Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penurunan angka fertilitas total menunjukkan suatu fakta bahwa pelaksanaan program KB di Indonesia telah mampu dan berhasil mengatasi laju pertumbuhan penduduk sebagai suatu masalah kependudukan di Indonesia. Angka fertilitas total (Total Fertilitas Rate=TFR) untuk Indonesia pada periode 1967-1970 sebesar 5,6 turun menjadi 3,33 pada periode 1985-1990 (BPS,1992) dan bahkan pada periode 1990-1995 turun menjadi 3,10 (Agung dan Harahap, 1992).Ananta, Lim dan Arifin (1990) telah memperlihatkan bahwa transisi fertilitas Indonesia telah memasuki tahap akhir, yaitu bahwa variabel penentu fertilitas akan makin di dominasi oleh variabel kontrasepsi dan makin kurang oleh variabel fertilitas alamiah (natural fertility) ataupun perkawinan.Masalahnya sekarang adalah apakah para wanita yang memakai suatu metode kontrasepsi tertentu ataukah yang tidak memakai metode kontrasepsi tidak melahirkan pada periode tertentu. Permasalahan tersebut di atas dapat kita lihat berbagai kasus yang menunjukkan bahwa pemakaian suatu metode kontrasepsi belum sepenuhnya dapat mencegah kelahiran bagi kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi. Untuk itu dirasa perlu melakukan studi tentang dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi yang bertujuan untuk mempelajari dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi terhadap fertilitas di Sulawesi.Dalam penelitian ini diperhatikan variabel sosial ekonomi tanpa memperhitungkan variabel antara karena didasarkan atas pemikiran untuk mempelajari dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi dalam setiap kelompok sosial ekonomi (Agung, 1991).Atas pemikiran tersebut dilakukan analisis yang menunjukkan bahwa variabel pemakaian metode kontrasepsi dalam setiap kelompok variabel status sosial ekonomi yang diperhatikan berasosiasi dengan variabel fertilitas.Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, adalah : Terdapat perbedaan probabilitas melahirkan antara kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi tertentu dengan kelompok wanita yang tidak memakai metode kontrasepsi menurut variabel bebas yang diperhatikan.Analisis data dalam studi ini didasarkan pada data individu dari data survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987. Responden dalam survei ini sejumlah 993 wanita berstatus kawin usia 15-49 tahun di Sulawesi.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Fertilitas yang diukur sebagai Probabilitas Melahirkan 12 bulan sebelum survei. Sedangkan variabel bebasnya adalah Pemakaian metode kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, Umur Istri, Jumlah Anak Lahir Hidup, dan Tempat Tinggal Istri.Baik variabel terikat maupun variabel bebasnya dipandang sebagai variabel kategori. Untuk itu, dalam analisis ini digunakan model regresi logistik berganda, dengan memperlihatkan 3 model sebagai berikut.Model-1, dimaksudkan untuk memperkirakan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Metode Kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri.Model-2, dimaksudkan untuk memperkirakan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Jumlah Anak Lahir Hidup, Umur Istri, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi dengan jumlah Anak Lahir Hidup, serta pemakaian Metode Kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri.Model-3, dimaksudkan untuk memperhatikan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, Jumlah Anak Lahir Hidup, Umur Istri, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi dengan Jumlah Anak Lahir Hidup serta Pemakaian Metode kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri.Hasil analisis berdasarkan model-1 menunjukkan bahwa asosiasi antara tempat tinggal istri dengan proporsi melahirkan bagi wanita yang memakai IUD, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan wanita yang tidak memakai kontrasepsi. Selanjutnya, Proporsi melahirkan wanita menurut pemakaian metode Kontrasepsi (Pil dan suntik), demikian pula proporsi melahirkan berdasarkan Pendidikan Suami dan proporsi melahirkan berdasarkan Tempat Tinggal Istri memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita berdasarkan Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), serta proporsi melahirkan berdasarkan Pendidikan Istri, tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.Hasil analisis berdasarkan model-2 menunjukkan bahwa asosiasi Jumlah anak Lahir hidup dengan proporsi melahirkan bagi wanita yang. memakai IUD, yang memakai suntik, dan yang memakai MK Lain, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan wanita yang tidak memakai kontrasepsi. Demikian pula Asosiasi antara tempat tinggal istri dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai IUD, dan yang memakai MK Lain, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kelompok wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi. Selanjutnya, Proporsi melahirkan kelompok wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), demikian pula proporsi melahirkan menurut umur, serta proporsi melahirkan menurut Jumlah Anak Lahir Hidup memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (PiI dan Suntik), demikian pula proporsi melahirkan menurut tempat tinggal, tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.Hasil analisis berdasarkan model-3 menunjukkan bahwa asosiasi Jumlah Anak