Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) di kota Bandung dari tahun 1967 hingga 1974. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah latar belakang diselenggarakannya Walawa, pelaksanaan Walawa di Bandung, hingga bagaimana Walawa itu sendiri diubah dan digantikan dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber tertulis baik dokumen, majalah, koran, maupun buku. Tahap-tahap yang dilakukan antara lain tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Walawa merupakan pendidikan kemiliteran yang diadakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional di lingkungan perguruan tinggi. Akan tetapi, sejak awal diterapkan Walawa sudah memunculkan berbagai macam pro dan kontra terhadap pelaksanaannya. Sistem Walawa dinilai tidak sesuai dengan sistem perguruan tinggi, sehingga melanggar kebebasan akademis dan membatasi kehidupan mahasiswa yang bersifat demokratis. Anggaran yang terbatas dari pemerintah juga turut mempengaruhi pelaksanaan Walawa. Oleh karena itu, Walawa hanya bertahan selama lima tahun. Pada tahun 1973, Walawa diubah dan digantikan dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). Walawa secara resmi dibubarkan pada tahun 1974. 

---

This thesis discussed about the implementation of Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) in Bandung from 1967 to 1974. The problem discussed in this thesis is the background of the implementation of Walawa, and how is the implementation of Walawa in Bandung, until how Walawa itself changed and replaced by Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). The method that used in this thesis is historical method, written by using documents, magazine, newspaper, and book as sources. The stages conduct are heuristics, critism, interpretation, and historiography. The result from this research are Walawa is a military program were held for fostering and developing national resilience in the college environment.However, since Walawa was implemented, there are various pros and cons to its implementation. The Walawa system is judged to be incompatible with the college system, so that violates academic freedom and limits democratic student life. The limited budget from the government also influenced the implementation of Walawa. Therefore, Walawa only lasted for five years. In 1973, Walawa was changed and replaced by Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD). But, Walawa was officially disbanded in 1974."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh para tokoh dalam novel Unsent Letters karya Elsa Fakhirah Nasution atau biasa dikenal dengan Elcessa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan psikologi sastra. Teori yang digunakan merupakan teori mekanisme pertahanan diri yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Mekanisme Pertahanan diri merupakan strategi perlindungan yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi ansietas atau kecemasan. Freud menyampaikan munculnya perasaan ansietas atau kecemasan disebabkan oleh keinginankeinginan yang tidak tercapai atau saling bertentangan sehingga mekanisme pertahanan diri ini dilakukan untuk menghilangkan ansietas atau kecemasan yang dirasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh para tokoh dalam novel Unsent Letters karya Elsa Fakhirah Nasution atau biasa dikenal dengan Elcessa berupa regresi, represi, proyeksi, reaksi formasi, rasionalisasi, agresi dan apatis, pengalihan, fantasi dan stereotip, dan terakhir sublimasi. 

---

This study aims to describe how the defense mechanism is carried out by the characters in the novel Unsent Letters by Elsa Fakhirah Nasution or commonly known as Elcessa. The research method used is descriptive qualitative with a study of literature psychology. The theory used is defense mechanisms presented by Sigmund Freud. Defense Mechanisms are protective strategies carried out by humans in dealing with anxiety. Freud conveyed that the emergence of feelings of anxiety is caused by desires that are not achieved or conflict with each other so that this defense mechanism is carried out to eliminate anxiety. The results of this study indicate that there are defense mechanisms carried out by the characters in the novel Unsent Letters by Elsa Fakhirah Nasution or commonly known as Elcessa in the form of regression, repression, projection, reaction formation, rationalization, aggression and apathy, diversion, fantasy and stereotypes, and sublimation."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kontroversi penundaan pemilu 2024 dan tagar Jokowi 3 Periode di media sosial Twitter yang menyita perhatian publik Indonesia pada tahun 2022 dan awal tahun 2023. Kontroversi ini menjadi bentuk propaganda yang dilakukan pihak tertentu dengan tujuan tersembunyi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, peneliti menggunakan data dari sejumlah literatur dan dokumen terkait, serta wawancara terhadap sejumlah narasumber sebagai dasar dilakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, propaganda penundaan pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode mengancam dan berisiko terhadap berkembangnya berita bohong/menyesatkan (hoax), pesan provokatif dan ujaran kebencian. Walaupun polarisasi belum terindikasi terjadi, namun propaganda ini tetap berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat di masa yang akan datang. Di samping itu, kontroversi ini juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap kualitas demokrasi Indonesia dan terganggunya stabilitas politik setahun menjelang pemilu 2024. Adapun teknik propaganda yang dijalankan mencakup tujuh teknik yaitu Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking dan Band Wagon. Sementara itu, dalam konteks strategi upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan kontroversi ini berupa strategi pengelolaan informasi dan strategi kolaborasi pengawasan dengan meningkatkan kerjasama pertukaran data dalam konsep fusion center. Pihak terkait juga perlu melakukan pemetaan pada ancaman dan pihak yang berpotensi memiliki kaitan dengan penanganan suatu isu.

