Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk makanan halal merupakan hal yang sangat esensial bagi masyarakat Indonesia di mana mayoritas penduduknya adalah umat Islam sehingga perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang baik sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terjamin dalam mengkonsumsi berbagai produk makanan tersebut.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal terhadap produk industri makanan di Indonesia, selain itu juga untuk melihat berapa besar pengaruh kebijakan labelisasi halal, kualitas produksi makanan dan harga produksi makanan terhadap hasil penjualan produk industri makanan. Di samping kedua hal tersebut penelitian ini juga bertujuan untuk mengestimasi berapa besar dampak labelisasi halal pada Industri makanan terhadap ketahanan perusahaan.Dalam mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal terhadap produk industri makanan di Indonesia dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak berkompeten dalam pembuatan kebijakan mengenai labelisasi halal serta dari studi pustaka yang dilaksanakan. Sedangkan untuk melihat berapa besar pengaruh kebijakan labelisasi halal, kualitas produksi makanan dan harga produksi makanan terhadap hasil penjualan produk industri makanan serta untuk mengestimasi berapa besar dampak labelisasi halal pada Industri makanan terhadap ketahanan perusahaan.digunakan metode survei melalui pengisian questioner yang ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan produk industri makanan yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).Dari hasil penelitian dan analisis terhadap data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan labelisasi halal yang digunakan oleh produk industri makanan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan produk industri makanan di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, dampak kebijakan labelisasi halal tersebut terhadap ketahanan perusahaan yang menggunakan label halal dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah-pun adalah sangat signifikan.

---

"Halal" food product is essential for Indonesian people whom majorities are moslems. Therefore, to create guaranteed of "halal" food atmosphere, it should be supported by government's policies i.e. food, beverage, drug, cosmetic and other product.

The purpose of this thesis is to describe and analyze the form of government's policies with regard to halal-labeling to food halal product industry in Indonesia, in spite of this, it's also to see how deep the effect of policies of halal-labeling, quality and price of the product to sales revenue. Despite of those things, this observation has a purpose to estimate how deep is the impact of halal-labeling in food industry to the company resilient.

To describe and analyze the format of government's policy for halal-labeling to food industry in Indonesia, observation will be conducted by qualitative description analyzing to the data which is obtained from interviewing parties having competency to that policy and from related literature. This thesis will also observe how deep is the effect of the halal-labeling policy, quality and price of the product to the sales revenue. Moreover, the observation will estimate how deep the impact of the (halal-labeling in food industry to the company resilient. Questioner instrument will be used in this survey and distributed to some consumer-goods companies, particularly to food production, located in Jakarta, Bogor, Tangerang and Bekasi areas (Jabotabek).

Through the conclusion of these observation and analysis, the policy of halal-labeling used by food industry is significantly affected to its sales revenue in Indonesia at this moment. As a result, halal-labeling policy to company resilient is really significant, particularly to the companies which have already got halal-label and certification from government."

"Dengan di sahkannya Undang-Undang No 31 Tahun 200.2 tentang Partai Politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dapat memperluas partisipasi politik perempuan. Salah satu sarana untuk memperluas partisipasi politik adalah melalui partai politik. Atas dasar itu penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana PERAN PARTAI POLITIK DALAM PERLUASAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan dan peran perempuan dalam parpol dan lembaga legislatif, memberi gambaran sejauh mana parpol membuka peluang perempuan menjadi anggota legislatif dan pengurus parpol, menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk memperluas partisipasi politik perempuan serta melihat pengaruh terhadap ketahanan nasional.Penelitian ini dilakukan di DPP Partai terbesar dalam Pemilu 2004, yaitu Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN dan PKS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawaneara dengan kader perempuan partai politik, dan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan data dari lembaga-lembaga yang terkait. Analisa basil penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil Penelitian. Pertama kepengurusan di partai politik masih didominasi laid-laid, sedikit sekali perempuan yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, sedangkan peran perempuan sangat besar didalam menentukan kemenangan parpol dalam pemilu 2004. Di lembaga legislatif, sebagaian besar anggota legislatif perempuan ditempatkan pada komisi-komisi yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat dan mereka berperan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat Kedua masih belum optimalnya partai politik memberikan peluang untuk perempuan menjadi anggota lembaga legislatif dan pengurus partai. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam memperluas partisipasi politik perempuan adalah : a. faktor internal perempuan sendiri yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kader perempuan, keterbatasan waktu, dan minimnya dana, b. faktor eksternal yaitu adanya keterkaitan dengan budaya patriarkhi, kurangnya kesadaran pemilih perempuan untuk memiliki wakil perempuan dan sistim peilu proporsional terbuka.Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perempuan, memperkuat organisasi perempuan yang ada, mengadakan hubungan lintas jaringan dengan oraganisasi perempuan diluar partai, membangun akses ke media , melakukan lobying ke para elite partai politik serta sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Perluasan partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan kepengurusan parpol, akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek ideologi, sosial, po;itik dan ekonomi yang berdampak pada peningkatan ketahanan nasional.

