Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article aims to discuss various phase of po/icy formulation during President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research uses qualitative approach and shows that policy formulation on criminal matters in President Megawati Soekamoputri?s administration consisted of legislation and law made as seem sufficient and appropriate. The research suggests that production of legislation have to be implemented as soon as possible to measure up output and outcome of it."

"Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mempermudah terbongkarnya suatu tindak pidana baik dalam bentuk mengakui kesalahan perbuatannya, memberikan bukti-bukti atau keterangan mengenai keterlibatan orang lain dalam tindak pidana (dikenal sebagai Saksi Mahkota, Justice Collaborator dan Whistleblower) dikaitkan dengan insentif yang diberikan dan sepatutnya diberikan oleh aparat penegak hukum, serta proses pemberian insentif tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum pada dasarnya belum sepenuhnya dilindungi dikarenakan regulasi yang belum memadai dan masih terdapat kelemahan secara kelembagaan dalam memberikan insentif bagi pelaku yang bekerjasama.

---

This research made to discussed about position of criminal subject who cooperate with law enforcement agency in order to help breaking a case with giving a plead guilty of his act or direction about evidences or information of others involevement (known as Crown Witness, Justice Collaborator and Whistleblower) and relevancy with an incentives they got and properly deserved provided by law enforcement agency as a retain of their cooperation and the process of incentives implementation. This research concluded that the regulation not utterly protect cooperative criminal subject and institutionally there is any weaknesses on giving protection for cooperative criminal subject. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan yang dibuat oleh PejabatAdministrasi Pemerintahan dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitianmenyarankan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang AdministrasiPemerintahan. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang AdministrasiPemerintahan, jika pejabat administrasi pemerintahan melakukan suatu kesalahanatau pelanggaran, dapat dengan mudah dilihat apakah hal tersebut merupakan suatupelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum sehingga tidak ada lagi pejabatyang kebal hukum. Adanya sanksi pidana bagi pejabat administrasi pemerintahanyang menyalahgunakan wewenangnya dalam mengambil suatu kebijakan, diharapkandapat membuat pejabat administrasi pemerintahan selalu menggunakan segenapkemampuan intelektual dan keahliannya serta mengedepankan prinsip kehati-hatiansecara obyektif dan tanggung jawab dalam mengambil suatu kebijakan.

---

ABSTRACTThis thesis examines how a policy made by Governance Administration Officialcould be subject to criminal sanctions. This study is a qualitative research withnormative juridical approach. The results of the study suggest that the Bill ofGovernance Administration should pass immediately. With the law, if the governanceadministration officials happen to make a mistake or violate the law, it is easy todefine whether it is an administrative or law violation, so there will be no moreofficials are above the law. The criminal sanctions for governance administrationofficials, who abuse their authority in making a policy, is expected to make themalways use all their intellectual abilities and expertise as well as to put forwardprudential principle objectively and responsibly."