Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN.Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang didunia, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makumur, berlandaskan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan mengaktifkan kemball pasar modal di Indonesia.METODE PENELITIAN.Dalam rangka penuLisan skripsi ini, telah digunakan metode penelitian, yaitu:1. Penelitian kepustakaan:Data - data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis peroleh dari bahan - bahan seperti: buku - buku ilmiah yang ada hubungan dengan skripsi, karangan - karangan para ahli dalam bidang pasar modal, majalah - majalah bulanan pasar uang dan efek dan juga dari surat kabar.2. Penelitian lapangan:Dalam hal penelitian lapangan, penulis menghubungi kantor - kantor yang ada hubungannya dengan pasar modal antara lain Lembaga keuangan Bukan Bank yaitu P.T. Finconesia dan Gedung Bursa.HAL - HAL YANG DITEMUKAN.Suatu perusahaan yang akan go public, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menentukan siapa yang dijadikannya sebagai Penjamin Emisi Efek-nya. Penjamin efek ini harus mutlak ada apabila suatu perusahaan akan go public, penjamin emisi efek ini peranannya sangat besar dari mulai menyiapkan emisi efek sampai saat penjualan saham di pasar perdana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. nomor 696/KKK.011/1985 pasal 5 , bahwa tugas pokok penjamin emisi efek adalah menjamin penjualan seluruh efek yang di emisikandan wajib membeli sisa efek yang tidak terjual serta memberikan jasa - jasa pelayanan lainnya guna membantu Emiten dalam memasyarakatkan efeknya melalui pasar modal.Kerjasama antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriter Agreement). Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian khusus, karena disyaratkan harus dibuat tertulis, berbahasa Indonesia , dibuat dihadapan Notaris dan harus ditandatangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya. Ada syarat - syaratkhusus yang diminta. Sedangkan dalam K.U.H. Perdata tidak ditentukan demikian, perjanjian boleh dibuat tertulis maupun dalam bentuk lisan, asalkan kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian telah ada. Jadi untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini selain pasal 1320 K.U.H. Perdata harus ada, harus pula dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi ini merupakan suatu syarat khusus sifatnya.KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN.Setelah menguraikan perjanjian pada umumrya yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efeknya, maka dikemukakan kesimpulan dan saran -saran. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dipergunakan saat ini adalah masih peninggalan dari zaman. Belanda dan sudah banyak pasal - pasalnya yang ketinggalan zaman. Sebab itulah sangat diharapkaun untuk waktu mendatang, disusun hukum yang sesuai dengan iklim kehidupan bangsa kita. Dan juga peraturan - peraturan mengenai pasar modal,hendaklah yang menunjang perkembangan dan kemajuan pasar modal, agar dapatlah pasar modal dimasa mendatang lehih maju dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya yaitu pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia."

"Generally, the conceptual framework of social studies in United States and in Indonesia includes concept and praxis of education in democracy which are organised in a form of (1) civic/citizenship education as one of the dimensions of goals, content, and processes of social studies; and (2) social studies education. Basically, education in democracy can also be deemed as a subsystem of social studies education, and social studies education. However, as a subsystem of education in democracy civic education has shown its uniqueness i.e. it sinergically focussed on the development of individual's potentials to become smart and good citizenship education has become the academic endeavour, which then is generally called as civic education or citizenship education."

"Artikel ini membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan wilayah yang dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal serta peran pendampingan Non-Governmental Organization (NGO) pada penduduk Kampung Akuarium. Studi-studi sebelumnya cenderung melihat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dari sisi internal individu, yaitu pengetahuan, jenis kelamin, usia, serta rentang waktu individu tinggal di sebuah wilayah. Studi ini lebih memilih aspek kepemimpinan lokal sebagai variabel independen, dengan argumentasi bahwa sebagian besar masyarakat cenderung akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin lokalnya, sehingga semakin tinggi tingkat kepemimpinan lokal maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Di sisi lain, NGO juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat pada proses penataan kampung kota, sehingga semakin tinggi tingkat pendampingan NGO maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Studi ini dilakukan menggunakan survei kepada 58 responden berusia 18-65 tahun yang dipilih melalui stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan tlingkat partisipasi masyarakat relatif tinggi, serta tingkat kepemimpinan lokal dan tingkat pendampingan NGO yang tinggi. Uji statistik Somers d menunjukkan adanya pengaruh tingkat kepemimpinan lokal terhadap tingkat partisipasi, serta spesifik signifikan pada kelompok laki-laki. Sementara itu, pendampingan NGO tidak memengaruhi tingkat partisipasi.

---

This article discusses how community participation in relation to structuring of area affected by local leadership and NGO assistance on residents in Kampung Akuarium. Based on previous studies, the discussion of factors affects the level of participation can be seen from the internal side of individuals, like knowledge, gender, age, and the time span of individuals living in an area. This study involves local leadership as an independent variable, with the argument that most people tend to follow what was presented by local leaders so the higher level of local leadership, the higher level of community participation. On the other hand, NGO also play an important role in helping community in structuring are process, so the higher level of NGO assistance, the higher level of community participation. This study was conducted using a survey to 58 respondents in the 18-65 years old selected through stratified random sampling. The results showed a relatively high level of community participation, local leadership level, and NGO assistance. Somers d statistic test shows the influence of the local leadership level to the level of participation, specifically significant in male group. Meanwhile, NGO assistance does not affect the level of participation."