---

The enactment of Laws No. 3112002 on Political Parties and Law No. 121 2003 on General Election may enhance-women's participation in politics. One of the facilities to enlarge the political participation is through political parties. This study is aimed at understanding the ROLE OF POLITICAL PARTIES IN ENHANCING WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICS FOR ENHANCING THE NATIONAL RESILIENCE. It is also aimed at illustrating the position and role of women in political parties and legislative bodies, to what extent political parties open opportunities to women to become legislative members and to be engaged in the management of political parties, describing the constraints being faced and strategies used for enlarging the women's participation in politics and looking at their effects to the national resilience.

This research was conducted at the Executive Boards of biggest Parties in the 2004 General Election, namely Golkar Party, PDI-P (PDT of Struggle), PKB, PPP, Democrat Party, PAN and PKS. Interviews with female cadres of political parties are used as method for data collection and collection of secondary data from bibliographic study and data from relevant institutions. Analysis of study results uses qualitative descriptive method.Results of Research. First, the management members in political parties are still dominated by men, only a small number of women serve as decision makers, despite the fact that the women's role is highly significant to win the 2004 general election. In legislative bodies, most female legislative members are placed in commissions associated with people's welfare and they have been playing a role in struggling in the women and people's interests. Second, the political parties have not been optimal in giving the opportunities to women to become legislative members and parties' executive members. Third, the constraints faced in enhancing the women's participation in politics are: a. The internal factors of women, i.e. low quality and quantity of female cadres and human resources, time limit, and inadequate funds, b. External factors, i.e. association with patriarchic culture, inadequate awareness of female voters to have female representatives and the open proportional general election system.

The strategies used to solve such constraints are to enhance the quality and quantity of female human resources, to strengthen existing women's organizations, to organize cross-network relation with women's organizations outside parties, to build access to media, to lobby political parties' elites and to promote political socialization and education to the community. Enhancement of women's participation in politics through women's representation in legislative bodies and the executive management of political parties will pave the way for the struggle of enhancing the community's welfare in regard to ideology, social, political and economic aspects which will bring about impact upon the national resilience enhancement."

"Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanfaatan dari program pembinaan kesadaran bela negara ditinjau dari sudut pandang persepsi para penerima program (peserta penataran). Pembinaan kesadaran bela negara yang demokratis merupakan bagian panting yang berfungsi untuk meningkatkan motif moral. Motif moral menjadi gambaran kecerdasan sosial dalam wujud kemampuan mengamati dan mengawasi secara komprehensif. Kemampuan ini berguna untuk menumbuhkan kemampuan partisipatif warga negara dalam wujud kemampuan melakukan kontrol sosial masyarakat dalam melayani kepentingan sistem sosial. Kontrol sosial yang dilandasi nilai moral kebangsaan melalui pembinaan kesadaran bela negara yang diikuti secara luas oleh warga negara, diharapkan mampu secara lugas mengembangkan kemampuan partisipatif warga negara berdasarkan identitas dan karakter kebangsaan yang sangat berguna bagi integritas bangsa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil analisa data yang akurat dalam penelitian ini adalah model Analytical Hierarchy Process (AHP).Dalam metode ini, model penghitungan adalah dengan cara membandingkan hasil perhitungan pada setiap elemen untuk masing-masing hirarkinya. Untuk memudahkan perhitungan, maka antar elemen yang diperbandingkan, disusun dalam matriks berpasangan_ Dari perhitungan matriks berpasangan akan diperoleh nilai eigen vector local pada tiap hirarkinya. Dari eigen vector local selanjutnya disusun secara sintesa untuk mendapatkan nilai eigen vector menyeluruh. Nilai eigen vector menyeluruh inilah yang merupakan hasil perhitungan yang merupakan nilai akhir untuk menentukan pilihan.Dari hasil analisa data terlihat bahwa program pembinaan kesadaran bela negara menurut persepsi peserta penataran adalah cukup bermanfaat. Hal ini dapat dilihat dari nilai terbesar eigen vector menyeluruh yang menunjukkan bahwa sebanyak 73% (0,729) menyatakan bahwa program ini cukup bermanfaat.

