Hasil Pencarian

Ditemukan 474 dokumen yang sesuai dengan query

Hasna Wahida

Penerapan analogi dalam hukum pidana Indonesia: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 786K/Pid/2015 dan 1417K/Pid/1997 = Application of analogical reasoning in Indonesia s criminal law: analysis of Supreme Court of Republic of Indonesia's decision number 786K/Pid/2015 and 1417K/Pid/1997

" ABSTRAK
Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapan analogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkan penafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapan analogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteks struktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memiliki persamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluas cakupan makna suatu ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapat mencakup perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan pidana tersebut. Skripsi ini juga menemukan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan analogi ... "

2016

S64462

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Aletheia Christy

Unsur "merugikan keuangan Negara" pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip dual criminality = The element of harm the state finance in article 2 paragraph (1) and article 3 of the anti corruption eradication act from the prespective of dual criminality principle / Aletheia Christy Hutabarat

" ABSTRAK
Tindak pidana korupsi sekarang ini sedang marak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi kadang pelakunya melarikan diri ke luar negeri atau menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsinya di luar negeri sehingga untuk penuntasan kasus diperlukan kerja sama internasional, yang salah satu persyaratannya adalah prinsip dual criminality. Tindak pidana korupsi yang utama di Indonesia memiliki unsur ldquo;merugikan keuangan negara rdquo;. Unsur ldquo;merugikan keuangan negara rdquo; ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadia Salsabila Hartin

Urgensi pidana tutupan: harapan dan tantangan = The urgency of pidana tutupan: the prospect and challenge

" ABSTRAK
Disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 menambah daftar hukuman pokok dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dengan pidana tutupan. Pasal ini menghadirkan pilihan sanksi baru bagi Hakim untuk mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Sejarah mencatatkan pidana tutupan pernah dijatuhkan satu kali oleh Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta pada 1948. Setelah itu, pidana tutupan tidak pernah lagi sekalipun diterapkan di ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simbolon, Marthin James

Love Scam dalam tinjauan hukum pidana Indonesia = Love Scam in Indonesian criminal law

" Mengirim uang, membicarakan hal-hal pribadi, berkomunikasi secara langsung maupun virtual seperti melalui telepon atau video call, dan unsur-unsur emosional lainnya merupakan hal-hal umum yang terjadi dalam sebuah hubungan. Namun, dimungkinkan ada keadaan di mana unsur emosional ini digunakan sebagai sarana manipulasi untuk mendapatkan keuntungan atau dikenal sebagai Love Scam. Bila hal tersebut terjadi sulit memastikan apakah pemberian korban sepenuhnya bersifat sukarela atau merupakan hasil upaya manipulasi yang dipergunakan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rompas, Kevin Bryan Simon

Fenomena Sewa Pacar Ditinjau dari Politik Hukum Pidana Indonesia = Rent-a-lover Phenomenon from The Perspective of Indonesia Criminal Law Policy

" Penelitian ini membedah tentang sewa pacar, dengan memulai dari sejarah dan perkembangan konsep dari pacaran sebagai objek yang disewakan dalam sewa pacar, lalu melanjutkan pada praktik sewa pacar itu sendiri dengan menggunakan ilmu kriminologi sebagai pisau bedahnya, kemudian melihat hasil dari pembedahan tersebut dengan menggunakan lensa politik hukum pidana dan lensa hukum pidana, juga menyarankan metode yang tepat untuk menanggulangi sewa pacar. Penelitian ini menggunakan gabungan dari metode penelitian non-doktrinal dan metode penelitian doktrinal. Sewa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marco Hardianto

Pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 oleh hakim pidana = Interpretation of Constitutional Court verdict No. 85/PUU-XI/2013 by criminal law judges

" Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa ‘perubahan perundang-undangan’ dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak terbatas (Hoge Raad, 1921). Ketiga paham ini berkembang sebelum dikenalnya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi logisnya: Perubahan perundang-undangan dalam asas transitoir tidak mencakup hasil ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library