Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) merupakan instrument baru yang diperkenalkan pada tahun 2018, yaitu instrumen penerbitan surat berharga yang dikaitkan dengan Key Performance Indikator (KPI) serta Sustainability Performance Target (SPT) yang dapat dikuantifikasi perhitungan kontribusinya bagi pengurangan emisi gas rumah kaca. SLB dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi permasalahan pengaturan pemenuhan komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global /National Determined Contribution (NDC) di Indonesia yang diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Perpres 98 ini merupakan mandat yang diatur dalam Paris Agreement. Dalam Perpres 98 tersebut ditentukan bahwa target pemenuhan NDC Indonesia adalah pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29%-40% dari baseline pada tahun 2030. Penerbitan SLB yang dikaitkan dengan NDC ini menghadapi permasalahan berupa kontibusi pemenuhan aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini terjadi karena K/L menghadapi dilema untuk memenuhi target dalam NDC atau memenuhi mandatnya sebagai K/L teknis yang akan berdampak pada kapasitas fiksal/anggaran dari K/L tersebut. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dapat membuat suatu aturan yang dapat memberikan insentif dari sisi K/L yang dapat berkontribusi dalam pemenuhan aksi mitigasi perubahan lingkungan. Selain itu penelitian ini juga akan membandingkan pengaturan penerbitan SLB yang dilakukan oleh Negara Chille dan Uruguay guna memberikan perbandingan dan gambaran terkait kebijakan penerbitan SLB di Indonesia

---

Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) is a new instrument introduced in 2018, namely a securities issuance instrument linked to Key Performance Indicators (KPI) and Sustainability Performance Targets (SPT) which can be quantified in calculating their contribution to reducing greenhouse gas emissions. It is hoped that SLB can become an instrument to overcome the regulatory problem related the fulfillment of national commitments for handling global climate change / National Determined Contribution (NDC) in Indonesia as regulated in Presidential Decree 98 of 2021 concerning the Implementation of Economic Value of Carbon for Achieving Nationally Determined Contribution Targets and Controlling Emissions Greenhouse Gases in National Development. The Presidential Decree 98 is a mandate regulated in the Paris Agreement. The Presidential Decree 98 is determined that the target for fulfilling Indonesia's NDC is to reduce greenhouse gas emissions by 29% -40% from the baseline in 2030. The issuance of the SLB which is linked to the NDC having the problems related the contribution to the fulfillment of mitigation actions and adaptation to environmental changes carried out by the Ministry. /Institution (K/L). The K/L having problems to meet the targets in the NDC or fulfilling the mandate as a technical K/L which impact or affected the fiscal/budget capacity of the K/L. This situation, require the government to make regulations that can provide incentives to the K/L that can contribute to fulfilling environmental change mitigation actions. Apart from that, this research will also compare the SLB issuance arrangements carried out by Chile and Uruguay in order to provide a comparison and overview regarding the SLB issuance policy in Indonesia"

"Produk obligasi syariah Ijarah yang diterbitkan PT. Matahari Putra Prima Tbk. merupakan produk baru di dalam dunia pasar modal. Terhadap penerbitan suatu obligasi syariah harus diterapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan akad syariah yang digunakan. Tetapi hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang dibuat untuk menjadi payung hukum bagi produk obligasi syariah ini. Dalam obligasi syariah akad ijarah pemegang obligasi merupakan pemilik dari suatu hak sewa atas gedung. Metode penelitian yang dipergunakan adalah ekploratoris dan ekplanatoris yang bertujuan untuk menguraikan dan memperdalam mengenai obligasi syariah Ijarah terutama bentuk produk obligasi syariah Ijarah PT. Matahari Putra Prima, Tbk. juga untuk mengetahui mekanisme penerbitan obligasi syariah Ijarah tersebut. Selain itu, akan dibahas pula mengenai aspek perlindungan dari pemegang obligasi syariah ijarah. Meski memakai nama obligasi tetapi secara substansi produk ini memiliki perbedaan karakteristik dengan obligasi konvensional, yakni bahwa ia bukan merupakan suatu surat utang atas pinjaman seperti yang terjadi pada obligasi konvensional. Kewajiban membayar ada dikarenakan adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur produk obligasi syariah menyebabkan obligasi ini masih dipersamakan secara hukum dengan obligasi konvensional yakni ia tunduk pada undang-undang yang berlaku dalam pasar modal, yang membedakan hanyalah pada penerbitannya dibentuk suatu Tim Ahli Syariah sebagai pihak yang mengawasi penerapan aspek syariah. Investor obligasi syariah ijarah PT. Matahari Putra Prima, Tbk. selain memperhatikan kehalalan juga masih sangat memperhatikan aspek perlindungan atas dana yang diinvestasikan. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut tercipta dengan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan penerbit obligasi syariah ijarah seperti prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas."

"Penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah) di Indonesia diawali oleh PT. IndosatTbk. dan ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat pada pasarperdana. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan obligasi melebihi75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerbitan semula yang sebesarRp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga penerbitan obligasiditingkatkan menjadi Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliarrupiah). Dasar hukum dalam penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah)bersandar pada AlQur’an dan Al Hadits dan Hukum Fiqih serta Hukum Nasional,yaitu Undang-undang tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturanBapepam. Dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah)diawasi oleh tim ahli dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesiadan Bapepam. Demikian pula dana yang dihasilkan dari penerbitan obligasisyariah harus dimasukkan ke dalam rekening khusus syariah tersendiri ditempat kedudukan Emiten serta tidak boleh tercampur dengan dana lain,khususnya dana dari obligasi yang diterbitkan secara konvensional. Dengandemikian diharapkan dana yang diperoleh perusahaan benar-benar bersih dariunsur-unsur non halal sebagaimana telah difatwakan oleh Dewan SyariahNasional - Majelis Ulama Indonesia. Kesuksesan penerbitan Obligasi Syariah(Mudharabah) oleh PT. Indosat Tbk. tersebut dapat menjadi pionir bagiperusahaan-perusahaan lain untuk menerbitkan obligasi syariah (mudharabah)."