Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Afif Alamsyah
"Tesis ini membahas tentang status kewarganegaraan dengan mengambil contoh kasus Djoko Tjandra, pengaturan dan pengurusan yang masih carut marut dan masih banyak menimbulkan pertanyaan yang sangat penting untuk dapat dibahas dalam kepengurusan Hukum Administrasinya dalam hal ini Permasalahan yang akan diangkat adalah kompleksitas riwayat status kewarganeraan, dampak bagi berbagai Lembaga negara, dan sistem yang ideal dalam pengaturan dan pengurusan Status Kewarganegaran. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif – sistematika hukum dengan pendekatan analisis berupa kualitatif, terutama menggunakan data sekunder, dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil penelitian adalah kompleksitas merupakan hal yang factual demikian adanya dan pengurusan administrasi kependudukan dimana banyak Lembaga negara yang tidak dapat terpisahkan sehingga saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistem yang saling dapat membaca satu sama lain dan menggunakan alert dengan pendekatan kasus. Hikmah dengan adanya kasus Djoko Tjandra ini adalah dengan melakukan penatalaksanaan ulang dari semua sistem pada berbagai Lembaga negara dalam evaluasi kewarganegaraan ganda terbatas.
......This thesis discusses citizenship status by taking the example of the case of Djoko Tjandra, the arrangements and management which are still messy and still raise many very important questions to be discussed in the administrative law management in this case. various state institutions, and the ideal system in regulating and administering Citizenship Status. The research method used is in the form of juridical normative - legal systematics with an analytical approach in the form of qualitative, especially using secondary data, by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the research shows that complexity is a factual thing, such is the existence and management of population administration where many state institutions cannot be separated so that they are interrelated with one another. Systems that can read each other and use alerts with a case approach. The lesson of the Djoko Tjandra case is to re-manage all systems in various state institutions in the evaluation of limited dual citizenship.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Syadza Qinthary
"Skripsi ini membahas penanganan yang telah dan akan dilakukan terhadap permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan yang terjadi pada Suku Bajau yang tersebar di wilayah Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan membandingkannya dengan penanganan Suku Gipsi di Eropa. Perlindungan akan hak berkewarganegaraan sendiri telah diatur di berbagai instrumen hukum internasional, namun pada prakteknya seringkali tidak sesuai. Pada akhirnya negara-negara wilayah persebaran Suku Bajau ini bertanggung jawab dalam menangani keadaan tanpa kewarganegaraan dengan mengambil pelajaran dari cara penanganan terhadap Suku Gipsi di Eropa seperti adanya konsep regionalcitizenship, penentuan habitual residence, dan mengimplementasikan aturanaturan hukum internasional dalam hukum nasional negaranya, serta khusus untuk Suku Bajau yang wilayah persebarannya di perairan kepulauan maka besar pula kemungkinan untuk diberikan pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional oleh Indonesia. ...... This paper discusses the treatment that states have and will be done concerning Suku Bajau?s nationality which has spread around Malaysia, Philippines, and Indonesia by comparing how European Union states treat the Gypsies. Protection about the right to have a nationality itself has regulate in international law instrument, but practically there are still many violations to these rights. Finally, Malaysia, Philippines, and Indonesia responsible to take action to handle Suku Bajau?s statelessness by learning about how European Union treats the Gypsies. Those actions are regional-citizenship concept, determine Bajau habitual residence, and implementing international regulation to national law. Specifically to Bajau tribal areas which in the archipelagic water, it is likely to give them traditional fishing rights by Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64733
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldi Wiriawan
"Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus mendapatkan dukungan DPR-RI agar perubahan UU No. 62 Tahun 1958 ini menjadi agenda untuk diubah sesuai proses perubahan UU yang berlaku. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari APAB dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep civil society, civil society organization, kelompok kepentingan, serta mekanisme proses pembentukan undang-undang yang berlaku pada konteks penelitian. Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa APAB berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil, dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap proses perubahan UU tersebut. Dalam menjalankan upayanya, APAB menjalankan perannya dengan melakukan direct lobbying, information campaign dan coalition building. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran APAB dalam mempengaruhi proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2006. Dari hasil penelitian terlihat bahwa APAB dengan menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan berhasil mempengaruhi DPR-RI dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
......Aliansi Pelangi Antar Bangsa is a civil society organization that consist of many mixed marriage communities with common mission and objective, which is to change the Law No. 62 Year 1958 about citizenship that was considered by them still consisted discriminative aspects toward mixed marriage families. To reach this objective, APAB must attain the support of DPR (Peoples’ Representatives Board) to put this revision of the Law No.62 Year 1958 to be put into an agenda as the law that is to be revised by DPR according to the existing law. In that case, this research focusing on a question on how is the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process This research will be using some concepts of civil society, civil society organization, pressure groups, and also the mechanism of law making process that applied in this research context to answer that research question. Using these concepts is based on a assumption that APAB role as a pressure group, one kind of a civil society organization, in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process. This research uses qualitative approach to the description. The information was obtained by conducting in depth interviews with the people who were the actors having the direct experience and the direct knowledge about the process of the formation of the new law. In their effort, APAB applies political roles by doing direct lobbying, information campaigning and coalition building. The study aims to observe the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006. The research shows that APAB was successful in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Zainuddin Maliki
Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000
291.177 ZAI a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Harianja, Verawati
"ABSTRAK
Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belum
sepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang
berkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawab
permasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasus
Laurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yang
mempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan ganda
terbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapat
menghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasi
dengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
khususnya dalam hal kewarganegaraan.
Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,
USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USA
tanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelum
Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidak
melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusan
menteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)
tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yang
dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadi
warga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta kedua
orangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.
Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalami
permasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut
dikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.
Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem
pengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsir
dan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

ABSTRAK
The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basic
law in accordance with the needs of a growing problem in society or in other words
have not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case of
Laurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affect
such cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain the
citizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. The
regulation is not properly informed and make people misunderstand about legislation
particularly in terms of citizenship.
The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USA
dated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA on
September 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.
12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get the
Minister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period of
four (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to in
Article 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic of
Indonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parents
is still a citizen of Indonesia.
The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.
That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. The
absence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from an
acquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem in
the future."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asriyani Puspita Dewi
"ABSTRAK
Fokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

ABSTRACT
The focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Revi Primadhita Nugraha Sutamto
"Hak milik atas tanah merupakan hak yang hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Namun pada kasus dalam penelitian ini, terdapat sebidang tanah hak milik yang dipegang oleh beberapa warga negara Indonesia serta oleh beberapa warga negara asing yang sebelumnya berkebangsaan Indonesia. Tanah tersebut diperoleh melalui peristiwa pewarisan, dan terdapat kesepakatan pada putusan perdamaian untuk menunda pembagian tanah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan guna dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelanggaran putusan perdamaian; tidak menunda pembagian atas tanah hak bersama guna meminimalisir potensi konflik; ahli waris berkebangsaan asing sebaiknya segera mengalihkan bagian tanah hak milik yang diperoleh kepada ahli waris berkebangsaan Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan perdamaian ialah sebagai tanda bukti ahli waris; dan dampak keberadaan warga negara asing pada kepemilikan bersama tanah hak milik harus ditinjau dari segi cara perolehannya dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.
......
Only Indonesian citizens who can obtain rights land ownership in Indonesia. But there are the rights who owned by both of Indonesian citizens and foreigners who previously is Indonesian citizens too. They gain the rights from inheritance, and agreed to postpone land partition, that agreement contained in some peace verdict. This research is qualitative with prescriptive design. The researcher suggests to doing lawsuit effort when violation to peace verdict happen; doing partition of co-own land immediately in order to minimize potentially conflict; and heind foreigner must give his rights section to Indonesian heind. This thesis conclusions is legal position of peace verdict is proof of beneficiaries; and the impact of the presence of foreigners to rights land must be reviewed from how they get the rights land and the parties’ agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44473
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Karjadi
Bogor: Politeia, 1980
342.083 KAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Harvarindo, 1998
342.083 PER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>