Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan Switching Company sebagai penyelenggara jaringan sistem switching telah menambah kegunaan dari mesin Anjungan Tunai Mandiri yang memungkinkan penggunaan kartu dan transaksi dengan bank yang berbeda dengan bank penerbit. Salah satu perusahaan penyelenggara jaringan antar bank termuka di Indonesia adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, switching company memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator yang berwenang dalam kegiatan sistem pembayaran, yakni izin sebagai ‘prinsipal Alat Pembayaran Menggunakan Kartu’ yang bertanggungjawab atas jaringan yang dikelolanya. Pada praktiknya dimungkinkan juga untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir. Hal mengenai perlindungan konsumen berlaku pula PBI 16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran yang harus dipatuhi switching company

---

ABSTRACT The presence of switching company that provide switching system had been a big help to expand the use of ATM by allowing different card from different bank to have transaction to different bank. One of the leading companies on interbank network is PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Bank Indonesia as the regulator of payment system regulate that any party that responsibility of providing a networ should have license to operate, named as principal of card based payment instrument. Then, in practice, some of switching companies are allowed to doing business as clearing and settlement facilitator. Due to the main business of switching company is related to payment system, thus Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 about Customer Protection on Payment System Services applied."

"ABSTRAKSkrispi ini membahas mengenai regulasi pemasaran produk perbankan melalui sarana komunikasi pribadi dan penerapannya pada Bank X. Hal ini dihubungkan dengan perlindungan hukum nasabah Bank X khusus pada penggunaan data pribadi nasabah dan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi pemasaran produk perbankan melalui sarana komunikasi pribadi telah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dilengkapi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank X belum menerapkan keseluruhan regulasi tersebut. Nasabah Bank X dilindungi denganadanya mekanisme persetujuan penggunaan data pribadi nasabah dan perjanjian kerjasama pihak ketiga dalam kegiatan pemasaran produk dan jasa Bank X.

---

ABSTRACTThis research focuses on regulation of bank product’s marketing through personal communication medium and its implementation on X Bank. It is related to legal protection of X Bank’s customers specifically on the usage of personal data and third party’s involvement. This research will use normative juridical method and will be elaborated qualitatively. The result of this research shows that the regulations of bank’s marketing product through personal communication hasbeen issued by Bank of Indonesia and has been supervised by Financial Service Authority. X Bank has not implemented all of the regulations. X Bank’s customers are protected by the agreement of authorized access to customer’s personal data and the agreement with the third party’s involvement in X Bank’s product and service marketing process."

"Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada bank syariah adalah pembiayaan dengan akad al-mudharabah, yaitu akad yang berpegang teguh pada prinsip bagi hasil dan kepercayaan diantara para pihak yang bersepakat. Dalam klausula baku akad al-mudharabah dikenal adanya pengenaan denda dan jaminan bagi mudharib untuk menghindari kerugian bank apabila mudharib wanprestasi. Pada prinsipnya dalam pembiayaan al-mudharabah tidak dikenal adanya denda dan jaminan, oleh karenanya perlu dilakukan analisis mengenai pandangan Islam terhadap denda dan jaminan dalam akad mudharabah, perlu pula ditinjau pelaksanaan dan pengawasannya di bank syariah. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan dan pengawasan denda dan jaminan dalam akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap keberadaan objek penelitian. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Islam melarang adanya penerapan denda dan jaminan dalam pembiayaan dengan akad mudharabah di bank syariah, namun dalam praktiknya di Bank Muamalat Indonesia denda dan jaminan masih diterapkan. Pengawasan yang dilakukan tidak secara detail dan bank tidak mempunyai suatu perangkat khusus yang bertugas untuk melakukan tinjau lapangan terhadap nasabah yang bermasalah.

---

One type of financing that is provided by Islamic banks are financing with al-mudharabah agreement, it is an agreement that cling firmly on profit sharing principal and trust between parties who agreed. In the al-mudharabah standard clause agreement are known for imposition of fines and securities for mudharib to avoid loss in result of default by mudharib. Principally in mudharabah financing existence of fines and guarantees was unknown, therefore, need to do the analysis on the Islamic view of the fines and guarantees on mudharabah, should also be reviewed in the implementation and supervision of Islamic banks. This research was carried out on the implementation and supervision of fines and guarantees on al-mudharabah financing in Bank Muamalat Indonesia. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach to obtain a clear description of the research object. From the research, it is found that Islam prohibits the application of fines and guarantees on mudharabah financing in Islamic banks, but in Bank Muamalat Indonesia fines and guarantees was applied. Supervision was done not in detail, and the bank does not have a special division that is assigned to directly review the customer problems. "

"ABSTRAKBank Pembangunan Asia adalah lembaga keuangan internasional yang memainkan peran penting dalam pengembangan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dari negara-negara berkembang, terutama di Asia. Dalam upaya bank untuk melakukan visi dan misinya, bank menyediakan beberapa alat bantu dan bantuan untuk Developing Member Country, antara lain, Bantuan Teknis, Jaminan, Investasi Ekuitas dan Pinjaman. Kredit Mikro atau keuangan mikro seringkali menjadi sektor yang paling terakhir dipentingkan dalam pembangunan untuk negara berkembang. Namun, kredit mikro justru merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Melalui penyediaan pinjaman di sektor ini, masyarakat miskin pedesaan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi jasa keuangan baru dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi, dalam batasan apapun, untuk pembangunan nasional. Penelitian ini akan fokus pada pelaksanaan dan aspek hukum skema pinjaman Two-Step ADB dan sejauh mana melakukan bantuan pinjaman dapat berkontribusi untuk pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui aplikasi di Microcredit Project LOAN 1327-INO. Skripsi ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan jenis data Sekunder yang berupa Anggaran Dasar ADB, UU No.23 / 1999 tentang Bank Sentral, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5 / PBI / 1999 serta Project Completion Report proyek Kredit Mikro ADB.

---

ABSTRACTThe Asian Development Bank is an international financial institution that plays a significant role in the development of welfare and poverty alleviation of developing countries, especially in Asia. Within the bank’s efforts to conduct its vision and mission, the bank provides several aids and assistances for the Developing Member Countries, among others, Technical Assistance, Guarantees, Equity Investments and Loans. Microcredit or microfinance is often the sector that is the least imperative in development to a developing country; yet, microcredit is needed for the rural poor for economic growth. Through providing a loan in this sector, the rural poor are given the chance to explore new financial services and economic opportunities and eventually may contribute, at any extent, to national development. This research will focus on the ADB’s Two-Step loan scheme’s implementation and legal aspects and to what extent does the loan contribute to the national development and poverty alleviation in Indonesia through the application in the Microcredit Project LOAN 1327-INO. This thesis is a Normative Legal Research analysing Secondary Data that consists of the ADB’s Articles of Association, Law No.23/1999, Bank of Indonesia Regulation No. 1/5/PBI/1999 as well as the ADB’s Microcredit Project Completion Report."

"Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pogram KUR.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program."