Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTA Letter of Credit or called L/C as a banking instrument for making payments is a very well-known practice especially in international trade. The research of this thesis will discuss Law and Regulation concerning international trade using L/C and what legal issues arise related to the use of L/C at PT ANTAM (ANTAM) at Bank Mandiri. This research is library research based on normative juridical method, with data collection method focusing on literature studies and interview interviews. Data analysis conducted is qualitative. The conclusion of this study is first, the laws and regulations related to L/C are UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. In practice the L/C at ANTAM shows that although L/C is considered as one of the safe instruments in international trade there are still problems both minor and major.

---

ABSTRAKLetter of Credit atau disebut L/C sebagai suatu instrumen perbankan untuk melakukan pembayaran merupakan praktek yang sangat dikenal khususnya dalam perdagangan internasional. Penelitian skripsi ini akan membahas tentang Hukum dan Regulasi tentang perdagangan internasional menggunakan L/C dan apa masalah hukum yang timbul terkait penggunaan L/C pada PT ANTAM (ANTAM) di Bank Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Analisa data yang dilakukan bersifat kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, hukum dan regulasi terkait L/C adalah UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy And Mineral Resources of The Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. Dalam praktik L/C di ANTAM menunjukkan bahwa walaupun L/C dianggap sebagai salah satu intrumen yang aman dalam perdagangan internasional masih ada permasalahan baik minor maupun major."

"Di era pandemi Covid-19, layanan kredit menjadi salah satu kegiatan perbankan yang mengalami dampak besar. Debitur yang semula mendapatkan pemasukan secara rutin menjadi terganggu karena kegiatan perekonomian yang lumpuh. Hal inilah yang menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi menurun, yang semula lancar bahkan sampai menjadi macet. Kasus gagal bayar meningkat drastis di masa pandemi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid- 19. Dikeluarkannya peraturan ini ditujukan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas restrukturisasi kredit akibat Covid-19 keberlakuan pasca restrukturisasi dan pelaksanaan stimulus Covid-19 terkait penerapan POJK Nomor 17/POJK.03/2021.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah berlakunya POJK No.17/ POJK.03/2021 terbukti efektif untuk menurunkan restrukturisasi kredit berdasarkan analisa kredit yang dilakukan terhadap Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank DBS Indonesia. Kemudian juga dianalisa dengan menggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas.

---

In the era of the Covid-19 pandemic, credit services are one of the banking activities that is experiencing a major impact. Debtors who previously received regular income were disrupted because economic activities were paralyzed. This is what causes credit collectibility to decline, which was originally smooth and even becomes stuck. Cases of default have increased dramatically during the pandemic. The government, through the Financial Services Authority (OJK), issued an OJK Regulation concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. The issuance of this regulation is aimed at encouraging the optimization of banking performance, especially the intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth. The problem raised in this research is regarding the effectiveness of credit restructuring due to Covid-19, its post-restructuring implementation and the implementation of the Covid-19 stimulus related to the implementation of POJK Number 17/POJK.03/2021. To answer these problems, legal research methods are used, namely juridical-normative, which refers to legal norms contained in laws and regulations as well as norms that apply and bind society. The results of the analysis are that the enactment of POJK No.17/ POJK.03/2021 has proven effective in reducing credit restructuring based on credit analysis carried out on Bank Mandiri, BNI, BCA and Bank DBS Indonesia. Then it is also analyzed using the Economic Analysis of Law Theory which uses three concepts, namely value, efficiency and utility."