Hasil Pencarian

Ditemukan 177 dokumen yang sesuai dengan query

Johanes Blasius Vernando

Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform

" Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan dianggap kurang efektif dan efisien guna menyalurkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, timbul ide untuk memperbaharui KUHAP untuk mengganti lembaga pra peradilan dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42621

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aspek pidana dalam pelanggaran kapal perikanan

Universitas Indonesia, 1985

S21592

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tanggung gugat rumah sakit atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter ahli bedah

Universitas Indonesia, 2001

S21044

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan (suatu tinjauan terhadap putusan mahkamah agung RO. no. 35 K/Pid/2002 tanggal 6 maret 2002 dan putusan mahkamah agubng RI no. 190 K/Pid/2005 tanggal 15 maret 2005)

" Praperadilan merupakan suatu kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok perkara) tentang keabsyahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke sidang Pengadilan Negeri. KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai adanya kemungkinan upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan. Namun sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung di dalam Pasal 45A disebutkan bahwa putusan praperadilan merupakan perkara yang dikecualikan dari perkara-perkara yang dapat diajukan kasasi. Adapun permasalahan mulai timbul, ... "

[Universitas Indonesia, ], 2006

S21919

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan hukum atas perbuatan melawan hukum oleh Majalah Tempo terhadap Humanika

Universitas Indonesia, 2003

S21042

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Perlindungan barang bukti hasil proses penyitaan menurut undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP)

Universitas Indonesia, 2003

S22060

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yoga Baskara Y.

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

" Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai judex juris dengan memberikan batasan bagi Mahkamah Agung berupa larangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pengadilan sebelumnya. Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58968

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ristania Salsabila Putri

Kualifikasi ahli dan kekuatan mengikat keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia (Putusan Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Mpw dan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = Expert qualifications and binding power of expert witness in criminal case examination process in Indonesia (Judgement Number 300/Pid.B/2013/PN.Mpw and Judgement Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

" Indonesia menganut sistem pembuktian peradilan pidana dengan negatief wettelijk, di mana ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan diakui diatur secara limitatif di dalam KUHAP. Alat bukti berupa keterangan ahli di dalam KUHAP merupakan alat bukti baru karena sebelumnya tidak dicantumkan di dalam HIR. Sampai dengan saat ini, KUHAP masih belum mengatur secara jelas perihal kualifikasi dari ahli dalam memberikan keterangan ahli. Penelitian ini kemudian melakukan perbandingan aturan mengenai kualifikasi ahli di persidangan perkara pidana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bambang Poernomo

Pola dasar teori-asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana

Yogyakarta: Liberty, 1993

345.05 BAM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Karjadi

Reglemen Indonesia yang dibaharui S.1941 No.44 RIB(HIR)

Bogor: Politeia, 1985

345.05 KAR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian