Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pada era digitalisasi menuntut perusahaan melakukan perubahan yang signifikan dalam proses bisnisnya sebagai langkah dan upaya untuk menghadapi kompetitor dan beradaptasi dengan lingkungan terutama pasar eksternal (eksternal market). Perubahan tersebut tentunya memberi dampak berupa tantangan bagi suatu organisasi terutama SDM yang dimiliki untuk dapat menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komitmen afektif terhadap perubahan sebagai mediator hubungan pertukaran pemimpin-anggota dengan kemampuan mengatasi perubahaan di Unit Area PT X. Subjek penelitian berjumlah 222 partisipan yang berasal dari 7 Unit Area PT X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertukaran pemimpin-anggota dapat memprediksi kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan jika karyawan memiliki komitmen afektif terhadap perubahan

---

The development in the era of digitalization requires companies to make significant changes in their business processes as steps and efforts to face competitors and adapt to the environment, especially the external market (external market). These changes certainly have an impact in the form of challenges for an organization, especially its human resources, to be able to face and adapt to the changes that are happening. This study aims to determine the role of affective commitment to change as a mediator of the leader-member exchange relationship with the ability to cope with change in the PT X Area Unit. Subjects totaled 222 participants from 7 Unit Area PT X. The results of this study concluded that leader-member exchange can predict the ability of employees to deal with change if employees have an affective commitment to change."

"Pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia dituntut mengimbangi globalisasi. Merger perusahaan digital menjadi sorotan yang cukup besar bagi pemerintah karena karakter pasar yang berbeda dengan bisnis konvensional. Dalam geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi, perekonomian digital di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan yang berasal dari pendatang baru dengan basis teknologi atau yang sering disebut sebagai start-up. Meski secara angka menguasai pasar, namun tetap belum bisa mandiri dari suntikan dana investor. Alhasil beberapa perusahaan start-up besar seperti Gojek saja memilih untuk melakukan efisiensi dengan aksi korporasi berupa merger bersama dengan Tokopedia. Harapannya dengan mempermudah pengguna/konsumen dan semakin meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga mampu meningkatkan keangan perusahaan. Namun demikian, kedua perusahaan ini memiliki pasar digital yang berbeda karakter dengan perusahaan konvensional. Big data dan perlindungan pengguna lain disinyalir akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Pada kenyataannya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan alur merger berupa nilai batas/threshold dan apabila mencapai nilai batas tertentu, maka terdapat wajib notifikasi dan konsultasi hingga penilaian Dengan demikian, ada kontrol dari pemerintah terkait dengan merger sangat tergantung dengan peran KPPU. Perlu adanya analisis perkembangan merger perusahaan digital karena akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membandingkan praktik merger di Indonesia dengan Merger Goto dan rencana merger DOUYO/HUYA di China. Serangkaian ketentuan dan peraturan penghindaran monopoli pasar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih terkait. Relevansi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia akan dinilai sejalan atau tidak dalam perkembangan perusahaan digital yang membutuhkan efisiensi.

---

The growth of the digital economy in Indonesia is required to keep pace with globalization. The merger of digital companies has become a big enough spotlight for the government because the market character is different from conventional businesses. In the post-pandemic economy, the digital economy in Indonesia is still dominated by companies originating from newcomers with a technology base or often referred to as start-ups. Despite having significant users with a series of conveniences offered, it turns out that start-up companies have a significant impact on the company's financial condition. Even though it dominates the market in numbers, it still cannot be independent from the injection of investor funds. As a result, several large start-up companies, such as Gojek, have chosen to be more efficient with corporate actions in the form of a joint merger with Tokopedia. The hope is to make it easier for users/consumers and further improve company efficiency so as to improve company finances. However, these two companies have a digital market that is different in character from conventional companies. Big data and the protection of other users are allegedly going to affect the balance of the market. In fact, the Business Competition Supervision Commission (KPPU) has determined the merger flow in the form of a threshold value and if it reaches a certain asset value, notification and consultation is required. The results of this consultation will determine whether the merger can be carried out or if there is something that must be adjusted. Thus, there is control from the government related to the merger which is very dependent on the role of the KPPU. In terms of digital company mergers that have their own characteristics, Goto and the Douya/Huya Plan in China are case studies in this research. It is necessary to analyze the development of digital company mergers because they will affect economic growth in Indonesia by comparing merger practices in China. A series of provisions and regulations for the avoidance of market monopoly in Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of"

