Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 199 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Luthfi Muhamad Iqbal
"Upaya afirmasi pembangunan bagi daerah kepulauan telah didorong oleh berbagai pihak, reorientasi paradigma pembangunan dalam mewujudkan poros maritim dunia ditempuh salah satunya melalui inisiatif RUU Daerah Kepulauan yang diusung oleh DPD. Salah satu butir utama dalam regulasi tersebut ialah terkait Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai penerimaan baru bagi daerah kepulauan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan. Pada tulisan ini akan dibahas dampak kebijakan DKK terhadap ketimpangan alokasi dana transfer antardaerah. Untuk menjawab tujuan, ditelusuri definisi daerah kepulauan, persoalan saat ini, konsep DKK yang diajukan serta pengaruh DKK pada ketimpangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ex-ante dengan pendekatan with-versus-without comparison dan menggunakan metode penelitian campuran antara kualitatif yakni analisis konten regulasi dan literatur, serta kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia. Hasil temuan evaluasi ini ialah masih terdapat persoalan dalam mendefinisikan daerah kepulauan terutama kriteria gugusan pulau dan kesatuan sosial budaya ekonomi dan geografis, serta adanya batasan kewenangan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang hanya diberikan kepada pemerintahan provinsi. Selain itu kinerja daerah kepulauan berbeda-beda pula tergantung karakteristik geografis, fisik dan administratif daerah, sehingga tantangan, persoalah, yang ditangani tidak seragam antardaerah kepulauan. Sebaliknya, berdasarkan hasil analisis justru yang terlihat jelas ialah ketimpangan jawa-non jawa, barat Indonesia dan timur Indonesia serta perkotaan dan perdesaan. Kesimpulannya adalah dengan skenario DKK yang diperoleh dari 5% DTU nasional akan meningkatkan kesenjangan alokasi sebesar 25.12% apabila DKK dialokasikan pada daerah kepulauan BKSDK (8 wilayah). Jika DKK ditransfer ke seluruh daerah kepulauan yang memenuhi kriteria maka ketimpangan alokasi meningkat hingga 40.66%. Konvergensi DAK Tematik Kepulauan dan eksplorasi pembiayaan kreatif yang berbasis kelautan (marine based financing) dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah kepulauan."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020
330 BAP 3:2 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Taishi Yazawa
"Southeast Asian countries are facing unstable water resource situations, experiencing high water stress as a result in their river basins, particularly around large population cities. This research has assessed basin-scale water stress by estimating the amount of water resources and water use for all river basins in Indonesia, Thailand, the Philippines, Vietnam, and Malaysia. A simple water stress assessment methodology using a Geographic Information System revealed the basins vulnerable to high water stress around the capital areas in all five countries. The population ratio was under high-moderate and high water stress at 29.3% in Indonesia, 41.8% in Thailand, 31.9% in the Philippines, 43.3% in Vietnam, and 19.9% in Malaysia. The results imply that large populations depend on limited water resources. The basin-scale assessment conducted in this research could be used in support of the water resources management planning at an inter-basin scale aiming to neutralize water stress."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023
650 JISDP 4:1 (2023)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
De Sturler, Jacques Eduard
kerjasama Bappenas, LPPN ,
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Solihin
"This policy paper carries the theme: Towards Professional Planners in the Termination of Stages of RPJPN 2005-2025 and Determination of Strategy for Implementing Indonesia's Vision 2045. With Sub-themes: Increasing the Role of Planners in the Long-Term Perspective Framework for the Indonesian Vision 2045. It is concluded that there are three problems faced in increasing the role of planners in the framework of the elaboration of the Indonesian Vision 2045, as well as in preparing policy recommendations to realize professional planners. The three problems are the lack of understanding of JFP regulations, the existence of "minor" opinions on JFP, and a lack of leadership commitment. To overcome these three problems, the authors propose four alternative policies and three types of recommendations to be carried out by the parties in a planned and coordinated manner. This policy paper recommends that to deal with the VUCA phenomenon, a planner must be visionary, innovative and agile. Furthermore, with the enactment of the Industrial Revolution 4.0 and beyond, professional planners are required to have six abilities, namely: Complex Problem Solving, Social Skills, Process Skills, System Skills, Digital Skills, and Cognitive Abilities."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020
330 BAP 3:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rodhiah Umaroh
"ABSTRAK
The agricultural sector has been given the largest contribution to economy Indonesia. Besides being able to absorb large numbers of workers, the agricultural sector also has an important role in reducing poverty vulnerability in rural households. This study aims to analyze the role of institutions and technological use in food security which proxied by the food production index in Indonesia, both in the short and long term. The analytical technique for estimating short term and long term relationships in this study is the Autoregressive Distributed Lag ARDL model using time series data from 1978 until 2014. The results showed that in the short term land availability, technological use in technology tractor machines and the availability of electricity had a positive and significant effect on food production in Indonesia. Whereas in the long term, land availability and GDP per capita are positive and significantly enhances food security. In addition, the institutional framework proxied by political rights and civil liberties has significant positive and negative effects in the long term. Variable land availability is the biggest factor in increasing food security in Indonesia so that a policy that effectively regulates agricultural land use needs to be made. Interaction between the society, farmers and the government is also needed to create synergies and contributions related to food production. The provision of social security to farmers, especially when there is a shock, and the policy of procurement of agricultural technology must also be considered to maintain national food security in the long run."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
