Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sudah banyak diketahui bahwa telah terjadi krisis ekonomi yang berat dan berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 hingga sekarang. Krisis ini diawali oleh adanya krisis moneter dimana mata uang rupiah terdevaluasi dalam hitungan yang sangat signifikan, pada saat itu pinjaman luar negeri mernbengkak sehingga perusahaan-perusahaan besar inengalarni kesulitan operasionalnya, akhirnya krisis ini meluas kesektor rill. Terpuruknya sektor rill tentu saja akan mempengaruhi. fungsi perbankan sebagai lembaga intermediaries, yang fungsinya menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk operasionalnya. Selanjutnya, debitur-debitur bánk rnenjadi debitur yang bermasalah, karena kredit yang dikucurkan oleh bank menjadi kurang lancar atau bahkan macet. Didalam kondisi seperti diatas, maka diperlukan langkah? langkah yang komprehensif untuk menyelamatkan perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi sehingga sektor rill dapat bergerak kembali seperti sernula. Secara prinsip, bank harus dikembalikan fungsinya dengan cara melakukan praktek? praktek operasional perbankan yang lazim dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking). Oleb karena itu disinilah Bank Indonesia sebagal pembina bank mempunyai peranan yang sangat strategis didalam mendorong bank-bank berjalan pada aturan?aturan yang berlaku dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang inengacu pada prirLsip-prinsip kehati?hatian. Terlebih lagi telah ada suatu kesadaran bahwa Bank Indonesia harus mempunyai tingkat independensi yang tinggi, seperti tercantum dalam tJU tentang Bank Sentral yang baru, yaitu Ut) No. 23 tahun 1999. Pada saat ini masìh ada usulan dan berbagai pihak di DPR untuk ¡nengadakan amandemen terhadap beberapa pasal yang dirasa kurang relevan untuk masa-masa mendatang. Dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, ditambah pula dengan adanya berbagai macam resiko yang harus dihadapi oleh bank, sepertì misalnya resiko tingkat bunga (interest rate risk), resiko mata uang (exchange rate risk) dan lainnya, maka bank harus membenahi diri kedalam berkenaan dengan kesiapan organisasinya dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, secara komprehensif, salah satunya adalah pembenahan dalam Assets-Liabilities Management (ALMA), untuk meminimalkan resiko yang telah disebutkan diatas. Bidarig yang tercakup dalarti ALMA sangat luas, bisa dikatakan mencakup seluruh aspek operasional perbankan. Oleh karena itu dalam Pembahasannya djcoba Untuk lebjh memfokuskan pada resiko yang terbesar, yaitu resiko tingkat bunga yang dikaitkan dengan pengelolaan gap (gapping management) pengaturan struktur neraca pada bank dan dampaknya terhadap tingkat profitabilitasnya. Secara teoritis kenaikan profitabilitas, dalam hal ini adalah Net Interest Income (NIT) atau Net Interest Margin (NIM) tergantung dan besarnya gap, yang didapat dan selisìh antara Rate-Sensitive Assets (RSA) dengan Rate-Sensitive Liabilities (RSL) dan perubahan tingkat bunga. Aset dan kewaj iban yang diperhitungkan adalah aset dan kewaj iban yang sensitif karena dengan adanya perubahan tingkat bunga maka berdampak langsung pada perolehan pendapatan dan biaya, dan bank dapat rnelakukan repricing lebih cepat untuk inengatasi kondisi yang berubah. Sehingga dalam hal ini bank dapat segera rnerestruktur posisi neracanya sea1an dengan arab perubahan tingkat bunga. Fada saat ada kecenderungan tingkat bunga akan naik, maka bank harus mempunyai dan memelihara posisi gap yang positif, yaitu RSA>RSL, sebaliknya jika ada kecenderungan tingkat bunga turun, malca bank harus rnernelihara posisi gap yang negatif, yaitu RSA"