Lahir Hidup dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai IUD, yang memakai Suntik, dan yang memakai MK Lain mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kelompok wanita yang tidak memakai metode kontrasepsi. Demikian Pula asosiasi antara Tempat Tinggal Istri dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai Metode Kontrasepsi. Selanjutnya, proporsi melahirkan wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), demikian pula proporsi melahirkan menurut Umur, serta proporsi melahirkan menurut Jumlah Anak Lahir Hidup menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita menurut pemakaian metode kontrasepsi (Pil dan Suntik), demikian pula proporsi melahirkan menurut pendidikan Istri dan Pendidikan Suami, serta proporsi melahirkan menurut Tempat Tinggal Istri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.Ketiga model yang diperhatikan menunjukkan bahwa proporsi tidak melahirkan yang disesuaikan bagi kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi, kecuali kelompok wanita yang memakai MK Lain, proporsi tersebut lebih rendah.Studi ini menghasilkan pula Koefisien Asosiasi Parsial antara Pemakaian Metode Kontrasepsi dan Proporsi tidak melahirkan dengan mengontrol masing-masing. Variabel bebas yang diperhatikan. Koefisien Asosiasi Parsial tersebut pada umumnya menunjukkan angka yang positif. Artinya, proporsi tidak melahirkan kelompok wanita yang memakai Metode Kontrasepsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak memakai Metode Kontrasepsi, kecuali pemakai MK Lain bagi wanita dengan karakteristik tertentu. Selain itu, dihasilkan pula Koefisien Asosiasi Parsial antara masing-masing variabel bebas lainnya dengan mengontrol variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi. Koefisien Asasiasi tersebut pada umumnya menunjukan angka yang positif pada setiap variabel babas yang diperhatikan dengan mengontrol variabel Pemakaian Kontrasepsi.Sejalan dengan Koefisien Asasiasi Parsial tersebut, studi ini menghasilkan pula Angka Dampak Relatif beberapa Metode Kontrasepsi untuk Sulawesi secara keseluruhan. Angka Dampak Relatif tersebut, tergolong tinggi (>100 I.) jika dibanding dengan yang tidak memakai Metode Kontrasepsi (= 100 %). Artinya, persentase tidak melahirkan kelompok wanita yang memakai metode Kontrasepsi lebih tinggi jika dibanding dengan wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi untuk masing-masing variabel yang diperhatikan, kecuali pemakai MK Lain bagi wanita dengan karakteristik tertentu.Dengan kelemahan data yang digunakan dalam studi ini, maka Dampak Relatif Pemakaian Metode Kontrasepsi sebagai hasil analisis, tidak dapat dinyatakan sebagai efektivitas pemakaian metode kontrasepsi. Demikian pula halnya dengan adanya jumlah responden yang sangat kecil, maka kesimpulan yang diperoleh sulit dapat diterima mewakili populasi yang bersangkutan."

"Dalam rangka usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (KB) mulai tahun 1969, dengan sasaran langsung untuk menurunkan angka kelahiran (Fertilitas). Setelah program KB Dilaksanakan selama empat pelita (tahun 1989), maka program KB mulai menampakkan hasilnya. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,55 pada tahun 1969 menjadi 3,33 pada tahun 1989. Tetapi program KB ternyata memerlukan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana) yang sangat besar yang berupa subsidi Pemerintah. Menyadari bahwa ketergantungan dana pada (subsidi) seperti ini tidak penguntungkan untuk suatu program jangka panjang; dan menyadari bahwa masyarakat sudah mulai bisa menerima program KB (Norma Keluarga Kecil); serta menyadari bahwa keadaan social ekonomi masyarakat mengalami peningkatan; maka BKKBN sebagai koordinator program lalu mencanangkan adanya Program KB Mandiri, adalah program KB swadana (yang dibiayai oleh masyarakat akseptor sendiri, dan pelayanannya dilakukan oleh pihak institusi swasta). Penelitian ini berusaha untuk : 1). Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Program KB Mandiri. 2). Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 3) Mengetahui apa faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dari program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 4) Mengevaluasi Model Pengembangan Kelembagaan yang saat ini diterapkan. 5) Hencari temuan tentang Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang lebih baik, yakni yang lebih bisa mengefektifkan transisi dari Program KB Biasa Menuju Program KB Mandiri Penuh. Langkah pertama, dilakukan Studi Literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori Pembangunan, Teori Kebijaksanaan, dan Teori Pengembangan Kelembagaan. Langkah kedua, dilakukan Studi Kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989),yakni terhadap Kebijaksanaan KB Mandiri mulai Kebijaksanaan Umum (Pusat) sampai Kebijaksanaan RB Mandiri di tingkat Kabupaten. Langkah ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri. Data ini diperoleh melalui Studi Dokumentasi (Lexy J Moleong,1991). Langkah keempat, melakukan Analisis SWOT terhadap data mengenai implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri tersebut (John M Bryson, 1991). Langkah kelima, menarik suatu (temuan) atas hasil dari Analisis SWOT tersebut, dan temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Memastikan Temuan /Confirming Finding Analysis (Miles, 1984 ), dengan menggunakan data primer (dari informan) yang diperoleh melalui Wawancara mendalam (Manasse Halo, 1985) dan Triangulasi (Miles, 1984). Dari sini kemudian ditarik suatu Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang ditawarkan, yang menurut peneliti memiliki peluang efektif lebih tinggi. Hasil dari Confirming Finding Analysis menunjukkan bahwa Program KB Mandiri yang pelayanannya diberikan oleh institusi swasta mempunyai kualitas yang baik. Akan tetapi program KB Mandiri ini hanya menjaring masyarakat kelas tertentu (Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III+), dan mereka puas dengan pelayanan yang mereka terima. Dan sebaliknya Program KB Biasa yang pelayanannya diberikan oleh Puskesmas dan RSU mempumyai kualitas yang kurang baik. Masyarakat yang menggunakan jasa ini adalah Keluarga Tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Dan mereka kecewa atas pelayanan yang mereka terima. Bila keadaan terus berlanjut demikian, maka Program KB Mandiri akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selama ini target pencapaian akseptor KB Mandiri hanya mencapai 50,68%). Temuan yang sekaligus merupakan Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang peneliti tawarkan, yang sekaligus pula merupakan output dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan program KB Mandiri baik jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilakukan pexubahan Kebijaksanaan dengan jalan HAPUSKAN KB BIASA DAN JADIKAN KB MANDIRI SRBAGAI ALTERNATIF TUNGGAL DALAM BER-KB. Dengan catatan Program KB mandiri yang baru tersebut mengengal adanya 2 macam cara pembayaran 1) Pembayaran Seperti Biasa (untuk masyarakat yang mampu, dan 2) Sistem Pembayaran dengan dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) untuk masyarakat yang kurang/tidak mampu. Untuk mendukung perubahan kebijaksanaan ini memang memerlukan perubahan pada beberapa variabel Pengembangan Kelembagaannya. Dengan demikian masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang/tidak mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, yakni pelayanan KB Mandiri."

"ABSTRAKSalah satu tujuan implementasi program kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menurunkan tingkat fertilitas sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Selama kurun waktu 20 tahu pelaksanaan program KB, sejak dimulai secara resmi tahun 1970 telah membawa berbagai kebehasilan. Antara lain dapat dilihat dari cakupan pemakaian kontrasepsi hingga tahun 1989/1990 tercatat jumlah peserta KB aktif {68,6 %) dari seluruh Pasangan Usia Subur di tanah air. Demikian pula terjadi penurunan fertilitas sebesar 37,91 % selama 20 tahun terakhir dari TFR 5,61 {1970) menjadi 3,40 (1989). Tingkat penurunan tersebut akhir-akhir ini semakin tajam seiring meningkatnya penggunaan kontrasepsi. Pada tingkat regional Propinsi Bengkulu keberhasilan pelaksanaan program KB cukup tinggi, terutama dilihat dari cakupan kontrasepsi 'sampai tahun 1989/1990 tercatat (72,9 %) dari seluruh PUS melebihi pencapaian secara nasional. Namun belum diikuti dengan penurunan fertilitas yang sepadan, yakni TFR pada tahun 1989 sebesar (4,200) jauh lebih tinggi dibanding TFR secara nasional. Disamping itu meskipun. perencanaan program diatur dan ditetapkan secara nasional serta ditangani melalui susunan organisasi dalam pola yang sama, namun tingkat keberhasilannya di lapangan (tingkat desa) menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok. Penelitian ini bertujuan mengkaji herhagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan: program KB di lapangan, baik kesertaan ber KB maupun dampak.program (penggunaan kontrasepsi) terhadap penurunan fertilitas. Faktorfaktor tersebut mencakup (1) faktor program yakni kegiatan motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi, (2) faktor. lingkungan setempat yakni keberadaan tokoh masyarakat, institusi dan kelompok sebaya, dan (3) faktor individu yakni tingkat sosial ekonomi. Untuk maksud tersebut penelitian ini menggunakan metode survei terhadap responden (PUS) dan wawancara mendalam terhadap informan. Disamping dalam bentuk participant observation, serta dukungan data sekunder. Analisa data betsifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ketiga faktor (variabel) di atas berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program KB di lapangan. Faktor program yakni motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program KB. Sementara faktor lingkungan setempat, yakni institusi, tokoh masyarakat dan kelompok sebayla sangat menentukan tingkat kesertaan ber KB. Meskipun hubungan tersebut tidak begitu nyata terhadap pilihan untuk ,memakai metode efektif yang digunakan oleh akseptor. Demikian 'pula faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesertaan ber KB dan penurunan fertilitas. Semetara perbedaan keberhasilan yang cukup menyolok menurut lokasi (desa) lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan setempat dan faktor sosial ekonomi responden. Baik tingkat kesertaan ber KB (penggunaan kontrasepsi) maupun dampak program terhadap penurunan fertilitas. Keberhasilan implementasi program KB tidakterlepas dari kemajuan dalam sektor-sektor lain terutama kemajuan tingkat sosial ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat mempercepat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahatera."