---

The purpose of this research is to discover the benefit of the state defense awareness program observed from the perception of the program participants. The promotion of democratic state defense awareness constitutes an important part which functions to enhance the moral motive. The moral motive becomes a reflection of social intelligence in the form of the ability to observe and supervise comprehensively. The capability is useful to develop the citizens' capacity to participate in carrying out social control which is based on the nation's moral values by means of the promotion of the state defence awareness which is extensively participated in by the citizens is expected to be able to develop the citizens' participated capacity based on the national identity and character which is very useful for the nation's integrity in the framework of ensuring the sustainability of the nation and the state. The research methodology employed to obtain the accurate result of data analysis in this research is the Analytical Hierarchy Process (AHP).

In this model, the calculation is conducted by comparing the result of calculation in each element for the respective hierarchy. To make the calculation more simple, the elements to be compared are arranged in paired matrix. Based on the calculation of the paired matrix the local eigen vector value in each hierarchy will be obtained. Based on the local eigen vector subsequently it is arranged synthetically to obtain the overall eigen vector value. The overall eigen vector value constitutes the result of calculation which constitutes the final value to determine the option.

Based on the data analysis it can be observed that the state defense awareness promotion program is quite beneficial in the opinion of the program participants. It can be seen from the biggest overall eigen vector value which indicates that 73% (0,729) of the participants state that this program is quite beneficial."

"Beberapa perrnasalahan di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina saat ini berupa : kemiskinan, kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, ekonomi yang belum berkembang, pengurangan jumlah penduduk dikarenakan faktor kesulitan hidup, terjadinya berbagai penyelundupan, serta eksploitasi kekayaan laut oleh nelayan asing dengan menggunakan kapal dan peralatan yang modern dan canggih. Kompleksnya persoalan tersebut telah memberi dampak bagi ketahanan nasional atau wilayah.Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan pedoman (metode) untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dalam melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang dalam strukturnya memiliki divisi atau bagian yang diberi kewenangan mengelola daerah-daerah perbatasan, tetapi dalam perkembangan selama ini wilayah perbatasan tidak menunjukkan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Banyak variabel yang mempengaruhi peran pemerintah diwilayah perbatasan tersebut, namun variabel-variabel tersebut belum dapat diketahui variabel mana secara signifikan dan mendasari yang mempengaruhi peran pemerintah tersebut.Menghadapi permasalahan di wilayah perbatasan tersebut pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan dalarn mengelola wilayah perbatasan sehingga terjadi peningkatan ketahanan wilayah (keamanan dan kesejahteraan).Dari latar belakang singkat di atas maka penelitian ini bertujuan : a. Mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pecan pemerintah di perbatasan RI dengan Filipina.b. Mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan wilayah.c. Mengetahui bagaimana strategi pengelolaan daerah perbatasan dalam meningkatkan ketahanan wilayah di perbatasan.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada nara sumber. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan digunakan teknik analisis sebagai berikut : Pertanyaan (a) menggunakan teknik analisis faktor, pertanyaan (b) dengan menggunakan analisis kualitatif, pertanyaan (c) menggunakan analisis SWOT. Teknik-teknik analisis di atas dibantu dengan program komputer SPSS. CDC-EZ Text, dan Microsoft Excel.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat korelasi kuat antar variabel-variabel yang mempengaruhi peran pemerintah. Dengan menggunakan nama variabel sebagai pengganti (substitute or surrogate variable) maka faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi peran pemerintah adalah kemampuan keuangan, sarana perhubungan dan media massa, kepemimpinan, serta strategi pemerintah. Peran pemerintah dilihat dan pemilihan kode respon menunjukkan prosentase terbesar yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan transportasi, telekomunikasi serta media massa. Kemudian peningkatan keamanan wilayah perbatasan, mengembangkan ibukota/kecamatan wilayah perbatasan, memanfaatkan sumber daya alam wilayah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pembentukan lembaga koordinasi wilayah perbatasan, serta menciptakan stabilitas sosial budaya masyarakat di perbatasan.Strategi yang ditempuh dalam mengelola wilayah perbatasan RI dan Filipina yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan pusat pertumbuhan baru di daerah kabupaten perbatasan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan bekerjasama dengan negara tetangga Filipina, kerjasama antar daerah negara tetangga, penegakkan hukum dengan melibatkan peran aktif berbagai aparat penegak hukum, menggiatkan diplomasi dengan pemerintah Filipina dalam penentuan batas negara.