---

This research is motivated by the controversy over the postponement of the 2024 election and the hashtag Jokowi 3 Periods on social media Twitter which has captured the attention of the Indonesian public in 2022 and early 2023. This controversy has become a form of propaganda carried out by certain parties with hidden goals. Using a qualitative approach and case study method, the researcher uses data from a number of related literature and documents, as well as interviews with a number of informants as a basis for analysis. The results of this study show that propaganda for the postponement of the 2024 and Jokowi 3 Period elections threatens and risks the development of fake/misleading news (hoaxes), provocative messages and hate speech. Even though polarization has not yet been indicated to occur, this propaganda still has the potential to cause polarization in society in the future. Besides that, this controversy also threatens public trust in the quality of Indonesian democracy and disrupts political and governmental stability a year before the 2024 election. The propaganda techniques that are implemented include seven techniques namely Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking and Band Wagons. Meanwhile, in the context of the strategy for preventing, monitoring and taking action this controversy is in the form of an information management strategy and a collaborative monitoring strategy by increasing collaborative data exchange in the fusion center concept. Related parties also need to map threats and parties that have the potential to be related to the handling of an issue. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"Untuk mempertahankan daya saing di era kompetisi global, adanya inovasi produk dalam industri pertahanan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan. Mayoritas industri pertahanan diketahui mengalami masalah dengan lemahnya daya serap hasil inovasi produk sehingga banyak hasil penelitian yang menumpuk saja dan tidak ada nilai komersialisasinya. Keadaan ini memaksa industri pertahanan untuk terus menemukan dan meningkatkan kemampuan dalam inovasi produknya. Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan industri pertahanan di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia masih tergantung pada impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh strategi peningkatan inovasi industri pertahanan dengan menggunakan Analisis Kebijakan, terutama pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan lingkungan (PESTLE). Pemodelan kualitatif menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dipilih untuk memetakan hubungan antar elemen yang terkait. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan webinar terkait industri pertahanan. Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa di dalam sistem teridentifikasi lima buah loop yang terbagi atas dua loop penyeimbang/ balancing dan empat loop saling memperkuat / reinforcing. Penelitian ini menghasilkan konseptual model untuk mensimulasikan alternatif strategi peningkatan inovasi produk industri pertahanan berdasarkan pada Analisa Kebijakan terhadap fenomena yang ada sekarang dan beberapa sistesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Kebijakan untuk Pengembangan Defence Innovation Product / DIP dalam industri pertahanan perlu dana yang sangat besar, waktu pengembangan yang panjang, kepakaran dan teknologi yang canggih. Inovasi kebijakan yang diusulan untuk mendukung DIP yaitu adanya keharusan membeli DIP dari dalam negeri untuk produk alutisista yang sudah diproduksi dalam negeri, pembelian DIP dari luar negeri harus didukung dengan kerjasama dengan DIP local dan offset (transfer teknologi), DIP impor dikenakan pajak tinggi, Pemerintah membantu pemasaran DIP local untuk ekspor dengan kerjasama G to G. Implikasi hasil penelitian juga didiskusikan lebih lanjut agar dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk sektor industri lainnya.

