Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penanganan yang telah dan akan dilakukan terhadap permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan yang terjadi pada Suku Bajau yang tersebar di wilayah Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan membandingkannya dengan penanganan Suku Gipsi di Eropa. Perlindungan akan hak berkewarganegaraan sendiri telah diatur di berbagai instrumen hukum internasional, namun pada prakteknya seringkali tidak sesuai. Pada akhirnya negara-negara wilayah persebaran Suku Bajau ini bertanggung jawab dalam menangani keadaan tanpa kewarganegaraan dengan mengambil pelajaran dari cara penanganan terhadap Suku Gipsi di Eropa seperti adanya konsep regionalcitizenship, penentuan habitual residence, dan mengimplementasikan aturanaturan hukum internasional dalam hukum nasional negaranya, serta khusus untuk Suku Bajau yang wilayah persebarannya di perairan kepulauan maka besar pula kemungkinan untuk diberikan pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional oleh Indonesia.

---

This paper discusses the treatment that states have and will be done concerning Suku Bajau?s nationality which has spread around Malaysia, Philippines, and Indonesia by comparing how European Union states treat the Gypsies. Protection about the right to have a nationality itself has regulate in international law instrument, but practically there are still many violations to these rights. Finally, Malaysia, Philippines, and Indonesia responsible to take action to handle Suku Bajau?s statelessness by learning about how European Union treats the Gypsies. Those actions are regional-citizenship concept, determine Bajau habitual residence, and implementing international regulation to national law. Specifically to Bajau tribal areas which in the archipelagic water, it is likely to give them traditional fishing rights by Indonesia."

"Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus mendapatkan dukungan DPR-RI agar perubahan UU No. 62 Tahun 1958 ini menjadi agenda untuk diubah sesuai proses perubahan UU yang berlaku. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari APAB dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep civil society, civil society organization, kelompok kepentingan, serta mekanisme proses pembentukan undang-undang yang berlaku pada konteks penelitian. Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa APAB berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil, dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap proses perubahan UU tersebut. Dalam menjalankan upayanya, APAB menjalankan perannya dengan melakukan direct lobbying, information campaign dan coalition building. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran APAB dalam mempengaruhi proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2006. Dari hasil penelitian terlihat bahwa APAB dengan menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan berhasil mempengaruhi DPR-RI dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

---

Aliansi Pelangi Antar Bangsa is a civil society organization that consist of many mixed marriage communities with common mission and objective, which is to change the Law No. 62 Year 1958 about citizenship that was considered by them still consisted discriminative aspects toward mixed marriage families. To reach this objective, APAB must attain the support of DPR (Peoples’ Representatives Board) to put this revision of the Law No.62 Year 1958 to be put into an agenda as the law that is to be revised by DPR according to the existing law. In that case, this research focusing on a question on how is the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process This research will be using some concepts of civil society, civil society organization, pressure groups, and also the mechanism of law making process that applied in this research context to answer that research question. Using these concepts is based on a assumption that APAB role as a pressure group, one kind of a civil society organization, in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process. This research uses qualitative approach to the description. The information was obtained by conducting in depth interviews with the people who were the actors having the direct experience and the direct knowledge about the process of the formation of the new law. In their effort, APAB applies political roles by doing direct lobbying, information campaigning and coalition building. The study aims to observe the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006. The research shows that APAB was successful in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006."