---

There are several problems related to the border area between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines, viz, poverty, social gap between the people of two countries, undeveloped economy, population reduction caused by the poor life quality, smuggling and marine resources exploitation by foreign fishermen using modem and high-tech ships and equipments. The complexity of this problem has affected the national and regional resilience.

The conception of National Resilience is a method to improve perseverance and toughness of the nation, which include ability to develop national strength using prosperity and security approach. In developing the border area, the government has several agencies that are authorized to manage it. But in the border area has not indicated significant changes in terms of improving prosperity and security. Many variables shape the government's role in the border area. Nevertheless, which variable that has a significant a fundamental effect on that role is not recognized.

Facing the border area problem, the government should take any measure necessary factors to administer the border area so as to increase regional resilience- security and prosperity.

Based on the brief background above. This research aims to; a. identify the priority factors that influence the government's role in the border area between Indonesia and Philippines: b. find out the government's role in improving regional resilience; c. knowing the strategy of managing the border area in the framework of enhancing regional resilience in the border area.

This method employs survey research and distributing questionaries collects data and conducting interviews, In order to answer the problem questions, the following analysis techniques are used. Question (a) employs factor analysis technique (b) uses qualitati57e analysis and question (c) draws on SWOT analysis. These techniques are aided with computer software such as SPSS, CDC-EZ Text and Microsoft Excel.

The result of this research is that there is a strong correlation among variables, which impinge on the government's rule. By using variable name as substitute or surrogate variable. The fundamental factors that affect the government's role is financial ability, transportation facility and mass media, leadership and the government's strategy

The government's role viewed from the response code selection signifies that the largest role is developing the border area through community economic empowerment, developing transportation, telecommunication as well as mass media. Improving the security of the border area then follows it, developing the capital city or the district of the border area, benefit from regional natural resources to augment, regional financial ability, establishing coordinating agency in the border area and creating socio-cultural ability of the community in the border area. The strategy taken in managing the border area between Republic of Indonesia and Republic of Philippines is community empowerment, developing the infrastructure, establishing new growth centers in the border area (regency), empowering defense and security system in the border area by working together with the Philippines, encouraging inter-regional cooperation with neighboring countries, upholding the law by enhancing law enforcer's active role and improving diplomacy with the government of Philippines in determining state border."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya.Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya.Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka.Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.

---

This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us.This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear.The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies.The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits.This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support."

