Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur mengenai bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Hal ini disebabkan bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilakukan antara PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Universitas Indonesia diduga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu pemboikotan. Hal ini disebabkan dalam perjanjian tersebut terdapat Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa Pihak Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebagai Pengelola Kantin Fakultas Psikologi Universitas Indonesia akan memperdagangkan produk minuman teh dan air mineral hanya produk-produk Sosro. Skripsi ini akan menganalisa secara yuridis dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang dilakukan PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah berupa penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan wawancara. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberitahukan kepada masyarakat secara luas apakah perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang undang-undang, apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila perjanjian tersebut melanggar undang-undang. Oleh karena itu, penulis berharap kedua belah pihak dapat mengadakan revisi atau perbaikan isi perjanjian. Selain itu, pihak Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu sesegera mungkin merevisi atau memperbaiki UU Nomor 5 Tahun 1999 karena terdapat beberapa pasal yang kurang jelas atau kurang lengkap dalam pengaturannya."

"Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat karena memiliki landasan konstitusional yaitu pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Upaya pemerintah memberdayakan badan usaha koperasi pada dasarnya juga merupakan wujud keinginan untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang memberikan porsi yang lebih baik kepada koperasi sebagai instrumen pemerataan dan demokratisasi yang handal. Dengan demikian, menjadi tidak beralasan kemungkinan koperasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelaksanaannya di Indonesia. Sejalan dengan itu dalam pasal 50 huruf (i) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Badan Usaha Koperasi mendapat pengecualian dalam hal monopoli dengan syarat-syarat tertentu. Jika berpedoman pada pasal tersebut maka terkandung tiga esensi dasar, yaitu pertama, bahwa koperasi yang melayani anggota dikecualikan dari larangan yang ada dalam UU No. 5 tahun 1999, kedua, bahwa koperasi yang melayani anggota dan masyarakat luas mengikuti ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1999, ketiga bahwa koperasi yang melayani anggota dan masyarakat pun dapat dikecualikan dengan catatan tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 60-65 jelas-jelas Pemerintah melakukan upaya pembinaan kepada badan usaha koperasi. Sebagai badan usaha koperasi juga diarahkan untuk memperkokoh perekonomian rakyat. Pertimbangan koperasi termasuk yang harus menjalankan persaingan bebas adalah pertama, koperasi sepenuhnya juga menjalankan usaha dan bukan sebagai lembaga sosial non profit, kedua, koperasi memiliki kebebasan dalam berusaha atas kehendak anggotanya berdasarkan amanat tujuan organisasi."