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi manajemen paracrisis terkait kebijakan pembatasan orang asing masuk ke Indonesia oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist deskriptif eksploratif. Metode penelitian dilakukan dengan mixed-methods melalui analisis isi media sosial (Instagram) dan wawancara mendalam dengan Humas Ditjen Imigrasi dan pemangku kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi pola paracrisis, penilaian paracrisis, dan respons paracrisis. Hasil penelitian menemukan bahwa pola paracrisis yang terjadi merupakan venting dan challenge. Dalam penelitian ini, Humas Ditjen Imigrasi menilai bahwa terdapat power, legitimacy dan urgency dari pemangku kepentingan yang menimbulkan paracrisis di Instagram. Dalam merespons paracrisis, Humas Ditjen Imigrasi sudah memberikan respons sesuai revisi dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Humas Ditjen Imigrasi mengimplementasikan respons revision dan reform dimana Humas Ditjen Imigrasi mendorong dan menjembatani beberapa tuntutan dari masyarakat dalam bentuk perubahan pada kebijakan publik selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa responsitivas dan sensitifitas dari organisasi dibutuhkan untuk menangani sebuah paracrisis. Temuan lainnya, Humas Ditjen Imigrasi menggunakan strategi komunikasi berupa variasi konten, pemanfaatan Key Opinion Leader (KOL) dan penguatan komunikasi internal selama penanganan paracrisis. Secara keseluruhan, Humas Ditjen Imigrasi sudah menjalankan manajemen paracrisis dengan baik.

---

This study aims to describe and explore paracrisis management related to the policy of restricting foreigners from entering Indonesia by Public Relations (PR) of Directorate General of Immigration (DGI) on Instagram. This study uses an exploratory descriptive post-positivist approach. The research method was carried out using mixed-methods through analysis of social media content and in-depth interviews. This study identified paracrisis clusters, paracrisis assessment, and paracrisis responses. The results found that paracrisis clusters that occurred was venting and challenge. PR of DGI assessed that there was power, legitimacy and urgency from stakeholders that caused paracrisis on Instagram. In responding to the paracrisis, PR of DGI has responded according to the revision of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). PR of DGI decides using revision and reform response in which PR encourages and facilitates several demands from community in the form of changes to subsequent public policies. In addition, the results of the study found that responsiveness and sensitivity was needed to deal with a paracrisis. Another finding is that the PR of the DGI uses a communication strategy in the form of content variation, utilization of Key Opinion Leader and strengthening of internal communication during the handling of paracrisis. Overall, PR of the DGI has carried out paracrisis management well."

"Tesis ini membahas tentang status kewarganegaraan dengan mengambil contoh kasus Djoko Tjandra, pengaturan dan pengurusan yang masih carut marut dan masih banyak menimbulkan pertanyaan yang sangat penting untuk dapat dibahas dalam kepengurusan Hukum Administrasinya dalam hal ini Permasalahan yang akan diangkat adalah kompleksitas riwayat status kewarganeraan, dampak bagi berbagai Lembaga negara, dan sistem yang ideal dalam pengaturan dan pengurusan Status Kewarganegaran. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif – sistematika hukum dengan pendekatan analisis berupa kualitatif, terutama menggunakan data sekunder, dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil penelitian adalah kompleksitas merupakan hal yang factual demikian adanya dan pengurusan administrasi kependudukan dimana banyak Lembaga negara yang tidak dapat terpisahkan sehingga saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistem yang saling dapat membaca satu sama lain dan menggunakan alert dengan pendekatan kasus. Hikmah dengan adanya kasus Djoko Tjandra ini adalah dengan melakukan penatalaksanaan ulang dari semua sistem pada berbagai Lembaga negara dalam evaluasi kewarganegaraan ganda terbatas.

---

This thesis discusses citizenship status by taking the example of the case of Djoko Tjandra, the arrangements and management which are still messy and still raise many very important questions to be discussed in the administrative law management in this case. various state institutions, and the ideal system in regulating and administering Citizenship Status. The research method used is in the form of juridical normative - legal systematics with an analytical approach in the form of qualitative, especially using secondary data, by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the research shows that complexity is a factual thing, such is the existence and management of population administration where many state institutions cannot be separated so that they are interrelated with one another. Systems that can read each other and use alerts with a case approach. The lesson of the Djoko Tjandra case is to re-manage all systems in various state institutions in the evaluation of limited dual citizenship.

"

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."