"Penelitian ini dilakukan mengingat belum diketahuinya gambaran "unmet need" Keluarga Berencana serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Secara umum penelitian ini bertuiuan untuk mendapatkan gambaran tentang "unmet need" Keluarga Berencana serta untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktor sosiodemotirafi ibu Pasangan Usia Subur dan pemaparan KB serta pengetahuan, sikap dan kepecayaan tentang KB terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan "Cross Sectional" dengan tehnik analisis data kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yang menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan tehnik analisis : distribusi frekuensi, Uji "Chi Square", Phi, Cramer's V, koefisien kontingensi C serta analisis Regresi Logistik. Unit analisis adalah Ibu Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB saat ini, dengan besar sampel 336, akan tetapi karena adanya "drop out" di lapangan maka besar sampel berkurang menjadi 293 responder, dan penelitian ini dilakukan diseluruh wilayah di Kotamadya Bukittinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa 71,33 % dari responden merupakan "unmet need" dan 19,80 % adalah bukan "unmet need" serta 8,87 % belum punya anak. Berdasarkan analisis bivariat didapatkan ada hubungan antara jumlah anak hidup dengan "unmet need" KB serta variabel independen lainnya tidak berhubungan dengan "unmet need" KB. Begitu juga dengan hasil analisis regresi logistik, didapatkan jumlah anak hidup berpengaruh terhadap "unmet need" KB. Sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap "unmet need" KB adalah jumlah anak hidup. Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu penyuluhan tentang Norma Keluarga Kecil, yang berorientasi kepada kepuasan para peserta KB dan tidak lagi mempergunakan sistem target sebagai alat ukuran keberhasilan, demi terwujudnya Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Kecil Mandiri."

"Program KB Mandiri mulai dicanangkan dengan adanya seruan Presiden RI, Suharto, pada tanggal 28 Januari 1987, yang intinya menyerukan supaya dikembangkan "KB Mandiri" mulai dari kota-kota besar (termasuk DKI Jakarta) dan masyarakat yang sudah maju (Suyono: 1988: 22). Pengertian KB Mandiri pada tingkat individual dan keluarga adalah Kelompok penduduk yang melaksanakan KB bukan karena anjuran dan ajakan saja, tetapi telah tumbuh dari kesadaran dan rasa tanggungjawabnya sendiri terhadap kesejahtraan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsanya. Sehubungan dengan itu hadir atau tidak hadirnya para petugas KB mereka tetap melaksanakan KB dan dimana perlu pergi mencari pelayanan walau dengan biaya sendiri (Suyono: 1988: 19). Sampai saat ini pengertian Program KB Mandiri yang lazim dipakai dan dikemukakan, misalnya pada kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, evaluasi Program KB ataupun dalam Pencatatan Pelaporan Program adalah: Program yang mengarahkan masyarakat/individu untuk menggunakan jasa pelayanan KB jalur swasta dan membayar sendiri jasa pelayanan serta kebutuhan kontrasepsinya. Sejak kegiatan Program KB Mandiri dilaksanakan sampai kini, dikenal sebutan akseptor mandiri yaitu: akseptor yang membayar sendiri pelayanan kontrasepsi yang diperolehnya di tempat - tempat pelayanan KB milik swasta. Lainnya adalah akseptor yang menggunakan jasa pelayanan KB milik Pemerintah untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi. Sehubungan