"Krisis ekonomi yang pemah melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan dampak luar biasa terhadap dunia perbankan dikarenakan perubahan tingkat suku bunga yang tajam sangat mempengaruhi kondisi masing-masing bank. Sulitnya bank dalam mencari sumber dana pihak ketiga membuat bank-bank menaikkan tingkat suku bunga simpanan hingga mencapai lebih dari 60% serta pinjaman hingga mencapai lebih dari 50%. Kenaikan tingkat suku bunga simpanan yang tinggi tersebut membuat biaya bunga yang harus dibayar sangat membebani bank dalam tujuannya untuk memperoleh profit. Di lain pihak, kenaikan suku bunga di pihak pinjaman membuat banyak debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran terhadap pinjamannya yang pada akhimya menimbulkan kredit macet yang sangat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Mengantisipasi terulangnya krisis ekonomi yang membuat pemerintah harus menutup bank-bank yang mengalami kerugian sekaligus memperkuat fundamental perbankan Indonesia, Bank Indonesia mulai menitikberatkan agar proses operasi yang dijalankan selalu berpedoman terhadap manaJeman risiko sehingga segala kondisi yang dianggap membahayakan tingkat kesehatan suatu bank dapat segera diketahui dan diperbaiki. Salah satu risiko yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu bank adalah risiko suku bunga. Hal ini karena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank sangat tergantung pada penetapan besamya tingkat suku bunga yang diberikan dan diterima nasabah bank yang mempengaruhi baik sisi aset maupun sisi kewajiban. Saat ini tingkat volatilitas suku bunga sudah tidak terlalu tinggi dibandingkan pada saat krisis ekonomi dan cenderung menurun. Namun kesulitan bank dalam melakukan ekspansi kredit, berbagai kebijakan intern yang mempengaruhi proses pengumpulan dana pihak ketiga, serta berbagai faktor ekstemal yang muncul membuat bank harus melakukan pengelolaan sumber dan penggunaan dananya dengan suatu sistim yang berfungsi dan berperan untuk melakukan monitor serta kontrol terhadap pergerakan tingkat suku bunga yang sensitif. Karya akhir ini akan menggunakan PT. Bank XX Tbk. yang bergerak di industry perbankan sebagai sumber penulisan didasari atas pentingnya perusahaan untuk mengetahui perbedaan (gap) antara aset yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dengan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga sebagai bagian dari pelaksanaan Assets Liabilities Management (ALMA). Melalui analisis ini, diharapkan Bank XX akan dapat mengetahui serta mengendalikan kesenjangan yang mungkin muncul dengan tujuan untuk memperkecil dampak negatif perubahan suku bunga terhadap target pencapaian pendapatan bersih (net interest income I Nil), memaksimalkan pendapatan serta meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan suku bunga. Analisis terhadap aset dan kewajiban pada karya akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode manajemen gap. Metode manajemen gap adalah metode yang berupaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (gap) antara aset yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Assets I RSA) dengan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Liabilities I RSL) pada periode yang sama sehingga bank dapat menerapkan strategi gap yang tepat dalam mengantisipasi perubahan suku bunga. Sedangkan untuk mengetahui besamya kerugian yang mungkin diterima berdasarkan kondisi neraca, digunakan analisis sensitivitas pada on-balance sheet berdasarkan tiga periode neraca. Pada ketiga periode analisis terlihat bahwa walau Bank XX memiliki posisi gap yang tepat terhadap kondisi tingkat suku bunga yang terjadi, namun biaya bunga yang diperoleh dari pos rate sensitive memperlihatkan belum baiknya kondisi aset dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu semakin mengecilnya gap yang dimiliki akibat adanya perubahan baik di sisi aset dan kewajiban merupakan suatu kerugian karena berakibat semakin mengecilnya sensitivitas bank terhadap penurunan suku bunga. Dengan mengetahui kondisi yang dihadapi melalui manajemen gap, maka bank dapat mengambil berbagai kebijakan yang dianggap akan memperbaiki komposisi aset dan kewajiban yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diterima pada periode berikutnya. "

"Indonesia memiliki aset yang cukup banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Aset-aset tersebut sejak tahun 2015 merupakan tanggung jawab Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN . LMAN merupakan lembaga yang memiliki struktur dengan dua divisi dan satu jabatan fungsional, sedangkan LMAN memiliki tantangan-tantangan yang cukup banyak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi struktur organisasi Lembaga Manajemen Aset Negara saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan dengan struktur organisasi LMAN seperti ini, terdapat tiga tantangan utama yaitu tanggung jawab yang cukup banyak, struktur yang ada saat ini terlalu ramping, dan status non-eselon. Berdasarkan beberapa tantangan tersebut disimpulkan bahwa konfigurasi struktur organisasi LMAN yang paling ideal berbentuk The Divisionalized Form.