330 BAP 2:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Shilvina Widi Irsanti
"ABSTRAK
Happy HAKI is an association of industrial products businesses that have the original one and deserves to be given HAKI. This program under the auspices of the industry trade and sme. Basically a form of Happy HAKI as arisan in general the perpetrators UMKM will turn in compulsory payments of every month and will draw straws who will get HAKI."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
330 BAP 2:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Oswar Mungkasa
"Bekerja jarak jauh atau bekerja tidak harus di kantor menjadi solusi ketika suatu pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilakukan di tempat kerja. Bekerja jarak jauh juga dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dimana saja dan kapan saja, dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi modern. Bagi instansi/perusahaan produktifitas dan efisiensi operasional menjadi pendorong untuk menerapkan keleluasaan kerja (flexible work). Kerja leluasa mempunyai peluang menguntungkan bagi pegawai dan juga organisasi melalui dukungan perilaku kerja positif seperti komitmen, motivasi dan kepuasan kerja, dan berkinerja baik. Namun demikian, kerja jarak jauh atau kerja leluasa belum sepenuhnya dapat diterima. Kebutuhan pegawai untuk bersosialisasi, bertukar data menjadi kendala sehingga dapat mengurangi produktifitasnya. Work From Home (WFH) sebagai pelaksanaan bekerja jarak jauh dan tidak harus di kantor sebaiknya hanya pada waktu tertentu saja, tidak dilakukan dalam jangka waktu lama atau bahkan menjadi regular, yaitu ketika membutuhkan perubahan suasana, kondisi darurat atau adanya kebutuhan tertentu yang mengharuskan berada di rumah. Selain itu, dibutuhkan persyaratan minimum yang sebaiknya terpenuhi sebagai pendukung agar work from home menjadi berkualitas."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020
330 BAP 3:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Risanda A. Budiantoro
"ABSTRAK
In business practices, micro and small businesses SMEs have several internal and external problems, such as difficulties in capital. These problems also occur in SMEs in Mojokerto. To solve this SME problem, several stakeholders in Mojokerto collaborated to create a Sharia Financing Program PUSYAR on the basis of a Murabahah contract. The implementation of this program has been running for approximately five years, since the memorandum of understanding was signed by the Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindag dan Masyarakat Ekonomi Syariah MES in 2013. During this time, the amount of budgetallocation and realization, and the number of beneficiaries of the PUSYAR program has increased, so basically the PUSYAR financing program is needed by SMEs to survive the existing business competition. The renewal of this study, describes the PUSYAR program model as a whole and formulates a development strategy by strengthening the roles and responsibilities of the stakeholders involved. Therefore, the aim of this study will be to examine more deeply in formulating the right development strategy of the SME empowerment program through the PUSYAR financing program, so that the usefulness of this program can increase. The hope of the study result can be used as a reference for other local governments or the central government to apply this PUSYAR program in the future."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
330 BAP 2:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"ABSTRAK
Spatial inequality occurs because the rate of availability of geospatial data has not been able to catch up and meet user needs. The root of the problem occurs because the network nodes in the area have not yet been formed or dissolved. The institutional status of network nodes at the provincial level as of October 2018, only 20 out of 34 provinces are operational, with 4 institutional options, namely UPT, Bappeda, Ad Hoc Regional Secretary and Ad Hoc Diskominfotik. This triggered anxiety for 14 regions that had not yet formed network nodes and 3 other UPTDs that were still awaiting evaluation results. To determine the institution of ideal geospatial information, BIG has conducted a study of institutional arrangements to realize effective and efficient regional apparatus organizations according to their duties and functions. The study with qualitative research methods was carried out by analyzing criteria and rating on institutional aspects in order to strengthen IDSN, based on applicable policies and laws as well as the results of the network node operationalization questionnaire in the province. Furthermore, the study was strengthened using quantitative research methods by comparing the costs and benefits of each institutional option (cost and benefit analysis) through the net present value approach. The results of the two methods are 2 alternative institutional geospatial information with the best value, namely Option 1 UPTB Ideal for the long term and Option 3 Ad Hoc in Regional Secretary Quick Win for the medium term."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
330 BAP 2:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Putu Samawati
"ABSTRAK
This article discusses how SOEs prepare themselves in an effort to deal with economic globalization over the demonopolization policy. Demonopolization is a policy undertaken by the government as a commitment to implementing free trade required WTO. Economic globalization is a condition that will not be able to be avoided, a sure step that must be taken by the government is to prepare for the resilience of the nation economy through institutional strengthening strategies. One of them is by improving the performance of SOEs through policies that can create a synergy of effort and will be able to improve the quality to face competition globally. Create competitors to SOEs will be able to encourage SOEs to improve their institutions internally and externally, this condition is one of the strategies to create professional and independent SOEs, in order to face global challenges. Restructuring of SOEs by applying corporate culture and implement of concept good corporate governance is a strategy for internal institutional reform, internal institutional strengthening will have an impact on external institutional which will provide the best service for consumers and public. The Concept of SOEs performance must be based on the principles of economic democracy that promote fair efficiency for all economic actors, the main aim of providing protection for the people of Indonesia."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
330 BAP 2:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>