dengan itu, maka perbedaan antara 2 (dua) kategori akseptor tersebut terletak pada membayar sendiri dengan tidak membayar dan tempat pelayanan yang digunakan, yaitu milik Pemerintah dengan Swasta. Kampanye secara besar-besaran KB Mandiri dimulai pada bulan Mei 1987. Terlebih dahulu Program ini dikembangkan di kota-kota besar. Asumsinya kehidupan perkotaan yang begitu kompleks dan heterogen baik pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keakraban dengan teknologi canggih, mengakibatkan masyarakat kota lebih kritis serta mempunyai harapan yang lebih mengenai pelaksanaan pelayanan KB Mandiri dibandingkan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu mereka dianggap lebih siap menerima Program tersebut. Namun sejalan dengan percepatan operasional Program KB umumnya dan khususnya KB Mandiri, salah satu masalah yang perlu segera dibenahi dan dicari langkah-langkah keluarnya adalah masalah kesiapan balk masyarakat maupun pengelola program. Sebab proses alih kelola yang mengarah pada kemandirian ini menyangkut banyak perubahan di dalamnya, antara lain arah pendekatan dari supply oriented menjadi demand oriented, artinya masyarakat yang semula lebih banyak menerima karena diajak dan diberi oleh petugas Program, kini Iebih aktif mencari dan meminta, sedangkan petugas lebih banyak melayani. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang sejak awal telah ditunjuk untuk mengawali pelaksanaan Program KB Mandiri. Pada dasarnya perkembangan hasil program KB di DKI Jakarta secara kuantitatip dan kualitatip relatif meningkat dari tahun ke tahun. Secara kuantitatif terlihat dari jumlah Akseptor Aktif yang menunjukkan kenaikan baik dilihat dari jumlah fisik maupun persentasenya terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pada akhir Pelita II (197811979) jumlah akseptor aktif di DKI Jakarta adalah sebesar 188.000 atau 21,6% dari PUS, kemudian menjadi 581.000 atau 51,7% dari PUS pada akhir Pelita III - (198311984). Dan pada akhir Pelita IV (198811989) yang lalu jumlah tersebut telah mencapai 854.615 atau 67,28 % dari PUS. Pada akhir Pelita V diharapkan akan mencapai 994200 atau 61,20 % dari PUS. Sebagai dampak dari keikutsertaan KB aktif itu adalah perubahan yang terus terjadi terhadap berbagai ciri kependudukan di DKI Jakarta ke arah mutu penduduk yang relatif lebih baik. Perubahan yang paling bermakna adalah tingkat pertumbuhan (alami) penduduk dapat dikendalikan, walaupun persentase penurunannya relatif kecil. Periode 1961 - 1971, 1971 - 1980 dan 1980 - 1985 berturut-turut adalah (secara eksponensial): 4,32% ; 3,9% ; dan 3,7% per-tahun. Gejala penurunan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut diperkuat dengan berbagai ciri demografis yang lain seperti jumlah anak yang dilahirkan hidup/per wanita kawin dari 3,64 pada tahun 1980 menjadi 3,065 pada tahun 1985; serta penurunan persentase penduduk kelompok umur 15 tahun ke bawah dari 39,04% pada tahun 1980 menjadi 35,23% pada tahun 1985. Sedangkan pencapaian hasil kualitatif dari program KB DKI Jakarta adalah makin tampak kesadaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kependudukan melalui program KB, yang mencerminkan bahwa program KB merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat. Keadaan ini dibuktikan oleh kegiatan partisipasi masyarakat yang makin meluas, seperti kelompok-kelompok akseptor sampai ke tingkat?"

