Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PLTS atap merupakan salah satu teknologi energi terbarukan yang semakin meningkat perkembangan dan penggunaannya di dunia dalam mendukung transisi energi dengan tujuan meninggalkan penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan untuk mewujudkan nihil emisi karbon. Transisi ini memiliki dampak yang salah satunya adalah pada bisnis kelistrikan di perusahaan utilitas listrik. Penelitian ini menggunakan pemodelan sistem dinamis untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang menjelaskan pengaruh penetrasi PLTS atap rumah tangga pada pendapatan perusahaan utilitas listrik yang disesuaikan dengan pasar kelistrikan di Indonesia. Pemodelan yang dibangun mengadopsi dari model difusi Bass, dengan obyek penelitian pelanggan rumah tangga PLN dengan daya >2200VA. Obyek perusahaan utilitas listrik adalah PLN, pembangkit listrik PLN dan IPP. Area penelitian adalah Jawa Bali dengan periode waktu tahun 2022-2050. Hasil dari penelitian ini adalah penetrasi PLTS atap rumah tangga berpengaruh negatif yang mengakibatkan penurunan keuangan dari perusahaan utilitas listrik. Faktor-faktor yang penting yang berpengaruh terhadap penetrasi PLTS atap adalah batas kapasitas jaringan, insentif dan tingkat adopsi. Kondisi keuangan perusahaan utilitas listrik Indonesia masih ditopang oleh besarnya pelanggan listrik dengan daya <2200VA (non-prosumer) yang sebagian disubsidi oleh pemerintah, sehingga penetrasi PLTS atap tidak membuat jatuh keuangan perusahaan utilitas. Faktor-faktor batas kapasitas jaringan listrik dan besarnya insentif berdampak yang rendah, tidak berdampak pada perubahan BPP, penurunan keuntungan bersih PLN pada kisaran Rp 1,01 triliun - Rp 3,49 triliun, tahun terdampak dari 2033-2035 dan waktu pulih 3 - 8 tahun. Besaran insentif 65% adalah faktor berdampak paling rendah dibanding yang lain. Sedangkan untuk faktor-faktor tingkat adopsi dari PLTS atap (menurut model bass-diffussion, innovation factor dan imitation factor), berdampak besar dengan terjadinya kenaikan BPP, penurunan keuntungan bersih PLN antara Rp 11,99 triliun - Rp 17,49 triliun, dan waktu pulih yaitu 12 - 16 tahun. Sedangkan penurunan konsumsi listrik non-prosumer sebesar <2% akan menyebabkan ketidakstabilan kondisi bisnis kelistrikan di Indonesia, karena terjadi kenaikan BPP dan penurunan keuntungan PLN sebesar >Rp 14,24 triliun. Untuk konsumsi listrik non-prosumer sebesar 2%, pemerintah masih mempunyai dana dengan mengalokasikan penghematan subsidi listrik sebesar Rp 4.409,96 triliun untuk menutupi kerugian dari perusahaan utilitas listrik Rp 3.278,71 triliun, serta memiliki selisih sebesar Rp 1.131,25 triliun untuk pengembangan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan besarnya penetrasi PLTS atap rumah tangga agar dapat diimbangi dengan kemampuan perusahaan utilitas listrik untuk melakukan transformasi bisnis sehingga program transisi energi berjalan dengan lancar, yang dapat digunakan melalui mekanisme instrumen kebijakan dengan mengatur tingkat insentif dan batas kapasitas jaringan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong perusahaan utilitas listrik terutama PLN untuk mengembangkan bisnis model baru yang menyesuaikan kondisi transisi energi ke depan.

