Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan kepada perusahaan di Indonesia untuk mendatangkan tenaga kerja asing (expatriate) maupun tenaga ahli asing (expert expatirate) dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur lalu lintas manusia antar negara, demikian pula dengan Indonesia yang diatur berdasarkan Undang Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun t 992 tentang Keimigrasian, kbususnya pada Bab VI yang mengatur tentang pengawasan dan penindakan orang asing. Tesis ini berupaya mengungkapkan sisi penting pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim SIPORA, terutama dilihat dari peran Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang dan hubungannya dengan lnstansi Terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Penekanan dari kegiatan SIPORA ada dua, yaitu aspek koordinasi dan aspek pengawasan. Kedua hal tersebut mcnjadi penting dilihat dari perspektif ketahanan nastonal {national security) maupun keamanan pribadi (human security). Masalah penelitian: (i) Bagalmanakah Efektivltas Tlm Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor lmigrasi Kelas 1 Tangerang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 tabun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora)? (2) Bagaimanakah mcnyusun strategi suatu sistem koordinasi dalam upaya melaksanakan pergawasan orang asing? Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang sudah berjalan di wiiayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang serta mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dilihat dari sudut koordinasi antar instansi terkait guna mencapai tujuan pengawasan orang asing yang efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengungkapkan data dan informasi yang bersifat menjclaskan untuk memahami situasi dan kondisi yang terkait dengan subjek serta objek penelitian. Kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan Efektlvitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanggerang sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora) dinilai kurang efektif. Langkah strategi dalam pengawasan orang asing sesuai dengan analisis SWOT adalah konsolidasi. Saran yang diajukan perlu monitoring dan evaluasi; alokasi anggaran bersama antar instansi; membangun sistem informasi yang terintegrasi; menambahkan seksi intelijen; pendistribusian pegawai Imigrasi secara proposional; sosialisasi internal; penyusunan SOP.

---

The Government of Indonesia maintains policies for companies to bring in expatriates or expert expatriates in an effort to increase investments, exports, and develop human resources quality in Indonesia. As with other countries that have their own policies to manage human traffic between countries, Indonesia has Law No.9 of l992 regarding immigration. The Law, especially in Chapter VI, provides guidance regarding control mechanism on foreigners. The objective of this thesis is to reveal the important aspect of coordination work that has been initiated by SlPORA team, especially looking through the role of Immigration Office Class I in Tangerang and its relationship with relevant offices in the effort to supervise foreigners. The emphasize of SIPORA S activities are twofold: (1) monitoring aspect; and (2) coordination aspect. These two aspects are very relevant from the national and human security point of view. Research Issues: 0) How effective Is. the Coordination Team for Foreigner Supervision at the Immigration Office Class I in Tangerang as regulated by Decree No.M-24.PR.09.03 issued by Ministry of Law of the Republic of Indonesia in 1995 regarding the establishment of Coordination Team?; and (2) How to develop a strategy to establish a coordinated system to supervise foreigners. The Research Objective is to analyze the existing implementation of foreigners supervision coordination within the authority of the Immigration Office Class I Tangerang, as well as to learn about strengths, weakness, opportunities, and threats in term of coordination between related institution in order to maintain the mos effective supervision effort. The Research was utilizing a qualitative method to obtain explanatory data and information to explain circumstances related to subject and object of the research. The Research Summary reveals the lack of effectiveness, based on analysis and comparison between the Coordination and Team Degree. According to SWOT analysis, the strategic should be to consolidate."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun.Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years.

This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years."

"Penelitian ini adalah mengenai pola pengembangan Sistem Infomasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Direktorat Jenderak Imigrasi. Dalam penelitian ini dianalisis alasan dan faktor-faktor yang melandasi mengapa pengembangan core business SIMKIM dari awal terbentuk sampai saat ini masih menggunakan bantuan dari pihak ketiga tanpa bisa melakukan swadaya teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana akan berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta positif dan negatif yang terjadi pada pengembangan SIMKIM dilihat dari konsep dan teori yang ada mengenai pengelolaan Sistem Informasi berbasis teknologi bersama pihak ketiga (outsourcing). Dengan melakukan analisa pola pengembangan SIMKIM oleh pihak ketiga, maka diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses yang dilakukan, kualitas hasil pengembangan dan masalah yang dihadapi. Masalah tidak berkembangnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi karena ketergantungan dengan pihak ketiga dilihat dari fungsi SIMKIM dalam hal penegakan hukum dan pengamanan Negara dalam hal Ketahanan Nasional menjadi atensi penting pimpinan untuk masa depan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari hasil pengolahan data dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pola pengembangan SIMKIM oleh pihak ketiga dapat dikatakan masih relevan sampai saat ini, walaupun menjadi kekhawatiran dimasa depan, sehingga memerlukan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme para pemakai SIMKIM untuk dapat mencapai tujuan dari SIMKIM tersebut.

