Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji status hukum cryptocurrency sebagai benda dalam hukum perdata Indonesia dan menganalisis implikasi perpajakannya berdasarkan asas kepastian hukum sesuai perintah konstitusi. Persoalan hukum utama yang dibahas mencakup status hukum cryptocurrency dalam konsep kebendaan tradisional KUH Perdata Indonesia, ketiadaan definisi "benda digital" dalam undang-undang yang berlaku, penerapan pajak terhadap cryptocurrency di tengah ketiadaan definisi "benda digital" dalam undang-undang yang berlaku saat ini, serta kurangnya norma eksplisit dalam hukum pajak positif yang mengatur objek pajak benda digital terdesentralisasi. Pada saat yang sama, negara mempertahankan kepentingan fiskal yang semakin meningkat dalam transaksi cryptocurrency. Studi ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual, historis, komparatif, dan berbasis kasus untuk menjelaskan kesenjangan regulasi seputar cryptocurrency di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengakuan terhadap cryptocurrency sebagai objek hukum dan objek pajak memerlukan reinterpretasi terhadap konsep kebendaan dalam sistem hukum nasional, serta pembentukan norma hukum positif yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Diperlukan rekonstruksi regulasi melalui pengakuan benda digital sebagai kategori hukum tersendiri serta pengaturan pemajakan yang berbasis kepastian hukum, keadilan fiskal, dan efisiensi administrasi. Disertasi ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang Kebendaan Digital sebagai dasar hukum pengaturan objek pajak digital, serta revisi terhadap undang-undang perpajakan untuk reformasi pajak mengatur cryptocurrency secara eksplisit. Langkah tersebut mendesak guna memastikan bahwa pengenaan pajak terhadap cryptocurrency tidak bertentangan dengan asas legalitas perpajakan dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945.

---

his study aims to critically examine the legal status of cryptocurrency as a property in Indonesian civil law and analyze its tax implications based on the principle of legal certainty, mandated by the constitution. The main legal issues include the existence of cryptocurrency in the traditional property concept of the Indonesian Civil Code, the absence of a definition of "digital objects" in applicable laws, the current application of taxes on cryptocurrency amidst the absence of a definition of "digital objects" in applicable laws, and the lack of explicit norms in positive tax law that regulate decentralized digital object tax objects. While, the state maintains an increasing fiscal interest in cryptocurrency transactions. This study uses a doctrinal method with a conceptual, historical, comparative, and case-based approach to explain the regulatory gaps surrounding cryptocurrency in Indonesia. The results of the study prove that the recognition of cryptocurrency as a legal object and tax object requires a reinterpretation of the concept of materiality in the national legal system, as well as the formation of positive legal norms that are adaptive to technological advances. Regulatory reconstruction is needed through the recognition of digital objects as a separate legal category and taxation regulations based on legal certainty, fiscal justice, and administrative efficiency. This dissertation recommends the formation of a Digital Property Law as the legal basis for regulating digital tax objects, as well as a revision of tax laws for tax reform to explicitly regulate cryptocurrency. This step is urgent to ensure that taxation of cryptocurrency does not conflict with the principle of tax legality in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia."

"Perkembangan teknologi di dunia ini sudah meluas, salah satunya teknologi moneter. Dulu teknologi moneter menggunakan emas sebagai sarana jual-beli. Namun pada jaman sekarang, adanya inovasi yang terdepan, yaitu mata uang kripto. Kripto dibuat untuk mempermudah, mempercepat dan lebih aman dalam hal bertransaksi. Kripto adalah uang elektronik yang tidak berwujud secara fisik. Sebagai mata uang dan teknologi yang baru, banyak negara yang belum menerima seluruhnya karena mata uang kripto menggunakan teknologi Blockchain yaitu dengan verifikasi Peer-to-peer Network, bertransaksi dengan mata uang kripto tidak bisa terlacak. Dengan permasalahan yang timbul, setiap negara mempunyai pandangan dan peraturan sendiri termasuk Indonesia yang hanya menerima kripto untuk aset investasi. Hal ini juga membuat banyak perdebatan dalam regulasi dan perdagangan dunia. Pertanyaan penelitian dari tesis ini; 1. Apa perspektif hukum perdagangan internasional tentang cryptocurrency sebagai transaksi? 2. Bagaimana negara memasukkan mata uang kripto sebagai transaksi ke dalam peraturan nasional?Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara melihat regulasi dari berbagai negara yang mendukung dan yang menolak kripto sebagai sarana transaksi; seperti, Amerika Serikat, Venezuela, India, China dan Indonesia. Walaupun setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda dengan adanya mata uang kripto, semua mempunyai pandangan yang sama mengenai teknologi yang digunakan yaitu Blockchain. Dengan menggunakannya dalam negeri maupun antar negara.

