government system has fundamentally transformed the government service to be much faster, more reliable, and freer from bureaucratic problems which typically occur in the traditional system. To achieve this objective simultaneous and harmonious changes are required across many stakeholders and fields of studies. Lots of studies on this matter have been conducted using different kinds of perspectives, such as public administration, law, computer science, even from social science. This paper will investigate the current implementation of e-Government in Indonesia from user experience perspective. To that aim, we use desk research combined with PRISMA systematic literature review methodology and content analysis using user experience frameworks to analyze the findings. In this context, we observed studies from journal articles and conferences that describe and identify the current e-Government public service on user experience perspective in Indonesia. The result shows that pragmatic category; specifically the functionality aspect from user experience framework still constitutes a dominating research subject in e-Government studies in Indonesia. This result is in line with e-Government condition in Indonesia which is more functions-oriented rather than focusing on the user-friendliness. There is also a need to improve other aspects in user experience.

 

"

"

Implementasi e-procurement memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk menunjang upaya ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilihat memberikan perluasan peran bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kota Depok. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengalisis implementasi e-procurement di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan model five-stream framework dari Howlett (2018) yang memberikan penekanan pada pentingnya peran pemangku kepentingan di tahap implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kota Depok sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, masih ditemui beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga, pelaksanannya belum sepenuhnya optimal. Dari keempat faktor yang dianalisis, faktor rendahnya komitmen manajerial, dukungan manajer di level atas, dan kecakapan pegawai menjadi penyebabnya. Oleh karenanya, perbaikan pada ketiga faktor tersebut diperlukan agar selanjutnya dapat mendukung optimalisasi proses implementasi e-procurement yang dilakukan.

 

 

---

E-Procurement implementation aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the procurement process of goods/services. To support this effort, the government issued Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services which is seen to provide an expansion of stakeholders to engage in the procurement process of goods/services. One of the cities implementing the policy is Depok. Through this research, the authors intend to analyze the e-procurement implementation in Depok and the factors that influence it based on the five-stream framework model of Howlett (2018) which emphasizes the importance of stakeholder role in the implementation stage. The study used a post-positivism approach with qualitative research methods through semi-structured interviews and literature studies. The results showed that the implementation of e-procurement in Depok is following the steps specified in Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services. Nevertheless, there are some shortcomings in the implementation. Therefore, the implementation is not fully optimized. Of the four factors analyzed, managerial commitment, support of managers on the top level, and employee proficiency is the cause. Therefore, improvements to these three factors are necessary to further support the optimisation of the e-procurement implementation process.

 

"