---

Rooftop Photovoltaic (PV) is one of the renewable energy technologies that is increasing in development and use in the world in supporting the energy transition with the aim of leaving the use of fossil energy to use clean renewable energy (zero carbon emission). This transition has an impact, one of which is on the electricity business in the utility power company. This study applies dynamic system modeling to describe the relationship between variables that explain the impact of household rooftop PV penetration on utility power companies revenue in Indonesia. The model is based on the Bass diffusion model, and the study's object is PLN household customers with a power >2200VA. For utility power companies, the objects are PLN, PLN power plants, and IPPs. Meanwhile, the study will focus on Java and Bali from 2022 to 2050. This study gives the result that the penetration of a household rooftop PV has a negative effect which impacted to the decline in the financial condition of the utility power company. Important factors that influence the penetration of a household rooftop PV are grid capacity threshold, incentives, and adoption rates. The financial condition of Indonesian utility power companies is still supported by the large number of electricity customers with a power <2200VA (non-prosumer) which is also partially subsidized by the government, so that the penetration of a household rooftop PV does not make the utility power company's finances fall. The factors such as a grid capacity threshold and the amount of incentives have a low impact, have no impact on changes in BPP, a decrease in PLN's net profit in the range of Rp. 1.01 trillion - Rp. 3.49 trillion, the year of impact is from 2033-2035 and recovery time is 3 - 8 years. The 65% incentive is the lowest impact factor compared to the others. Meanwhile, the adoption rate factors of a household rooftop PV (according to bass-diffussion model, innovation factor and imitation factor), have a large impact with the increase in BPP, a decrease in PLN's net profit between Rp. 11.99 trillion - Rp. 17.49 trillion, and recovery time is 12 - 16 years. Furthermore, a <2% decline in non-prosumer electricity consumption may induce instability in Indonesia's electrical business, due to an increase in BPP and a loss of >Rp 14.24 trillion in PLN profit. For a 2% non-prosumer electricity consumption, the government can still have sufficient funds by allocating Rp. 4,409.96 trillion in electricity subsidy savings to cover losses from utility power companies of Rp. 3,278.71 trillion, leaving a Rp. 1,131.25 trillion differences for renewable energy development. The Indonesian government must balance the high penetration of household rooftop PV with the ability of utility power companies to transform their businesses so that the energy transition program can proceed smoothly, which can be used through policy mechanisms by setting incentive levels and grid capacity threshold. Moreover, the government needs to encourage utility power companies, especially PLN, to develop new business models that adapt to future energy transition conditions."

"Energi matahari merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak potensinya di muka bumi. Sel surya mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik yang kemudian dikenal sebagai fotovoltaik (PV). Saat ini, bifacial pv menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk digunakan karena memiliki konversi yang lebih tinggi dari monofacial PV. adanya 2 sisi pada bifacial PV (atas-bawah) akan menghasilkan daya energi yang lebih tinggi, namun permasalahan saat ini konversi energi dari bifacial PV belum maksimal, bagaimanapun penelitian ini tetap penting untuk diteliti lebih jauh.Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bifacial PV membutuhkan desain reflektor yang tepat dengan mengukur sudut kemiringan dari panel surya, jarak antara panel dan reflektor serta warna dari reflektor. Alat ukur seaward PV 200 yang merupakan alat ukur parameter kelistrikan sistem panel surya yang memenuhi standar IEC 62446 dan IEC 61829 juga digunakan agar dapat mengukur daya yang dihasilkan.Penelitian ini bertujuan mendesain modul reflektor untuk panel surya jenis bifacial supaya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan performa yang diakibatkan dari pantulan reflektor yang ada di bagian bawah solar panel bifacial.Dari hasil dan analisis pengukuran didapatkan desain modul reflektor dengan sudut kemiringan 5° , jarak antar panel surya dan reflektor 10 cm (panel surya-reflektor tidak sejajar), dengan warna menggunakan warna putih menghasilkan daya terbaik dari pantulan iradiasi matahari, sehingga bisa didapatkan desain yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan panel surya jenis bifacial."

"

Kemiskinan energi merupakan masalah bagi negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, menyelidiki kondisi kemiskinan energi menjadi keniscayaan bagi setiap negara, mengingat akses energi memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun, terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah orang yang terpapar kemiskinan. Sehingga muncul dugaan bahwa pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi kemiskinan energi pada level rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pandemi COVID-19 beserta variabel-variabel determinan kemiskinan energi, yaitu tingkat pengeluaran, wilayah tempat tinggal, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan energi multidimensi. Adapun pengukuran kemiskinan energi menggunakan Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI) yang didasarkan pada data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional di tahun 2014, 2019, 2021 dan 2022. Tujuan lain penelitian ini ialah melihat dan membandingkan kondisi kemiskinan energi antar rezim pemerintahan, berdasarkan kelompok pengeluaran dan wilayah tempat tinggal. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk kondisi kemiskinan energi multidimensi. Semua kelompok pengeluaran dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan tempat tinggal dan jenis kelamin memiliki pengaruf positif dan signifikan.