---

Indonesia has a lot of assets that are spread from Sabang to Merauke. These assets since 2015 are the responsibility of the Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN . LMAN is an institution that has a structure with two divisions and one functional position, while LMAN has considerable challenges. Based on these problems, this study aims to illustrate the challenges facing the organization structure of LMAN. This research uses qualitative approach and data collection through in depth interview and literature study. The results show that with this LMAN organizational structure, there are three main challenges considerable responsibility, current structure is too lean, and non echelon status. Based on these challenges, it is concluded that the most ideal organizational structure of LMAN is in the form of The Divisionalized Form."

"Laporan magang ini membahas tentang kebijakan akuntansi dan prosedur audit atas aset eksplorasi dan properti pertambangan pada Grup XYZ. Kebijakan akuntansi atas aset eksplorasi akan dianalisa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral dan kebijakan akuntansi atas properti pertambangan akan dianalisa sesuai PSAK 16 Aset Tetap . Prosedur audit yang dilakukan KAP CTA akan dibandingkan dengan teori serta Standar Profesional Akuntan Publik SPAP yang berlaku di Indonesia.

---

The focus of this study is intended to analyze implementation of accounting policy and audit procedures of exploration and evaluation assets and mining properties rsquo XYZ Group. Accounting policy of exploration and evaluation assets will be analyzed based on Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral and accounting policy of mining properties will be analyzed based on PSAK 16 Aset Tetap . Audit procedures done by KAP CTA will be compared with the theory and Standar Profesional Akuntan Publik SPAP which is effective in Indonesia."

"Aset non produktif adalah aset perusahaan yang karena alasan tertentu menjadi tidak mampu memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan. Untuk menutupi biaya operasional dan pajak, pemanfaatan aset diperlukan, tetapi sebelumnya analisis pemanfaatan dilakukan terlebih dahulu. Analisis pemanfaatan aset yang terdiri atas tanah dan bangunan milik perusahaan antam di Limo 2 & 3 jakarta selatan bertujuan untuk menentukan pemanfaatan aset terbaik bagi perusahaan. Alat analisis yang digunakan terdiri dari aspek hukum, aspek pasar, aspek konstruksi teknis, dan aspek keuangan. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk pemanfaatan aset yaitu bisnis rumah kota dan bisnis rumah kos, maka berdasarkan hasil analisis akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk memilih aset mana yang memiliki pemanfaatan paling menguntungkan. Untuk menganalisis apakah bentuk emanfaatan aset menguntungkan atau tidak, pendapatan, biaya, dan Arus Kas bisnis harus ditentukan. Alat analitik yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), dan internal rate of return (IRR). Berdasarkan hasil analisis, bentuk pemanfaatan aset yang bermanfaat bagi perusahaan adalah bisnis townhouse dengan nilai NPV adalah Rp. 96.900.101.939,35 dengan periode waktu 20 tahun.

---

Non-productive assets are company assets that become special reasons do not provide economic value for the company. To pay for operational costs and taxes, the use of the required assets, the previous analysis is done before it is done. Analysis of the utilization of assets consisting of land and buildings owned by the company in South Jakarta Limo 2 & 3 is intended to determine the best use of assets for the company. The analytical tool used consisted of legal aspects, market aspects, technical construction aspects, and financial aspects.

In this study, there are two assets that contain assets of a business house and boarding house, so based on the results of the analysis will be a consideration in making decisions for companies to choose which assets have the most beneficial benefits. To analyze whether the shape For the benefit of beneficial assets or not, revenues, costs, and business cash flow must be determined. Analytical tools used are Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), and internal rate of return (IRR). Based on the results of the analysis, the use of assets that benefit the company is a townhouse business with an NPV value of Rp. 96,900,101,939.35 with a period of 20 years."

