Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai negara populasi Muslim terbesar di dunia, masuknya pertimbangan Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia merupakan atribut yang tidak dapat dinegasikan. Skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana Indonesia memainkan kartu Islam dalam aktivitas diplomasi, khususnya dalam kasus menjembatani ketegangan krisis nuklir Iran periode 2004-2014. Dengan menggunakan kerangka konsep diplomasi niche mdash;penekanan pada praktik diplomasi negara yang dimotivasi oleh pencarian kesempatan untuk secara konstruktif mengambil peran global dengan mengevaluasi celah yang ditawarkan di tingkat sistemik dan elemen yang dipersepsikan menjadi kekuatan diplomasi negara di dalam hal ini kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mdash;ditemukan bahwa elemen Islam secara aktif dimasukan oleh Indonesia sebagai atribut diplomasi niche untuk meningkatkan reputasi simbolisnya sebagai middle-power maupun fungsi instrumentalnya di tingkat internasional. Khususnya dalam kasus Iran, skripsi ini menganalisis bahwa Indonesia menerjemahkan posisinya sebagai bridge-builder dengan mengambil pendekatan yang imbang; merefleksikan dilema yang dihadapi Indonesia dalam dinamika tarik menarik kepentingan oleh berbagai negara yang terlibat dalam negosiasi di lapangan dan pertautan yang tidak terpisahkan antara realita internasional dengan domestik.

---

ABSTRACTAs the largest Muslim population in the world, the incorporation of Islamic attribute in the conduct of Indonesian foreign policy calculation can hardly be negated. This paper aims to see how Indonesia implemented the Islamic card in its diplomacy, particularly within the case of bridging the heightened global tension on Iranian nuclear crisis. Using the conceptual framework of niche diplomacy mdash that is a diplomacy practice motivated by a countries evaluation on its perceived diplomacy strength in this case motivated by the fact that it is the largest Muslim populated country and the availability of niche rsquo opportunities offered in the systemic level in order to take a constructive role in the evolving complexity of global affairs mdash this paper finds that Islamic factors were actively projected in Indonesia rsquo s niche diplomacys strategic elements to increase its symbolic reputation as a middle power country and to secure its instrumental momentum in leveraging further international roles. In the case of Iran, Indonesia translated its position as a bridge builder by taking a balanced approach reflecting the dilemmatic dynamics of interests in the international negotiation table and inseparable linkage between international domestic realities. "

"The five-toed jerboas of genus Allactaga Cuvier, 1837 have been distributed in arid and semi-desert regions throughout northern Africa, Iranian Plateau and Central Asia to Mongolia. This genus has 12 species of which five have been so Jerboa (A. williamsi), Euphrate's Jarboa (A. eupharica); Hotson's Jerboa (A. hotsoni) and Firouz Jarboa (A. firouzi). The Toussi Jerboa (Allactaga toussi sp. Nov) is reported for the first time from the steppe regions of north east Iran. This new species if different in external, cranial and molars morphological and morpjometric characteristics from its parapatric species i.e. Allactaga elater, and other Iranian five-toed jerboas. Multivariate analyses also confirm that Allactaga toussi sp. nov. is significantly distinct from other species."

"Iran, yang dahulu sering disebut Persia, merupakan negara pegunungan yang terletak di Timur Tengah di belahan utara bumi antara 25° dan 40° garis lintang utara serta 44° dan 63° garis bujur timur. "Persia" atau "Parsi" berasal dari sebutan orang Yunani berdasarkan nama suatu daerah di barat daya Iran. Luas negara Iran modern 1.648.195 km² dan merupakan negara ke-15 terluas di dunia. Batas-batas negara Iran dengan para tetangganya sekarang terdiri dari 5.170 kilometer garis batas daratan dan 2.510 kilometer garis batas air. Garis batas di utara dengan Armenia 40 kilometer, dengan Azerbaijan 768 kilometer, Laut Kaspi 630 kilometer, dan Turkmenistan 1206 kilometer. Di barat daya, Iran berbatas dengan Iraq sepanjang 1.280 kilometer, dan di barat laut dengan Turki 470 kilometer. Dengan Afghanistan di timur laut 850 kilometer, sedang dengan Pakistan di tenggara 830 kilometer. Teluk Persia dan Oman di selatan negara, merupakan garis batas perairan sepanjang 1.880 kilometer."

"Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid. Islam masuk ke Persia pada tahun 644 M dan masyarakat yang semula beragama Zoroaster berpindah keyakinan menjadi Islam. Penulisan jurnal ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai Islam menguasai wilayah Persia, kondisi Persia sebelum masuknya Islam, proses masuknya Islam ke Persia, dan wilayah mana saja yang dikuasai Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari beberapa narasumber dosen terkait, beberapa buku dan jurnal terkait, serta beberapa halaman website yang memuat materi yang saya bahas. Ahmad al-Santanawi mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Persia diawali dengan penunjukkan kota Isfahan sebagai ibukota kerajaan Safawi. Kota ini merupakan gabungan dari dua kota sebelumnya, yakni Jayy dan Yahudiyyah yang didirikan oleh Yazdagird I atas anjuran istrinya yang beragama Yahudi. Setelah Kerajaan Mongol sempat menguasai Persia selama 3 abad. Sampai Islam datang di Persia dan mencapai kegemilangan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.

