Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan ganti rugi. Konsep menyalahgunakan kewenangan merupakan ranah hukum pidana, dimana pejabat atau penyelenggara negara dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan melakukan secara melawan hukum dengan kewenangan yang dimilikinya serta menyebabkan kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan secara nyata dan pasti.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang yang ditelaah berdasarkan fakta hukum melalui contoh kasus terdahulu, menggunakan sumber data primer dan sekunder guna menghasilkan penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan konsep kedua disiplin ilmu tersebut harus secara tegas diberikan batasan. Sebab hukum administrasi merupakan bidang ilmu hukum yang bersifat preventif sedang hukum pidana merupakan bidang ilmu hukum yang bersifat represif terhadap persoalan penyalahgunaan kewenangan. Kedepan harus ada perbaikan terhadap regulasi yang mengatur penyalahgunaan wewenang terutama pada penerapan sanksi. Sanksi yang lemah selama ini baik pada hukum administrasi negara maupun hukum pidana merupakan penghambat dalam penerapan penegakan hukum.

---

The concepts of abuse of authority and abuse of authority are known in two disciplines, namely state administrative law and criminal law, are two different concepts and run in accordance with existing provisions. In the concept of abuse of authority, if it is called an administrative error, the decision and/or action can be corrected in accordance with the provisions of the regulation and compensation will be held. The concept of abusing authority is the realm of criminal law, where officials or state administrators in making decisions and/or actions are carried out against the law with their authority and cause state financial losses that can be proven in a real and definite way.

This research is a normative research through a legal approach which is analyzed based on legal facts through examples of previous cases, using primary and secondary data sources to produce comprehensive research. The results of the study stated that the application of the concepts of the two disciplines must be strictly defined. Because administrative law is a field of legal science that is preventive in nature, while criminal law is a field of law that is repressive in nature to the problem of abuse of authority. In the future, there must be improvements to regulations governing abuse of authority, especially in the application of sanctions. Weak sanctions so far, both in state administrative law and criminal law, are an obstacle in the application of law enforcement."

"Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengaturbahwa salah satu lingkup diskresi adalah “peraturan perundang-undangan tidak lengkapatau tidak jelas”. Lingkup dimaksud terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu (1) peraturanperundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut; (2) peraturan yangtumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron); dan (3) peraturan yang membutuhkanperaturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat. Terdapat hubungan yang kontraproduktif danpenyusunan yang tidak sistematis apabila 3 (tiga) unsur tersebut dilihat menurutperspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Norma-norma dalam UU Nomor 12 Tahun 2011merupakan konstruksi yang memberikan pedoman agar regulator membentuk peraturanperundang-undangan secara paripurna, namun hal tersebut seolah dikesampingkan karenainterpretasi Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014. Walaupun sistem hukumnasional hendak bertransformasi ke arah progresif, namun tujuan kepastian hukum harustetap dijaga. Guna menghindari munculnya keputusan dan/atau tindakan subjektif daripejabat pemerintahan, maka Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 perlu ditinjauulang.

---

Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014 on Government Administration states that one

of the scopes of discretion is "incomplete or unclear regulation". It consists of three

elements, namely (1) statutory regulations need further explanation; (2) overlapping

regulations (disharmonious and out of sync); and (3) regulations require implementing

regulation, but it has not been made. Based on perspective of Law No. 12 of 2011 on

Establishment of the Regulation Legislation, the elements of "incomplete or unclear

regulation" have some anomalies. This research was conducted through two methods,

namely the statute approach and the conceptual approach. The norms of Law No. 12 of

2011 as guidance in legislative forming seem to be set aside by the interpretation of

Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014. The principle of legal certainty must be

prioritized, even though Indonesia’s legal system is transforming into progressive law

paradigm. In order to avoid the government’s subjective decisions and/or actions, Article

23 letter c of Law No. 30 of 2014 needs to be reviewed"

