Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Percepatan Integrasi ASEAN melalui 11 sektor prioritas, merupakan salah satu strategi dari ASEAN, guna meningkatkan dan memperluas skema kerjasama ASEAN. Percepatan integrasi tersebut mulai di canangkan pada bulan Oktober 2003 pada KTT ASEAN ke 9 di Bali. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) atau Bali Concord II. Selanjutnya pada rencana aksi ekonomi Bali memaparkan pentingnya percepatan integrasi atau liberalisasi pada sebelas sektor prioritas. Sebelas sektor tersebut meliputi sektor produk berbasis Kayu; Otomotif; Produksi Karet; tekstil dan pakaian jadi; produk pertanian dan perikanan; elektronik; e-bisnis dan perawatan kesehatan; perhubungan udara dan pariwisata. Indonesia kemudian ditunjuk sebagai koordinator untuk sektor otomotif dan sektor produk berbasis Kayu (Wood based product). Selanjutnya ASEAN Framework Agreement for the integration of Priority Sectors (Vientiane Action Program - VAP) resmi ditandatangani bulan November 2004 dan akan mulai diberlakukan (entry into force) mulai tanggal 31 Agustus 2005 mendatang (lihat kerangka persetujuan bagian 6 artikel 26 nomor 1). Akselerasi atau percepatan integrasi ini mempunyai arti penting yaitu; Guna meningkatkan perdagangan intra-ASEAN serta menciptakan aktifitas ekonomi, meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetisi, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Skema-skema yang digunakan sebagai inisiatif untuk mencapai percepatan integrasi kawasan ASEAN termasuk AFTA (ASEAN Free Trade), AICO (ASEAN industriai Cooperation), AlA (ASEAN Investment Area) dan AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services). Negara ASEAN 4 (Indonesia bersama Malaysia, Thailand dan Filipina) merupakan negara utama yang menghasilkan produksi otomotif di kawasan. Produk ini (otomotif dan komponen otomotif) menjadi bagian dari global sharing product kawasan. Beberapa MNC (Multi National Company) seperti Toyota dan Honda merupakan pemimpin market di kawasan ASEAN. Beberapa negara ASEAN kemudian menjadi basis dari produksi mereka. Karena industri otomotif mempunyai rantai nilai yang iebar, maka beberapa negara industri menjadikan produk otomotif sebagai mesin ekonomi. Namun di Indonesia industri otomotif masih belum termasuk industri yang kompetitif. Tesis ini fokus pada studi kasus otomotif yang terkait dengan dampak percepatan integrasi perdagangan ASEAN terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan tesis ini adalah untuk mempeiajari manfaat dari percepatan integrasi ASEAN dikaitkan clengan perekomian Indonesia, dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan non ekonomi. Metode penelitian pada tesis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mencoba menjawab pertanyaan Apa dan Mengapa percepatan integrasi perdagangan ASEAN bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Di Indonesia perkembangan produksi otomolif yang berorientasi ekspor dan investasi asing telah memberikan dampak yang positif bagi peningkatan GDP. Skema AFTA dan CEPT telah memberikan dampak yang menguntungkan baik bagi produksen otomotif maupun host country, namun hal itu mempersyaratkan iklim usaha yang kondusif. Maka peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan investasi dan industri otomotif di Indonesia sangat penting. Melalui analisa persepsi kolektif dengan menggunakan metode analisa proses hirarki (AHP), lima orang responden ahli menyarankan lima prioritas utama yang perlu diperhatikan guna mencapai goal yaitu memperoieh manfaat dari akselerasi integrasi perdagangan ASEAN. Saran tersebut termasuk perhatian pada potensi sumber daya manusia yang melimpah sebagai suatu kekuatan, namun Iemah dalam kompetensi; perhatian dalam peluang untuk membangun daya saing produk yang kompetitif; perhatian terhadap hambatan berupa iklim bisnis yang tidak kondusif dan ketatnya kompetisi pasar terhadap produk berkualitas namun berharga murah. Selain analisa AHP, anaIisa Faktor STEP (SosiaI, Teknologi, Ekonomi, Politik) juga digunakan dalam tesis ini. Basis Teori yang digunakan adalah Regionalisasi, Rantai Nilai dan Porter Diamond dari Michael Porter, Teori Pohon Industri, Teori Perdagangan Internasional dan Teori perdagangan dan Pembangunan."