"Sektor pertanian khususnya tanaman pangan mempunyai peranan yang sangat panting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Peranan tersebut antara lain sebagai penyedia kebutuhan pangan nasional, penyumbang PDS yang dominan dalam perekonomian Indonesia, penyediaan lapangan kerja terhadap hampir 50 persen penduduk Indonesia, penyedia bahan Baku industri, sumber pendapatan ekspor (devisa) serta pendorong & penarik bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Walaupun demikian perhatian pemerintah pada sektor pertanian masih dirasa kurang, sektor pertanian termajinalkan dan masih menempatkan sebagian besar kemiskinan di Indonesia, dengan demikian pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, perlu diperhatikan dan mendapat prioritas guna mengentaskan kemiskinan, mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi dalam rangka menunjang ketahanan daerah.Tesis ini berjudul "Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Dalam Rangka Menunjang Ketahanan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)". Penelitian Tesis ini dilakukan di daerah kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dal= pembangunan pertanian guna menentukan strategi yang tepat dalam pembangunan pertanian tanaman pangan serta mengetahui kontribusinya dalam mewujudkan Ketahanan Daerah. Peneiitian menggunakan metode diskriptif analitis kualitatif, dengan analisis data menggunakan metode SWOT. Untuk menentukan variabel ekstemal dan internal yang mempengaruhi pembangunan pertanian dilakukan dengan cara Consensus Decission Making Group (CDMG)Analisis SWOT menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan di kabupaten Klaten, namun disisi lain terdapat kelemahan yang dimilikinya, sehingga strategi yang tepat dalam pembangunan pertanian tanaman pangan di kabupaten Klaten adalah strategi Weakness Opportunities (WO) atau strategi konsolidasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengaiasi kelemahan, sehingga perlu merumuskan strategi baru dengan memperhatikan peluang dan ancaman serta mempertimbangkan berbagai kondisi nyata di daerah. Dalam implementasinya, grand strategy tersebut dijabarkan dalam strategi operasional dan program-program pembangunan pertanian.Dengan strategi barn yang tepat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani, sehingga mampu mendongkrak produksi tanaman pangan dan perekonomian daerah Kemampuan produksi pangan yang tinggi akan mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, sehingga dengan ketahanan pangan dan perekonomian yang kuat akan menunjang terwujudnya Ketahanan Daerah yang secara berjenjang akan menunjang teiwujudnya Ketahanan Nasional.

---

Agricultural sector, primarily food plants, constitutes one of the most vital factors of Indonesia's welfare in its roles as the nation's primary food resources, significant contributor to the country's GDP, the provider of job opportunity to nearly 50% of the country's citizens, vital resources for industrial raw materials, as well as foreign currency generating-commodity through its exportable crops, and one of the most vital driving sectors which dynamite the nation's economy. However, despite its obvious importance, the national government apparently still has very little concern over the sector, which in turn, instigate diminuting effects which eventually marginalize the nation's agricultural sector along with its entire poverty-ridden work force altogether. Therefore, the development of the agricultural sector -mainly food plants- is still a great task to be prioritized, in order to eradicate poverty, and achieving a nation-wide food and economic resilience, to reach the goal of upholding the Regional Resilience.

To address the issue, this thesis is purposely titled as "Food Plants Agricultural Development Strategy to Achieve Regional Economic and Food Resilience (Study Case in Klaten Regency)". The research of this thesis was conducted in the Regency of Klaten, Central Java Province, under two primary aims both to formulate the most ideal strategy in developing food plants agricultural sector, as well as to determine the degree of its contribution to the Regional Resilience. This thesis is being arranged in the qualitative, descriptive-analytic method, with SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) analytic tools, and CDMG (Consensus Decision Making Group) method as the determining tool to detect both the internal and external factors which affect the agricultural development in the particular area.

The SWOT analysis indicated that in spite of the opportunity in agricultural sector development in the Klaten Regency, there were also weaknesses found, which suggest that the most ideal strategy for agricultural development in the area would be the Weakness-Opportunities (WO) strategy, which also be known as the Consolidation Strategy, which. stresses in exploiting any existing opportunities to overcome the weaknesses. Therefore, it is imperative to formulate a strategy which duly notes any existing opportunities and threats, as well as incorporates all local realities, with the intention that it may generate a realistic implementation which can be applied both in the operational strategy as well as in the technical level.

