Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat dan pula sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Bandung Raya diharapkan mampu mendongkrak perekonomian baik wilayahnya sendiri maupun bagi perekonomian di wilayah sekitarnya bahkan perekonomian nasional. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa adanya sektor basis dalam suatu perekonomian akan dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam perekonomian tersebut dan akan menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dalam perekonomian Kota Bandung dan wilayah kecamatan di dalamnya, menganalisis pengaruh sektor basis tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja, mendapatkan informasi spasial tentang pusat-pusat kegiatan sektor basis, dan menentukan prioritas pengembangan perekonomian Kota Bandung melalui penentuan prioritas pengembangan sektor perekonomian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient, dan Shift Share Analysis. Penelitian ini terbagi menjadi 3 tahun selama 10 tahun penelitian yakni tahun 2000, tahun 2005, dan tahun 2010 pada tingkat kecamatan dan Kota Bandung.Berdasarkan hasil pengolahan data, perekonomian Kota Bandung didominasi oleh Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Bangunan. Adapun untuk tingkat kecamatan menunjukkan bahwa mayoritas perekonomian Kota Bandung pada tahun 2000, 2005, dan 2010 didominasi oleh sektor tersier seperti Sektor Bangunan; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Hasil Shift Share Analysis menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Kota Bandung yang memiliki keunggulan kompetitif adalah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Sektor Pertanian. Berdasarkan penggabungan nilai Location Quotient dan Shift Share Analysis didapat bahwa Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa merupakan sektor yang masuk dalam kategori prioritas utama yang paling prospektif untuk dikembangkan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki komponen bauran industri dan komponen keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan sektor ekonomi lainnya baik di Propinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

---

ABSTRACTBandung, as the capital city and one of the biggest city in West Java, is expected to boost the economy not only for its own region but also for the economy in the surrounding area and even the national economy in general. Many literature find that basis sector in an economic system can stimulate the growth of other economic sector and also can create more job opportunity. The study aimed to identify and analyze the base sector in Bandung economic system, including the subdistricts economy, analyse the impact of the basis sector in employment, get spatial information of the main domination of basis sector activity, and to determine the focus of Bandung economic development through prioritizing the development of economic sectors. The analytical tools used in this study are Location Quotient (LQ), and Shift Share Analysis (SSA). The study covers the sector growth in Bandung and its sub-district during 2000 – 2010, and it is divided into 3 stages of 2000, 2005, and 2010.The result of Location Quotient in the sub district level shows that in 2000, Bandung economic system is dominated by Construction Sector; and Trade, Hotel and Restaurant Sector. In 2005, the Building sector still dominate. Financial, Renting and Company Service Sector is growing in this year. It can be seen that Bandung economy is dominated by tertier sector. In 2010, Trade, Hotel and Restaurant Sector is dominating Bandung economy. While in the city level, Financial, Renting and Company Service Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Construction Sector are the base leading sectors in Bandung economic system. Moreover, the result of Shift Share Analysis shows that the economy sector which has a good development are Financial, Renting and Company Services Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Electricity, Gas, and Clean Water Sector, and Agriculture Sector. Those sectors are the comparative excellences of Bandung than the others city in West Java. Based on grade compilation between Location Quotient and Shift Share Analysis, Financial, Renting and Company Service sector and Services sector are the main priority sector to be developed. These are the base sectors which have better industrial mix and competitive advantage components compared to other economic sectors, both at West Java Province level and Bandung level."

"Kunci kelanggengan keberhasilan radio adalah kemampuan radio itu untuk menyesuaikan acara-acaranya dengan kebutuhan dan keinginan pendengar yang senantiasa berubah dari waktu-ke-waktu. Penurunan jumlah pendengar di radio-radio PT. XN diyakini disebabkan oleh kurang berorientasinya radio ini kepada kebutuhan dan keinginan pasar, atau dengan kata lain, kurang market oriented. Jaworski dan Kohli (1993) mengemukakan model antecedents and consequences of market orientation, dan dikatakannya bahwa market orientation ditandai oleh 3 set perilaku yang berlaku di seluruh organisasi yaitu intelligence generation, dissemination dan responsiveness. Sedangkan anteseden dari market orientation adalah top management (behavior) dan interdepartmental dynamics. Mengacu pada model tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap behavior of top management beserta dimensi-dimensinya, dan interdepartmental dynamics, beserta dimensi-dimensinya, dan bagaimana mereka mempengaruhi market oriented behavior,di PT. XN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi behavior of top management dan sebagian dimensi interdepartmental dynamics berpengaruh secara signifikan terhadap market oriented behavior. Berdasarkan temuan tersebut, dirancang serangkaian program intervensi untuk meningkatkan perilaku market oriented baik pada para pimpinan puncak maupun kepada segenap karyawan di PT. XN. Program intervensi ini dirancang berlandaskan pendekatan knowledge management dalam bentuk Pertemuan Strategis, Teamwork Development, dan After Action Reviews. Pada gilirannya nanti perilaku market oriented behavior ini diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan PT. XN dalam upayanya meningkatkan jumlah pendengar dan pengiklan.

---

The key to success for radio broadcast continuance is its ability in adjusting the programs with the ever changing needs and wishes of the listener audience. The decline in radio listenership of PT. XN is believed to be caused by the lack of an adequate degree of market orientation. Jaworski and Kohli (1993) suggested the model of antecedents and consequences of market orientation, and stated that market orientation is marked by three organization wide behaviour sets, i.e. intelligence generation, dissemination and responsiveness. Whereas antecedents of the market orientation is the behavior of top management, interdepartmental dynamics, and organizational systems. Referring to that model, the author conduct research on two of the three antecedents, i.e. behaviour of top management and its dimensions, and interdepartmental dynamics with its dimensions, and how they affect market oriented behaviour at PT. XN.

