Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas peran Medgar Evers dalam Jackson Movement. Jackson Movement adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk menghapus hukum Jim Crow di Mississippi, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemboikotan toko yang melakukan praktik segregasi dan Sit-in. Beberapa karya telah membahas peristiwa ini, namun penelitian ini memberikan sudut pandang baru yaitu peranan Medgar Evers sebagai tokoh sentral dan terkemuka dari Jackson Movement dan pembahasan yang terfokus pada Mississippi.. Medgar Evers merupakan tokoh sentral karena ia adalah Sekretaris Lapangan NAACP di Mississippi sekaligus yang juga sering diliput dalam media nasional dan vokal atas tanggapan mengenai Jackson Movement. keterlibatan Medgar Evers mengakibatkan kematiannya ditangan ekstremis kulit putih. Penelitian bermaksud melengkapi penelitian yang telah ada mengenai Civil Rights Movement pada tahun 1954-1963. Topik bahasan mengenai peran Medgar dalam gerakan hak sipil pada saat itu belum banyak dibahas karena penelitian sebelumnya umumnya terfokus pada gerakan hak sipil dalam skala nasional. Tidak banyak yang membahas dari sudut pandang lokal, terutama Mississippi. Hasil penelitian adalah Medgar Evers menjadi tokoh kuat yang membuat Jackson Movement tetap berjalan untuk melawan Jim Crow dan Gerakan ini sendiri menjadi pemicu dihapuskannya hukum segregasi di Mississippi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan adalah autobiografi Medgar Evers, surat kabar, berbagai buku dan jurnal penelitian yang diperoleh secara daring.

---

This article examines the role of Medgar Evers in the Jackson Movement. The Jackson Movement is a social movement that aims to abolish the Jim Crow law in Mississippi, one of the ways is by boycotting stores that practice segregation and Sit-ins. Several works have discussed this event, but this research provides a new perspective, namely the role of Medgar Evers as a central and prominent figure of the Jackson Movement and a discussion focused on Mississippi. Medgar Evers is a central figure because he is the NAACP Field Secretary in Mississippi as well as frequent coverage in the national media and vocal in response to the Jackson Movement. Medgar Evers' involvement resulted in his death at the hands of white extremists. This research intends to complement existing research on the Civil Rights Movement in 1954-1963. The topic of discussion about Medgar's role in the civil rights movement at that time had not been widely discussed because previous research had generally focused on the civil rights movement on a national scale. Not much is covered from a local point of view, especially Mississippi. The result of the research is that Medgar Evers became a strong figure who kept the Jackson Movement running against Jim Crow and this movement itself became the trigger for the abolition of the segregation law in Mississippi. This study uses the historical method which consists of 4 stages in the form of heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The sources used are Medgar Evers' autobiography, newspapers, various books and research journals obtained online."

"Pelanggaran hak tersangka terjadi karena adanya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik, penuntut umum dan pengadilan, hal ini berakibat secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, dan pelanggaran hak narapidana adalah akibat dari sistem administrasi yang tidak baik dalam proses peradilan pidana. Dalam proses hukum seseorang mempunyai hak untuk membela diri dan menuntut hak-haknya sesuai dengan asas "kedudukan yang sama dimuka hukum" dan asas "praduga tidak bersalah".Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengambil data melalui informan-informan yang berhubungan dengan data yang akan diteliti dan kemudian dipaparkan sebagai sebuah hasil penelitian dan kemudian dianalisa.Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualiatatif. Metode kualiatatif menghasilkan data yang bersifat diskriptif analisis, yaitu pendapat informan diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan dan narasumber kemudian mendiskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok perrnasalahan, selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran, dan memahami kebenaran tersebut.Dari hasil penelitian deskriptif analisis dan dengan metode kualitatif diperoleh gambaran bahwa : Terjadinya pelanggaran hak tersangka dan narapidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara merupakan akibat faktor ekstemal, berupa keterlambatan administrasi peradilan, yaitu keterlambatan penyerahan surat perpanjangan penahanan atau surat penetapan perpanjangan penahanan; kurang seimbangnya porsi kewenangan di antara aparat penegak hukum, sehingga timbul pelanggaran hak tersangka secara administratif dan fisik. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Hakim) kewenangannya diatur oleh Undang-Undang sedangkan Rumah Tahanan Negara (Pemasyarakatan) hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah.; kurangnya sarana dan fasilitas pengadilan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengakibatkan pelanggaran hak tersangka. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan birokrasi yang buruk mengakibatkan administrasi peradilan tidak berjalan baik sehingga tidak tercipta suatu koordinasi pada setiap sub sistem peradilan pidana dan merupakan pencetus timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.

