Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, Resimen Mahasiswa (Menwa) kembali ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode preskriptif dari permasalahan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan yang saat ini dihadapi oleh Resimen Mahasiswa Universitas Inodnesia, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara di tengah dalam reformasi sektor keamanan nasional sehingga dapat ikut mewujudkan daya tangkal terhadap segala wujud ancaman.

---

The assignment of Law No. 23/2019 on National Resources Management for National Defense, Student Regiment reassigned as the supporting component in national defense. This research applies is a qualitative research with prescriptive method, to suggest and recommend solutions on recent problems, with primary and secondary data from several sources. This reseach could be determinated by the stakeholders to prepare and assign the guidance regulation for Student Regiment of University of Indonesia, both as student activity unit and as the supporting component in national defense. in the middle of security sector reform both as Student Activity Unit and also as Defense Support Component, and it’s contribution in detterent development against all forms of threat."

"TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara mempunyai unit Satuan Siber TNI (Satsiber TNI). Namun Satsiber TNI mempunyai kendala dalam pemenuhan tenaga sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang siber dan berdampak pada kosongnya beberapa jabatan. Sistem rekrutmen yang berjalan saat ini masih menggunakan metode tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya aplikasi sistem penunjang keputusan dalam proses rekutmen Satsiber TNI. Metode yang dapat digunakan dalam membangun SPK adalah metode AHP dan TOPSIS. Tujuan dari penelitian ini membangun sistem penunjang keputusan berbasis website untuk memilih calon anggota Satsiber TNI menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem penunjang keputusan yang lebih efektif dan efesien dalam proses rekrutmen calon anggota Satsiber TNI."

"Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing.

---

For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment."

"Secara konsep perlu adanya pembedaan antara subjek hukum anak dengan subjek hukum orang dewasa. Anak harus dianggap berbeda dengan orang dewasa karena anak tidak mengerti tolak ukur moral yang ada dimasyarakat. Anak-anak belum mengerti secara utuh atas kesalahan yang ia perbuatan, sehingga anak dipandang sebagai orang dewasa yang belum cakap, secara moral dan tidak memiliki kesalahan yang sama dengan orang dewasa. Penerapan dasar penghapus pidana pembelaan terpaksa di Indonesia tidak memiliki standar tertentu dalam menentukan apakah seorang subjek hukum yang melakukan perbuatan pembelaan diri tersebut telah dapat dikatakan wajar atau tidak. Untuk menentukan standar perbuatan pembelaan yang wajar perlu terpenuhinya asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Penentuan standar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengetahuan dan kemampuan hakim dalam menilai perkara yang terjadi. Hakim dalam menilai pembelaan paksa yang dilakukan oleh anak haruslah menggunakan standar yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pembelaan terpaksa. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan putusan pengadilan di Indonesia, penelitian ini berupaya menganalisis penerapan dasar pengahapus pidana pembelaan terpaksa terhadap subjek hukum anak di Indonesia dan diperbandinkan dengan konsep pembelaan paksa di Amerika Serikat. Hasil dari penilitian ini menunujukan bahwa terhadap perkara yang pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seorang anak dalam kasus di Indonesia. Apabila adanya rentang waktu antara serangan atau ancaman serangan terhadap diri anak tersebut, Majelis Hakim cenderung berpandangan bahwa anak dalam situasi tersebut, seharusnya dapat berfikir untuk melakukan upaya lain seperti menghindar ataupun melarikan diri. Sedangkan pada konsep pembelaan paksa di Amerika Serikat adanya rentang waktu antara serangan atau ancaman serangan terhadap diri anak itu, haruslah dipandang sebagai suatu tekanan psikologi, yang membuat Anak-anak ini terus-menerus mengkhawatirkan diri mereka. Oleh karena standar yang digunakan Amerika Serikat dalam mengukur perbuatan pada anak cukup didasarkan dengan adanya ketakutan dan/atau keyakinan atas serangan atau sncaman serangan yang akan segera terjadi terhadap dirinya.

