Hasil Pencarian

Ditemukan 177 dokumen yang sesuai dengan query

Suharwanta

Pembuktian asas Willekeur atas perbuatan pejabat tata usaha negara dalam putusan peradilan tata usaha negara (Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 01 K/TUN/1996 dan No. 50 K/TUN/2000)

" Konsep negara hukum, menghasilkan negara hukum kesejahteraan. Negara selain menjaga keamanan dan ketertiban juga menyelenggarakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini membawa konsekuensi negara memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Salah satu alasan gugatan adalah asas willekeur atau larangan berbuat sewenang-wenang. Asas willekeur ini merupakan salah satu asas dari asas-asas umum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (studi kasus permohonan praperadilan oleh H. Iskandar Hutualy)

Universitas Indonesia, 2003

S22086

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Theodora Yuni Shah Putri

Praperadilan terhadap sah tidaknya penahanan dalam kasus praperadilan Ginandjar Kartasasmita

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S22095

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Aziz

Perbuatan melawan hukum direksi dan dewan komisaris dalam hal membagikan Tansiem tanpa melalui rapat umum pemegang saham: studi kasus putusan nomor 2477/K.PDT/2012 = Unlawful act director and commissioners in case sharing tansiem without through general meeting of shareholders: case study verdict no 2477/K.PDT/2012

" ABSTRAK
Pembagian tansiem untuk direksi dan dewan komisaris berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tansiem diperoleh dari laba positif suatu perseroan yang dihitung sebagai biaya. Apabila pembagian tansiem untuk direksi dan dewan komisaris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana dapat kita lihat pada Putusan Nomor 2477/K.Pdt/2012. Terdapat tiga permasalahan utama yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu ketentuan hukum dalam ... "

2016

S62765

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library