"KB Mandiri adalah gerakan KB Nasional yang dimaksudkan untuk mendorong perwujudan terciptanya suatu perilaku melalui persiapan mental dan lingkungan dukung dengan kemampuan dan kesadaran sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap akseptor KB menuju KB mandiri pedesaan di tiga kecamatan tersebut diatas. Penelitian ini mencoba mengkaji tiga faktor dari peserta KB yang meliputi 13 variabel yaitu 1) Faktor predisposisi (umur, pendidikan, jumlah anak dan pengetahuan responden), 2). Faktor pemungkin (ketersediaan tempat pelayanan KB, jarak tempat pelayanan KB, ketersediaan kelompok gotong royong KB dan pendapatan responden) dan 3). Faktor penguat (pengaruh Kepala Desa, Ibu Ketua PKK Desa, Jupen KB, PPKBD dan Suami responden), yang kesemuanya ini adalah variabel independen (bebas) sedangkan variabel dependen (terikat) adalah sikap membayar pelayanan KB. Selanjutnya, pengolahan dan analisa data menggunakan program STATPACK. Dalam pada itu, untuk melihat gambaran distribusi responden menurut berbagai karakteristik dilakukan analisis persentasi dan uji Kai Kuadrat digunakan untuk melihat adanya perbedaan bermakna antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang juga secara tidak langsung menunjukkan adanya hubungan. Sedangkan keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut ditentukan dengan melihat besarnya koefisien dari phi, cramar's V dan contingency coefisien. Dari hasil uji Kai Kuadrat didapatkan lebih dari separuh variabel peneilitian menunjukkan adanya hubungan dengan sikap membayar pelayanan KB. Secara rinci variabelvariabel tersebut adalah sebagai berikut : 1). Untuk faktor predisposisi adalah variabel pendidikan dan variabel pengetahuan yang meliputi tentang pernah mendengar KB mandiri, tahu arti KB mandiri dan tahu tempat memperoleh pelayanan KB mandiri; 2). Faktor pemungkin adalah variabel jarak tempat pelayanan KB, variabel ketersediaan tempat pelayanan KB mengenai Bidan dan dokter praktek swasta serta Puskesmas/Puskesmas pembantu dan dari variabel tentang ketersediaan kelompok gotong royong adalah kelompok akseptor KB dan kelompok KB dan UPPKA (usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor); sedangkan 3). Dari faktor penguat kelima variabelnya menunjukkan adanya hubungan, yaitu pengaruh kepala desa, Ibu ketua PKK desa, Jupen KB, PPKBD dan pengaruh suami responden. Dengan keeratan hubungan bervariasi antara 0.005 - 0.291. Berdasarkan sikap masyarakat tentang keinginan membayar pelayanan KB yang cukup memadai(78.6 %) dibarengi dengan peluang yang ada dimasyarakat, maka disarankan untuk melakukan intervensi KB Mandiri pedesaan dilokasi tersebut. Dilain pihak, untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana gambaran karakteristik dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian ber-KB dari peserta yang sudah mandiri disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut."

"Tingkat fertilitas di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sejak dimulainya program Keluarga Berencana (KB) secara nasional. Pada periode tahun 1994-1997 terjadi penurunan angka fertilitas yang relatif kecil. Besar kecilnya penurunan fertilitas tergantung dari besar kecilnya perubahan faktor-faktor penentu fertilitas. Penelitian terhadap faktor-faktor penentu fertilitas ini cukup strategis untuk membahas masalah fertilitas di Indonesia.Faktor penentu fertilitas secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu faktor penentu tidak langsung dan faktor penentu langsung. Faktor penentu tidak langsung dalam mempengaruhi fertilitas melalui faktor penentu langsung. Hal ini berarti secara substansi terdapat hubungan yang erat antara kedua kelompok faktor penentu fertilitas tersebut. Faktor penentu fertilitas -baik langsung maupun tidak langsung-- yang menjadi penyebab naik turunnya fertilitas dapat dijadikan sebagai dasar pembinaan. Pembinaan fertilitas yang dilakukan rnelalui program KB, sejak pelita I dilakukan secara bertahap mulai wilayah Jawa dan Bali, wilayah Luar Jawa dan Bali I, dan wilayah Luar Jawa Bali II. Pengelompokan wilayah pembinaan ini tetap dipertahankan, padahal perkembangan jaman telah mampu merubah factor-faktor penentu fertilitas.Tujuan penulisan tesis ini adalah: pertama, mengukur tingkat keeratan hubungan antara kelompok faktor penentu tidak lansung dan faktor penentu langsung secara simultan tahun 1994 dan 1997; kedua, mencari faktor-faktor penentu fertilitas yang dominan baik untuk tahun 1994 maupun tahun 1997; ketiga memeriksa ketepatan pengelompokan wilayah pembinaan program KB di Indonesia berdasarkan faktor-faktor penentu fertilitas tahun 1994 dan 1997; keempat, membuat pengelompokan wilayah altematif berdasarkan faktor-faktor dominan penentu fertilitas tahun 1997.