Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Nur Fauzi Ramadhan, author

Rekonstruksi Tax-Payer sebagai dalil pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi = Reconstruction Tax-Payers as a proposition for Reviewing Laws in the Constitutional Court

Sejak sekitar 20 tahun pendiriannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat sudah beberapa kali mengubah pendiriannya ketika menilai kedudukan hukum pembayar pajak (tax- payer). Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya ialah tidak adanya indikator yang tegas ketika menilai dalil tax-payer. Kondisi tersebut ditambah dengan berubahnya komposisi majelis hakim yang berpengaruh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lumbanraja, Hasan Tua, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengujian konstitusionalitas = Jurisdiction of Indonesian Constitutional Court on constitutional judicial review / Hasan Tua Lumban Raja

ABSTRAK Kewenangan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersumber dari atribusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan dalam Konstitusi tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Menurut teori hukum administrasi negara, penerima atribusi...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45983

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bunga Anastasia Salvia Salsabila, author

Efektivitas eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Suatu Antisipasi) = The Effectiveness of the fiduciary guarantee execution after the constitutional court decision of 18/PUU-XVII/2019 (An Anticipation)

Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ramai diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia...

Depok: Fakultas Hukum, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lulu Hanifah, author

Manajemen komunikasi krisis lembaga peradilan (studi terhadap manajemen komunikasi krisis Mahkamah Konstitusi menghadapi kasus suap sengketa pilkada) = Management of crisis communication in justicial institution study of management of crisis communication in constitutional court facing dispute election bribe case

Sebuah studi kualitatif didukung data kuantitatif yang meneliti strategi komunikasi krisis lembaga negara, khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari manajemen krisis, yaitu mengalisis setiap tahapan krisis dan menganalisis image restoration theory untuk melihat strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan dalam menghadapi krisis. Penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

T45799

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

342.02 JIM m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

H. Abdul Latif

Fungsi Mahkamah konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum demokrasi / H. Abdul Latif

Yogyakarta: Total Media, 2007

342.02 ABD m (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Najib Ibrahim, author

Hak berserikat (suatu kajian terhadap pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan) = Rights of association (an assessment about deactivation and dissolution of civil society organization in law number 8/1985 on civil society organization)

Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28610

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Tinjauan yuridis atas legal standing pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi = Overview of legal standing on the juridical dissolution of political parties in the Constitutional Court

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S62740

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian