Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan dana yang dimiliki baik oleh Pemerintahmaupun perusahaan telah mendorong keduanya untuk mencarialternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhanpembiayaannya. Obligasi sebagai surat pengakuan utangsekaligus instrumen untuk berinvestasi dianggap sebagaialternatif yang paling tepat untuk menghimpun dana dalamwaktu yang singkat. Obligasi dapat diterbitkan baik olehPemerintah yaitu Obligasi Negara maupun oleh perusahaanyaitu Obligasi Perusahaan. Perbedaan emiten dalampenerbitan Obligasi Negara dan Obligasi Perusahaanmenyebabkan perbedaan dalam mekanisme penerbitan keduaobligasi tersebut ditinjau dari kerangka yuridis yangmelandasinya. Obligasi Negara merupakan salah satuinstrumen dari Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang SuratUtang Negara. Penerbitan Obligasi Negara dilakukan melaluimekanisme Lelang di pasar perdana dan melalui mekanismeLelang dan Non-Lelang di pasar sekunder dengan melibatkanBank Indonesia dalam penerbitan, penjualan dan pembelianserta penatausahaannya. Obligasi Perusahaan merupakan salahsatu efek yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penerbitan dilakukanmelalui proses penawaran umum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,kemudian dilanjutkan dengan perdagangan di pasar perdanadan di pasar sekunder. Perbedaan kerangka yuridis ini padaakhirnya menyebabkan perbedaan dalam perlindungan hukumbagi pemegang Obligasi Negara dan pemegang ObligasiPerusahaan. Namun demikian, baik Obligasi Negara maupunObligasi Perusahaan sama-sama melibatkan Badan PengawasPasar Modal (Bapepam) dalam penerbitannya."

"Kajian dalam Skripsi ini membahas mengenai ObligasiSyariah (Sukuk) Negara Sebagai Instrumen PembiayaanPembangunan Infrastruktur dalam suatu tinjauan prospektif.Kajian prospektif karena Sukuk Negara belum pernahditerbitkan di Indonesia dan Rancangan Undang-undangTentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadidasar hukum untuk penerbitan Sukuk Negara masih dalampembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunaninfrastruktur di Indonesia mengalami kendala karenaterbatasnya anggaran negara untuk membiayai pembangunaninfrastruktur, sehingga proyek infrastruktur terhambatpembangunannya. Sukuk Negara merupakan salah satu InstrumenInvestasi dan Pembiayaan dengan berbasis syariah dan telahberkembang pesat di berbagai negara di dunia. Penulis akanmemperlihatkan bagaimana penerapan skim pembiayaan denganmenggunakan instrumen Sukuk Negara dalam pembiayaanpembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SukukNegara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untukmengatasi keterbatasan anggaran negara dan sebagaialternatif serta diversifikasi sumber pembiayaan anggarannegara khususnya untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur. Pemerintah dan DPR harus segeramenyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU SBSN menjadiundang-undang, sehingga penerbitan Sukuk Negara mempuyaidasar hukum yang kuat dan menjadi sumber pembiayaanpembangunan infrastruktur."

"ABSTRAKBagaimana cara melindungi para investor syariah yangsedikit berbeda dengan investor obligasi konvensional padaumumnya dapat dilihat dari suatu perlindungan tambahan yangmanjaga agar pada investor dalam berinvestasi dapatterlindungi dananya dari hal-hal yang tidak sesuai dengansyariah, sehingga dengan demikian maka investasinyatersebut dapat juga dijadikan sarana untuk beribadah kepadaAllah SWT. Default adalah suatu resiko yang harusdipertimbangkan oleh para investor dalam hal melakukaninvestasi pada obligasi, ada berbagai macam cara untukmenyelesaikan masalah default ini, dan salah satu caraterakhirnya adalah dengan melakukan penjualan asetperusahaan. Berbeda dengan obligasi konvensional, padaobligasi syariah dana yang diinvestasikan oleh investortersebut harus ditempatkan pada usaha yang bersih (sesuaidengan ketentuan syariah), sehingga dengan demikian carapengelolaannya juga harus bersih, dan pada saatpengembaliannya kepada investor dana tersebut juga akanbersih. Bagaimana proses menjaga kebersihan ini adalah halyang tidaklah mudah. Ketika emiten obligasi syariahmengalami resiko default yang mengakibatkan harus menjualaset-aset perusahaan untuk mengembalikan dana para investorsyariah, bagaimana melindungi investor dari emiten yangpada dasarnya belum secara syariah menjalankan usahanya."