Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sampai saat ini masalah asimilasi penduduk Tionghoa masih merupakan suatu masalah yang tetap diperbincangkan di Indonesia, dan masalah itu lebih populer dengan sebut an masalah pribumi dan non-pribumi. Sebenarnya hal yang demikian adalah wajar terjadi pada setiap negara yang memppyai masyarakat yang terdiri dari beraneka warna su ku bangsa yang memiliki kebudayaan yang beraneka warna pula dan ditambah pula dengan adanya golo4gan minoritas tertentu dengan kebudayaannya yang tereendiri pula. Salah satu aspek dari kebudayaan orang Tionghoa di Indonesia yang masih bertahan dan merupakan suatu ciri menyolok yang menunjukkan ketionghoaan mereka lalah da_lam bidang religi Cina tradisional. Walaupun ada banyak pula orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara In_donesia telah meninggalkan dan melupakan religi tradisio nul mereka, dan Lelah menganut uulah autu dart ugama-gaga ma besar seperti Katolik, Kristen Protestant dan jugs Is lam. Khusus dalam tulisan ini yang saya bicarakan adalah menge_naJ orang '1'ionghou yang masih munganut re l ifr,l. don keyakinan tradisional, pemujaan leluhur atau nenek mo_yang.

Abstrak :
Persaingan global mengakibatkan peningkatan persaingan dan perubahan pasar yang semakin cepat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu organisasi yang fleksibel, yang mampu melakukan perubahan dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kompetitifnya. Organisasi pembelajaran adalah solusi tepat dalam kompetisi yang ketat. Belajar dari pengalaman orang lain akan menghemat biaya, waktu dan tenaga bahkan menghasilkan ide baru di luar batas budaya perusahaan. Benchmarking membantu perbaikan dalam perusahaan dengan cara belajar dari praktek terbaik yang ada. PT DialMart merupakan perusahaan jasa waralaba yang menggunakan teknologi komunikasi sebagai sarana utamanya. Sebagai perusahaan yang baru, baik dari segi umur maupun bidang usahanya, PT DialMart perlu melakukan perbaikan terus-menerus secara cepat agar dapat bertahan dan memimpin dalam kompetisi bisnis. Proses benchmarking merupakan pilihan yang tepat mengingat keterbatasan waktu, biaya maupun ide perbaikan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari proses benchmarking maka perusahaan harus merencanakan pelaksanaan proses tersebut dengan baik. Menentukan proses apa yang akan di benchmark merupakan tahap awal yang paling kritis karena jika terjadi kesalahan pemilihan proses maka hasil yang dicapai tidak akan seperti yang diharapkan. Langkah awal yang dilakukan dalam pemilihan proses adalah mengetahui permintaan utama konsumen. Untuk mengetahui permintaan utama konsumen, penulis menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden terkait. Permintaan utama yang dihasilkan adalah harga yang murah, variasi barang dan ketersediaan barang. Kemudian proses kerja perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut diidentifikasi dan diurutkan menurut tingkat kepentingan proses. Urutan proses yang dihasilkan adalah proses penentuan harga dan status barang, proses pemilihan jenis barang dan proses pemilihan pemasok. Pada langkah selanjutnya, proses disaring lagi dengan menggunakan kriteria-kriteria yang dibuat berdasarkan kondisi perusahaan dan peluang perbaikan proses. Hasilnya adalah prioritas proses yang akan diperbaiki dengan metode benchmarking. Proses dengan prioritas tertinggi yaitu proses penentuan harga dan status barang, yang akan diperbaiki terlebih dahulu dan dianalisis untuk mempersiapkan proses pengumpulan data dalam proses benchmarking.

Abstrak :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Hal ini dikuatkan secara lebih detail dan spesifik oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, selain informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, negara menegaskan berhak untuk memiliki rahasia. Secara umum, di negara-negara lain di dunia rahasia negara menjadi mekanisme yang lazim digunakan oleh penguasa untuk membebaskan diri dari kontrol warganya. Oleh karena itu, penting mengkaji sejauh mana negara boleh memiliki rahasia atas warganya agar tidak menciderai kebebasan memperoleh informasi yang telah menjadi kontrak antara negara dan warganya. Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ensures that every citizen is entitled to obtain information. This is confirmed in more detail and specifically by the Law no. 14 of 2008 on Public Information. However, other than information exempted by statute, the state asserts the right to have secrets. In general, in other countries in the world of state secrets to be a common mechanism used by the authorities to free themselves from the control of its citizens. Therefore, it is important examine the extent to which the state may have a top secret so as not to injure its citizens freedom of information which has been a contract between the state and its citizens.