---

Conceptually, there needs to be a distinction between children and adult legal subjects. Children must be considered different from adults cause they do not fully understand the mistakes they make, so children are seen as adults who are not yet capable, morally and do not have the same mistakes as adults. The application of Exclusion Criminal Punishment self defense in Indonesia does not have a certain standard. To determine the standard of reasonable defense, it is necessary to fulfill the principles of subsidiarity and proportionality. The determination of the standard is left entirely to the knowledge and ability of the judge in assessing the case. Judges in assessing forced defense committed by children must use different standards from adults who commit forced defense. Through the normative juridical research method, with data collection using literature study and court decisions in Indonesia, this research seeks to analyze the application of exclusion criminal punishment self defense against child legal subjects in Indonesia and compared with the concept of forced defense in the United States. The results of this research indicate that in cases of forced defense committed by a child in Indonesia. If there is a time span between attacks or threats of attacks against the child, the judges tend to think that the child in that situation should be able to think of making other efforts such as avoidance or escape. Whereas in the concept of forced defense in the United States, the time between attacks or threats of attacks on the child should be viewed as a psychological pressure, which makes these children constantly worry about themselves. Therefore, the standard used by the United States in measuring the actions of children is based on the fear and/or belief of an imminent attack or threat of attack against them."

"Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara karena memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, tertuang dalam Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interactive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis geostrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan dukungan penuh dari sisi anggaran, untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara."

"Security comes from Latin, secures which means free from danger, fear, and threats which consist of traditional and non-traditional security approaches. Defense is defined as the main instrument of a country to create national security. National defense is defined as a dynamic condition of a country that covers all aspects of national life to deal with threats. National security encompasses the security of the state, society and individuals. There are still several definitions from several experts regarding the concepts of security and defense to date. This article analyses the forms of contemporary threats related to security and defense and explains their similarities and differences in the study of national resilience aimed at realizing a national security system and development of the national security system in other countries. This article uses a descriptive qualitative research design through literature study and interviews. This article explains that the forms of threats that occur in Indonesia include problems at the border area, SARA intolerance, inequality in bureaucratic reform, not optimal law enforcement, and transnational crime. Similarities and differences in the concepts of security and defense can be seen from the regulations, the concepts used, the institutions and the constitution. This article shows that national resilience is influenced by national defense and security. The safe condition of a country is inseparable from the security and defense factors alone but is synergized with each other factors such as economic, political, legal, social, cultural, ideological, geographic, demographic and natural resources."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"The Artful Dodger (2023) is a spin-off from the novel Oliver Twist (1838) by Charles Dickens. The series reimagines the Dodger’s life 15 years after the events in the novel. The main character, Jack Dawkins, leads a double life, which blurs the lines between good and bad. This article applies Sigmund Freud’s psychoanalytic approach to investigate how Freud’s anxiety and defense mechanisms are reflected in Jack’s behavior. This article uses a descriptive qualitative method by analyzing the dialogue and scenes that reflect anxiety and defense mechanisms. The findings of this research show that Jack dominantly experiences realistic anxiety and moral anxiety and uses denial, projection, displacement, rationalization, and regression as his defense mechanisms. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the psychological complexity of characters in films as well as provide a basis for further research in the fields of psychoanalysis and the series The Artful Dodger (2023).

---

The Artful Dodger (2023) merupakan spin-off dari novel Oliver Twist (1838) karya Charles Dickens. Serial ini menggambarkan kembali kehidupan Dodger 15 tahun setelah kejadian di dalam novel tersebut. Jack Dawkins, selaku karakter utama, menjalani kehidupan ganda yang mengaburkan batas antara kebaikan dan keburukan. Artikel ini menerapkan pendekatan psikoanalitik Sigmund Freud untuk menyelidiki bagaimana kecemasan dan mekanisme pertahanan Freud tercermin dalam perilaku Jack. Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis dialog dan adegan yang di dalamnya mencerminkan kecemasan dan mekanisme pertahanan diri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Jack dominan mengalami kecemasan realistik dan kecemasan moral serta menggunakan penyangkalan, proyeksi, pemindahan, rasionalisasi, dan regresi sebagai mekanisme pertahanannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas psikologis karakter dalam film serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang psikoanalisis dan The Artful Dodger (2023)."

