Hasil Pencarian

Ditemukan 1011 dokumen yang sesuai dengan query

Quinney, Richard, editor

Crime and judtice in society

Boston: Little, Brown & Co., 1969

364 Qui c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Risalah kasus Munir : kumpulan catatan dan dokumen hukum

Jakarta: KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir), 2007

340 RIS

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Roeslan Saleh, author

Beberapa catatan sekitar perbuatan dan keslahan dalam hukum pidana

Jakarta: Aksara Baru, 1985

345 ROE b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Manalu, Lidya, author

Penerapan pasal 33 UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi terkait kewenangan mengadili pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. Jakarta Pusat : studi kasus putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan khusus ini berawal dari anggapan bahwa diperlukan mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional dalam menangani perkara-perkara korupsi....

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S463

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Matondang, Erwin, author

Penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk terminologi kekayaan negara hubungannya dengan pembuktian dan hasil eksekusi tindak pidana korupsi : studi kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia = Application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht materiale for the terminology of the state assets in connection with authentication and the execution of corruption : case study PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas Systematishe Specialiteit untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S306

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Mardjono Reksodiputro, author

Sistem peradilan pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi) / Mardjono Reksodiputro

Jakarta: UI-Press, 1993

PGB 0081

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Utrecht, Elien, author

Hukum pidana I: suatu pengantar hukum pidana untuk tingkat pelajaran sarjana muda hukum suatu pembahasan pelajaran umum

[place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]

345 UTR h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bentuk-bentuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana = Judicial reviews a criminal case appeal to the highest court decision with reason judge's mistakes or a clear blunder

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai unttuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan haakim...

Universitas Indonesia, 2011

S428

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Teguh Prasetyo, author

Hukum pidana

Jakarta: Rajawali, 2011

345 TEG h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Henny Mono

Praktik beperkara pidana

Malang: Bayumedia , 2007

345.05 HEN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian