Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkurangnya kepercayaan dari warga Australia kepada pemerintah menunjukkan negara ini kurang memiliki symbol demokrasi yang kuat, sehingga mampu mendorong kemunduran dalam kondisi sosial-politik. Simbol baru demokrasi sebagai entitas arsitektural dapat mempengaruhi tindakan politik dan juga bertindak sebagai katalisator dalam perkembangan sosial-politik. Simbol tersebut dapat membantu menentukan kemajuan sosial-politik, di mana dapat mengarah ke masa depan yang lebih baik bagi masyarakat melalui desain arsitektur secara menyeluruh. Terletak di Brisbane CBD (Central Business District), penelitian proyek desain ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tentang simbol demokrasi dan definisi demokrasi itu sendiri melalui desain arsitektur. Hal tersebut dapat dipergunakan dalam memberikan solusi desain untuk bagi Brisbane dan area sekitarnya, yaitu, Queensland, yang berkaitan dengan masalah sosial-politik untuk pengembangan desain baru.

---

The downfall of trust from Australian citizens to their government shows this country lacks a powerful symbol of democracy that can prompt deterioration in socio-political conditions. The new symbol of democracy as an architectural entity can predispose political actions and also act as a catalyst in socio political developments. It is planned to help set a clear socio political progression on where it can lead to an improved future for the society through a thorough architectural design. Situated in Brisbane CBD (Central Business District), this design project research aims to give a new understanding of the previous confusion of democratic symbols and democracy itself through architectural design. It also can provide design solutions to the design problems of Brisbane and in the larger area, Queensland, relating to its socio political issues for new design improvements."

"ABSTRAKUsaha Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda tidaklah lepas dari peran Australia. Dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap kasus Indonesia dan Belanda ini diimplementasikan ke dalam bentuk keikutsertaan Australia mewakili Indonesia diberbagai perundingan yang dilaksanakan oleh kedua negara. Usaha yang dilakukan Indonesia bersama Australia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan membuahkan hasil ketika pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini tidak lepas juga dari dukungan kaum buruh Australia yang dengan tegasnya menolak berbagai bentuk penjajahan di Indonesia dan memberikan dukungan melalui aksi boikot terhadap kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan politik luar negeri yang diambil Australia dalam menyikapi kasus ini dan ditulis dengan metode penelitian sejarah.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s struggle to defend its independence from the Dutch can not be separated from the role of Australia. The support from Australia to the Indonesia in this case is implemented in the form of Australian participation in various agreement held by both countries. The struggle undertaken by Indonesia together with Australia to gain the recognition of sovereignty comes to an end when in 1949 through the Round Table Conference, Dutch acknowledge the sovereignty of the Republik Indonesia Serikat. The Australian labors pay a big role as well. They firmly reject all forms of colonialism in Indonesia. The supports from the labors can be seen in the ban on the Dutch ships action. This study using the historical method to discusses about the Australian foreign policy towards Indonesian and Dutch case. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Peran National Farmers Federation dalam perkembangan landcare movement di Australia di Bawah Kepemerintahan Bob Hawke pada periode tahun 1986 ndash; 1991. Analisis skripsi ini melihat adanya temuan ndash; temuan bahwa NFF sebagai federasi merupakan bagian dari landcare movement yang memiliki peran penting dalam mengembangkan gerakan ini menjadi program konservasi lahan berskala nasional. NFF dilihat memiiki pengaruh besar pada kepemerintahan Bob Hawke dan memiliki andil penting dalam proses pembentukan kebijakan agrikultur di Australia sehingga dapat mengembangkan gerakan konservasi lahan menjadi program landcare berskala nasional. Kata kunci: Australia, Konservasi lahan, NFF, Kebijakan Agrikultur, Bob Hawke,landcare movement.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the National Farmers Federation in the development of land movement movement in Australia under the Bob Hawke Administration in the period 1986 1991. This thesis analysis sees NFF findings as a federation as part of a ground care movement that has an important role in the development of the movement This became a national soil conservation program. The NFF is seen as having a major influence on Bob Hawke 39 s government and has played an important role in the process of shaping agricultural policy in Australia so as to develop a land conservation movement into a nationwide land care program. Keywords Australia, Land conservation, NFF, Agricultural Policy, Bob Hawke, landcare movement."

