Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini menyebut istilah hukum tatausaha negara dengan istilah hukum administrasi. Cakupan yang terdapat dalam buku ini adalah objek hukum tatausaha negara (administrasi), bentuk-bentuk pemerintahan, hukum kepegawaian, kepunyaan publik, dan peradilan tatausaha negara."

"Di dalam buku ini berisi penjelasan tentang obyek hukum administrasi negara, bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan pemerintahan, hukum kepegawaian, milik negara dan milik publik, dan peradilan administrasi."

"Skripsi ini membahas langkah hukum terhadap pelaksanaan putusan deklarator yang tidak dapat dieksekusi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan solusi perihal langkah hukum yang dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan deklarator. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1283 K/Pdt/2005, No. 59 K/Pdt/2011, dan No. 224 K/Pdt/2011 dibahas sebagai analisis skripsi. Berdasarkan hasil analisis, bahwa pada perkara kontentiosa dapat ditemukan amar bersifat deklarator dan kondemnator. Putusan yang dapat dieksekusi hanya putusan yang bersifat kondemnator. Apabila terdapat suatu putusan yang hanya mencantumkan amar putusan deklarator dan telah berkekuatan hukum tetap, maka langkah hukum yang dapat diajukan adalah dengan mengajukan gugatan baru. Gugatan baru tersebut menuntut agar dicantumkannya amar kondemnator, sehingga pihak tereksekusi dapat dipaksa melaksanakan putusan deklarator. Dalam gugatan baru tersebut, penggugat juga dapat menuntut uitvoerbaar bij voorraad atau putusan serta merta karena telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya.

---

This thesis discusses the legal action against the execution of declaratoir decision that can not be executed. The purpose of this paper is to provide solutions regarding legal steps can be taken to implement the execution of declaratoir decision. The research method of this thesis is normative research. Supreme Court Decision No. 1283 K/Pdt/2005, No. 59 K/Pdt/2011, and No. 224 K/Pdt/2011 are discussed as an analytical thesis. Based on the analysis that, including the contentiosa case, we may be found the declaratoir decision or condemnatoir decision. Decisions can be executed if they are in the form of condemnatoir decision. If there is a decision that only lists the declaratoir decision, and it was final and binding, so the legal action that can be filed is to file a new lawsuit. The new lawsuit demands to include condemnatoir decision, so the party can be forced to execute deklaratoir decision. In the new lawsuit, the plaintiff may also sue uitvoerbaar bij voorraad or decision necessarily because there has been a previous decision which was final and binding."

"Contents:I. Inleidende beschouwingen;II. Schifting der stof;III. Het administratief recht in beperkte zin;IV. De administratieve vergunning;V. De rechtskracht der administratieve handeling;VI. Methoden van decentralisatie;VII. Decentralisatie terzake van de taak der openbare rechtspersoon staat ..."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang urgensi hak imunitas kepada kurator sebagai bentukperlindungan hukum saat mengurus dan membereskan harta pailit. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan metode preskriptif yuridis analitis. Hasilpenelitian adalah Undang-Undang Kepailitan tidak tegas dalam memberikanperlindungan hukum kepada kurator sehingga para kurator rentan menjadi targettuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata.Untuk itu, para praktisimenginginkan satu dasar hukum yang kuat, yaitu dicantumkannya satu klausulperlindungan hukum dalam UU Kepailitan layaknya UU Advokat. Dengandemikian, para kurator dapat bekerja dengan aman meskipun masih terbukakesempatan kepada pihak lain yang berkepentinga nuntuk menuntut danmenggugat kurator.

---

ABSTRACTThe focus of this study urgency of giving immunity right to bankruptcy trustee as alegal protection when taking care of the bankruptcy estate. The purpose of this studyis to know how important immunity right for bankruptcy trustee. As a result, Trusteeneed a legal protection because Bankruptcy Law in Indonesia does not provide legalprotection to the trustee so they become a natural target for lawsuits. Therefore,trustees want an article about legal protection in Bankruptcy Law as a lawyer. Theresearch is qualitative with a juridical prescriptive analytical. The data were collectedby deep interview."

"The dispute settlement of administrative law procedures which has local nature will be resolved under two steps. The first step through the District Administration Law judicature and the second step it will be held by the High Administrative Law Judicature. The dispute sttlement of administrative law procedure is an ultimum remidium. It means if the dispute can be sttled by using negotiation among parties (individual, corporate bodies and state officers), the disputes are not necessarily to be brought to the court, litigation)."

"Meskipun Indonesia telah memilìki Undang-Undang Arbìtrase' penolakan keputusan arbitrase internasional masih terjadi. Salah satunya aclalah objek analisis dalam artìkel ini, yaìtu kasus Astro Jaringan Semua Plc Asia. Penerapan keputusan arbitrase intemasìonal dari Singapura ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penolakan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung. Artikel ini membahas seksama pertimbangan pengadilan untuk penolakan tersebut. Terdapat beberapa alasan yang tidak sesuai dengan UU Arbitrase baik di tingkat pengadilan mattpun Mahkamah Agung Penolakan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan perdagangan internasional, khususuya terhadap pengusaha asing. Pemerintah seharusnya mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase internasìonal sebagai konsekuensì dari keanggotaan Indonesia di konvensì New York tahun 1958

---

Although Indonesia has had Arbitration Law 'rejection of international arbitration decision is still going on. One of them aclalah object of analysis in this article, namely the case Plc Astro All Asia Networks. The application of international arbitration decisions of Singapore was rejected by the Central Jakarta District Court's refusal was confirmed by the Supreme Court. This article discusses the careful consideration of the court for the refusal. There are several reasons that are not in accordance with the Arbitration Act well at the level of the Supreme Court's refusal mattpun court could have an adverse impact on the international trading environment, khususuya against foreign businesses. The government should recognize and enforce international arbitral decisions as a consequence of Indonesia's membership in the New York Convention of 1958"