Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community. "

"ABSTRAKSuap yang dilakukan kepada polisi merupakan upaya masyarakat yang melanggar lalu lintas untuk memotong birokrasi pengadilan pelanggaran lalu lintas. Kerumitan dan tidak seriusnya birokrasi penegakan hukum menimbulkan anggapan bahwa lebih baik memangkas prosedurnya dengan melakukan suap kepada petugas sejak awal pelanggaran diketahui. Suap menjadi pembiasaan yang diketahui melalui proses belajar hingga akhirnya membudaya karena terdapat pemahaman kolektif akan hal tersebut, baik di kalangan pelanggar maupun polisi. Perilaku suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas terhadap aparat penegak hukum merupakan bentuk crime in everyday life karena dilakukan secara berulang-ulang setiap kali ada fenomena serupa. Kebiasaan yang terbentuk kemudian dikategorikan sebagai crime as culture karena adanya proses belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain, yang mana belajar itu sendiri terdapat dalam definisi budaya dan tindakan suap itu sendiri yang tergolong sebagai kejahatan. Kecenderungan tindakan ini untuk berulang kemudian menjadi collective meaning bagi setiap pelanggar lalu lintas. Pendekatan birokrasi yang personal juga menjadi masalah timbulnya peluang terjadi praktik suap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga suap sebagai alternatif pemangkasan birokrasi akan dapat dikurangi ketika interaksi antara pelanggar dengan polisi tidak lagi bersifat langsung.

---

ABSTRACTBribery to the police is an effort done by people who have violated traffic laws to cut through the bureaucracy of traffic court. The complexity and the not serious nature of law enforcement bureaucracy resulted in the opinion that it is better to cut the procedures through bribery towards the official since the start of the known violation. Bribery becomes a norm that is known through learning process until it becomes a culture since there is collective understanding about it, both in the violators 39 case and the police itself. The bribery done by the traffic violators to the law enforcement official is a form of crime in everyday life because it is done repeatedly every time there is a similar phenomenon. The habit formed is then categorized as crime as culture because of the existence of learning process from self experience and also others 39 experience, and this learning itself is in the definition of culture and bribery itself is categorized as a crime. The inclination of this act of repeat itself becomes a collective meaning for each traffic violators. The personal approach of bureaucracy becomes an opportunity for bribery in traffic violations, thus bribery as an alternative of cutting through bureaucracy will be reduced when interaction between violators and the police is no longer direct."

"Sebagai sumber data primer, prasasti-prasasti yang diterbitkan dari periode Kerajaan Majapahit pada abad XIV-XV memuat susunan jabatan dari para pejabat yang tergabung dalam struktur birokrasi kerajaan. Sebagai unsur dari kajian peradaban, dinamika yang terjadi pada struktur birokrasi memiliki keterkaitan juga dengan dinamika dari Kerajaan Majapahit. Dalam karya ilmiah ini akan dibahas mengenai dinamika jabatan yang terjadi pada struktur birokrasi Kerajaan Majapahit melalui pengamatan terhadap kesinambungan dan perubahan susunan jabatan, penyebutan kelompok jabatan, dan juga penyematan gelar Epitheta Ornantia dari para pejabat Kerajaan Majapahit di tahap awal perkembangannya hingga masa akhir Kerajaan Majapahit.

---

According to inscriptions as primary textual data from Majapahit Kingdom period from XIV XV century, there was an arrangement of positions of officials from the royal bureaucratic structure. Dynamics of office in bureaucratic structure as an element of civilization studies have relevance to dynamics of Majapahit Kingdom. This scientific work will discuss dynamics of office that occur on the royal bureaucratic structure of Majapahit through observation of continuity and change of position structure, an appearance of the group of positions, and royal title Epitheta Ornantia from Majapahit Kingdom officials in the initial stage of establishment until the downfall of the Majapahit Kingdom."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"ABSTRAKPenerapan Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan . Untuk mengetahui hasil penerapan Reformasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Sebagai tempat penelitian dipilih KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok karena sebagai bagian dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di bawah Kementrian Keuangan, bertanggungjawab terhadap 70% penerimaan Kebeacukaian secara nasional dan sebagian besar masalah kebeacukaian ada di Tanjug Priok. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi adalah belum adanya penataan SDM, sistem penggajian yang tidak memperhatikan resiko dan tanggung jawab pekerjaan/jabatan, belum cukup dan memadai sistim/prosedur ketatalaksanaa, belum ditatanya organisasi/ kelembagaan.Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan kepemerin-tahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan Negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan umum . Untuk mengetahui penerapan Reformasi Birokrasi di KPU BC Tanjung Priok perlu dilakukan analisis penerapan Reformasi Birokrasi terhadap aspek-aspek di atas.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan metode campuran yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 156 responden dari unsur internal pegawai KPU BC Tanjung Priok, 60 responden dari unsur pengguna jasa serta 4 orang informan sebagai nara sumber dalam wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan reformasi birokrasi telah memenuhi ke lima aspek yang diteliti dengan nilai mutu baik, namun masih ditemukan beberapa faktor yang bernilai kurang baik yaitu tentang pola karier, penempatan pegawai, penggunaan dana operasional dan standar pelayanan. Untuk perbaikan disarankan agar dilakukan pemberian motivasi dan refresing terhadap pegawai secara berkelanjutan, penciptaan inovasi sistem dan prosedur pelayanan, penggunaan teknologi informasi yang terpadu dengan sistem lain di luar kebeacukaian, automatisasi sistem, modernisasi kantor pelayanan diluar Kantor Pelayanan Utama. Sedang untuk mengatahui hasil Reformasi Birokrasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang terus menerus dan berkesinambungan

