Ditemukan 387 dokumen yang sesuai dengan query
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
342.06 Pen
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
342.06 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Safri Nugraha
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
342.06 SAF p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jain, MP
Singapore: LexisNexis, 2011
342.595 JAI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Freund, Ernst
Chicago: The University of Chicago press, [c1928]
342.73 FRE a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Endicott, Timothy
"
Administrative Law explains the constitutional principles of the subject to enable students to apply them to the problems of administrative law and understand this complex branch of public law. The author's lively and analytical style encourages the development of a critical, questioning approach. ...
"
Oxford: Oxford University Press, 2015
342 END a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rogier, L.J.J.
"
Perkembangan berbagai segi kehidupan, baik politik, ekononomi, budaya, dan lain sebagainya telah mempengaruhi perkembangan ilmu hukum di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, perkembangan ilmu hukum administrasi negara di kawasan Eropajuga telah berlangsung dengan pesal, teratama disebabkan oleh perluasan keanggotaan Uni Eropa, dengan masuknya 10 negara baru kedalam organisasi regional tersebut sejak I Mei 2004. Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan terakhir hukum administrasi negara di Belanda dan Uni Eropa, terutama dengan berbagai perkembangan aktual yang terjadi ...
"
2005
JHII-2-2-Jan2005-319
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Chairudin Arief
"
Arbitrase merupakan satu alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 tahun 2004 merupakan hukum positif, Undang-undang ini mencabut dan mengganti UU No. 12 tahun 1964 dan UU No. 22 tahun 1957. konsekuensinya, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dibubarkan, sehingga seluruh perselisihan perburuhan tidak lagi melalui P4D dan P4P.
Dalam istilah ilmu hukum, PPHI disebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T18700
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sinurat, Fenry
"
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14177
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Neilly Iralita Iswari
"
Dalam pelaksanaan jasa konstruksi seringkali terjadi bentuk sengketa yang didalamnya terkait unsur teknis, administrasi dan segi hukum, oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan yang tepat karena kerahasiaan dapat terjamin, hubungan antara penyedia jasa dan penguna jasa tetap baik dan dapat memilih arbiter yang menguasai bidangnya. Masalah yang timbul adalah pilihan forum dan acara arbitrase (arbitration rules) apa yang sebaiknya dipilih oleh para pihak dan bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jasa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T18965
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