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi SDKI 1994 dan 1997 dengan unit pengamatan/sarnpel adalah propinsi. Variabel-variabel yang dilibatkan dalam Analisis adalah variabel yang secara substansi merupakan faktor penentu fertilitas baik tidak langsung maupun langsung. Agar tujuan tercapai perlu didukung metade analisis statistik yang memadai yaitu Analisis Korelasi Kanonik, Analisis Diskriminan, Analisis Komponen Utama, Analisis Faktor dan Analisis KelompoklCluster.Hasil-hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa :pertama, terdapat korelasi yang sangat kuat antara faktor penentu fertilitas tidak langsung dengan faktor penentu langsung. Hal ini terjadi pada tahun 1994 dan tahun 1997.kedua, diperoleh lima faktor dominan penentu fertilitas di Indonesia yaitu pada tahun 1994 adalah (1) Program KB, (2) Pendidikan dan Perkawinan, (3) Kemampuan Ekonomi. (4)Pekerjaan dan (5) Kematian Bayi. Pada tahun 1997 juga diperoleh lima faktor dominan,diantaranya adalah (1) Program KB, (2) Pendidikan dan Perkawinan, (3) Kesehatan lbu danAnak, (4) Kemampuan Ekonomi dan (5) Pekerjaan.ketiga, terjadi ketidaktepatan klasifikasi pengelompokan wilayah pembinaan program KB sebesar 33,3% pada tahun 1994 dan 18,5% pada tahun 1997 jika diperiksa dengan faktor-faktor penentu fertilitas.keempat, pengelompokan wilayah yang dibuat berdasarkan faktor dominan penentu fertilitas menghasilkan lima kelompok wilayah. Hal yang menarik adalah propinsi Timor Timur berdiri sendiri dalarn kelompok 5 yang terpisah dengan propinsi-propinsi lain."

"Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk sangat erat kaitannya dengan program keluarga berencana (KB). Salah satu sebab terjadinya penurunan angka kelahiran adalah berhasilnya pelaksanaan gerakan nasional KB, yang telah dimulai sejak tahun 70-an. Di Indonesia pelaksanaan KB dinilai cukup berhasil dan telah diakui oleh masyarakat dunia. Laporan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1993 (1), menyatakan bahwa dari populasi wanita berumur 15-49 tahun yang sedang ber-KB; sebanyak 33,05% menggunakan alat kontrasepsi pil, 29,21% dengan suntikan, dan 22,62% dengan cara menggunakan spiral. Dari laporan tersebut terungkap bahwa cara KB yang melibatkan partisipasi kaum pria masih sangat rendah, lagi pula terbatas hanya dengan menggunakan alat KB kondom 1,11% dan vasektomi 1,35%.Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pria dalam program KB, di antaranya disebabkan terbatasnya pilihan alat kontrasepsi pria Tersedianya berbagai macam cara kontrasepsi memungkinkan seseorang memakai kontrasepsi sesuai dengan keinginannya. Sehingga semakin banyak kontrasepsi yang tersedia, semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk memakai kontrasepsi itu. Agar lebih mendorong kaum pria untuk berperan aktif dalam mengikuti program KB, maka sangatlah tepat untuk lebih banyak menyediakan jenis kontrasepsi untuk pria, sehingga kaum pria memiliki berbagai alternatif yang sesuai dengan pilihannya (2). Kontrasepsi pria dengan cara pemberian hormon, merupakan salah satu altematif yang banyak diteliti dengan sasaran utamanya adalah pengendalian proses spermatogenesis melalui poros hipotalamus-hipofisis-testis (3,4). Metoda pendekatan semacam ini, didasarkan pads pengetahuan bahwa spermatogenesis sangat tergantung pads sekresi gonadotropin yaitu LH (luteinizing hormone) dam FSH (follicle stimulating hormone) oleh kelenjar hipofisis.Hormon LH bekerja menginduksi sel Leydig untuk memproduksi testostero sedangkan FSH diperlukan untuk mengontrol fungsi se! Sertoli guna memproduksi zat-zat makanan yang diperlukan untuk perkembangan normal sel-sel germinal selama proses spermatogenesis. Balk FSH, LH maupun testosteron, ketiganya diperlukan untuk mempertahankan dan memelihara proses spermatogenesis (3-5). Terhambatnya sekresi LH dan FSH, akan menyebabkan infertilitas sementara dalam bentuk oligozoospermia atau azoospermia (3-7).Oleh karena testosteron mempunyai efek bifasik terhadap spermatogenesis, maka meningkatnya kadar testosteron plasma 40% di atas kadar fisiologis (6), atau menurunnya kadar testosteron di bawah normal dapat menimbulkan azoospermia (8). Keadaan ini disebabkan kadar testosteron yang tinggi di dalam plasma darah bersifat menghambat sekresi FSH dan LH, yang dalam keadaan normal kedua honnon tersebut diperlukan untuk mempertahankan spermatogenesis (5,8)."

