Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Keuangan dibawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati menjadi pilot project Reformasi Birokrasi. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan Cognitive Map Sri Mulyani Indrawati dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan,pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Analisis data menggunakan teknik cognitive map dengan panduan dari Ackermann, dkk.,kemudian dikonversi melalui metode NUMBER yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisisya itu teori reformasi administrasi, kepemimpinan, kebijakan publik, dan cognitive map.Hasil dari penelitian ini berupa belief, value dan expertise Sri Mulyani Indrawati dalam merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan berawal dari persepsi Sri Mulyani Indrawati atas kondisi yang mengharuskan dibuatnya suatu upaya percepatan pelaksanaan good governance. Upaya ini disebut reformasi birokrasi. Sri Mulyani Indrawati mencanangkan program dan strategi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Program-program utamanya adalah penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM. Pencapaian tujuan reformasi birokrasi pundi upayakan dengan penyusunan peta strategi Kementerian Keuangan dan penerapan sistem remunerasi. Sri Mulyani Indrawati pun berpendapat bahwa hal yang paling penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah perubahan mindset dari pegawai Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati memberi perhatian atas upaya peningkatan kinerja.Terdapat pula kondisi yang diharapkannya akan dicapai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan berintegritas, serta building public trust. Sri Mulyani Indrawatipun telah menggunakan kelima praktik kepemimpinan teladan, yaitu model the way, inspire for shared value, challenge the process, enable others to act, encourage the heart.

---

Bureaucratic Reforms.This thesis aims to describe the Sri Mulyani Indrawati's Cognitive Map in the formulation of the Ministry of Finance's Bureaucratic Reform policy, in 2007 until 2009.The data analysis using the Ackermann, et al. cognitive map techniques, then converted by the NUMBER method which was introduced Dong-Hwan Kim. It becomes a system dynamics with the help of Vensim software.To support the research, the theory used to analyze are the theory of administrative reform, leadership, public policy, and the cognitive map.The result of this study is the Sri Mulyani Indrawati'sbelief, value and expertize in formulated the bureaucratic reform policy at the Ministry of Finance.Sri Mulyani Indrawati's cognitive map includes things that she considered as the cause why an effort to accelerate the implementation of good governance is needed, in this case is bureaucratic reform.Sri Mulyani Indrawati launched programs and strategies to implement the bureaucratic reform.In addition, Sri MulyaniIndrawatiperceive that the core of the bureaucratic reform is a change in mindset of the Ministry of Finance's officials. Sri Mulyani Indrawati's attention on the performance improvement.Concepts that also emerge in the Sri Mulyani Indrawati's cognitive map are the conditions that she hope will be achieved by implementing bureaucratic reform.As a leader, Sri Mulyani Indrawati has used the five practices of exemplary leadership, those were the model the way, inspire for shared value, challenge the process, enable others to act, encourage the heart."

"Tesis ini menganalisis komunikasi internal di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam konteks manajemen perubahan berdasarkan teori Strategic Communication Model dari Roger D?Aprix. Penelitian dilatarbelakangi fakta bahwa komunikasi internal belum menjadi perhatian serius di banyak kementerian/lembaga pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di Kemendag belum berperan secara ideal dalam mendukung pelaksanaan manajemen perubahan karena belum direncanakan secara strategis dengan pendekatan yang komprehensif. Salah satu saran yang dikemukakan peneliti adalah pentingnya kajian-kajian akademis yang dapat membantu kementerian/lembaga melaksanakan komunikasi internal, bukan hanya terbatas pada sosialisasi program, tetapi terkait pengembangan ilmu kehumasan pemerintahan untuk memfasilitasi dan/atau mengelola perubahan, pemanfaatan IMC (integrated marketing communication) di K/L atau social marketing untuk mendapatkan dukungan staf dalam mencapai tujuan organisasi.

---

This thesis analyzes internal communication practices in managing change based on the theory of Strategi Communication Model from Roger D?Aprix. The study is based on the fact that many ministries/government organizations have not yet put serious attention to internal communication. This is a descriptive qualitative research based on a case study.

The research results show that ?internal communication has not provided ideal support to change management in the Ministry, as it is not planned strategically using a comprehensive approach.

One of recommendations provided by the researcher is the importance of having academic studies to help government bodies to implement better internal communication which is not limited only to socialization, but to improve public relations skills for facilitating and/or managing changes in the organization, the use of IMC (integrated marketing communication) approach or social marketing to get staff support in achieving organization?s objectives."

"Tesis ini membahas mengenai strategi implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi reformasi birokrasi yang dipilih dan dilaksanakan oleh Setwapres RI serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis. Berdasarkan hasil analisis atas formulasi strategi reformasi birokrasi dengan menggunakan Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) diperoleh kesimpulan bahwa strategi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Setwapres RI adalah strategi inkremental. Hasil penelitian merekomendasikan Sekretariat Wakil Presiden untuk membentuk sebuah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus melaksanakan programprogram reformasi birokrasi di lingkungan internal Setwapres RI; menjalankan program change management secara periodik untuk mentransformasikan nilainilai reformasi birokrasi bagi pembentukan pola pikir dan budaya kerja; membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara utuh sebagai early warning system atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja; dan meningkatkan komitmen serta efektivitas peran Pemimpin disemua level manajemen untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.

---

This thesis discusses the strategy of bureaucratic reform implementation in the Secretariat of The Vice President of the Republic Indonesia (VP Office). The research goal was to analyze the strategy of bureaucratic reform that was chosen and executed by the VP Office, along with the factors that support and prohibit its implementation. The research is qualitative in nature that uses a post positive approach. Using the Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) as tool of analysis towards the formulation of the bureaucratic reform strategy, this research concludes that the bureaucratic reform strategy conducted by the VP Office is an incremental type of strategy.

Based from the results, this research recommends the following steps for the VP Office: that the VP Office establishes a working unit that specializes only in executing bureaucratic reform programs in the VP Office's internal environment; also implement a change management program periodically in order to transform bureaucratic reform values into a certain mind set and work culture; establish a comprehensive Governmental Internal Control System (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) to function as an early warning system towards the execution of all of the working units tasks and functions; increase the commitment and effectiveness of the leader's role in order to push for the successfulness of bureaucratic reform."

"ABSTRAKImplementasi Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan dalam mewujudkan tatanan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan konsep dan strategi reformasi birokrasi yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan di Instansi Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis, dimana pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di delapan area perubahan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap jalannya percepatan reformasi birokrasi di BATAN menggunakan analisis SWOT.Dari hasil analisis SWOT diketahui skala prioritas strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di BATAN dan konsep perencanaan strategis yang di hasilkan berupa rumusan program reformasi birokrasi periode yang akan datang.

---

ABSTRAKBureaucratic Reform Implementation is carried out something very important in order to realize the good governance, concepts and strategies needed bureaucratic reforms that can be understood by the stakeholders in Government Agencies. This study is a qualitative study of post positivist approach, in which the primary data collection using qualitative in-depth interview techniques. This study identifies and analyzes the internal and external environments that exist in eight areas of change to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the acceleration of bureaucratic reforms in the course of BATAN using SWOT analysis. From the results of the SWOT analysis is known priority strategy in achieving the goals and objectives in BATAN bureaucratic reform and strategic planning concept which is derived in the form of bureaucratic reform program formulation of future periods."