Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi mandiri ini merupakan telaah literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pengelolaan dana desa di Indonesia berdasarkan 10 artikel jurnal terpilih yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2024. Artikel dipilih berdasarkan relevansi topik yang ditemukan pada situs remote.ui.ac.id, Google Scholar, dan Taylor & Francis Online dengan kata kunci pencarian, “village funds financial management”, yang berasal dari jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Artikel jurnal yang dipilih berfokus pada pada pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear dan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Studi mandiri ini menggunakan pendekatan teori agensi, kepatuhan, dan stewardship untuk mengkaji hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Metodologi pengklasifikasin artikel jurnal dilakukan berdasarkan teori yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel, frekuensi penelitian, dan keterbatasan penelitian. Ditemukan sebelas faktor yang signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, akuntabel, kualitas laporan keuangan, kepemimpinan, digitalisasi pelaporan dana desa, transparansi, partisipasi masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, perilaku prososial, dan manajemen risiko. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa: akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan disiplin anggaran, dimana asas akuntabilitas paling dominan diteliti. Penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan memperbesar cakupan wilayah penelitian, menambah variabel penelitian, menambah teori good governance, melengkapi data sekunder.

---

This independent study is a literature review that aims to identify factors that influence the effectiveness of village fund management in Indonesia based on 10 selected journal articles published between 2020 and 2024. Articles were selected based on the relevance of the topic found on the remote.ui.ac.id website, Google Scholar, and Taylor & Francis Online with the search keyword, "village funds financial management", which comes from reputable international journals and accredited national journals. The selected journal articles focus on a quantitative approach with linear regression analysis and Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) methods. This independent study uses agency theory, compliance, and stewardship approaches to examine the relationship between variables that influence village fund management. The journal article classification methodology is carried out based on the theory used, the research method used, the operationalization of variables, the frequency of research, and the limitations of the research. Eleven factors were found to significantly influence the effectiveness of village fund management, namely human resource competency, internal control systems, accountability, financial report quality, leadership, digitalization of village fund reporting, transparency, community participation, social environmental influence, prosocial behavior, and risk management. These factors were grouped based on the principles of village financial management: accountability, transparency, participation, and budget discipline, with accountability being the most dominant principle studied. Future research can be expanded by expanding the research area, adding research variables, incorporating good governance theory, and supplementing secondary data."

"

 

Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan langkah yang ditempuh untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh dana lingkungan hidup yang tersedia dengan tujuan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPDLH diproyeksikan untuk dapat menghimpun dana lingkungan yang masih tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga dan dapat diintegrasikan dalam penghimpunan dana. Namun terdapat permasalahan yang belum diselesaikan yakni mekanisme pendanaan yang dapat membiayai pemulihan lingkungan atas adanya pencemaran dan/atau kerusakan. Saat ini, tuntutan pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan mekanisme pengadilan perdata dan non-pengadilan, yang meskipun telah terhimpun namun hingga kini upaya pemulihan yang harusnya dilakukan masih belum terselenggara. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa pendistribusian dana lingkungan oleh BPDLH dan mekanisme pemulihan lingkungan hidup di Indonesia melalui penelitian yuridis normatif dan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem pendanaan dan pemulihan lingkungan hidup di Amerika yakni Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 1980 (CERCLA). CERCLA menyediakan program untuk melakukan tindakan respons dan pemulihan atas adanya pencemaran, mekanisme pertanggungjawaban dari pelaku pencemaran, dan menyediakan mekanisme pendanaan yang dapat membiayai upaya pemulihan yang tidak diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tugas pokok dan fungsi BPLDH tidak mencerminkan fokus utama kepada permasalahan lingkungan hidup. Saran dari penulis adalah untuk mengintegrasikan uang pemulihan lingkungan dari pengadilan dan luar pengadilan ke BPLDH dan memperbaiki permasalahan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia dengan memperhatikan secara seksama mekanisme pemulihan lingkungan melalui CERCLA.

---

The establishment of Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) is an approach taken to manage and optimize all of the environmental funds with the aim to ensure environment protection and management. BPDLH is projected to be able to collect environmental funds that are still dispersed in number of Ministries and/or Institutions and can be integrated into the fund assortment. Nevertheless, funding mechanism that can be used to finance environmental restoration due to pollution and/or damage remain unsolved. Currently charges against polluter to restore the environment is conducted through civil and non-court trials. Fines can be successfully collected from this mechanism, whereas responsibility to restore damaged environment tend to be overlooked. This thesis aim to analyze the distribution of environmental funds by BPDLH and environmental restoration mechanisms in Indonesia through normative juridical research and literature studies as well as comparative funding methods and environmental restoration systems in the United States of America namely the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 1980 (CERCLA). CERCLA provides several action programs to response and restore environmental damage due to pollution, unclear polluters responsibility mechanisms, and funding mechanisms that can finance environmental restoration despite of unidentified polluters. This thesis concludes that BPLDHs roles and functions do not address the main issue of the living environment. Therefore, the writer suggests to integrate the fine money from a civil and non-court trial for environmental restoration into BPLDH and improve the environmental restoration management in Indonesia by taking into consideration the environmental restoration mechanism of CERCLA. 

"

"Contents : Introduction to banks and banking -- Why are banks supervised? -- Basel and International bank regulation -- Basel III -- The bank capital calculation : Basel II -- The bank capital calculation : Basel III -- Credit risk -- The standardized approach -- Model based approaches to risk weighting -- The internal ratings based approach -- Netting, collateral, and credit risk mitigation -- The trading book -- Securities underwriting -- Trading book models -- Credit derivatives -- Counterparty risk -- Counterparty credit risks for derivatives, securities financing, and long settlement exposures -- Securitization and repackaging -- Operational risk requirements -- Concentration and large exposures -- Liquidity requirements The leverage ratio -- Basel III, derivatives, clearing, and exposure to CCPs-- Group supervision -- Financial conglomerates -- Cross-border supervision of bank groups -- Pillar three : disclosure requirements"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implikasi dari peraturan revaluasi aset tetap yang dikeluarkan pada tahun 2015 yaitu PMK 233/PMK.03/2015.Penelitian ini membahas penyajian dan pengungkapan revaluasi aset tetap dalam laporan keuangan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan merevaluasi aset.Penelitian ini menggunakan 325 laporan keuangan perusahaan teraudit yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2015.Hasil penelitian menunjukkan 128 perusahaan tercatat melakukan revaluasi dan mayoritas revaluasi yang dilakukan berupa aset tetap tanah dan bangunan. 37.5% dari perusahaan yang melakukan revaluasi memilih melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi. Penelitian ini membuktikan bahwa fixed asset intensity dan firm size mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi.

---

ABSTRACTThis study analyzes the implications of regulatory revaluation issued in 2015, PMK 233/PMK.03/2015. This study discusses the presentation and disclosure of revaluation of fixed assets in the financial statements and analyze the factors that affect the company's decision to revalue assets. This study uses 325 companies audited financial statements that have been listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015. The results showed 128 companies are recorded for doing the asset revaluation and the most of them do the revaluation of fixed assets for land and buildings. Companies do the revaluation for accounting purposes are 37.5%. This study proves that the fixed asset intensity and firm size has a significant influence over company?s decision to do the revaluation."