"Tesis ini membahas mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan. Adapun kasus yang diteliti adalah mengenai pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok di tahun 2008. Program pengadaan sarana dan prasarana di bidang persampahan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup di Kota Depok, khususnya keterbatasan lahan pembuangan sampah. Sehingga pada skala kawasan, dibangunlah 20 unit pengolahan sampah (UPS). Selain itu juga, melihat bagaimana keterkaitan kepemimpinan pemerintahanan daerah terhadap resistensi warga terkait dengan implementasi tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah di Kota Depok belum optimal dalam mengimplementasikan pembangunan UPS. Kemudian, kaitan antara kepemimpinan pemerintahan daerah dengan resistensi warga masyarakat terjadi terutama dalam aspek politik.

---

The focus of this study is to explore the leadership in the implementation of government?s policy. The case being studied is the policy development in the Waste Processing Unit (UPS) in Depok Municipality year 2008. The waste program facilities are intended to address the problem of limited waste disposal area. This study is designed to find out the leadership of local government and also the regent legislative members play their role in the implementation of the policy that they have decided and legalized. In addition, it is also aimed to describe how the leadership?s role in the citizen resistance cases. By using qualitative research approach, it is concluded that the local government leadership in Depok municipality was not optimal in playing its role as well as in facing the citizen resistance."

"Rumah tangga merupakan sumber penghasil sampah terbanyak dengan komposisi sebesar 53% dari keseluruhan volume sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2009). Diperlukan suatu konsep pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sedekat mungkin dari sumbernya yaitu dengan menggunakan konsep zero waste. Civitas akademik Universitas Indonesia (perancang SOP pengelolaan sampah) bekerjasama dengan Komunitas Hijau Pondok Indah, Greeneration Indonesia (Konsultan Persampahan) dengan dana CSR CIMB Niaga untuk mewujudkan pengelolaan sampah mandiri menuju zero waste di lokasi studi RT 01,06,07/RW 13 Pondok Indah. Skripsi ini bertujuan untuk merumuskan SOP (Standard Operating Procedure) pengelolaan sampah dengan pengimplementasian selama periode Maret hingga April 2012 sebagai upaya awal pengurangan jumlah timbulan ke TPST Bantar Gebang.Berdasarkan survei timbulan di rumah dan di TPS serta hasil kuesioner dan diskusi dengan pihak warga maupun RT dan RT, maka dirumuskan SOP melalui pemilahan di sumber dan optimalisasi pengangkutan oleh petugas. Pemilahan di sumber dilakukan dengan pembagian wadah sampah disertai kantong plastik merah dan hitam kepada warga. Sampah nonorganik dimasukkan ke dalam kantong plastik merah di dalam wadah sampah nonorganik dan sampah organik dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam di dalam wadah sampah dalam rumah. Untuk optimalisasi pengangkutan, sampah nonorganik dijual ke lapak sedangkan sisa sampah dalam gerobak dibuang ke TPS.Dari hasil pemantauan dan evaluasi visual setelah sekitar dua bulan fase awal penerapan SOP, didapatkan hasil bahwa dari ketiga RT yang dijadikan pilot project, hanya RT 06 yang memiliki tingkat peran serta masyarakat dan teknik operasional yang cukup baik tehadap implementasi SOP pengelolaan sampah. Oleh karenanya, diperlukan upaya dan strategi yang lebih mendalam, khususnya dalam sosialisasi dan penyuluhan warga untuk mencapai hasil yang optimal dalam sistem pengelolaan sampah di masa yang akan datang

---

Household is the biggest solid waste producer. It generates 53% of solid waste total volume in DKI Jakarta (Jakarta Sanitation Office, 2009). Integrated waste management concept that includes solid waste reducing and handling at the source, becomes a crucial need for domestic waste. Civitas academic of Universitas Indonesia (designer of solid waste management standard operating procedure) in collaboration with Green Community of Pondok Indah (local community organization), Greeneration Indonesia (Solid Waste Consultant), and a CIMB Niaga participating through the Community Social Responsibility (CSR), planned and applied independent solid waste management system toward zero waste in RT 01, 06, 07/RW 13 Pondok Indah area. The aim of this project was to plan a solid waste management standard operating procedure (SOP) with the implementation during March through April 2012 periode, as an initial effort to reduce solid waste in final disposal area (landfill).

Based on waste generation in household and local material recycling facility as well as questionnaire results and discussion with local neighborhood organization, the solid waste management SOP included separation at the source and optimize of collecting system. Separation at the source was applied by distributing the container with pack of red and black plastic bags to the residents. Inorganic waste is contained in red plastic bag and organic waste is contained in black plastic bag. To optimize solid waste collection, recyclable waste is sold to the local selling point by the trash collector, whereas the residue is discarded to the local material recycling facility.

Initial observation and evaluation after approximately two months of initial phase implementation of SOP showed that among RT 01, 06, 07 as pilot project, only RT 06 had good SOP implementation. A specific strategy in socialization will be needed to achieve the optimal result of solid waste management in the future."