It is expected that the new strategy would enhance the productivity and prosperity of the local peasants, which in turn would boost the productivity of food plants agriculture and local economy in the particular area. In turn, it is definite that such Iocal resilience in both food plants agriculture and in macro-economic levels would contribute positively not only to the local Regional Resilience, but also to the National Resilience itself."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan langkahlangkah dalam menghadapi terorisme di dalam negeri dimana fenomena terorisme ini sudah menggejala secara global. Penekanan penelitian ini difokuskan pada langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapi terorisme dilihat dari aspek ketahanan nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan aspek lain yang tak kalah pentingnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis ancilitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari basil wawancara dari para pakar di bidang yang berkorelasi dengan masalah terorisme series data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mendukung analisis digunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari perhitungan AHP-menjelaskan bahwa aspek politik iebih dominan dibandingkan dengan aspek lain meskipun aspek lain juga berpengaruh.Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dalam memberantas terorisme dan perm serta mosyarakat perlu ditingkatkan diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh nusantara dan menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam kaftan pemberantasan terorisme. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang peluang terjadinya aksi terorisme akan berkurang.

---

This thesis the author had attempted to describe how far the government had got steps to fight terrorism in the country in which it had spread all over the word. This research is focused on concrete steps by the government for fighting against terrorism based on national resilience. Predominantly, this research findings is more political aspects than others being not less important

This research uses analytical descriptive approach using both primary data obtained from some interviews with experts having correlation with terrorism problems and secondary data from library studies. To support this analysis had been applied Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Its results explained that political aspect is more dominant than other influential aspects.

From steps which had been taken by the government had indicated that coordination among related inter institutions in fighting against terrorism and large public participation necessarily, it should be increased and accompanied with all citizens welfare in the country as well as to have good relations with other countries in fighting against terrorism. By doing so, it is wished in the future opportunity of terrorism actions will be decreased or even eliminated."

"Penelitian ini ditujukan untuk memahami persepsi etnik Papua terhadap diri dan kaitannya dengan kelompok bangsa sebagai akibat perluasan jaringan sosialnya, dengan pokok permasalahan "Persepsi Etnik Papua sebagai bangsa dalam kerangka NKRI", maka penelitian akan dipusatkan pada alam pikiran masyarakat atau penduduk etnik Papua sebagai populasi.Penelitian inl bertujuan untuk mengungkap apa yang menjadi landasan pemikiran etnik Papua bergabung sebagai satu bangsa dalam NKRI dan apa yang mendorong etnik Papua sekarang ingin memisahkan diri dari NKRI serta untuk mengetahui harapan etnik Papua akan sejahtera didalam NKRI. Sumber data primer adalah masyarakat etnik Papua yang tinggal di Jakarta, yang diperoleh dengan kuesioner dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, referensi-referensi dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. ldealnya sumber data adalah masyarakat suku-suku asli yang tinggal di Papua, karena Iebih representatif dan valid untuk pengambilan keputusan.Analisa data berdasarkan kualitatif maupun kuantitatif, dengan teknik analisis tabel dan untuk pengambilan keputusan menggunakan Analytical Hierarchy Process. Kesimpulan dari analisis adalah etnik Papua masih setuju tetap integrasi kedalam NKRI, mereka masih merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan mengakui simbol-simbol negara Indonesia maupun Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi disisi lain masih adanya persepsi generasi bare etnik Papua yang masih terinspirasi dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514, yang menuntut diadakan referendum, pembentukan negara federal atau merdeka. Sedangkan Papua akan Iebih sejahtera dimasa depart apabila putra daerah diberi kesempatan untuk maju dan memimpin daerahnya sendiri, dengan jalan melaksanakan pemekaran propinsi dengan status otonomi daerah.Untuk kepentingan pembangunan Papua dimasa mendatang, Pemerintah Pusat disarankan membuat sejarah integrasi Papua dengan benar dan jujur, dengan harapan agar generasi muda etnik Papua mengerti dan memahami sejarah integrasi Papua yang sebenamya serta untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa nasionalisme generasi muda untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Papua. Disamping itu juga disarankan melaksanakan penelitian tentang OPM, pelaksanaan Otonomi Khusus, pelaksanaan Otonomi Daerah, pelaksanaan Pemekaran propinsi dan Penelitian tentang kehidupan dan karakteristik suku-suku etnik Papua.