"[ABSTRAKBertujuan menganalisa alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan tuntutan ingkar terhadap arbiter, menganalisa prosedur tuntutan ingkar dalam arbitrase, dan menganalisis sikap pengadilan terhadap tuntutan ingkar dalam arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kepustakaan. Kesimpulan penetian ini menunjukkan bahwa batasan alasan pengajuan tuntutan ingkar terlalu luas, dan dalam prosedur pengajuan tuntutan ingkar tidak diatur mengenai kewenangan pengadilan dalam tuntutan ingkar terhadap arbiter/majelis arbitrase. Berdasar putusan yang diteliti pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dalam hal arbiter/majelis arbiter yang bersangkutan diangkat oleh institusi arbitrase, atau membiarkan dan sama sekali tidak mengeluarkan produk hukum.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the reasons used in the petition on claims to deny against arbitrators, analyzing the procedures, and to analyze court's verdict on such claims. This study uses normative juridical method, with the study of literature. It concludes that grounds to file claims to deny is too far-reaching, and the procedures regarding the court's authority to adjudicate claim to deny on arbitrator/arbitrator tribunal is not regulated appropriately. Of the cases analyzed, the courts’s is to declares himself not competent to judge in terms of arbitrator/ arbitrator tribunal appointed by the arbitrary institution, or did not issue a legal product altogether., This study aims to analyze the reasons used in the petition on claims to deny against arbitrators, analyzing the procedures, and to analyze court's verdict on such claims. This study uses normative juridical method, with the study of literature. It concludes that grounds to file claims to deny is too far-reaching, and the procedures regarding the court's authority to adjudicate claim to deny on arbitrator/arbitrator tribunal is not regulated appropriately. Of the cases analyzed, the courts’s is to declares himself not competent to judge in terms of arbitrator/ arbitrator tribunal appointed by the arbitrary institution, or did not issue a legal product altogether.]"

"Teknologi digital yang sangat maju telah mengubah pola masyarakat dalam melakukan perdagangan. Jika sebelumnya jual beli hanya dilakukan secara langsung di tempat tertentu, sekarang dapat dilakukan dari mana saja dengan bantuan teknologi dan jaringan internet atau secara elektronik. Perdagangan elektronik atau dikenal e-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet dan teknologi digital. Konsep bisnis e-commerce yang cukup diminati oleh perusahaan start-up di Indonesia menggunakan konsep bisnis marketplace yang merupakan tempat atau wadah untuk memasarkan produk secara elektronik dan mempertemukan penjual dan pembeli secara tidak langsung. Shopee merupakan marketplace yang sangat diminati oleh banyaknya konsumen hal ini dikarenakan banyaknya manfaat dan keuntungan dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik. Namun tidak menutup kemungkinan dengan melakukan transaksi jual beli secara elektronik memiliki risiko kerugian. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik melalui marketplace, Marketplace X menyediakan fitur resolusi atau bantuan penyelesaian masalah dengan cara mediasi pengembalian barang dan/atau dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan syarat layanan dan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui “mediasi” yang diselenggarakan oleh Marketplace X terkait dengan pengajuan pengembalian barang dan/atau dana. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan diatas, bahwa kebijakan syarat layanan yang ditetapkan oleh Marketplace X telah melindungi hak dan kewajiban konsumen maupun penjual sebagai pengguna atas layanan yang disedikan oleh Marketplace X, namun proses penyelesaian sengketa konsumen melalui “mediasi” yang diselenggarakan oleh Marketplace X tidak dapat dikatakan sebagai “mediasi” hal ini dikarenakan pada hakikatnya “mediasi” dibantu oleh pihak ketiga selaku moderator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memaksa pihak yang bersengketa untuk tunduk terhadap keputusan melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

