Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transfer anggaran berbasis ekologi (Ecological Fiskal Transfer, EFT) merupakan konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai konsep baru, EFT masih membutuhkan rumusan indikator kinerja dan formulasi alokasi anggaran yang lebih ideal dalam rangka meraih salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan. Diperlukan evaluasi berkesinambungan serta terobosan kebijakan inovatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusannya. Perumusan indikator kinerja ekologi selama ini masih menggunakan paradigma bahwa fungsi ekologi merupakan domain sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Padahal fungsi ekologi terdapat pula pada sektor tata ruang dan sektor pertanian. Makalah ini bermaksud untuk: 1) menganalisis kebijakan transfer fiskal di Inonesia; 2) memperbarui konsep indikator kinerja ekologi; serta 3) merancang arah baru (reorientasi) kebijakan Dana Insentif Daerah. Dengan menggunakan metode kajian literatur dan analisis data sekunder, makalah ini mengelaborasi sistem desentralisasi fiskal di Indonesia. Selanjutnya menawarkan konsep baru — yaitu Indikator Kinerja Agro-Ekologi — untuk diadopsi dalam formula perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah di masa depan. Implikasi kebijakan dibahas pada akhir makalah."

"Pariwisata adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mengaitkan aspek sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata masih menduduki peran strategis di Indonesia dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional yang mempengaruhi pendapatan penduduk dan devisa negara. Sejak tahun 2008, negara terus mendorong sektor pariwisata, termasuk upaya pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru selain Bali. Pendanaan pariwisata melibatkan anggaran APBN dan APBD, termasuk juga dana transfer khusus untuk daerah-daerah prioritas. Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional. Mengingat pentingnya DAK Fisik ini bagi pemerintah daerah, maka evaluasi terhadap implementasinya dilapangan menjadi hal yang menarik dikupas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah analisis big data, studi literatur dan kuisioner yang melibatkan pelaku pembangunan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan ada keselarasan antara prioritas nasional terkait pariwisata dan kebutuhan daerah. Sentimen publik yang cenderung netral untuk bidang ini sehingga penguatan sektor pariwisata layak terus didorong dengan dana transfer khusus untuk mempercepat target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat."

"Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor kehutanan yaitu mengurangi berbagai aktivitas ekonomi termasuk pembangunan dan pengelolaan hutan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui performance industri hasil hutan kayu di Indonesia dan menentukan strategi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang mendukung pengelolaan hutan di Indonesia. Berdasarkan kajian ini, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor kehutanan namun tidak secara signifikan. Produktivitas kayu bulat selama pandemi Covid-19 tetap meningkat, meskipun beberapa kali terjadi penurunan. Produksi kayu olahan menunjukkan perkembangan yang positif dan pengembangan hilirisasi produk kayu sangat diperlukan. PDB sektor kehutanan masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga perlu upaya untuk mendorong peningkatan PDB. Produk kayu masih sangat diminati masyarakat dan perlu dilakukan modernisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu. Peluang industri kehutanan sangat bergantung pada lahan kelola (logging/managed forests) dan pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri. Pemerintah perlu mendorong industri hasil hutan kayu di Indonesia agar tetap berkembang dengan melakukan berbagai penguatan seperti pendanaan, teknologi, dan stakeholder terkait."

"Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Implementasi rencana tersebut berdampak pada penyiapan daerah-daerah penyangga calon IKN baru. Kalimantan Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi terdepan dalam menyangga calon IKN baru. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui struktur perekonomian Kalimantan Utara serta hubungan spasial provinsi tersebut dengan provinsi-provinsi lainnya. Dengan menggunakan Tabel Input-Output (I-O) Kalimantan Utara, kajian ini berhasil mengidentifikasi leading sector di Kalimantan Utara serta keterkaitan antar sektor yang ada di provinsi tersebut. Kajian ini juga diperdalam dengan menggunakan Tabel Interregional Input Output (IRIO) untuk mendapatkan hubungan kewilayahan ekonomi Kalimantan Utara dengan provinsi lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa leading sector di Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan dan pertanian sedangkan sektor unggulan di provinsi ini adalah industri pengolahan dan listrik. Dari sisi spasial, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terkena dampak paling besar ketika Kalimantan Utara mengalami perubahan permintaan akhir."