The research results shows, that all of the dimensions of behaviour of top management dimensions and part of the dimensions of interdepartmental dynamics significantly influence the market oriented behaviour. Based on these findings, a series of intervention programs were designed in order to enhance market oriented behaviour of top management and all employees of PT. XN. These intervention programs are based on knowledge management approaches, in the form of Strategy Meetings, Teamwork Development and After Action Reviews. In due time it is expected that this market oriented behaviour will boost and improve the company’s performance in increasing their number of radio listeners and advertisers."

"Penyaluran kredit di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya suku bunga kredit, suku bunga SBI, lending capacity, GDP, Indeks Produksi, Indeks Harga Konsumen, rasio modal terhadap asset, NPL. Data yang digunakan adalah data triwulan yang berasal dari BPS, Bank Indonesia, dan CEIC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat variabel yang memiliki pengaruh terkuat dari tingkat koefisiennya. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square. Dari hasil yang didapat ternyata GDP dan lending capacity memiliki koefisien yang terbesar yaitu 1,873 dan 0,7084.

---

Credit distribution in Indonesia can be influenced by several factors, including interest rates, SBI, lending capacity, GDP, Production Index, Consumer Price Index, the ratio of capital to assets, NPL. The data used are quarterly data is derived from BPS, Bank Indonesia, and CEIC. The purpose of this study is to look at the variables that have the strongest influence on the rate coefficient. Regression were used in this study is the Ordinary Least Square. From the results obtained it turns out GDP and has a lending capacity of the largest coefficient is 1.873 and 0.7084."

"Buku in terdiri dari dua bagian, yaitu ekonomi terpimpin dan ekonomi terpimpin bagi Indonesia. Ekonomi terpimpin adalah pokok isi ceramah yang Mohammad Hatta berikan pada rapat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bulan April 1959. Ekonomi terpimpin bagi Indonesia adalah prasaran untuk Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, yang mulanya akan diadakan pada akhir bulan September 1959. Akan tetapi kongres tersebut tidak jadi diadakan, maka uraian acara tersebut dijadikan buku."

"Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik.

---

This study discuss the response of DAP (Democratic Action Party) and MCA (Malaysian Chinese Association), a Chinese ethnic constituent base political party in Malaysia towards the New Economic Policy (NEP). The economic policy provide an affirmative action for the Malay ethnic, but discriminative to the Chinese ethnic. This research uses qualitative methods with an explanative design, the data obtained from literature study. There is three factors which affects the different responses between the two political parties: First, social class differences in the Chinese ethnic constituents of both political parties; Second, the positions of both political parties in Malaysia Parliament; Third, different political interests."

"Buku in terdiri atas dua bagian, yaitu ekonomi terpimpin dan ekonomi terpimpin bagi Indonesia. Ekonomi terpimpin berisi pokok isi ceramah Mohammad Hatta pada rapat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bulan April 1959. Sedangkan ekonomi terpimpin bagi Indonesia berisi prasaran untuk Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, yang akan diadakan pada akhir bulan September 1959. Akan tetapi kongres tersebut tidak jadi diadakan, maka uraian tersebut dijadikan buku."

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."

"

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada perusahaan di sektor Infrastruktur pada negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Vietnam dengan tujuan melihat perbandingan kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, kemajuan sektor infrastruktur serta penerapan yang baik pada masing – masing negara. Variabel ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROE dan ROA. Penelitian ini dilakukan dengan cara preskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Singapore Exchanged Limited  (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX). Untuk mendapatkan hubungan antar-variabel, analisis dan pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode Vector Autoregressive (VAR). 

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing – masing negara memiliki dampak yang berbeda – beda menyesuaikan dengan keaadan ekonomi pada negara tersebut sehingga memberikan dampak yang berbeda dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskalnya. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan moneter suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pengaruh positif) secara signifikan, sedangkan pada negara Vietnam dan Singapura tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan fiskal terlihat bahwa kinerja perusahaan di sektor infrastruktur terlihat dipengaruhi secara positif oleh APBN dan suku bunga tetapi di Vietnam dan Singapura tidak terlihat dipengaruhi secara positif.

 

 

---

This quantitative research was conducted on companies in the infrastructure sector in Indonesia, Singapore, the Philippines, and Vietnam to see a comparison of economic policies in influencing company performance, the progress of the infrastructure sector, and good implementation in each country. The company performance measurement variables used are ROE and ROA. This research was conducted in a prescriptive way by collecting secondary data from official stock exchange sites, namely the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange Limited (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE), and Hanoi Stock Exchange (HNX). To find out the relationship between variables, analysis, and data processing in this study we used the Vector Autoregressive (VAR) method. 

The results of this study are that the economic policies implemented by each country have different impacts according to the economic conditions in the country so they have different impacts on the implementation of monetary and fiscal policies. In Indonesia and the Philippines, the impact of interest rate monetary policy can significantly affect company performance (positive effect), while in Vietnam and Singapore, it is not proven to have a significant effect. In Indonesia and the Philippines, the impact of fiscal policy shows that the performance of companies in the infrastructure sector appears to be positively influenced by the State Budget and IR, but in Vietnam and Singapore, it does not appear to be positively affected.

 

 

"