---

Highly advanced digital technology has changed people's patterns of trading. If previously buying and selling was only done in person in certain places, now it can be done from anywhere with the help of technology and the internet or electronically. Electronic commerce, also known as e-commerce, is the process of buying and selling goods and services electronically using the internet and digital technology. The e- commerce business concept that is quite attractive to start-up companies in Indonesia uses the marketplace business concept which is a place or container for marketing products electronically and indirectly bringing together sellers and buyers. Shopee is a marketplace that is in great demand by many consumers, this is due to the many benefits and advantages of carrying out electronic buying and selling transactions. But do not rule out the possibility of making buying and selling transactions electronically has a risk of loss. To be able to resolve problems that arise in carrying out electronic buying and selling transactions through the marketplace, Marketplace X provides resolution features or problem-solving assistance by mediating the return of goods and/or funds. This study aims to analyze the policy terms of service and the process of resolving consumer disputes through "mediation" organized by the Marketplace X related to submitting returns of goods and/or funds. The research method used by the authors in this study is a normative juridical research method that uses a statutory approach and a conceptual approach with primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the research, the authors obtained answers to the problems above, that the service terms policies set by the Marketplace X have protected the rights and obligations of consumers and sellers as users of the services provided by the Marketplace X, but the process of resolving consumer disputes through "mediation" organized by the Marketplace X cannot be said to be "mediation"."

"Pegawai yang melakukan tindak pidana dan penyelewengan dapat di berhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi masalah adalah banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan merasa dirinya masih layak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, padahal sudah terbukti menjadi pelaku tindak pidana dan mendapatkan hukuman berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara belum menjelaskan secara rinci mengenai sanksi admnistrasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika.Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan tindak pidana khusus, tindak pidana khusus berbeda dengan tindak pidana biasa dan pengaturannya juga berbeda dengan aturan pidana biasa. Untuk itu dibutuhkan aturan jelas mengenai tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Sanksi Administrasi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus pidana narkotika di Indonesia. Selain itu, memberikan analisis mengenai konsep Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan menganalisis penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil terkait kasus pidana narkotika. Hasil dari penelitian adalah bahwa terdapat inkonsistensi antara Undang Undang kepegawaian dengan peraturan pendelegasiannya,serta dalam Hukum Kepegawaian di Indonesia masih belum membahas tentang tindak pidana berulang terutama dalam tindak pidana khusus berupa tindak pidana narkotika. Selain itu,  Hakim di Indonesia  memiliki perbedaan pendapat mengenai tindak pidana berencana dan tidak berencana, ada hakim yang mengganggap tindak pidana narkotika adalah tindak pidana berencana namun ada juga yang mengganggap narkotika adalah tindak pidana tidak berencana.

---

Civil Servants who commit criminal offenses and fraud can be terminated from their position as Civil Servants, the problem is that many dismissed Civil Servants feel that they are still eligible to become Civil Servants, even though they have been proven to be perpetrators of criminal acts and received sentences based on judicial decisions that are legally binding. The Law on State Civil Apparatus has not explained in detail about administrative sanctions for Civil Servants who commit narcotics crimes. Narcotics crimes are extraordinary crimes and are special crimes, special crimes are different from ordinary crimes and their arrangements are also different from ordinary criminal rules. For this reason, clear rules are needed regarding narcotics crimes committed by Civil Servants. The method used in this study is doctrinal. The purpose of this study is to analyze the administrative sanctions of civil servants involved in narcotics criminal cases in Indonesia. In addition, providing analysis of the concept of Disciplinary Punishment of Civil Servants who commit narcotics crimes in Indonesia based on laws and regulations and analyze the imposition of disciplinary punishment for Civil Servants related to drug criminal cases. The result of the study is that there are inconsistencies between the Civil Service Law and its delegation regulations, and in the Civil Service Law in Indonesia still does not discuss repeated crimes, especially in special crimes in the form of narcotics crimes. . In addition, judges in Indonesia have different opinions regarding premeditated and unplanned crimes, there are judges who consider narcotics crimes to be premeditated crimes but there are also those who consider narcotics to be unplanned crimes."