Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktifitas untuk mewujudkan keadaan aman dan sejahtera bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah pembangunan unsur-unsur ketahanan nasional secara sinergis. Pembangunan kekuatan pertahanan dan TNI sebagai komponen utamanya dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan nasional. Tetapi pembangunan sebagai implementasi Konsep Ketahanan Nasional hasilnya dapat mendua yakni meningkatkan ketahanan nasional atau sebaliknya menjadi ironi, biaya dan alokasi sumberdaya untuk pembangunan tidak sebanding dengan manfaatnya. TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan didukung empat industri farmasi untuk memberikan pelayanan dan dukungan bekal kesehatan dalam implementasi kebijakan pertahanan. Masalahnya masih banyak prajurit yang sakit di daerah operasi, ada keluhan pelayanan dan dukungan obat, tidak bermanfaatnya inovasi, sementara itu pembangunan dan pengembangan industri farmasi terns dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberadaan industri farmasi TN1 mengenai efisiensi dan efektifitasnya untuk kepentingan pertahanan dalam rangka ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran data dan survey. Penelusuran data dilakukan untuk mendapatkan data input dan output industri farmasi TNI serta kebutuhan obat di lingkungan TNI. Survei dilakukan untuk mendapatkan data kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Teknik analisis efisiensi berdasarkan perbandingan nilai output terhadap nilai input dan penggunaan kapasitas produksi setiap tahun, mulai tahun 2000-2004. Analisis efektifitas berdasarkan perbandingan nilai output terhadap kebutuhan bekal obat dan perbandingan kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dan teknis tahun 2000-2004 berfluktuasi masing-masing berkisar 30 -155% dan 5 - 62%, umumnya tingkat efisiensi kurang dari 100%. Tingkat efisiensi bergantung pada kebijakan penentuan jenis dan kuantitas produksi, semakin besar kuantitas produksi dan jenis produknya bernilai ekonomi tinggi semakin meningkat efisiensi. Rendahnya kuantitas produksi dan rendahnya nilai ekonomi produk menimbulkan rendahnya efisiensi. Hasil produksi hanya memberi kontribusi kurang dari 50% kebutuhan pelayanan kesehatan, dan ironisnya kebijakan produksi belum diarahkan untuk kepentingan dukungan operasi militer, sehingga kapasitas produksi banyak menganggur. Hasil survei kepentingan pada 118 tenaga medis menunjukkan kepentingan obat untuk dukungan operasi militer, distribusi, pemanfaatan produk, teknologi dan mutu bahan baku perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Berdasarkan kondisi belum efektif dan belum efisien, analisis kekuatan dan kelemahan menunjukkan industri farmasi TNI lemah dan terancam yang disebabkan kebijakan suprasistem yang belum memberdayakannya sesuai tujuan dan kapasitas pembangunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari sudut pandang implementasi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional, keberadaan industri farmasi TN1 belum efektif dan belum efisien, Iemah dan terancam. Untuk itu disarankan, dalam jangka pendek ada kebijakan pemberdayaan kemampuan produksi dan distribusinya. Dalam jangka panjang industri farmasi TNI direvitalisasi dan diintegrasikan oleh Departemen Pertahanan R1 agar efisien dan efektif melayani kepentingan pertahanan dan kepentingan nasional di bidang kesehatan.

---

The activity to implement the National Resilience Concept to provide national security and prosperity is synergistic development of national power elements. The main objective of development of the Indonesian Military (TNI) as the core of national defense force is to provide national security. The result of development as the implementation of National Resilience Concept may be ambiguous namely to improve the national resilience or it may be irony. The expense and allocation of resource for the development is not balance with the benefit thereof. Indonesian Military as the core of defense force is supported by four pharmacy industries to provide the service and medical support in implementing the defense policy However there are still many sick warriors in operation area, complaint on service and medicine support, the absence of benefit on innovation while the pharmacy industry building and development are continuously made. The objective of this research is to analyze the existence of the Indonesian Military pharmacy industry. It is focused on its efficiency and effectiveness for the interest of the national defense and security. The method of this research is data research and survey. The analysis on efficiency is based on the ratio of output value to input value and the use of annual production capacity, as of 2000-2004. Meanwhile the analysis on effectiveness is based on the ratio of output value to the need of medicine and findings of survey of the interest of the users of Indonesian Military pharmacy industry products. The findings there of indicate that the economical and technical efficiency level of 2000-2004 fluctuates around respectively 30-155% and -62% and generally speaking the efficiency level is less than 100%. The efficiency level depends on the policy on production type and quantity determination. The higher the production quantity and economic value of product type, the higher the efficiency. The low production quantity and economic value of product result in the low efficiency. The production contributes only less than 50% of the need of medical service and ironically the production policy is not yet directed to the interest of support for military operation, so that many production capacities are not utilized. The findings of survey on 118 medical workers indicate that it is necessary to take into account and improve the medicine interest to support the military operation, distribution, product utilization, technology and raw material quality. The analysis on strength and weakness indicates that Indonesian Military pharmacy industry is still weak and threatened because of the supra system policy that does not empower it in accordance with the objective and capacity of development. The conclusion of this research indicate that the existence of Indonesian Military pharmacy industry in implementation of defense policy and national resilience is not effective and efficient, weak and is threatened. In short term it requires the empowerment policy to utilize production capacity and product distribution to provide medical support and medical service. 1n long term it is suggested that the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia should revitalize and integrate it for efficiency and effectiveness of national interest and defense interest in medical sector."

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, terletak pada posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudra sells didukung dengan potensi sumber daya kelautan yang melirnpah. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan . tujuan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, kondisi geografi Indonesia tersebut dapat memberiican peluang terjadinya berbagai bentuk dan jenis aneaman, diantaranya isu keamanan taut khususnya illegal fishing, sehingga diperlukan upaya pertabanan regatta. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa TNI AL berperan sebagai alat pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, TNI AL dituntut untuk mampu melaksanakan pecan dan tugasnya dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di taut.Tujuan penelitian ini untuk memberkan gambaran otentik peran TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia saat ini serta kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptit data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan wavvancara dari beberapa pakar di Mabes TNI AL, Koa.rmabar dan Lantarnal III untuk memperoleh gambaran tentang peran TNI AL dalam melaksanakan penegalcan hukum di laut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yakni metalcukan analisis yang bersifat deskriptif yang dilandasi oleh teoriteori yang relevan, selanjutnya seluruh infonnasi yang diperoleh dilapangan ditakulcan reduksi data, display data serta pengambilan kesimpulanDari basil penelitian dapat diperoleh masnilaan bahwa seam universal Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Bagi TNI AL, peran ini telah diimplementnisaan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tugas TNI AL dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakkan hukum di laut. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tabun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan menegakan hUkum menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tugas ini, pelaksanaannya diimplementasikan dalam tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di perairan Indonesia, Dalam praktek pelalcsanaan penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di taut di lakukan secara serentak, karena walaupun keduanya dapat dibedakan nmun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, disisi lain merupakan penegakan kedaulatan sedangkan disisi sebaliknya merupakan penegakan bukum. Adanya perbedaan tergantung pads intensitas ancaman yang dihadapi. Sehingga bubungan aotana penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan Pecan TNI AL sebagai penegak hukum di taut khususnya dalam penanganan illegal fishing sampai saat hi ma5lb relevan dan diperlukan, karena kevvenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan mempunyai landa:,an hukum yang kuat dan dic antumkan secara jelas dalarn peratwan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dan telah memberiikan kontribusi terhadap katahanan nasional balk di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan.