---

The world's technological innovations have grown, including monetary technology. Historically, gold was utilised as a medium of exchange in monetary technologies. However, there is currently a leading innovation, Cryptocurrency. Crypto is designed to make transactions simpler, quicker, and more secure. Cryptocurrency is a type of electronic money that is not physically tangible. Many governments have yet to embrace cryptocurrency as a new currency completely. Since cryptocurrency employs Blockchain technology, using Peer-to-peer Networks as a validating tool, cryptocurrency transactions cannot be monitored and traced. On the other hand, cryptocurrency terminates financial fraud. With regard to the issues that arise, each nation has its perspectives and legislation, including Indonesia, which only allows cryptocurrency as an investment asset. It also sparks much discussion about regulation and international trade. The research question of this thesis is; 1.    What is the legal perspective of the international trade on cryptocurrency as transaction? 2. How do nations incorporate cryptocurrency as transaction into national regulation? This study employs a qualitative descriptive technique, examining regulations from several nations that support and oppose cryptocurrency as a form of payment, including the United States, Venezuela, India, China, and Indonesia. Even if each country has a distinct perspective on cryptocurrency, they all agree on one thing, which is the technology employed, Blockchain. By utilising it both within the nation and between nations. In addition, the World Trade Organisation is considering adapting to the technology innovation, DLT."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, apakah sanksi pidana perpajakan bersifat shock therapy dan apakah implikasi sanksi tersebut kepada kepatuhan Wajib Pajak.Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan sanksi pidana ini antara Iain dari Wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Fiskus yang mewakiii pemerintah.Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi pidana yang berlaku di Indonesia ini penerapannya masih sangat Iambat atau belum optimal dan pada dasarnya Wajib Pajak sebenamya takut dengan sanksi pidana perpajakan apabila diberlakukannya sanksi pidana ini secara tegas. Pengaruh sanksi pidana terhadap kepatuhan yaitu apabila dilihat dari hasil analisa pnelitian tidak memberikan pengaruh yang signifikan.Kesimpuian dari hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak konsisten dalam menerapkan sanksi pidana ini, hal ini disebabkan oleh DJP sendiri lebih menitikberatkan kepada Sanksi Administrasi, selain itu rnasih terdapat hambatan juga di kurang profesionalnya aparat pajaknya itu sendiri, koordinasi yang lemah antar lembaga yang menangani tindak pidana pajak dan juga administrasi pajak serta sistem informasi yang belum baik di Direktorat Jenderal Pajak.

---

This research is meant to respond to the substance of problem regarding implementation of criminal sanction made by the General Directorate of Taxation in preserving law upon taxpayer committing felony in taxation, whether the sanction meant as shock therapy and what is the implication of the sanction toward taxpayer compliance.

Method used in this research is qualitative approach. The research is made based on interviews with informer related to criminal sanction such as taxpayers, tax consultants, and Fiskus representing government.

The result of the research explained the criminal sanction applied in Indonesia and its implementation which is still very dawdling and not optimal, whereas the taxpayer in fact is atiaid of the criminal sanction related. The influence of criminal sanction toward tax-compliance showed by research result illustrated no significant influence.

The research concludes that the General Directorate of Taxation is not consistent in implementing the sanction. This is caused where DIP itself tend to focused on administration sanction as well as other obstacles in the lack of professionalism of tax enforcement units, weak coordination between tax-related-institution and tax administration and information system that is not solid yet."

"Tesis ini membahas tentang ketentuan voluntary disclosure yang ada dalam hukum pajak di Indonesia. Latar belakang masalah adalah wajib pajak yang awalnya mengetahui atau menghendaki adanya suatu penghindaran pajak, tapi dengan kesadaran sendiri dapat berupaya memperbaiki dan mengubah perhitungan pajak-pajak terhutang. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak, wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dan mengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (voluntary disclosure) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Kegunaan penelitian ini akan memberikan rekomendasi terhadap penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan tentang upaya voluntary disclosure, seperti pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, yang relevan dengan peningkatan penerimaan negara dan implikasinya dengan tax compliance dan tax enforcement. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong wajib pajak menggunakan haknya untuk melakukan voluntary disclosure dengan harapan dapat mengurangi upaya tax enforcement dan administrative cost, sehingga tax compliance meningkat, serta penerimaan pajak juga meningkat. Oleh karena itu, keringanan sanksi diperlukan agar wajib pajak pada saat melakukan voluntary disclosure tidak terbebani sanksi yang lebih besar dibandingkan sanksi yang dikenakan ketika otoritas perpajakan melakukan tax enforcement.

---

This study discusses about the voluntary disclosure provisions that have been included in the Indonesia Tax Law. The issue is the taxpayers who initially knew or required an avoidance of tax, but the voluntarily amend and correct the calculation of their taxes payable. For all mistakes in filing tax return, the taxpayers have the right to make any corrections, and disclose of incorrectness in completing the filed tax return in accordance with tax law.

The usefulness of this study will provide recommendations on the implementation of the provisions of tax laws concerning voluntary disclosure, such as amendment of tax return or disclosure of incorrectness in completing the filed tax return, that has relevance to increase tax revenues and its implications with tax compliance and tax enforcement. This study is qualitative and descriptive analysis.

The results of this study are encouraging taxpayers to use their rights to make voluntary disclosure to reduce the tax enforcement efforts and administrative costs, thus increasing tax compliance and tax revenues. Therefore, reducing/waiving penalties are necessary for the taxpayer to make voluntary disclosure. When doing voluntary disclosure, the penalties should be lower than the penalties of tax enforcement."