---

Violation on the defense right resulted from the existence of deviated acts from the identification official, public prosecutor and the court having direct and indirect effect in Class IIA State Penitentiary of East Jakarta, and violation from the defense is resulted from bad administrative system in criminal court process. In legal process anyone has the right to make their defense and demanding their rights according to the basis of "equal standing before the law" and the basis of "presumption of innocence".

The research in this thesis uses qualitative approach that is by data collection through informants related to the data being evaluated and then elaborated as a result of research and then to be analyzed.

The collected data will be analyzed qualitatively. The qualitative method produces data with descriptive analytical characteristics that is the informant opinion is evaluated and studied as a whole. Based on that way of thinking, the qualitative method is aimed to interpret qualitatively about the opinion or response of the informant and source of data and then to be described completely and in detail for certain aspects related to the main issue, and then to be analyzed to reveal its truth, and understanding that truth.

From the results of descriptive analytical research and with qualitative method, a picture has been obtained that is: The occurrence of violation on the defense and prisoner rights done by the State Penitentiary as the results of external factor in the form of the court administrative delay that is delay on the submission of prolonged holding letter or decree letter of prolonged holding; The lack of balance on the authority portion among law enforcing official, resulting in the violation of the defense right administratively and physically. The Police Department, Prosecutor, and the Court (Judge), their authority is' regulated by the Laws and the State Penitentiary (Socialization) is only regulated by Government Regulation; The lack on the court facility and infrastructure resulting in. the lack of optimal implementation of simple, quick, and with cheap cost court basis, resulting in the violation on the defense right. The lack of quality and quantity on human resource and bad bureaucracy results in the court administration not running smoothly thus there is no coordination in every sub-system of criminal court and the trigger on the rising of violation on human right."

"Jaminan kesehatan merupakan hak setiap orang. termasuk bagi pelanggaran hukum. Ada 2 (dua) paham mengenai Hak Asasi Manusia termasuk HAM kesehatan. Pertama Paham Universal, yakni : Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Kedua Paham Partikularistik yakni : setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan tetapi ada "pembatasan" terhadap individu yang bersangkutan. Artinya pemenuhan atau jaminan hak kesehatan bagi individu harus disesuaikan dengan hukum. Pemenuhan hak kesehatan harus sejalan dengan melanggar atau tidaknya individu. Dalam arti kata, pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, berbeda dengan individu yang tidak melanggar hukum. Pembedaan itu terkait dengan pidana hilang kemerdekaan yang harus ditanggung oleh terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-IJndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam hal narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus memenuhi PROTAP (Prosedur Tetap) yang berlaku di LAPAS, yakni dirawat di Poliklinik LAPAS atau dapat dirawat di Rumah Sakit Umum dengan pengawalan dari petugas.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa sistem dalam upaya penjaminan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta. Dari data yang ditemukan pemenuhan hak petayanan kesehatan di LAPAS Klas 11A Narkotika Jakarta masih mengalami beberapa hambatan. Hal tersebut antara lain diakibatkan sistem yang berjalan kurang maksimal, misalnya prosedur pelayanan kesehatan yang rumit, jumlah tenaga media, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi kurangnya sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab para narapidana sendiri. Pihak LAPAS telah berupaya untuk menutupi kekurangan tersebut antara lain dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga misalkan Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain, lain namun upaya tersebut masih belum maksimal.Kesimpulannya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum terpenuhi sepenuhnya sebagaimana yang telah diatur dalam peratran perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian disarankan agar Pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan perhatian penuh terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan para narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta.

---

Health guarantee is everybody's right, including for law breaker. There are two views about human right involving the health rights. First universal view, i.e. everybody entitles to get health guarantee without exception. Second particularistic view i.e. everybody entitles to get health guarantee, but there is "limitation" to an individual himself. It means accomplishment of health guarantee right has to the suspect or the prisoner is different with the person who doesn't break the law. The discrimination is caused the lost of freedom which is burdened by prisoner in correctional facility. The accomplishment ought to in line with the related legislation, i.e. Law Number 12 Year 1995 regarding Correctional Facility and its subordinate regulations. In the matter of prisoner who lost the freedom in correctional facility, the accomplishment should do PRATAP which is affected in correctional facility, i.e. treatment in policlinic or in hospital with guarding by jailer.

This observation aimed to analyze system in order to guarantee the rights of health service for the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta). According to data, the accomplishment of health service right on the correctional facility has got some obstacles. The obstacles are happened because the system doesn't work very well. Example the procedure of health service right is complicated; the number of medical personnel and infrastructure are lack. The lack of instrument makes the prisoner should pay to the accomplishment of health service rights. The official of the correctional facility has made effort to cover the lack of instrument, among others, make cooperation with other party such as Health Agency, National Narcotic Agency, NGO, etc. actually, the effort is not optimal.

The conclusion is the accomplishment of health service rights has not accordance with related law, so that is recommended to the government, particularly Ministry of Law and Human Rights to give full of attention to the accomplishment of health service rights in the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta)."