---

The unitary state of Republic Indonesia as the biggest archipelagic state and has thousands of islands and also wide territorial waters, is located on crosswise position of the earth, between two continents and two oceans and also supported by the abundance of sea resource. This condition can be exploited to guarantee in the interest of the state to bring into reality its national goals. However, a long with the development of the strategic area which dynamically change, this geography condition of Indonesian can give a chance to appear various kind of threat, one of which is the issue of sea safety especially about the illegal fishing, therefore the state defense is needed. According to the commission of law No. 3, 2002 about the state defense, this is said that the Indonesia Navy has a role as a device of the state defense in the sea. Therefore, the Indonesian Navy is demanded to be able to do its role and duties in order to uphold the sovereignty and law in the sea.The aim of this research is to give an authentic view of the Navy role in taking over the enforcement of law against the illegal fishing in the Indonesian territorial waters and also giving its contribution towards the National defense.This kind of research method uses the qualitative approach with the descriptive method. The data is obtained through literature studies and interviewing to some experts at the Indonesian Navy Headquarters, Koarmabar and Lantamal HI in order to get a view about its role in taking over the enforcement of law in the sea.The analysis technique which is used in this research is known as the qualitative analysis technique that is taking over the descriptive analysis which is based on relevant theories and furthermore taking over the data reduction of all field information and giving the data display and making conclusionBased on the result of its research can be obtained an input that is universally the Navy has three roles, those are military role, diplomacy and police action. For the Navy itself, those roles have been implemented in various regulations of legislation that organize the duties of the Navy in taking over the enforcement of sovereignty and law in the sea. According to Law No. 34, 2004 about the Indonesian Army, declares that the Indonesian Navy has the duty to take over the defense duty and to uphold the law/keep the safety of the National Jurisdiction territory. And the realization of this duty is implemented in the duty of upholding the sovereignty and law towards the Indonesian territorial waters. Practically, the realization is done all at. Once, because both of them cannot be separated even though they are differentiable. Both of them are united, they can be as the sovereignty enforcement or law. The distinction appeared depends on the intensity of the threat. Therefore, the relationships between them are united and undetectable in action. The Navy role as the upholder of law in the sea especially in handling the illegal fishing case, up to now is still relevant and needed, because the authority of the Navy officers as the investigators towards criminal act in fishery affairs has a strong law base and is attached clearly in the regulation of legislation, either in the national law or international law. And it has given its contribution towards the national defense either in economy sector or safety defense."

"Dan beragam moda transportasi taut yang ada di Indonesia saat ini, armada Pelayaran Rakyat (disingkat Petra) adalah sebagai satah satu moda transportasi taut nasional yang sudah rnembuktikan dirinya sebagai armada yang tangguh yang berbasis perahu tradisional yang inemakai layar dam sekarang tambahan motor, Akan tetapi seiring kemajuan Iptek di bidang transportasi perkapaian, keberadaan armada PeIra semakin tersingkirkan dan mengliadapi tantangan pasar yang semakin besar.Kondisi ini tentu sangat mencemaskan, karena seiama ini Peran PeIra adalah sebagai angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran barang konsumsi khususnya ke,pulau-pulau terpencil dan terisolasi dart jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya.Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan Petra di Indonesia yang rnencakup:1. Untuk mendeskripsikan peran Petra dalam sistem transportasi taut nasional, termasuk kekuatan, kelemahan, peiuang dan ancaman yang dihadapi pada saat ini.2. Terumusnya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rneningkatkan peran Petra.3. Untuk mendeskripsikan peran strategis Petra ditinjau dart kepentingan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan metodologi kualitatif oleh Mathew B.Miles dan A.Michaet I-iubennan (1992). Dengan data kualitatif kita dapat rnengikuti dan memahami alur perisriwa secara kronologis, inenilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan barmanfaat.1. Tujuan penelitian nomor i dipernleh kesimpulan bahwa: peran kapal Pe:ra claim sistem transportasi taut nasional memiliki kelemahan yang prinsip seperti permodalan, teknologi, dan sum her daya nianusia dibandingkan dengan kekuatan yang ada, dampak tcrhadap perusahaan adalah sulirnya pelayaran rakyat untuk mengembangkan usahanya dibidang jasa angkutan taut.2. Tujuan penelitian nomor 2 diperolelt kesimpulan bahwa: untuk meningkatkan peran pelayaran rakyat dengan menggunakan strategi: Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), karena posisinya berada pada kwadran IV yakni rnemanfaatkan peluang yang ada untuk metninimalkan kelemahan yang dimiliki atau konsolidasi.3. Tujuan penelitian nomor 3 diperoleh kesimpulan bahwa: Melibataktiikan Petra sangatlah strategis sebagai liingsi pernantau ketmanan perairan Indonesia, sehingga Petra memungkinkan mendukung terwujudnya ketahanan nasional dibidang Ipoleksosbudhankain IIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan keamanan.