"RINGKASAN EKSEKUTIFPerubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan perbankan di Indonesia, telahmenempatkan usaha di sektor perbankan sebagai suatu usaha yang highly regulated dan beresiko tinggi. Berbagai deregulasi yang terjadi seperti pada Juni 1983, Oktober 1988, Mei 1993 dan berbagai deregulasi lanjutannya serta kemungkinan adanya intervensi oleh otoritas moneter, menyebabkan pengelola perbankan harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut Hal ini sangat disadari terutama dalam rangka mendapatkan net interest income (Nil) yang diharapkan. Karena besamya Nll sangat bergantung pada struktur neraca maupun tingkat bunga, maka pengelqla perbankan menggunakan pendekatan asset liability management (ALM) dalam pengelolaan keuangannya. ALM merupakan suatu pendekatan terpadu atas kedua sisi neraca untuk mencapai target retur yang diharapkan, dalam batasan-batasan resiko yang telah ditentukan. Dalam perbankan, ALM dilakSanakan oleh suatu lembaga yang bernama asset liability committee (ALCO). Karena merupakan sebuah komite, untlik pelaksanaan tugas sehari-hari ALCO dibantu oleh staff supporting group-ALCO (SSG-ALCO)Dalam kaitannya dengan ALM, pennasalahan yang ditangani SSG-ALCO PT BankPersero dapat diKelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, adanya hambatan internal berupa coriflict of interest dalam gapping strategy. Kedua, metode perhitungan biaya dana yang digunakan sebagai penentuan base lending rate tidak menjamin maksimisasi 1aba dan tidak mencerminkan harga pengorbanan yang sebenamya dalam meraih pendapatan. Ketiga, pemanfaatan secondary reserves sebagai swnber likuiditas yang sekaligus memberikan tambahan pendapatan, masih belum optimal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi tingkat bunga pasar yang tidakberubah, upaya yang dilakukan untuk merubah tingkat bunga kredit atau deposito dalam rangka membentuk posisi GAP yang diinginkan, selalu mendapat hambatan dari pengelola sisi asset maupun pengelola sisi liabilitas. Selain itu, penggunaan metode weighted average cost of fund dalam perhitungan biaya dana lebih sesuai untuk menilai kinerja bank dimasa lalu. Sedangkan marginal cost of fund lebih sesuai untuk keperluan ekspans~ karena biaya dana untuk base lending rate mengikuti fluktuasi tingkat bunga yang berlaku. Strategi yang digunakan untuk memanfaatkan idle fund dilakukan secara pasif, yaitu menernpatkan kelebihan dana path rekening penempatan path bank (placement) dan surat-surat berharga (marketable securities) berjangka pendek dengan tujuan untuk menyangga likuiditasminimum yang ditentukan Bank Indonesia. Hal liii terjadi karena relatif sedikitnya produkproduk treasury di Indonesia. Disampmg itu, Bank Indonesia membatasi perbankan untuk melakukan kegiatan spekulatif, misalnya untuk memiliki portfolio saham yang diperdagangkan di pasar modal.Untuk membentuk slruktur neraca sesuai dengan yang diinginkan (gapping strategy), perubahan formula bunga antar kantor (internal transfer pricing) dapat dianggap sebagai jalan yang cukup kompromistis. Perubahan formula mi diharapkan dapat menghindari terjadinya conflict of interest diantara pengelola kedua sisi neraca Bank. Selanjutnya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan marginal cost of fund, formula weighted average cost of fund tetap dapat dipergunakan dengan sedikit modifikasi. Kesulitan dalam mengalokasikan servicing cost dapat diatasi dengan menghitung besamyaservicing cost tersebut atas dasar selisih antara biaya overhead dengan pendapatan bukan bunga. Selanjutnya, servicing cost dialokasikan sesuai dengan besarnya komposisi rupiah dan valuta asing yang dapat dihimpun Bank. Dengan cara i, maka biaya bunga dapat ditekan melalui peningkatan kegiatan yang menghasilkan fee based income. Akhimya, untuk mengoptimalkan kelebihan dana path secondary reserves, Bank dapat beipartisipasi di pasar modal secara tidak langsung. Partisipasi tersebut dilakukan melalui perusahaanreksadana, dengan cara memanfaatkan core of excess fund yang dimiliki Bank untuk membeli sekuritas reksadana yang memiliki portfolio obligasi. Pendekatan ini lebih diarahkan untuk memperoleh pendapatan daripada sebagai sumber dana yang menopang likuiditas minimum. Dengan cara im, Bank diharapkan memperoleh return yang relative lebih tinggi dengan resiko yang relatif lebih rendah, disamping tetap dapat menyangga likuiditas minimum."

"

Laporan magang ini mengevaluasi bagaimana prosedur yang dilakukan oleh KAP VNM dalam menentukan kontrak CPT Indonesia yang mengandung sewa. Prosedur yang dilakukan KAP VNM mengacu pada IFRS 16 mengenai sewa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh KAP VNM dalam menentukan sewa telah sesuai dengan IFRS 16 karena telah mempertimbangkan tiga kriteria penting dalam penentuan sewa. Kriteria tersebut adalah apakah di dalam kontrak terdapat aset identifikasian, apakah lessee memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset sepanjang periode penggunaan, dan apakah lessee memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan.

