Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kebutuhan informasi mahasiswa strata satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) dalam menyelesaikan skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara apa saja yang digunakan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasinya, sumber apa saja yang digunakan, serta jenis media informasi apa yang digunakan oleh mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survai. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa strata satu (S1) jurusan Akuntansi dan Manajamen STIE IBS.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan informasinya, mahasiswa strata satu (S1) STIE IBS melakukan diskusi dengan orang lain (dosen, teman kuliah, narasumber penelitian) dan mengakses internet. Sedangkan, buku teks dan e-journal menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan mahasiswa dan di lain sisi jenis media informasi tercetak menjadi jenis media informasi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa.

---

ABSTRACT

This research analyzes the information needs of STIE IBS?s undergraduate students in the process of completing their thesis. The purpose of this research is to know the students? ways in fulfilling their information needs, the sources, and the media they use. This is a quantitative research using survey methodology. The respondents are undergraduate students at STIE IBS majoring in accounting and management.

The result of the research shows that, in fulfilling their information needs, undergraduate students at STIE IBS discuss with others, such as lecturers, classmates, and other resource persons, and accessing the internet. However, the research found out that textbooks and e-journals are the most used information sources by the students, as well as printed information media."

"Meningkatkan layanan operasional TI pada sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk memiliki rencana keberlangsungan bisnis. Saat ini banyak organisasi yang mengesampingkan rencana kelangsungan bisnis organisasi dikarenakan kurangnya kesadaran organisasi Akan pentingnya rencana kelangsungan bisnis. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa layanan teknologi informasi di bidang infrastruktur TI. Divisi Operasional TI PT XYZ merupakan DIvisi yang mengelola operasional TI. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk membantu PT XYZ dalam peningkatan layanan operasional TI agar bisnis perusahaan dapat berjalan meskipun terjadi gangguan atau bencana yang tidak diinginkan. Penelitian ini melakukan kajian dampak analisis terhadap divisi Operasional TI PT XYZ. Metodologi yang digunakan Dalam penelitian adalah BS EN ISO 22301:2014 sebagai panduan proses rancangan BCP yang disesuaikan dengan standar sistem informasi untuk industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Penelitian ini menghasilkan perancangan BCP dapat digunakan sebagai suatu panduan untuk PT XYZ, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap suatu ancaman atau gangguan, dan dapat menjaga keberlangsungan operasional TI pada perusahaan.

---

Improving IT operational services in a company must also consider having a business continuity plan. Today many organizations override the organization's business continuity plan due to a lack of organizational awareness of the importance of business continuity plans. PT XYZ is an IT service company and focusing on managing IT infrastructure services. The IT Operations Division of PT XYZ is the Division that manages IT operations.

The purpose of this research is to help PT XYZ in improving IT operational services so that the company's business can run despite unwanted disruptions or disasters. This study conducted an impact analysis on the IT Operations division of PT XYZ.

The methodology used in the study is BS EN ISO 22301: 2014 as a guide to the BCP design process that is tailored to the information system standards for the information technology and telecommunications industry.

This research resulted in the design of BCP can be used as a guide for PT XYZ, thus increasing awareness of a threat or disruption, and can maintain the sustainability of IT operations at the company."

"Sebagai bagian dari ketentuan khusus atas ketentuan kerahasiaan di dalam UU Perbankan pada rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), terdapat kewajiban bagi bank untuk merahasiakan informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan, melalui ketentuan anti-tipping off yang diatur di dalam Pasal 12 UU TPPU. Ketentuan tersebut sendiri diatur di dalam UU TPPU sebagai manifestasi kongkrit atas kepatuhan Indonesia terhadap FATF Recommendations. Yang mana ketentuan anti-tipping off dikualifisir melalui Rekomendasi 21 FATF Recommendations. Sayangnya, oleh penulis masih ditemukan beberapa hal yang menunjukkan ketidaksesuaian antara FATF Recommendations dengan ketentuan anti-tipping off di dalam UU TPPU. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dalam pengolahan dan analisis datanya menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan disertai analisis konseptual, peraturan perundang-undangan, dan komparatif (Singapura, Swedia, Malaysia, dan Pakistan). Melalui analisis tersebut, penulis menguraikan persoalan dan fakta secara tertulis dari bahan kepustakaan serta didukung oleh wawancara narasumber sebagai penunjang, yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Melalui tesis ini, dapat disampaikan hasil penelitian berupa: (a) indikator yang diperlukan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan melanggar ketentuan anti tipping off di sektor pebankan, ditentukan di dalam norma Pasal 12 UU TPPU; (b) problematika hukum yang timbul seputar pengaturan ketentuan anti-tipping off di sektor perbankan ditimbulkan oleh adanya vage normen (ketidakjelasan norma) atau ketidakselarasan antara ketentuan FATF Recommendations terkait anti-tipping off dengan norma anti-tipping off di dalam UU TPPU; dan (c) arah pengaturan yang ideal mengenai kewajiban bank merahasiakan informasi TKM dalam perspektif anti-tipping off dapat diwujudkan melalui upaya penyelrasan norma Pasal 12 UU TPPU dengan ketentuan Rekomendasi 21 dan ketentuan information sharing pada Rekomendasi 18 FATF Recommendations sebagai standar internasional terkait ketentuan anti-tipping off

---

As part of the special provisions on confidentiality provisions in the Banking Law within the anti-money laundering and countering of terrorism financing (AML-CFT) regime, there is a duty for banks to keep information related to suspicious financial transactions confidential, through anti-tipping off provisions regulated in Article 12 of the AML Law. The provisions themselves are regulated in the AML Law as a concrete manifestation of Indonesia's compliance with the FATF Recommendations. Which, anti-tipping off provisions are qualified through Recommendation 21 FATF Recommendations. Unfortunately, the authors still found a number of things that show a discrepancy between the FATF Recommendations and the anti-tipping off provisions in the AML Law. This thesis was prepared using normative research methods. Which, in processing and analyzing data using qualitative data analysis methods, accompanied by conceptual, statutory, and comparative analysis (Singapore, Sweden, Malaysia, and Pakistan). Through this analysis, the author describes the problems and facts in writing from the literature and is supported by interviews with the expert as a support, then a conclusion will be drawn. Through this thesis, research results can be conveyed in the form of: (a) the indicators needed to determine that an act violates anti-tipping off provisions in the banking sector, are specified in the norms of Article 12 of the TPPU Law; (b) legal problems that arise around the regulation of anti-tipping off provisions in the banking sector are caused by the existence of vage normen (ambiguity of legal norms) or inconsistencies between FATF Recommendations provisions related to anti-tipping off and anti-tipping off norms in the AML Law; (c) the ideal regulatory direction regarding the duty of banks to keep suspicious transaction information confidential in the perspective of anti-tipping off can be realized by aligning the norms of Article 12 of the AML Law with the provisions of Recommendation 21 and the information sharing provisions in Recommendation 18 of the FATF Recommendations as international standards regarding anti-tipping provisions off."