---

From various means of sea transportation currently existing in Indonesia, the People Sailing (Petra) is one of sea transportation which has proven it self as a solid transportation based on traditional boat equipped with shade and presently supplemented with motor. However, line with the technological and scientific development in the sector of vessel transportation, the existence of Pelra transportation has been increasingly ignored and has faced the more market challenge.

This condition is of course very planning, because thus far the Petra transportation has much provided benefit, especially in reaching the isolated areas and islands.

This study is aimed at providing interpretation and analysis on the existence of Petra in Indonesia which involve:

1. To describe the role of Petra in the national sea transportation system, including the strengths, weaknesses of the opportunity, and the threat faced at the present.

2. To describe the role of economy of Petra up to present as one of sea transportations for the community, especially isolate islands.

3. To formulate the efforts this may be performed in improving the Pelra. The methodology of research being applied is qualitative methodology by Mathew B. Miles and A. Michael Hubenman (1992). By using qualitative data, we may comprehend the chronological events; assess the causal relationship within the scope of thinking of local people and to obtain many beneficial explanations,

1. For the number 1 objective of study, it may be concluded that: the role of Pelra in transportation system go out to sea national have principal weakness like capital, technological, and human resource. compared to existing strength, impact to company is difficult of him sea transport of people to develop its effort of sea transport service area.

2. For the number 2 objective of study, it may be concluded that: by using the strategy, Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), Because its position of Petra at four quadrant namely exploit existing opportunity for the minimization of weakness had or consolidation.

3. For the number 3 objective of study, it may be concluded that: involving the Pelra is very strategic as the function of monitoring security of Indonesian water, therefore l'clra enable to support the implementation of national defense in the sector of polsosbudhankrrn (Ideology. politics, social, culture, defense and security)."

"Di era reformasi dituntut adanya perubahan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan perubahan tersebut, maka potensi pemuda sebaiknya dihimpun dalam satu wadah.Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai Organisasi Kepemudaan lintas etnis, agama, golongan maupun partai politik harus menunjukkan eksistensinya secara menyeluruh, terpadu dan terencana, namun hingga saat ini eksistensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang :1. Sejauh mana hubungan KNPI dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ?2. Sejauh mana potensi KNPI mampu menjadi perekat integrasi bangsa khususnya di Wilayah propinsi DKI Jakarta ?3. Bagaimana peran KNPI dalam meningkatkan Ketahanan Wilayah Propinsi DKI Jakarta?Penelitian akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa.Untuk mengetahui peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa dilakukan dengan menggunakan Metode Likert.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dan melibatkan sample sebanyak 30 responden yang diambil dari seluruh wilayah propinsi DKI Jakarta yang melibatkan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa yang dilakukan oleh KNPI telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan., maka berdasarkan hasil penelitian. peran KNPI telah tercapai.bagi generasi muda dan mahasiswa pada masa akan datang.

