Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah dan sastra adalah dua aspek yang berbeda namun berjalan beriringan. Tulisan ini mengkaji kesejarahan dari tiga cerpen terpilih dalam buku kumpulan cerpen KontraS Berita Kehilangan. Kesejarahan yang diteliti adalah pelanggaran HAM pasca peristiwa G-30-S dan fakta penunjang lain. Penelitian ini akan menggunakan teori George Lukacs, yaitu historical faithfulness atau keharusan fakta sejarah untuk mengidentifikasi narasi dan peristiwa yang dianggap mengacu pada sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelanggaran HAM sebagai unsur pembangun karya sastra. Penelitian ini juga menjabarkan informasi penunjang lain yang mengacu pada fakta sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jawa Barat dan Bali sebagai latar geografis dari tiga cerpen terpilih memuat sejumlah pelanggaran HAM, sekaligus dinilai memiliki perbedaan konflik. Gejolak dalam masyarakat pasca peristiwa G-30-S di dua daerah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan campur tangan militer.

---

History and literature are two different aspects which cross frequently. This paper analyze historical aspects in three selected short stories from KontraS Berita Kehilangan. This paper specifically examine the human rights violation after the G-30-S incident and describe other supporting facts. This study will use George Lukacs theory, namely historical faithfulness or the necessity of historical facts to identify narratives and events that are considered to refer to history. This study intends to reveal human rights violations as a component of literature’s structure. This study also describes other supporting information that refers to historical facts. The results of this study indicate that West Java and Bali, as the geographical settings of the three selected short stories, contain a number of human rights violations as well as being considered to have different conflicts. The chaos in society after the G-30-S incident in the two regions cannot be separated from the influence and interference of the military."

"Novel Kereta Semar Lembu menampilkan cerminan realitas berupa peristiwa sejarah yang terjadi di Pulau Jawa pada era kolonialisme Belanda hingga Orde Baru. Realitas ini digambarkan melalui sudut pandang tokoh imajiner, yaitu Semar Lembu, yang diposisikan sebagai penyintas dari sejumlah peristiwa sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peristiwa sejarah digambarkan dalam novel Kereta Semar Lembu, serta persoalan yang hendak disuarakan dengan menampilkan realitas ini melalui sudut pandang tokoh Semar Lembu sebagai penyintas. Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan telaah terhadap novel Kereta Semar Lembu menggunakan pendekatan struktural, sosiologi karya sastra, serta metode deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Kereta Semar Lembu menyoroti lima peristiwa besar yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda hingga Orde Baru, yaitu tanam paksa, kerja paksa, revolusi kemerdekaan, pergerakan PKI dan tragedi 1965, serta pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, khususnya penembakan misterius. Dengan menggambarkan kelima peristiwa ini melalui sudut pandang Semar Lembu sebagai penyintas, novel ini hendak menyuarakan problem dehumanisasi yang terjadi secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kritik terhadap pihak-pihak tertentu dalam peristiwa sejarah.

---

The Kereta Semar Lembu novel reflects reality in the form of historical events that occurred on Java Island during the Dutch colonialism to the New Order period. This reality is described through the lens of an imaginary character, Semar Lembu, who plays the role of a survivor of several historical events. This study seeks to identify how history is portrayed in Kereta Semar Lembu, as well as the issues that are intended to be voiced by presenting this reality through the lens of Semar Lembu. This study uses structural and sociology of literature approaches and descriptive-interpretive methods. The results of this study show that Kereta Semar Lembu displays five major events that occurred during the Dutch colonialism to the New Order period, namely forced planting (tanam paksa), forced labor (romusa), the revolution of independence, the PKI movement and the 1965 tragedy, and human rights violations during the New Order era, especially mysterious shootings. By depicting these five events through the lens of Semar Lembu, this novel intends to voice the dehumanization issue that occurs continuously while simultaneously providing criticism of certain parties at historical events."

"Dengan melihat fakta bahwa perkembangan pembangunan manusia di Indonesia yang diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 1996, 1999 dan 2002 mengalami perubahan fluktuatif yang tajam. IPM yang memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak merupakan suatu kebutuhan dasar (basic needs) yang harus terpenuhi bagi setiap manusia. Perubahan fluktuatif IPM tersebut terjadi secara nasional dan ditingkat provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan manusia tersebut.Mengacu pada berbagai penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh UNDP maupun institusi lain, disampaikan bahwa pembangunan manusia tersebut merupakan fungsi dari indikator perekonomian, indikator pembiayaan pembangunan manusia, indikator kemiskinan, indikator pendidikan dan indikator kesehatan. 3ika dikaitkan dengan fluktuatif indikator IPM yang terjadi di Indonesia, kemungkinan diakibatkan oleh perubahan fungsi/faktor tersebut. Tesis ini akan melakukan pelacakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan serta besarnya kontribusi dari masing-masing faktor tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi arah dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia dimasa datang. Penelitian inl secara khusus dilakukan untuk wilayah studi kabupaten/kota di Provinsi Bali.Untuk mencapai tlujuan tersebut, akan disusun 3 (tiga) model ekonometrik;a yang akan diregresikan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali serta pada 2 (dua) wilayah pembangunan di Provinsi Bari. Diharapkan dapat dihasilkan model yang dapat menjelaskan faktorfaktor yang rriiempengaruhi IPM yang "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistik". Hasil regresi menunjukkan, pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan manusia, faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Masing-masing faktor tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk setiap model dan pada setiap wilayah studi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian.Dengan mengetahui kontribusi tersebut, maka rekomendasi kebijakan untuk dijadikan strategi bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu: (a) kebijakan peningkatan persentase anggaran pembangunan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan publik berada dipemerintah; (b) kebijakan pengendalian jumlah penduduk miskin menjadi suatu keharusan; (c) peningkatan perturribuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi sebagal sumber pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya."

"Huma rights, either in concept or in empirical fact, a part of the dynamic of human civilization , which are in fact realted tighlty to space and time context. It means that human rights always built in its social structure or habitat"

"This article discuss the concepts of gross human rights violation, individual resposibility in international crime, element of crime of human rights violation, the concept of command responsibility and the settlement mechanism of human rights violation. The writer ask us to take lesson learn form the experiences of Timor Timur and Tanjung Priok trial and "the stuck" in the investigataion process in Trisakti, semanggi I dan II and Mei cases in the hand of Attorney General. The realities show that so many weaknesses are needed to be handled immediately. For that reason, it is important to make amendement of UU No. 26/200 of Human Rights Court. The writer also discuses the hybrid tribunal in Cambodia, Timor Leste and Sierra Leone as an effort to give peference to the state to conduct its obligation and in other side also to guarantee that the court is conducted in mutual accord with international standard"