"Latar Belakang: Evaluasi insanity defense merupakan pemeriksaan yang kompleks dan membutuhkan ketelitian. Evaluasi insanity defense sering dilakukan pada terdakwa kekerasan fisik dengan gangguan psikotik. Namun, rekomendasi evaluasi insanity defense pada terdakwa kekerasan fisik dengan gangguan psikotik masih terbatas. Tujuan: mengulas rekomendasi evaluasi insanity defense pada terdakwa pidana kekerasan fisik yang mengalami gangguan psikotik Metode: penelitian mencari artikel penelitian tanpa batasan waktu dari lima pangkalan data menggunakan kata kunci mencakup insanity defense, psychotic, dan evaluation. Peneliti kemudian menyaring hasil studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi Hasil: Dari 992 literatur, sembilan studi dilibatkan dalam analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mengevaluasi insanity defense berdasarkan hukum yang berlaku serta alat maupun instrumen yang digunakan. Pemeriksaan yang tidak inadekuat akan memberikan dampak negatif bagi pemeriksa maupun terdakwa. Simpulan: beberapa aspek penting perlu diperhatikan dalam evaluasi insanity defense yang masih menjadi tantangan untuk menegakkan hukum dengan tepat.

---

Background: The evaluation of insanity defense is a complex examination that requires precision. Insanity defense evaluations are often performed on offenders with psychotic disorders who commit physical violence. However, recommendations for evaluating the insanity defense for offenders with psychotic disorders who commit physical violence remain limited Objective: To review recommendations for evaluating insanity defense for offenders with psychotic disorders who commit physical violence Methods: The study searched for research articles without time limits from five databases using keywords including insanity defense, psychotic, and evaluation. Researchers then filter the study results on the basis of the inclusion and exclusion criteria Results: Of 992 pieces of literature, nine studies were included in the analysis. The results of the analysis show that there are still various challenges in evaluating insanity defense based on applicable law and the tools and instruments used. Inadequate examination will have a negative impact on both the examiner and the defendant. Conclusions: Several important aspects need to be considered in evaluating insanity defense for offenders with psychotic disorders who commit physical violence, which is still a challenge to enforce the law appropriately."

"Penelitian ini membahas tentang strategi image restoration yang dijalankan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia melalui program @america sebagai bentuk restorasi citra yang hancur oleh kebijakan war on terrorism. Kedutaan Besar Amerika Serikat, dalam merestorasi kerusakan citra terparah mereka dalam lima puluh tahun terakhir, memilih menggunakan pendekatan komunikasi dalam upaya melakukan diplomasi publik mereka untuk mengembalikan citra positif Amerika di mata publik Indonesia sehingga favorabilitas masyarakat Indonesia terhadap berbagai kebijakan global Amerika dapat kembali meningkat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawanara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui @america, program-program komunikasi mampu membawa pesan diplomasi dalam rangka merestorasi sekaligus mengembalikan citra positif Amerika Serikat di Indonesia yang telah rusak karena kebijakan war on terrorism.

---

This research describes about image restoration strategies run by Embassy of United States in Indonesia through @america's programs as a manner to restore the damage images caused by war on terrorism policy. US Embassy, on restoring their most damage images in the last fivety years, uses the communication approach as their public diplomacy?s method to restore their positive images to Indonesian people as well as increasing its favorability to US foreign policy.

This study utilizes post-positivist paradgm and descriptive qualitative research. In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methods of data collection. The results of this study shows that through @america, Communication programs are able to send diplomacy message to aim the restoration as well as returning positive images of United States in Indonesia that have been damaged by the war on terrorism policy."