---

In the reformation era is considered necessary the changes in many aspects such as social politic including economy, in order to accomplish those necessities the youth potential should be together in one entity.Indonesian National Youth Council (KNPI) as an organization of trans - ethnics, religion, group and political party must be totally promote its existence, integrated and well plan, anyhow, the existence of youth organization not yet reached in optimal result.Based on the reasons, the research conducts a research about:1. How far the relationship between KNPI and the government of DKI Jakarta Province?2. How far the potency of KNPI able to be tied of integration of the nation, particularly in DKI Jakarta Province?3. How is the role of KNPI in enhanced local depended of DKI Jakarta Province ?The research will from focus on the perception or opinion of youth organization leaders, youth prominence figure and official of the government of DKI Jakarta Province related to the role of KNPI in the effort of Nation integration building.To find out of the relationship between the role of KNPI and the effort of Nation integration building, in conducting of research used method of Likert.The method of the research uses qualitative and quantitative methods, which takes sample of 30 respondence which include youth organization leaders, youth prominence figure and official government of DKI Jakarta province.Based on the research it can be concluded that perception of the role of KNPI and the effort in nation integration building which conducted by KNPI gives significantly contribution achievement.The researcher findings can be considered as in input to the academic, youth generation and student in the next era."

"ABSTRAKDengan segala dampak menguntungkan dan merugikan dari globalisasi,yang terproses dalam dimensi yang beragam pula, menuntut negara untuk lebihmemerhatikan keamanan dari perspektif non-konvensional. Dimana aspek-aspekideologi, ekonomi, budaya, sosial-politik, teknologi, militer, dan pertahanannegara sebagai dimensi yang mampu menciptakan ancaman.Peran TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara yangbersifat kesemestaan, utamanya peran para perwira TNI, dimana salah satu yangmenentukan adalah upaya pembinaan prajurit TNI secara terpadu, berkelanjutan(sustainable), dan konsisten, dengan jaminan keseimbangan pembekalankemampuan, keterampilan maupun pengalaman melalui pendidikan, pelatihan danpenugasan di lapangan. Penguasaan keahlian dan sikap profesional sangatdiperlukan untuk mendukung pembentukan sikap kemandirian dan keunggulanpribadi TNI.Potret lembaga pendidikan militer saat ini hampir sama, baik AkademiMiliter, AAL maupun AAU. Permasalahan lembaga pendidikan Akademi Militersaat ini dilihat dari komponen pendidikan. Sebesar 60,168% Taruna menganggapbahwa komponen tenaga pendidik sangat penting dan 65,726% Tarunamenganggap kineija tenaga pendidik baik. Harapan Taruna sebesar 91,864% danpenilaian kineija sebesar 74,91%, sehingga ketercapaian komponen tenagapendidik sebesar 81,544% yang mengandung pengertian bahwa ketercapaiankomponen tersebut adalah baik.Sedangkan untuk tenaga kependidikan* 68*1% Taruna menganggappenting dan 76,82% Taruna menganggap kineija tenaga kependidikan baik.Harapan Taruna sebesar 86,356% dan penilaian kineija sebesar 77,348%,sehingga ketercapaian komponen tenaga kependidikan sebesar 89,568% yangmengandung pengertian bahwa ketercapaian komponen tersebut adalah baik.Sebesar 82,043% Taruna menganggap komponen kurikulum sangatpenting dan 75,36% Taruna menganggap kineijanya baik. Harapan Taruna sebesar96,409% dan penilaian kineija sebesar 80,409%, sehingga ketercapaian komponenkurikulum sebesar 83,404% yang mengandung pengertian bahwa ketercapaiankomponen tersebut adalah baik.Sedangkan untuk metode pengajaran, 78,97% Taruna menganggap pentingdan 81,004% Taruna menganggap kineijanya baik. Harapan Taruna sebesar94,205% dan penilaian kineija sebesar 80,358%, sehingga ketercapaian komponenmetode pengajaran sebesar 85,301% yang mengandung pengertian bahwaketercapaian komponen tersebut adalah baik.Sebesar 79,109% Taruna menganggap komponen fasilitas pendidikansangat penting dan 61,905% Taruna kineijanya sudah baik. Harapan Tarunasebesar 95,822% dan penilaian kineija sebesar 71,551%, sehingga ketercapaiankomponen fasilitas pendidikan sebesar 74,670% yang mengandung pengertianbahwa ketercapaian komponen tersebut adalah cukup baik. Untuk lima komponenyang diteliti pada proses pendidikan di Akademi Militer, dalam perspektif Tarunamempunyai kineija yang baik dan dianggap merupakan komponen yang penting."