---

This research is address to comprehend ethnic perception of Papua to self and his bearing with nation group. With problems 'Ethnic Perception of Papua as nation in NKRI, hence research will be concentrated on society mind nature or ethnic resident of Papua as population.

This research aim to to express what the basis for ethnic idea of Papua as nation integration in NKRI and what pushing is ethnic of Papua now wish to independence from NKRI and also to know ethnic expectation of Papua will be prosperous in NKRI. Source of primary data is ethnic society of Papua who live in Jakarta, obtained with interviews and questionaire. While source of data of sekunder obtained from books, research result and references. Ideally the source of data is original terms society who live in Papua, because more representatif and valid for decision making.

Data analysis pursuant to qualitative and quantitative, with technique analyse tables and for decision making to use Analytical Hierarchy Process. Conclusion of analysis is ethnic of Papua still agree remain to integrate into NKRI, they still feel proud as Indonesian nation and confess Indonesia state symbols and also Five Principles as state s philosophy. But on the other side there is still his perception of ethnic new generation of Papua which still inspiration with Resolution of United Nations Number 1514, claiming to be performed by referendum, forming of federal states or independence. While Papua will be more be prosperous is future if putra daerah given by opportunity to go forward and lead its Papua, by way of executing advance of province with autonomy status.

The future to development of Papua, Central Government suggested to make history integrate Papua truly and honesty, on the hope to be ethnic the new generation of Papua understand and comprehend history integrate Papua which in fact and also to build and develop to nationalism. Beside that is also suggested to execute research about OPM, execution of Special Autonomy, execution of advance province and ethnic terms characteristic and life of Papua research."

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan.

---

This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used.

Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities.

These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints."

"Tugas bantuan Komando Kewilayahan Kodam Jaya dalam membantu Pemda untuk mengatasi bencana alam dan membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan dapat terlaksana dengan baik bila didukung oleh prajurit Komando Kewilayah yang profesional. Kelompok acuan dilingkungan militer adalah kelompok yang berperan sebagai pengarah, panutan dan pengontrol prajurit dalam mematuhi peraturan-peraturan dan norma-nonna di lingkungan militer. Dengan peranan tersebut kelompok acuan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme prajurit. Tesis ini ingin mengetahui bagaimana peranan kelompok acuan meningkatkan profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan Kodam Jaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah survai melalui pengisian kuesioner dan wawancara. Jumiah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang yang diambil dengan cara Proportionate Stratified Random Sampling.Penemuan penting penelitian ini adalah peranan kelompok acuan dalam meningkatkan profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan Kodam Jaya selama ini baik, dan semakin baik peranan kelompok acuan semakin baik profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan. Temuan ini didukung dengan hasil uji regresi yang diperoleh persamaannya Y = 38,091 + 0,510 X + e, pelaksanaan togas prajurit Komando Kewilayah Kodam Jaya selama ini baik dan profesionalisme prajurit Komando Kewilayahan Kodam Jaya dapat mendukung peningkatan ketahanan daerah Kodam Jaya.

---

The assistance task of Territorial Command of Military Region Command of Jakarta in providing assistance to solve the natural disaster and assisting the police in security and orderliness task may be performed appropriately if supported by the professional soldiers of the Territorial Command. The referred group in military environment is the group having a role as a director, patron and controller of the soldiers in complying with the regulations and norms of military. With that role it is expected that such group can improve the soldier professionalism. This thesis is prepared to know how is the role of the referred group in improving the professionalism of the soldiers of Territorial Command of the Military Region of Jakarta in performing their tasks.

The method applied in this research is the survey through questioner and interview. Total sample used is 100 persons taken on Proportionate Stratified Random Sampling basis.

The important discovery in this thesis is the role of the referred group in improving the professionalism of the soldiers of Territorial Command of Military Region of Jakarta all this time is good, and the better the role of the referred group, the better the professionalism of the soldiers of the Territorial Command. It is supported by the regression testing findings obtained with equation Y = 38.091 + 0.510 X + e, the implementation of the task of soldiers of Territorial Command of the Military Region of Jakarta is good all this time and their professionalism can support the improvement of the security of territory of Military Region of Jakarta."