Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan alasan untuk meraih dukungan dan setiap lapisan dalam masyarakat, setiap calon kepala desa membentuk pengelompokan tersendiri dengan sponsor-sponsornya Pengelompokan muncul dan menguat bersamaan dengan berlangsungnya pemilihan k£ pala desa Mereka menyatu dengan dilandasi oleh hubungan kepenltu tingan ekonomi, jabatan ataupun hubungan kerja di samping pola hubungan kekeiabatan Sementara itu tatanan masyarakat desa Sur yabahari yang terdiri dari penduduk pendatang dan setempat,ikut pula dimanfaatkan sebagai sarana dukungan bagi calon kepala desa yang maju, sehingga calon yang maju mengidentiflsir dirinya sebagai wakil dari penduduk pendatang dan setempat.Dalam usaha memenangkan jabatan kepala desa, seorang calon akan bergantung pada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal Faktor internal berupa dukungan dan warga desa guna memenangkan pemilihan yang dilakukan di tingkat desa Dukungan ini diperoleh dengan bantuan dan sponsor-sponsor (juru kampanye) setiap calon, yang memobilisir massa di tingkat desa Sedangkan faktor eksternal yakni peran luar desa terhadap pemilihan Kepala desa, yang berupa proses penerbitan surat keputuan pengangkatan calon kepala desa terpilih Faktor ini semakin jelas terlihab setelah adanya penundaan proses pelantikan kepala desa di Suryabahan Talur organisasi massa yang sedang berkuasa dipergunakan untuk mendesak birokrasi agar mempercepat proses tersebut.Temuan lain yang terungkap dan kasus pemilihan kepala de sa di Suryabahan adalah melemahnya hubungan kekerabatan sebagai sarana untuk mengembangkan ataui' memperluas kemampuan seseorang terutama berkaitan dengan upaya untuk menduduki jabatan pamong desa inti Sebagai gantinya muncul hubungan kepentingan kenalan dekat yang bersifat temporal Artinya, kelanggengan hubungan itu tidak bertahan lama, sesuai dengan daya gerak yang mengungkitnya Kondioi itu tidak terlepas dan depolitisasi yang terjadi pada awal tahun 70an dan dikenakan terhadap massa di pedesaan, yang diambangkan dan kegiatan politik dan jangkauan partai politik."

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha melihat peranan politik GUPPI di dalam sistem politik Indonesia selama periode 1971 sampai 1980. Masa tersebut ditandai dengan pasang naik dan dari peranan politik GUPPI. Pada kurun waktu 1971-1974, GUPPI peranan politik yang cukup besar. Sementara surut memainkan kurun waktu berikutnya, 1975-1980, tingkat peranan politik GUPPI mengalami penurunan. Skripsi mempengaruhi tingkat peranan politik GUPPI. Dengan demikian politik GUPPI berlaku sebagai variabel terikat, sebagai variabel bebas, yang akan menundukkan apa terjadi pada variabel terikat, digunakan tiga variabel konsesi pemerintah yang diberikan kepada ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang peranan Sedangkan yang yaitu: GUPPI, kekuatan internal GUPPI, serta konstelasi politik nasional. Ada tiga hipotesa yang digunakan di dalam skripsi ini, yaitu semakin besar konsesi pemerintah kepada GUPPI maka peranan politik GUPPI akan semakin besar, semakin besar kekuatan internal GUPPI maka peranan politik GUPPI semakin besar, serta semakin terciptanya konstelasi politik nasional yang menguntungkan GUPPI maka peranan politik GUPPI semakin besar."

"ABSTRAKStudi ini pada dasarnya merupakan langkah awal (preliminary) dalam memahami fenomena oposisi di Indonesia pasca 1966. Bahwa kelompok Petisi 50 dijadikan kasus, tidak lain karena berbagai unsur oposisi yang ada dengan aneka warna (spektrum) opini politik tampak di dalamnya. Oleh sebab itu, studi ini difokuskan pada tiga pertanyaan pokok, yakni: Pertama. mengapa Petisi 50 muncul dan apa relevansinya dimunculkan ? Kedua. mengapa kelima puluh orang yang berlain-lainan latar belakang sosial, politik, ideologi dan agama itu yang memunculkannya ? Dan, ketiga. mengapa Petisi 50 lebih diberi perhatian khusus oleh penguasa dibandingkan dengan petisi-petisi lain ? Sebagai jawaban tentatif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan beberapa asumsi, yang setelah dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan diketahui bahwa: (1) munculnya Petisi 50, sebagaimana halnya juga dengan pidato tanpa naskah Presiden Suharto di Pekanbaru dan Cijantung, tidak terjadi begitu saja melainkan telah didahului oleh serangkaian perbedaan visi politik lain antara para tokoh penanda-tangan Petisi 50 dengan Suharto. (2) penyebab beragamnya unsur yang menjadi penanda-tangan Petisi 50 adalah karena peran serta Lembaga Kesadaran Berkonstitusi di dalamnya, baik dalam proses perumusannya maupun penyampainnya ke DPR. (3) perhatian khusus penguasa terhadap Petisi 50, tidak saja karena isi dan figur-figur penanda-tangannya; juga karena adanya Dokumen pribadi Jend. (pur) M. Jasin. Akhirnya, dengan melihat para figur penandatangan Petisi 50 dan produk-produk tertulis yang dihasilkan Kelompok Kerja Petisi 50 serta kerja-sama dengan pihak-pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa Petisi 50 berserta kelompok kerjanya memenuhi kriteria oposisi faksional dan sektoral. Sedangkan dilihat dari alternatif perubahan yang mereka tawarkan, maka kelompok ini memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kelompok oposisi struktural besar yang bersifat demokratis."