---

Energy poverty is a problem for both developed and developing countries. Therefore, investigating the state of energy poverty is a necessity for every country, considering that energy access plays a significant role in human resource development and economic growth. However, the COVID-19 pandemic has adversely affected economic growth and increased unemployment, which in turn will increase the number of people exposed to poverty. Therefore, there is a suspicion that the COVID-19 pandemic has also worsened the condition of energy poverty at the household level. This study aims to look at the impact of the COVID-19 pandemic and the variables that determine energy poverty, namely expenditure level, region of residence, gender, and education level, on multidimensional energy poverty. The measurement of energy poverty uses the Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI), which is based on secondary data from the National Socio-Economic Survey in 2014, 2019, 2021, and 2022. Another objective of this research is to see and compare the condition of energy poverty between government regimes based on expenditure groups and regions of residence. The results of multiple linear regression analyses show that the COVID-19 pandemic has worsened multidimensional energy poverty. All expenditure groups and educational levels have a negative and significant effect. Meanwile, place of residence and gender have a positive and significant effect."

"Skripsi ini mengangkat fenomena pergeseran kebijakan energi Jerman setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 di bawah kepemimpinan Kanselir Olaf Scholz. Dengan memanfaatkan Teori Permainan Dua Tingkat (Two-Level Game Theory) karya Robert Putnam, penelitian ini mengkaji interaksi antara negosiasi internasional, khususnya sanksi pembatasan harga minyak, dan negosiasi domestik yang berfokus pada percepatan transisi energi. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa bahwa win set yang tumpang tindih dalam perundingan internasional dan domestik memungkinkan keberhasilan kesepakatan dan ratifikasi sanksi pembatasan harga minyak. Peristiwa ini menandakan perubahan penting dalam kebijakan energi Jerman, menyoroti langkah menuju pengurangan ketergantungan pada energi Rusia dan mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan.

---

This thesis investigates the shift in Germany's energy policy following the Russian invasion of Ukraine in 2022 under Chancellor Olaf Scholz. Utilizing Robert Putnam's Two-Level Game Theory, the study examines the interplay between international negotiations, specifically the oil price cap sanction, and domestic negotiations focusing on accelerating the energy transition. The analysis concludes that the overlapping win sets of international and domestic negotiations enabled the successful agreement and ratification of the oil price cap sanction. This event signifies a pivotal change in Germany's energy policy, highlighting a move towards reducing dependency on Russian energy and hastening the transition to renewable energy sources."

"Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional, target Energi Terbarukan adalah 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana untuk menambah target energi terbarukan dan energi alternatif lainnya. Namun, masalah dalam keberlanjutan proyek ketenagalistrikan yang ada dimana mindset perusahaan terdahulu lebih memilih mengembangkan proyek energi fosil daripada energi terbarukan. Hal ini timbul akibat dari masalah organisasi yang masih belum dapat menyiapan kesiapan perubahan organisasi terhadap adopsi energi terbarukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi empiris secara kuantitatif dengan menggunakan structural equation model untuk menyeidiki tiga faktor penentu kesiapan perubahan yaitu external pressure, innovation intention, dan commitment of resources. Penelitian dilakukan pada perusahaan Independent Power Producer (IPP) di Indonesia dengan hasil menunjukkan bahwa innovation intention yang merupakan bagian dari budaya inovasi menjadi faktor terbesar penentu kesiapan perubahan organisasi pada sektor tenagalistrikan di Indonesia. Faktor penentu lainnya seperti commitment of resources yang merupakan dorongan internal dalam memberikan alokasi sumber daya tidak menunjukkan pengaruh yang kuat dalam mendorong kesiapan perubahan energi terbarukan.

---

Based on the National Energy Policy, the Renewable Energy target in Indonesia is 23% of the national energy mix in 2025, the Indonesian government plans to add renewable and alternative energy power plants by 2028. However, the author acknowledges that there have been urgent problems in the sustainability of existing electricity projects where the mindset of previous companies prefers to develop fossil energy projects rather than renewable energy. The fenomena gap arises due to organizational problems that are still unable to prepare change readiness in the organizational level towards intention to adopt renewable energy. A rapidly changing environment in developing countries, especially in the electricity sector, moves this research to be carried out by conducting quantitative empirical study using the structural equation model to investigating the three determinants of change readiness namely external pressure, innovation intention, and commitment of resources. The study was conducted on the IPP in Indonesia with the results showing that the innovation intention which is part of the culture of innovation is the biggest factor determining change readiness. Other determinants such as commitment of resources do not show a strong influence to encouraging change readiness for renewable energy."