 

---

This internship report evaluates the procedure that is performed by KAP VNM in order to determine wether CPT Indonesia’s contracts contain lease or not. The procedure is based on IFRS 16 about leasing. The evaluation shows the procedure that is performed by KAP VNM to determine lease has been done appropriately accordance to IFRS 16 because the procedure has considered three important criterias in order to determine lease. Those criterias are wether there is an identified asset, does lessee has the right to obtains substantially all of the economic benefits from the use of asset throughout the period of use, and does lessee has right to direct the use of assets throughout the period of use.

 

"

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari diversifikasi aset terhadap profitabilitas bank dengan melihat bagaimana keputusan diversfikasi aset perbankan dapat meningkatkan keuntungan bank. Sumber data yang digunakan berasal dari industri perbankan di lima negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada periode 2011-2017. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan diversifikasi aset akan menurunkan performa bank. Sebaliknya, penelitian ini juga menemukan apabila bank dengan ukuran kecil akan sangat diuntungkan saat melakukan tindakan seperti diversifikasi aset. Hal tersebut menunjukan bahwa melakukan diversifikasi aset akan memberikan hasil yang berbeda bagi masing-masing bank.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to investigate the impact of the asset diversification towards Banks profitability by seeing on how the decision about it could make an increase in Banks profit. The data sources that used on this research are come from banking industry in five countries across South East Asia such as Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Philippine from 2011 until 2017. This research found that the increase of the asset diversification has made the Banks performance itself became deflated. Conversely, this research has also found that if the Bank with the small will benefited the most when they take such an action by doing the asset diversification. It shows that by doing the asset diversification will give different result to the Bank itself."

"Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta api swasta Belanda tersebut karena tidak mau membayar sewa. Para penghuni menganggap bahwa PT. KAI (Persero) tidak berhak memungut sewa karena tanah dan rumah dinas tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menjadi aset PT. KAI (Persero). Adapun permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan PT. KAI (Persero) dalam memanfaatkan, menguasai dan menyewakan aset rumah dinas eks perusahaan kereta api Belanda tersebut yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas nama PJKA cq Departemen Perhubungan RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisa data secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peralihan aset dari perusahaan kereta api Belanda ke PT. KAI (Persero) belum sah dan valid, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan secara tegas bahwa terhadap aset tersebut sebagai penyertaan modal kepada PT. KAI (Persero). Sehingga, tindakan PT. KAI (Persero) memungut sewa serta memanfaatkan aset berupa rumah dinas, tidak dapat dibenarkan, karena status aset tersebut merupakan Barang Milik Negara, yang seharusnya hasil sewa disetorkan ke dalam kas Negara bukan kepada kas PT. KAI (Persero).

---

This research discusses the transfer of assets of the former Dutch Private Railway Company as a result of the nationalization, without going through the transition process in accordance with the applicable legislation. The legal entity status change of The Railway Company (PJKA), formerly under the Ministry of Transportation becoming PT. KAI (Persero) under the Ministry of State-Owned Enterprises, does not necessarily result in its assets being transferred. The case arises when PT. KAI (Persero) issued a warning letter to the residents of the former dutch private railway company's office house for not wanting to pay rent. The residents consider that PT. KAI (Persero) is not entitled to collect the rent since the land and the office house according to the prevailing laws and regulations have not become an asset of PT. KAI (Persero) yet. The legal issues raised in this study are actions taken by PT. KAI (Persero) in utilizing, controlling and renting the assets of the former Dutch railway company's office house which stands on the land of Hak Pakai on behalf of PJKA cq Ministry of Transportation. The research method used in this study is normative juridical with a prescriptive approach to data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the transfer of assets from Dutch railway companies to PT. KAI (Persero) is not yet valid, because there is no Government Regulation that explicitly states that the asset as a capital investment to PT. KAI (Persero). Thus, the actions of PT. KAI (Persero) collects leases and utilizes assets in the form of office houses, which cannot be justified, as the status of the asset is State Property, which should be the rental proceeds deposited into the State treasury instead of to the PT. KAI (Persero) treasuries."