"Summary:As the political drive to establish closer ties among Asian governments continues to gain momentum, there has been much debate about the realities of Asian regionalism. Does the community-building activity in fact signal the birth of ""Asia Major""? This book offers analysis of the political, economic, and strategic issues at stake."

"ABSTRAKTimbulnya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan tren regionalisme semakin menguat. Dalam lingkup regionalisme, upaya kerjasama ekonomi di Asia Tenggara juga semakin ditingkatkan dengan dicetuskannya ide integrasi ekonomi ASEAN (ASEAN Vision) pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003, diantaranya menyepakati tercapainya ASEAN Economic Community (AEC), salah satunya adalah rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Adapun rencana penerapan tersebut tentu akan berdampak bagi persaingan usaha di negara anggota ASEAN, khususnya di Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai perkembangan hukum persaingan usaha di negara anggota ASEAN dan dampak dari rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 terhadap pengaturan hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dengan cara mencari data-data yang terdapat pada bahan-bahan pustaka. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil mengenai perkembangan pengaturan hukum persaingan usaha di negara anggota ASEAN yang memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Ada juga beberapa negara yang belum memiliki pengaturan hukum persaingan usaha secara khusus dan lembaga pengawasnya. Sementara itu, beberapa negara yang sudah memiliki pengaturan hukum persaingan usaha tersebut, namun masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pengaturannya di masing-masing negara. Dengan adanya rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015, maka negara anggota ASEAN akan mendapatkan dampak-dampak dari rencana tersebut terhadap hukum persaingan usaha, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha dan harus melakukan harmonisasi terhadap pengaturan tersebut di negara anggota ASEAN.

---

ABSTRACTTimbulnya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan tren regionalisme semakin menguat. Dalam lingkup regionalisme, upaya kerjasama ekonomi di Asia Tenggara juga semakin ditingkatkan dengan dicetuskannya ide integrasi ekonomi ASEAN (ASEAN Vision) pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003, diantaranya menyepakati tercapainya ASEAN Economic Community (AEC), salah satunya adalah rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Adapun rencana penerapan tersebut tentu akan berdampak bagi persaingan usaha di negara anggota ASEAN, khususnya di Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai perkembangan hukum persaingan usaha di negara anggota ASEAN dan dampak dari rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 terhadap pengaturan hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dengan cara mencari data-data yang terdapat pada bahan-bahan pustaka. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil mengenai perkembangan pengaturan hukum persaingan usaha di negara anggota ASEAN yang memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Ada juga beberapa negara yang belum memiliki pengaturan hukum persaingan usaha secara khusus dan lembaga pengawasnya. Sementara itu, beberapa negara yang sudah memiliki pengaturan hukum persaingan usaha tersebut, namun masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pengaturannya di masing-masing negara. Dengan adanya rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015, maka negara anggota ASEAN akan mendapatkan dampak-dampak dari rencana tersebut terhadap hukum persaingan usaha, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha dan harus melakukan harmonisasi terhadap pengaturan tersebut di negara anggota ASEAN."

""ASEAN as an Actor in International Fora addresses a blind spot in ASEAN research and in comparative regionalism studies by assessing why, how, when and to what extent ASEAN member governments achieve a collective presence in global forums. Written for academic researchers and practitioners working in areas such as international relations, political science and international law, it examines ASEAN's negotiating behavior with a novel four-point cohesion typology. The authors argue that ASEAN's 'cognitive prior' and its repository of cooperation norms have affected ASEAN's negotiation capacities, formats, strategies and cohesion in international forums. Using two case studies - one on ASEAN's cohesion in the WTO agricultural negotiations and one on UN negotiations on forced labor in Myanmar - they examine ASEAN's collective actions at different stages of negotiation, in different issue areas and in different negotiating forums. The book concludes by providing recommendations for strengthening ASEAN's international negotiation capacities"--"