"Sumber daya manusia (sdm) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara maju terutama dalam hal reputasi global di bidang riset dan inovasi. Sejak merdeka, belum ada satu pun peraih Nobel dari Indonesia. Akar permasalahannya terletak pada masih minimnya sdm Iptek nasional yang baru mencapai 1.137 SDM Iptek per 1 juta penduduk. Pada saat yang sama, Indonesia belum memiliki program manajemen talenta yang secara sistematis dan kontinyu membina dan memfasilitasi sdm Iptek agar dapat terus produktif dan berprestasi. Melalui studi literatur dan rangkaian focus group discussion, tulisan ini berkontribusi untuk memformulasikan rekomendasi kebijakan yang mencakup kerangka pelaksanaan, regulasi, kelembagaan, dan pendanaan. Hasil studi menyimpulkan perlunya kebijakan terobosan seperti perluasan talent pool, perbaikan ekosistem dan akuisisi, pembinaan dan fasilitasi talenta, hingga pengelolaan untuk keberlanjutan siklus manajemen talenta."

"Makalah memberikan bukti empiris dampak dari desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan pada 476 kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2018. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kondisi sosial wilayah dengan parameter persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, sementara indikator desentralisasi fiskal menggunakan pendekatan ukuran rasio PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah. Hasil estimasi data panel dengan fixed effect model menunjukkan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota secara nasional, Kawasan Barat Indonesia (KBI), maupun daerah perkotaan. Direkomendasikan penyusunan kebijakan desentralisasi fiskal yang bersifat pro-poor melalui penguatan kapasitas keuangan daerah, baik optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD), pengalokasian Dana Transfer ke Daerah yang bersifat specific grant, peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah, serta mekanisme pemantauan-evaluasi yang lebih baik. Selain itu, efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani isu – isu sosial ekonomi seperti pengangguran dan pertumbuhan penduduk juga harus dipertimbangkan."

"Cita-cita pembangunan Ibu Kota Negara/IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaju, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Itulah sebabnya informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Berbasis pada ketersediaan data sekunder, terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik baik di daerah maupun di pusat, tulisan ini akan memberikan ulasan kondisi faktual tentang sosio demografi dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) yang dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan kategori Generasi pre-boomer, Generasi baby boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Generation Z ."

"Seiring dengan perkembangan ekonomi global yang memberikan dampak pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemetaan terhadap daya saing dan spesialisasi perdagangan dengan mitra dagang utama Indonesia sangat penting untuk menentukan pola perdagangan antar negara. Studi ini berfokus untuk menggali keunggulan komparatif komoditas Indonesia dengan mitra dagang utama sehingga dapat diketahui sektor-sektor unggulan yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. Studi ini menggunakan analisis model perdagangan yang terdiri dari model gravitasi, Richardian model, Heckscher-Ohlin model, Standard Trade model, dan New Trade modeluntuk menganalisis pola perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama"

"Di tengah pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, kinerja pembangunan sektor energi bervariasi. Konsumsi energi, baik BBM, maupun listrik menurun terutama karena pembatasan kegiatan transportasi dan produksi industri (termasuk UMKM). Produksi energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara juga menurun atau di bawah target karena terganggunya sistem logistik dan rantai pasok. Investasi di sektor energi menurun, subsidi energi meningkat. Walaupun produksi dan konsumsi energi menurun, namun sumbangan energi kepada pendapatan negara tahun 2020 lebih besar daripada yang ditargetkan. Tahun 2020 menunjukkan perkembangan menggembirakan dalam peningkatan rasio elektrifikasi, sebaran program “BBM Satu Harga”, dan peningkatan jumlah rumah tangga yang tersambung aliran gas bumi. Pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkitan listrik dan bio-diesel meningkat, namun pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih rendah untuk dapat mencapai target 23 persen pada tahun 2025."

"Education plays a crucial role in determining the quality of life through economic returns and subjective well-being. However, almost no previous research has examined how education affects subjective well-being indicators beyond happiness. To address this gap, this study used Ordinary Least Squares and the Ordered Probit technique to investigate the effect of education on happiness, self-acceptance, and family harmony. Using the recent microdata from Statistics Indonesia in 2021 the empirical results reveal that education positively affects happiness, self-acceptance, and family harmony. The effect of education remained statistically significant even after incorporating socioeconomic and individual characteristics such as income, gender, age, marital status, home ownership, household size, area classification, health status, and leisure time. The result of this study highlights that individuals with higher levels of education reported higher happiness, greater self-acceptance, and higher satisfaction with family harmony than those with lower levels of education. Although more than half of the magnitude of the education effect decreases after incorporating socioeconomic and individual characteristics variables, the direct effect of education remained significant on happiness, self-acceptance, and family harmony."