"LATAR BELAKANG MASALAHPenduduk dunia terus bertambah setiap saat, dengan laju pertumbuhan yang terus bertambah cepat. Fenomena ledakan penduduk ini telah muncul pada abad-abad terakhir dan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama tentunya menyangkut sumber daya, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok pangan, kesehatan dan pasokan energi. Persoalannya adalah apakah pertambahan penduduk ini dapat diikuti pertambahan yang sepadan di bidang pangan, sedangkan sejak saat sekarang saja jumlah penduduk dunia yang miskin dan lapar sudah cukup besar. Tanpa usaha-usaha untuk membatasi pertumbuhan tersebut, sangat dikhawatirkan bahwa pada suatu saat yang tidak terlalu lama lagi penduduk dunia akan tidak dapat tertampung. Dan kalau saat itu tiba, akan timbul ketegangan-ketegangan internasional yang sangat membahayakan kehidupan manusia secara menyeluruh. Greg Cashman dalam buku "What Causes War 7", menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari timbulnya peperangan adalah karena pertumbuhan penduduk. Dalam teori Lebensraum disebutkan bahwa Lebensraum adalah tempat yang dibutuhkan oleh manusia untuk ruang hidup sehingga mereka tumbuh, berinteraksi dan akhirnya coati. Hitler lebih menekankan pada aspek normatif dari Lebensraum, yaitu jika seseorang percaya bahwa tempat dapat menyebabkan peningkatan penduduk"

"Pelayanan kontrasepsi IUD dan implants selain berdampak pada penurunan fertilitas juga berdampak pada pembiayaan terutama biaya bersumber dari pemerintah. Oleh karena itu perlunya dilakukan evaluasi ekonomi untuk mengetahui efektifitas biaya metode kontrasepsi IUD dan implant dengan menggunakan metode CEA (cost effectiveness analysis) karena metode CEA merupakan instrumen yang optimal untuk mengetahui efektivfitas biaya suatu program.Penilitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk memperoleh nilai CER (cost effectiveness ratio) metode kontrasepsi IUD dan implant, desain penelitian cross sectional untuk memperoleh data biaya secara bersamaan pada provider dan acceptor. Perhitungan biaya provider dilakukan dengan metode ABC (activity based costing) dan distribusi sederhana.Penelitian ini menghasilkan informasi provider mengeluarkan biaya untuk pelayanan kontrasepsi IUD dan implant masing-masing sebesar 55,2% dais 44,48% dari total biaya provider. Akseptor mengeluarkan biaya untuk menggunakan metode kontrasepsi IUD dan implant masing-masing sebesar 46.8% dan 53,2% dari total biaya akseptor. Komponen biaya provider terbesar adalah biaya operasional 99,95% dan komponen biaya akseptor terbesar adalah biaya retribusi jasa medis, alat kontrasepsi dan obat 76,34%.Sebelum dan setelah dilakukan analisis sensitihtas, nilai CER (cost effectiveness ratio) metode kontrasepsi IUD tetap lebih kecil dibanding implant. Berarti metode kontrasepsi ND tetap lebih cost efektif. Agar pelayanan kontrasepsi di puskesmas lebih efektif, perlunya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya dan manajemen pelayanan kontrasepsi.

---

An infra uterine devices contraception and implant service besides affecting on fertilities degradation also affect for expenses especially the cost which come from government. Therefore it is important to make an economic evaluation to know cost effectiveness analysis of intra uterine devices contraception and implant method by using an analysis cost of effectiveness method because it is an optimal instrument to know a cost effectiveness of program.

This research used a quantitative approach to get a cost effectiveness rate value of intra uterine devices contraception and implant method. This research used a cross sectional design to obtain a cost data both of acceptor and provider. Cost calculation of provider is done with activity based cost method and a simple distribution.

This research resulted an information of provider spent expenses for intra uterine devices contraception and implant service each of 55,2% and 44,48% from total cost of provider. Acceptor spent expenses to use intra uterine devices contraception and implant each of 46,8% and 53,2% from total cost of acceptor. Cost component of biggest providers are operational cost of 99,95% and cost component of biggest acceptors are retribution cost of medical service, intra uterine devices and medicine are 76,34%.

Before and after analysis of sensitiveness, cost effectiveness rate value of intra uterine devices contraception methods are still remain smaller than implant. This means that infra uterine devices contraception methods are still remain more cost effective. Therefore it is important to improve effectiveness and efficiency a usage of cost and contraception management service in order a contraception service at primary health care is more effective."