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan salah satu penerapan platform digital electronic government (e-government) terbesar oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari pengembangan Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Literatur penelitian mengenai penerimaan dan keberhasilan penerapan sistem selama ini sebagian besar masih menguji berdasarkan parameter perilaku pengguna sistem informasi (use behavior) dan belum menggunakan parameter kinerja (performance). Penerapan SPAN selama kurang lebih 8 tahun masih belum banyak yang melakukan kajian dan penelitian secara empiris untuk membuktikan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT) generasi ketiga merupakan pengembangan model penerimaan dan keberhasilan sistem informasi yang mengkaitkan berbagai variabel endogen terhadap kinerja pegawai (job performance) melalui peningkatan kemampuan penggunaan fitur teknologi(feature-level use) dan memunculkan konsep peran kepemimpinan transformasional (transformational leadership) untuk mencapai kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keberhasilan penerapan SPAN selama ini menggunakan model UTAUT Generasi 3 yang dimodifikasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan survey dengan alat kuesioner. Sampel yang berhasil diperoleh berjumlah 171 responden dari populasi seluruh pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan KPPN seluruh Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian Model Outerdan InnerStructural Equation Modeling(SEM) Partial Least Squares(PLS). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel feature-level useterbukti menjembatani pengaruh positif facilitating conditions"

"Perkembangan ekonomi digital melahirkan tantangan regulasi baru bagi otoritas persaingan dan penyusun kebijakan. Penggunaan sistem algoritma mulai marak dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan tindakan anti persaingan, salah satunya digunakan dalam menetapkan harga. Di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan algoritma dalam persaingan usaha, karenanya penting untuk diketahui apakah regulasi persaingan usaha yang dirumuskan untuk pasar konvensional tetap relevan dalam menangani risiko persaingan dengan menggunakan algoritma. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi perjanjian penetapan harga yang mungkin ditimbulkan dengan digunakannya algoritma penetapan harga beserta relevansi penggunaan algoritma dalam penetapan harga pada hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahwa penulis menemukan adanya potensi pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada penggunaan algoritma dalam menetapkan harga. Selain itu, perkembangan teknologi dan ekonomi digital membuka kemungkinan untuk terjadi kasus pelanggaran persaingan usaha di sektor digital, terlebih dengan adanya ketidakpastian hukum yang mengatur persaingan di sektor digital. Karenanya, diperlukan adanya pengaturan persaingan usaha di sektor digital atau pedoman terkait batasan-batasan yang dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha dalam sektor digital, selain itu juga KPPU sebagai otoritas persaingan usaha di Indonesia perlu menambah sumber daya manusia yang memahami teknologi yang digunakan dalam perkembangan ekonomi digital guna menyesuaikan diri dengan digitalisasi.

---

The rise of the digital economy provides many regulatory challenges for competition authorities and policy makers. Algorithms are used as a tool for anti-competitive behavior, such as price fixing. In Indonesia, there are no regulation that specifically regulate the use of algorithms in competition and therefore it is important to know whether the current legal framework that made for brick-to-mortar market are still relevant in dealing the competition risk by using algorithms. This thesis aims to identify and examine the potential price fixing agreement that may arise from the use of algorithms in setting price along with the relevance to Indonesia’s competition law. The research methodology used in this research is juridical-normative by using statutory approach, conceptual approach, and case approach. Whereas the author found a potential violation of Article 5 of Law Number 5 Year 1999 in the use of pricing algorithms. In addition, the development of technology and digital economy bring the possibility for cases of violations of the competition law in digital sector, especially with the legal uncertainty in governing the competition in the digital sector. Therefore, it is necessary to regulate competition in the digital sector or guidelines regarding boundaries that are categorized as violations to the competition in the digital sector, besides that, KPPU needs to increase its human resources who understand the technology that are used in the development of the digital economy in order to adapt the digitization."