Abstrak :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Hal ini dikuatkan secara lebih detail dan spesifik oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, selain informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, negara menegaskan berhak untuk memiliki rahasia. Secara umum, di negara-negara lain di dunia rahasia negara menjadi mekanisme yang lazim digunakan oleh penguasa untuk membebaskan diri dari kontrol warganya. Oleh karena itu, penting mengkaji sejauh mana negara boleh memiliki rahasia atas warganya agar tidak menciderai kebebasan memperoleh informasi yang telah menjadi kontrak antara negara dan warganya.

---

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ensures that every citizen is entitled to obtain information. This is confirmed in more detail and specifically by the Law no. 14 of 2008 on Public Information. However, other than information exempted by statute, the state asserts the right to have secrets. In general, in other countries in the world of state secrets to be a common mechanism used by the authorities to free themselves from the control of its citizens. Therefore, it is important examine the extent to which the state may have a top secret so as not to injure its citizens freedom of information which has been a contract between the state and its citizens.

Abstrak :
Sesungguhnya pengertian teniang hak-hak buruh pada tingkat iternasional masih beragam. Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dipandang sebagai lembaga yang rnclindungi dan mempromosikan hak-hak buruh telah mengeluarkan ratusan konvensi. Namun masih belum lerdapat kesepakatan ienlang konvensi apa saja yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari hak-hak buruh. Terlepas dari keragaman ini, terdapat beberapa hak-hak buruh yang dikeluarkan melalui konvensi ILO yang sangat pararel dengan dan sukar dipisahkan dari pengertian tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Beberapa hak tersebut misalnya antara lain adalah hak kebebasan berserikat (tahun 1948), hak pengupahan yang adil bagi wanita dan pria (1951), penghapusan tenaga kerja paksa (1957), dan diskriminasi dalam imbalan pekerjaan dan jabatan (1958).' Dalam derajat tertentu kepedulian masyarakal internasional terhadap hak-hak buruh mendahuli kepedulian terhadap HAM. Fakta bahwa ILO didirikan pada 1919 jauh mendahului pernbentukan PBB rnenunjukkan hal ini. Terlepas dari faktaini.namun sangat jelas bahwa hanya setelah PD II lerdapat perhatian yang lebih serius dari ILO terhadap hak-hak buruh. Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia oleh Majelis Umum PBB yang bam dibuat pada tahun 1948 tampaknya memberikan dorongan bagi ILO untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan lanjutan tentang hak buruh.- Tulisan berikut tidak bertujuan untuk menyoroti hubungan antara HAM dengan Hak-Hak Buruh. Yang ingin disorot adalah kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menghonTiati hak-hak buruh dalam konleks liberasi perdagangan di negara berkembang. Seperti diketahui setelah terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995, komitmen negara-negara anggota untuk terus bergerak ke arah tindakan-tindakan liberalisasi perdagangan terus dilakukan.' Walau lidak secara langsung berhubungan dengan liberalisasi perdagangan. terdapal berbagai isu baru yang muncul yang akan menentukan masa depan si stem perdagangan dunia. Satu diantara berbagai isu baru tersebut terkait dengan hak-hak buruh dan perdagangan intemasional Dumping Sosial atau Imperialisme Sosial

Abstrak :
This paper discusses the indicators of international container terminal selection. This topic is important since the competition between container terminals is rising. Due to this, the survival of ports is directly impacted. The method utilized are Analytical Hierarchy Process and Technique for Order of Preferences by Similarity to Ideal Solution. A questionnaire is conducted to the respondents, which are experts within the shipping line industry. The results shows that the 3 main criteria that influence the selection of international container terminal trade activities and sources of goods, total operation cost and the sufficient draft. With a score of 0.590797, 0.447593, and 0.386169 respectively. The TOPSIS is carried to show which of the international container terminal is ranked the highest according to the criteria. The results show NPCT 1 to be the highest with a value of more than 60%. ......Studi ini membahas tentang indikator pemilihan terminal peti kemas internasional. Topik ini penting karena persaingan antar terminal peti kemas semakin meningkat. Karena itu, kelangsungan hidup pelabuhan terkena dampak langsung. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process dan Technique for Order of Preferences by Similarity to Ideal Solution. Kuesioner dilakukan kepada responden, yang ahli dalam industri pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 kriteria utama yang mempengaruhi pemilihan kegiatan perdagangan terminal peti kemas internasional dan sumber barang, total biaya operasi dan kecukupan draft. Dengan skor masing-masing 0,590797, 0,447593, dan 0,386169. TOPSIS dilakukan untuk menunjukkan terminal peti kemas internasional mana yang mendapat peringkat tertinggi menurut kriteria. Hasilnya menunjukkan NPCT 1 menjadi yang tertinggi dengan nilai lebih dari 60%.