---

This research is about the development pattern of immigration management information system in Directorate General of Immigration (DGI). This rearch analyzed the factors and reasons of outsorcing usage in immigration management information system development pattern without any self-supporting basis.

This research used qualitative method which describes positives and negatives facts of immigration management information system development pattern based on the existing theories of outsorcing information system management usage.

By analyzing the development pattern of immigration management information system, this research shown the management process, output quality, and obstacles of the implementation. Undeveloped human resources issue was caused by relying on the third party should be a focus of DGI decision maker in the future, especially concerning law enforcement and security aspects of national resilience.

From data processing and interviews, it has concluded that the implementation of immigration management information system by the third party is currently seemed relevant, despite there are concerns in the future. Therefore, DGI should improve the human resources quality and professionalism of personnel in order to fulfill the goal of immigration management information system."

"Summary: Addressing one of the greatest challenges facing liberalism today, this book asks if is it legally and morally defensible for a liberal state to restrict immigration in order to preserve the cultural rights of majority groups. Orgad proposes a liberal approach to this dilemma and explores its dimensions, justifications, and limitations."

"Migrasi adalah salah satu komponen yang mengubah populasi dunia di samping angka kematian dan angka kelahiran dan Indonesia tidak terkecuali. Indonesia, misalnya, diketahui banyak penduduknya sering bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan migrasi juga bervariasi antara tujuan internal dan internasional. Dengan menggunakan data dari Sensus Penduduk 2010, penelitian ini berharap untuk menganalisis karakteristik individu dan rumah tangga migran Indonesia dengan pilihan tujuan mereka. Ada dua model dalam penelitian ini, yang pertama adalah model logit multinomial untuk memahami migrasi keseluruhan dan yang kedua adalah model logit biner untuk menganalisis migrasi internal. Hasilnya menunjukkan ada korelasi yang signifikan antara karakteristik individu dan rumah tangga dengan pilihan tujuan migran. Studi ini menemukan bahwa migrasi berbeda antara kelompok usia yang berbeda. Perempuan juga ditemukan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk pindah baik migrasi secara internal maupun internasional. Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah kami menemukan Minagkabau dan Batak dibandingkan dengan orang Jawa memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bermigrasi di Indonesia. Tidak hanya itu relatif terhadap Muslim, Kristen dan Budha memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk berpindah di dalam negeri dan di luar negeri. Implikasi dari temuan ini adalah ingin menggambarkan pola migrasi antara migran di Indonesia dan selanjutnya memperbaiki penyebaran penduduk.

---

Migration is one of the three components that change the world 39 s population beside death rate and birth rate and Indonesia is no exception. Indonesia, for example, is known to migrate from one place to another. The destination also varied between internal and international destination. Using data from Sensus Penduduk 2010, this study hopes to analyze the individual and household characteristics of Indonesian migrant with their choice of destination. There is two model purposed in this study, the first being multinomial logit model to understand the overall migration and the second one being binary logit model to further analyze internal migration. The results show there are significant correlations between individual and household characteristics to the migrant choice of destination. The study found that migration destination differs among different age groups. Female also found to have a higher probability to move both to internal and international migration. Another interesting finding in this study is I found Minangkabau and Bataknese compare to Javanese have a higher probability to migrate within Indonesia. Not only that relative to Muslim, Christians, and Buddhist have a higher probability to move within the country and outside the country. The implication of these findings is that it gives an insight of Indonesian migrant characteristics to help understand the migration pattern in Indonesia and further improve dissemination of population. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara.

---

This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy.

This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country."