"Australia melaksanakan Pemilihan Umum Federal pada tahun 2016 untuk memilih 150 anggota Dewan Perwakilan, dimana pemenang mayoritas mutlak memiliki hak untuk membentuk Parlemen ke-45. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 2 Juli 2016, melalui proses dimana selama penghitungan suara muncul banyak spekulasi bahwa hasil dari pemilu adalah tidak ada satu partai atau koalisi partai yang menang secara mayoritas mutlak. Partai Koalisi Liberal-Nasional yang merupakan petahana dan juga sebagai salah satu partai terbesar di Australia, menjalankan strategi pembentukan minority government sebagai langkah antisipasi dalam Pemilu Federal Australia tahun 2016 apabila tidak dapat memperoleh sedikitnya 76 bangku di Parlemen. Penelitian ini membahas bagaimana pembentukan minority government merupakan langkah antisipasi yang dijalankan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional melalui negosiasi ajakan berkoalisi kepada crossbench di Parlemen Australia. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems oleh Christophe Crombez. Berdasarkan temuan, tiga dari lima anggota crossbench pada Parlemen ke-45 Australia menerima ajakan dan memilih untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional. Faktor-faktor yang dapat menjadi latar belakang ketiga anggota crossbench memutuskan untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional dilihat dari latar belakang anggota crossbench dimana Partai Koalisi Liberal-Nasional mendominasi di wilayah pemilihan mereka, pengalaman dan partisipasi anggota crossbench dalam minority government tahun 2010, serta posisi kedua pihak dalam isu nasional Australia.

---

Australia conducts a Federal Election in 2016 to elect 150 members of the House of Representatives, in which the absolute majority winner has the right to form the 45th Parliament. The voting which took place on July 2nd, 2016, went through a process whereby during the vote counting there was many speculations that the result of the election was that no party or coalition of parties would win an absolute majority. The Liberal National Coalition Party as the incumbent and also one of the largest political party in Australia, runs a minority government formation strategy in anticipation of the 2016 Federal Election if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament. This study discusses how the formation of a minority government as an anticipation runs by The Liberal National Coalition Party if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament through negotiating a coalition formation to the crossbench members in the Australian Parliament.

This qualitative research uses Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems by Christophe Crombez. Based on the findings, three of the five members of the crossbench at the 45th Parliament of Australia accepted the call and voted to support the National Liberal Coalition Party. The factors that could be the background of the three crossbench members decided to support the National Liberal Coalition Party are from the background of crossbench members in which the Liberal National Coalition Party dominates in their constituency, the experience and participation of crossbench members in minority government in 2010, and both sides in Australia 39 s national issue."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Australian Labor Party (ALP) mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen Australia tahun 2016 melalui kuota gender sebagai “fast track” dan didukung oleh NLWN bersama EMILY’s List sebagai “incremental track” yang diterapkan oleh ALP untuk yang memperjuangkan keterwakilan perempuan ALP di Parlemen Australia. Ketimpangan gender dalam politik di Australia mendorong pemerintah Australia mengesahkan kebijakan tindakan afirmatif untuk kelompok minoritas termasuk di dalamnya perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen diserahkan kepada partai politik. Namun, partai politik sering kali tidak cukup mampu untuk menerapkan kebijakan kuota gender 30 persen secara murni tanpa adanya agenda politik di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, ALP hadir sebagai salah satu partai politik terbesar di Australia berperan aktif dalam mengimplementasikan tindakan afirmatif melalui kuota gender dan NLWN. Untuk memahami topik ini, penulis menggunakan teori Perempuan, Kuota, dan Politik yang dipopulerkan oleh Drude Dahlerup dalam memahami aspek yang dapat diwujudkan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di Australia. Skripsi ini menemukan ALP menggunakan dua model untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, yakni model fast track dalam bentuk kuota gender dan model incremental track dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh NLWN dan EMILY’s List.

---

This thesis discusses the efforts of the Australian Labor Party (ALP) to encourage increased representation of women in the Australian Parliament in 2016 through a gender quota as a “fast track” and supported by NLWN together with EMILY's List as an “incremental track” implemented by ALP for those who fight for ALP women's representation in the Australian Parliament. Gender inequality in politics in Australia prompted the Australian government to adopt an affirmative action policy for minority groups including women. Meanwhile, specifically, the affairs of women's representation in parliament are left to political parties. However, political parties are often not capable enough to implement a 30 percent gender quota policy purely without a political agenda in it. Departing from this, ALP is present as one of the largest political parties in Australia, plays an active role in implementing affirmative action through gender quotas and NLWN. To understand this topic, the author also uses the Women, Quota, and Politics theory popularized by Drude Dahlerup in understanding aspects that can be realized by political parties to encourage women's representation in Australia. This thesis found that ALP uses two models to encourage women’s representations in parliament, namely the fast track model in the form of a gender quota and the incremental track form of training, mentoring, and financial assistance conducted by NLWN and EMILY’s List."