---

Islam took over Mesopotamia and part of Persian Sassanid dynasty. Islam came to Persia in the year 644 AD and the people who originally believe in Zoroastrian religion has converted to Islam. Writing this journal, in order to examine more deeply about Islam has dominate the Persian region, condition of Persia before the advent of Islam, arrival of Islam to Persia, and which areas are dominated by Islam. This research used literature review conducted by comparing information from several sources associated professor, several related books and journals, as well as several pages of articles that contain material that I discuss. Ahmad alSantanawi revealed that the entry of Islam into Persia beginning with the appointment of Isfahan as the capital city of the Safavid kingdom. This city is a combination of the previous cities, namely Jayy and Yahudiyyah established by Yazdagird I at the instigation of his wife who is Jewish. After the Mongol Empire had invaded Persia during the third century, until Islam came in Persia and reached the glories of the reign of Caliph Umar bin Khattab. "

"Sistem Pemerintahan Iran adalah sistem pemerintahan peralihan dari sistem monarki absolut ke sistem Republik Islam melalui revolusi, Februari 1979 yang dimobilisasi Ayatullah Khomeini.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk memaparkan gejala sosial atau sistem pemerintahan Iran. Fokus penelitian sistem pemerintahan Iran ini adalah sistem teokrasi Iran yang terdiri atas Undang-Undang Dasar RII, Imamah, Mahdiisme dan Wilayatul Faqih dan aplikasi sistem demokrasi yang meliputi penyelenggaraan pemilihan pemilu untuk memilih Presiden, anggota Parlemen. Dewan Kota, Refrendum UUD. Sejak revolusi bergulir 1979-2005, pelaksanaan pemilu telah berlangsung 25 kali, ; refrendum 3 kali, pemilihan pembentukan anggota Majlis Ahli 1 kali, Pemilihan Majlis Ahli 3 kali, Pemilihan Parlemen 7 kali, Pemilihan Presiden 9 kali dan pemilihan dewan kota 2 kali .Secara metodologis dalam penelitian ini. peneliti menggunakan positivisme dan postpositivisme (Paradigma Klasik). Dengan tujuan mengeksplanasi dan mendeskripsi seluruh sub sistem pemerintahan Iran dengan mengklasifikasi unsur-unsur demokrasi, identifikasi, dan spesifikasi dari sistem kelembagaan pemerintahan Republik Islam Iran dari sisi bentuk pemerintahan, pemilu, distribusi kekuasaan/trias politika yang terdiri atas Eksekutif (Presiden dan Kabinet Mentri), Legislatif (Majlis Syura Islamy, Dewan Ahli, Wali Amr, Dewan Perwalian) dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Jaksa Agung) dan Penganalisaan dan pengidentifikasian terhadap Sistem teokrasi Republik Islam Iran yang terdiri alas Undang-undang Dasar, Imamah, dijabarkan pula konsep Mahdiisme yang merupakan keyakinan mayoritas rakyat Iran akan kehadirannya. Dan konsep Wilayatul Faqih yang menjadi wahana para agamawan berpolitik dalam pemerintahan Iran. Perpaduan teokrasi dan demokrasi Iran disebut dengan teo-demokrasi.

---

Iran's Government System is a change system of government from monarchy absolute system to Islamic republic system through revolution. Februari 1979 which mobilized by Ayatullah Khomeini, The leader of Iran's Revolution.

This research based on qualitative approach because it's purpose to describe social indication (Iran's Government System). This research is focused to Iran's Government system : 1) Theocracy system that includes ; Constitution of Iran, Imamah, Mahdiism, and Wilayatul Faqih, 2) Democracy system of Iran is democracy which applied by general elections to elect President, Parliaments, City Council, Referendum of Constitution, Referendum of the change Iran's system government, this referendum had hold to get agreement Iran's People_ Since revolution 1979 until 2005 the general elections was realized 25 times. Referendum 3 times, the election of Assembly of Experts formation was once. The election of Assembly of Experts (elected for 8 years) 3 times, the election Parliament of Majlis Shura Islami (elected for 4 years) 7 times, the election for President (elected for 4 years, maximum two terms of office) was 9 times and the election of Council City was twice.

The methodology of this research based on classical paradigm (combination between positivism and post positivism) to explain and describe all sub system of Iran's Government through classification the unsure of democracy, identification and specification of Iran's Government System which include the form of government, the general election, distribution of powerness, they are Executive (President and Cabinet/Council of Ministers, those confirmed by Parliament), legislative (Majlis Shura-e Islami/Parliament. Assembly of Experts and Council of Guardians) and Yudicative (Court of Justice/Supreme Court and Public Prosecutors). Analyzing and identification of Iran's theocracy includes the Constitution of Iran. Imamah, Mahdiism and concept of Wilayatul Faqih. The combination between theocracy and democracy system we called by Theo-democracy."