Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada analisis aspek makna refleksif secara pragmatik dalam implikatur percakapan. Sumber data dan sekaligus penanda ranah bahasa untuk penelitiannya adalah percakapan dalam tayang bincang politik di televisi Indonesia. Dengan memanfaatkan ancangan penelitian kualitatif, ditemukan sejumlah perangkat (reflektor) beserta bentuk performatif pengiring yang menjadi petunjuk utama keberadaan refleksivitas implikatur dalam percakapan itu. Dengan memanfaatkan teknik interpretasi, teridentifikasi bahwa penutur mengomunikasikan maksud dan tujuan politiknya dengan strategi melanggar dan juga mematuhi sejumlah maksim Prinsip Kerja sama. Sebagai bentuk tindak, reflektor pada dasamya mengimplikasikan sejumlah fungsi dan nilai. Dari temuan-temuan itu, terlihat adanya suatu konstruksi makna yang refleksif. Secara kontekstual, pengubahan bagian-bagian tertentu pada konstruksi itu akan memperlihatkan ketidakkoherenan konstruksi tersebut. Pendukungan konteks dan kekoherenan konstruksi itulah yang menandakan bahwa penutur membuat ujarannya benar-benar untuk tujuan refleksivitas komunikasi politiknya. Hasil pelitian ini dapat menjadi data kebahasaan sinkronis, dalam keperluan pembandingan untuk penelitian topik terkait berikutnya."

"Buku ini membahas tentang pilkada langsung sebgai terobosan dalam memilik kepala daerah."

"ABSTRAKDalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia- Lima Presiden telah memimpin Indonesia semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pemimpin bangsa menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 sebelum perubahan dipilih melalui sistem perwakilan rakyat, oleh karenanya Maj elis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memegang peranan penting dalam menentukan pemilihan presiden di Indonesia. Ironisnya, pemimpin yang dipilih oleh rakyat selalu diberhentikan dari jabatanya atas tuntutan rakyat yang memilihnya, kecuali presiden Indonesia yang kelima Megawati Soekarnoputri yang sampai saat ini masih memegang tampuk kekuasaan tertinggi negara. Tuntutan untuk turun dari jabatan sebagai Presiden oleh karena rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat merasa kekuasaan Presiden terlalu luas, Presiden seolah-olah merupakan pusat dari segala kekuasaan. Ketidakterlibatan rakyat secara langsung untuk memilih presiden menimbulkan tuntutan rakyat agar merubah sistem pemilihan presiden yang telah dipergunakan selama ini. Dengan dukungan yang besar dari berbagai partai politik yang merupakan wakil rakyat akhirnya, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengangkatan Pres iden dirubah dan ditetapkan menjadi Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat tahun 2002. Walaupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu kesatuan tetapi dalam tesis ini penelitian hanya menitik beratkan pembahasan pada pemilihan Presiden. Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah disahkan pada tanggal 7 Juli 2003 dalam Sidang Paripurna DPR. Pro dan kontra bermunculan terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja disahkan. Publik beranggapan bahwa produk DPR tersebut merupakan lambang arogansi DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembuat Undang-Undang setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya melaksanakan demokrasi secara murni melalui pemilihan Presiden langsung di Indonesia."