---

ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform is something that is very important to be done. To know the results of the implementation of Reform it is necessary to carry out evaluation and analysis. As a research site KPU BC (Main Service Office of Customs and Excise) of Tanjung Priok is selected because as part of DJBC (Directorate General of Customs and Excise) under the Ministry of Finance, is responsible for 70% of Customs revenue nationally and most of the customs problems exist in Tanjung Priok. The problems that occurred prior to the reform process are the absence of HR management, payroll systems that do not pay attention to the risk and responsibility of the job/position, not enough and adequate administration system/procedures, no management of organization/ institution.Generally, objective of bureaucratic reform is to realize good governance, supported by the professional organization of the State, free of Corruption, Collusion and Nepotism and improve services to the public thus the prime service is achieved. To achieve such objective the management of institution, administration, human resources, accountability and public service can be done. To know the implementation of the Bureaucratic Reform in KPU BC Tanjung Priok it is necessary to analyze the implementation of Bureaucratic Reform to the above aspects.The study used the quantitative approach with the methods of quantitative and qualitative data collection. The research sample of 156 respondents that were from the internal staffs of KPU BC Tanjung Priok, 60 respondents were from service users as well as 4 informants as resource persons in depth interviews.Quantitative primary data collection used the literature study, document and observational studies. Quantitative primary data collection used questionnaires techniques and qualitative primary data collection used interview techniques.From the results of the study it is concluded that the implementation of bureaucratic reform has met the five aspects researched with a good quality grade, but still found several factors having poor grade namely about the career patterns, staffing, the use of the operational fund and service standards. For improvement it is suggested that continuous motivation and refreshing be given to the staffs, creation of service system and procedure innovation, the use of information technology that is integrated with other systems outside the customs, automation of systems, modernization of service office outside the Main Service Office. While to know the results of Bureaucratic Reform the continuous and sustainable evaluation and analysis need to be done."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Manajemen PNS dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan suatu Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana delegated legislation haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU ASN sebagai primary rule. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang digunakan untuk meninjau suatu permasalahan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat dan cara untuk memahami materi muatan antara PP Manajemen PNS dengan UU ASN. Hasil penelitian ini adalah PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana memiliki kewenangan delegasi dari UU ASN sebagaimana yang dicantumkan di dalam konsiderans PP Manajemen PNS. Namun, terdapat tiga materi muatan PP Manajemen PNS yang tidak sesuai dengan materi muatan UU ASN, yakni: 1 Pembedaan umur dalam Sistem Merit; 2 PNS yang Hilang dalam Pemberhentian PNS dengan hormat; dan 3 Pengaturan sanksi pada masa percobaan PNS. Skripsi ini memberi saran kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengevaluasi dan merevisi PP Manajemen PNS ini serta memasukan sistem evaluasi peraturan perundang-undangan ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the content of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management in hierarchy of rules as regulated by Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Government Regulation content contain contents to implement the Law properly. It has implications that Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation must be in line with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus as a primary rule. This thesis uses juridical normative methodology to review legal issues and provisions of applicable laws and regulations which using study literature as a tools to understand the contents of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management and Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. The conclusion is Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation has a delegated authority from Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus which is stated on the Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Managements consideration. However, there are three contents in Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management which is not in accordance with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus 1 The differentiation of age in Merit System 2 The absence of government employee causes honorably discharged and 3 Sanction regulation in the probationary period. This thesis gives some recommendations to Agency of National Law Development under The Ministry of Law and Human Rights and The Ministry of State Apparatus Empowerment Bureau Reform to evaluate and revise Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management. In addition, the evaluation system of making rules should be added in Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Concerning Making Rules, Bureaucracy, Contents, Merit System. "