---

To maintain competitiveness in the era of global competition, product innovation in the defense industry is a very decisive key factor. The majority of the defense industry is known to have problems with the weak absorption of product innovation results so that many research results are accumulated and have no commercialized value. This situation forces the defense industry to continue to discover and improve capabilities in product innovation. The government has implemented many programs to improve the defense industry in Indonesia, however, to meet the demand for defense equipment, Indonesia still depends on imports. The purpose of this research is to obtain a strategy to increase defense industry innovation by using Policy Analysis, especially in the political, economic, social, technological, legal and environmental aspects (PESTLE). Qualitative modeling using the Causal Loop Diagram (CLD) was chosen to map the relationships between related elements. The research was conducted by direct observation, semi-structured interviews, and webinars related to the defense industry. The Causal Loop Diagram shows that in the system five loops are identified which are divided into two balancing loops and four mutually reinforcing loops. This study produces a conceptual model to simulate an alternative strategy to increase innovation in defense industrial products based on a policy analysis of current phenomena and several syntheses of previous research results. The results of this study indicate that the Defense Innovation Product/DIP development in the defense industry requires very large funds, long development time, expertise and sophisticated technology. The proposed policy innovation to support DIP, namely the necessity to buy DIP from within the country for equipment products that have been produced domestically, the purchase of DIP from abroad must be supported in cooperation with local DIP and offset (technology transfer), import DIP is subject to high taxes, the Government assisting the marketing of local DIP for export with the G to G cooperation. The implications of the research results are also discussed further so that they can be used as a reference for further research for other industrial sectors."

"One aspect of air spatial arrangement relating to national airspace sovereignty is to establish Air Defense Identification Zone (ADIZ) which established on the basis of security considerations, particularly for the purposes of foreign aircraft identification. ADIZ Indonesia that has been established at this time is not ideal because it is still above Java and surrounding areas, which is still not sufficient in the face of the vast territory of Indonesia. In order to do so, the purpose of this study is to analyze the current condition of ADIZ Indonesia, what efforts have been made to re-establish ADIZ Indonesia in order to suport sovereign national airspace, and the provision of ADIZ stipulation in accordance with international air law. Research using qualitative method, data collected by interview and documentation study technique. The results show that ADIZ Indonesia currently resides in the airspace of a small portion of South Sumatra, Java and Madura, Bali, Lombok and a small portion of the western Sumbawa Island, not outside the territorial sea territory (ZEE). Attempts to reassign territory ADIZ Indonesia has been implemented through discussion forums or FGDs held at BNPP, and the establishment of ADIZ Indonesia is based on international customary law at that time."

"Keputusan Indonesia untuk bekerja sama dengan Inggris dalam pembangunan dua kapal perang Frigate Merah Putih pada periode 2015–2020 menjadi anomali, mengingat sejarah panjang kerja sama Indonesia dengan Belanda sebagai mitra utama pengadaan kapal perang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa Indonesia memutuskan akuisisi kapal perang Frigate jenis Arrow Head 140 buatan Inggris walaupun sudah punya sejarah panjang kerja sama pengadaan kapal perang dengan Belanda. Penulis menggunakan kerangka teori Decision Making Graham Allison, dengan fokus pada Model III (Governmental Politics Model), serta metode penelitian kualitatif dengan teknik causal process tracing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama: aktor domestik, kepentingan sektoral, dan dinamika politik dalam negeri. Faktor-faktor ini membentuk proses negosiasi kompleks yang menghasilkan perubahan pola kerja sama dari Belanda ke Inggris. Selain itu, diversifikasi mitra strategis, transfer teknologi, dan kebutuhan modernisasi pertahanan menjadi alasan utama dalam keputusan ini. Temuan ini memberikan pemahaman mengenai dinamika kebijakan pertahanan Indonesia di tengah tantangan geopolitik dan aspirasi kemandirian alutsista.

---

Indonesia's decision to collaborate with the United Kingdom in constructing two Frigate Merah Putih warships during the 2015–2020 period presents an anomaly, given its longstanding partnership with the Netherlands as the primary supplier of naval vessels. This study aims to answer why Indonesia chose the UK for acquiring Arrow Head 140 frigates despite its historical partnership with the Netherlands. The research employs Graham Allison's decision-making framework, focusing on Model III (Governmental Politics Model), and utilizes a qualitative approach with the causal process tracing method. The findings indicate that the decision was influenced by three main factors: domestic actors, sectoral interests, and internal political dynamics. These factors shaped a complex negotiation process that resulted in a shift in partnership from the Netherlands to the UK. Furthermore, strategic partner diversification, technology transfer, and the need for defense modernization emerged as key drivers of this policy. This study provides insights into Indonesia's defense policy dynamics amidst geopolitical challenges and aspirations for defense independence. "